TEMANGGUNG, investor.id - Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengalokasikan anggaran 19 triliun untuk pembangunan dan renovasi sekolah Negeri maupun Swasta. Hal ini dilakukan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan anak secara nasional.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan, pada tahap awal, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah dasar dan menengah. Anggaran ini dibagi untuk sekolah reguler sebesar Rp 17 triliun dan Rp 2 triliun untuk pondok pesantren.

“Renovasi itu artinya bisa renovasinya dan juga penambahannya," Ungkap Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP saat kunjungan kerjanya meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Karang Santri, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu (26/1/2025).

Dalam kesempatan itu pihaknya juga berfokus untuk mengatasi backlog dan penanganan asrama maupun sekolahan memakai standar tradisional atau local wisdom.

"Kami sudah koordinasi dengan kementrian dasar dan menengah dan kementerian agama agar penanganan asrama betul-betul memakai standard yang secara tradisional Local wisdom di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah yang ada di penjuru Indonesia," katanya.

Sementara, terkait penyaluran anggaran, akan menggunakan data pokok pendidikan atau dapodik yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, serta kementerian agama.  Data dapodik itu digunakan untuk pengusulan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik. 

Selain mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan, kementrian PKP saat ini juga tengah fokus dalam mengatasi becklog terutama pada soal anggaran.

"Kementrian PUPR yang lalu belum fokus, sementara kami di kementrian perumahan di fokuskan untuk mengatasi becklog asrama dan lain-lain. Kita akan koordinasikan anggaran yang sudah ada di kementrian dasar menengah dan di kementrian agama, ujarnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengusulkan agar rumah singgah di perkotaan dapat menampung orang yang memiliki masalah dalam perumahan.

Sehingga, rumah singgah tidak hanya menjadi tempat untuk kegiatan-kegiatan layanan sosial.

“Di perkotaan harus ada rumah singgah. Konsepnya, secara jangka pendek, menampung orang yang punya masalah dalam perumahan,” kata Fahri saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Politisi Partai Gelora itu mencontohkan masalah terkait perumahan, seperti korban penggusuran, kebakaran rumah, rumah disita bank, serta tuna wisma.

Warga disebut bisa menempati rumah singgah hingga seminggu.

Misalnya, jika warga ini memiliki KTP setempat, pemerintah kota kemudian akan mencarikannya rumah sewa.

Fahri menyatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersedia membantu pembangunan rumah singgah bagi pemerintah kota yang belum memilikinya.

“Uang dari APBD dan APBN,” cetusnya.

Dia tidak menjawab mengenai keberadaan pilot project rumah singgah untuk menampung warga yang mengalami masalah perumahan.

Hanya saja, Fahri menyoroti bahwa selama ini rumah singgah sekadar digunakan untuk kegiatan layanan sosial.

“Kita punya 98 kota di seluruh Indonesia. Kota-kota ini harus punya rumah singgah untuk menampung segala dinamika orang yang tinggal di kota,” tukasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Magelang telah memiliki rumah khusus dan rumah susun di masing-masing tiga lokasi.

Untuk rumah khusus ada dua di Kedungsari dengan total 45 rumah dan di Sanggrahan dengan 50 kamar.

Untuk rumah susun ada di Wates (58 kamar), Potrobangsan (96 kamar), dan Tidar (96 kamar).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Bowo Adrianto, mengatakan bahwa baik rumah khusus maupun rumah susun berlaku sistem sewa dengan batas maksimal 3 tahun ditambah maksimal perpanjangan 3 tahun.

Penghuninya diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Rumah Khusus Kedungsari, misalnya, dipatok tarif sewa Rp 150.000 per bulan, tidak termasuk biaya air dan listrik.

Sistem sewa dilakukan agar warga didorong untuk menabung sehingga nantinya bisa menyicil pembelian rumah.

“Minimal menabung Rp 150.000 di Bank Magelang,” ujarnya di Rusus Kedungsari, Minggu (26/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto pamit untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke India di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku UMKM terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah memastikan skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

Maman, mengutip data Kementerian UMKM mengungkap, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari total tersebut, 49% diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering di Tanah Air.

Saat ini, Maman menyebut bahwa pemerintah menargetkan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Target tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Negara.

Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM guna mewujudkan tujuan besar program MBG. Apalagi, program ini dapat membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia.

“Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Adapun Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

Dia mengatakan, keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab semua pihak.

Untuk itu, dia sekali lagi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bergandengan tangan, memastikan program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini Bank Mandiri lakukan guna mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memperkuat Angka Kecukupan Gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

Dalam jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, produktif yang turut menopang cita-cita Indonesia Emas 2045. Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah-tengah tantangan kesehatan global.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan sub-sektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan. Badan Pusat Statistik pada 2023 mencatat jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang. Sebanyak 17.251.432 orang merupakan petani gurem.

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14% secara year-on-year. Total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp128,6 triliun. Pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7% year-on-year menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, peran aktif Bank Mandiri tak terbatas pada pembiayaan, melainkan juga menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.

"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan.

Menghadirkan lebih dari 100 ribu “Mandiri Agen,” Bank Mandiri juga berusaha mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.

Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis.

Darmawan menyatakan SPBT sebagai wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” katanya.

Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.

Program tersebut juga selaras Sustainability Beyond Banking, salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Kami sangat mendukung program yang diinisiasi Gojek, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada," ungkap Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).

