Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan soal komitmen Jepang dan China untuk memberikan dukungan bagi program makan bergizi gratis (MBG).

Namun, Dadan menegaskan komitmen tersebut belum terealisasi dan masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan berpotensi baru terwujud dalam tiga tahun mendatang.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen aja," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/1).

Dadan juga memastikan program MBG sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Ia membantah pendanaan langsung dari negara asing untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Enggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, enggak ada. Murni ini pemerintah Indonesia kepada rakyatnya," tegasnya.

Menurut Dadan, dukungan teknis dari Jepang dan China biasanya berupa bantuan peralatan atau pelatihan, meski hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi.

"Itu paling technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada," ujarnya.

Ia menegaskan alokasi anggaran program ini telah dijamin oleh Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini memberikan kepastian BGN dapat menjalankan program tanpa kekhawatiran terkait pendanaan.

Sementara itu, Dadan juga menjelaskan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk mendanai program MBG. CSR, menurutnya, hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kita, dipastikan semua itu dari APBN ya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut proses masak yang tidak benar menjadi penyebab terjadinya keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukaharjo, Jawa Tengah.

Dadan mengatakan bahwa kesalahan teknis itu sudah ditangani. Dia menyebut proses masak yang kurang matang menjadi penyebab di balik keracunan 40 orang siswa saat menyantap MBG beberapa waktu lalu.

"Ya, ada dalam proses masak yang kurang matang," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada pramusaji yang memasakn menu MBG dimaksud. Namun, dia menyebut pihaknya sudah mengevaluasi kejadian tersebut.

Ke depan, Dadan juga memastikan akan selalu mengawal proses berjalannya MBG supaya hal serupa tidak terjadi lagi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

Adapun program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu ditargetkan sampai ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Pada tahap Januari-April 2025, pemerintah menargetkan MBG diperoleh sebanyak 3 juta siswa. Pemerintah menggelontrokan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bertekad menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai target pemerintah meskipun bekerja dengan kondisi masih kekurangan sumber daya manusia (SDM).

"Kami di dalam masih 28 orang. Itu pun terdiri dari kepala-wakil kepala badan tingkat eselon 1 dan 2. Kalaupun ada tenaga pekerja itu belum dibayar bermodal semangat 'Merah Putih' saja," kata Pelaksana Tugas Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi dalam seminar Forum Pemred bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan selain anggaran yang masih harus ditingkatkan, ketersediaan SDM juga faktor yang perlu diperhatikan supaya semua kebutuhan pelaksanaan MBG terpenuhi, khususnya di daerah di luar Pulau Jawa.

"Jadi memang saat ini kami belum memiliki perpanjangan tangan langsung di daerah untuk melaksanakan MBG," kata dia.

Meski demikian, pihaknya memandang keterbatasan yang ada bukan hambatan, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan optimisme, karena ada tujuan besar, yakni memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

Apalagi, kata dia, komitmen dukungan dari berbagai kalangan, baik tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta yang terus berdatangan menjadi faktor yang turut memperkuat tekad BGN menyukseskan program MBG sesuai target.

BGN menargetkan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbentuk untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum MBG pada pertengahan 2025.

Setiap SPPG memproduksi 3.000 paket MBG yang akan menjangkau 