Apresiasi ini disampaikan Yusuf saat berkunjung ke SDN Lowokwaru 3 Malang, Jawa Timur, yang merupakan salah satu sekolah penerima manfaat dari CSR GoTo. Program MBG bertujuan untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

"Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat. Penggunaan platform digital, seperti yang dilakukan oleh Gojek, dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya," kata Yusuf.

"Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif," sambungnya.

Sementara itu Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya mengakui pihaknya mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari inisiatif CSR ini. Harapannya, pendekatan digital yang dilakukan dapat berguna bagi penerapan program MBG oleh pemerintah ke depannya.

Ade menerangkan GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi. Caranya memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood, dan juga secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan empat hari sebelumnya dari pihak sekolah. Sehingga UMKM dapat menyiapkan kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar. Lebih lanjut, GoTo juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua untuk memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman. Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir.

Dengan demikian, GoTo memberikan solusi praktis bagi orang tua dalam mengawasi konsumsi makanan anak.

Sedangkan untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood yang disebut GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek untuk mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan saat pengiriman, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 kilometer (km) dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

"Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi, hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah seluruh proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, sembari memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami," ujar Ade.

Program MBG yang berbasis teknologi juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, seperti UMKM lainnya, hingga semua stakeholder yang ingin memantau distribusi bantuan dengan lebih terorganisir. Selain itu, digitalisasi memungkinkan evaluasi dan pelaporan yang lebih cepat, membantu pihak terkait untuk menilai sejauh mana program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang telah dimulai sejak 19 Agustus 2024 dengan total lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 3 Malang Anis Yuniati. Anis memuji inovasi teknologi yang diterapkan GoTo dalam menjalankan program ini.

Dengan adanya fitur admin portal, pihak sekolah dapat memberikan masukan terkait variasi menu, alergi siswa, dan preferensi makanan secara mudah dan efektif.

"Misalnya, jika ada menu yang terlalu pedas, kami bisa langsung memberitahu pihak GoTo dan UMKM melalui fitur feedback. Alhamdulillah, masukan kami selalu ditindaklanjuti sehingga menu yang disediakan kini lebih sesuai dengan selera siswa," kata Anis.

Efek Pengganda Ekonomi

Sejak uji coba yang dimulai pada 20 Mei 2024, program MBG CSR GoTo ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan total 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. Secara total, GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa. Menurut Patrick, program ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

"Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi," kata Patrick.

Hasil riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan. UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara itu, mitra pengemudi yang terlibat juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo. UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Pemerintah mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah menjanjikan akses permodalan bagi UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM hingga Rp 500 juta.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Maman mengatakan pemerintah juga telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Karenanya, Maman menilai penting kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM untuk mewujudkan tujuan besar program MBG.

"Program MBG membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia, program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal," tutupnya.

Pemerintah mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah menjanjikan akses permodalan bagi UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM hingga Rp 500 juta.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Maman mengatakan pemerintah juga telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Karenanya, Maman menilai penting kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM untuk mewujudkan tujuan besar program MBG.

"Program MBG membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia, program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal," tutupnya.

Simak Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

[Gambas:Video 20detik]

Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat

Malang (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Jawa Timur.

Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program MBG yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi generasi muda.

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya saat dikonfirmasi di Malang, Jawa Timur, Minggu, membenarkan kunjungan Tim KemenPAN-RB tersebut di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang sebagai penerima manfaat Program MBG pada Sabtu (25/1).

“Melalui program CSR ini, kami mendapatkan pengalaman dan pelajaran. Kami berharap berguna dalam penerapan MBG ke depan,” ujar Ade Mulya.

Ade mengatakan dalam pelaksanaan MBG, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah, sehingga UMKM dapat mengkaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar.

GoTo, katanya, juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman. Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir.

Untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood, yakni GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

“Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, serta memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan menyarankan dukungannya terhadap aplikasi yang diinisiasi Gojek tersebut.

“Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya.

Yusuf menambahkan program MBG bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

“Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.

Penggunaan platform digital seperti yang dilakukan oleh Gojek, lanjutnya, mempermudah masyarakat untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.

"Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang dimulai sejak 19 Agustus 2024. Lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Sejak uji coba pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTO, Patrick Walujo menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa.

“Program ini merupakan salah satu wujud dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.

Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7 persen per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara mitra pengemudi juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17 persen.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo.

UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto pamit untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke India di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun. Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Dibahas bersama Menkeu

Perihal penambahan anggaran telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dadan pun optimistis usulan penambahan anggaran itu disetujui oleh Menkeu.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah," jelasnya.

"Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," tambah dia.

Sementara, Sri Mulyani tak merespons tegas perihal usulan penambahan dana program MBG sebesar Rp 100 triliun.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," katanya, Jumat (24/1/2025).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Bersamaan dengan itu, diupayakan agar administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas program tersebut tetap terjaga.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Bantah minta tambahan anggaran

Meski sudah menghitung kebutuhan dana tambahan untuk program MBG, Dadan membantah pihaknya yang mengajukan tambahan dana Rp 100 triliun untuk program tersebut.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat capaian target penerima program Makan Bergizi Gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat, kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Di hadapan Prabowo, Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila ingin dilakukan percepatan program tersebut.

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Berapa (anggaran) kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta (penerima)?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tegas dia.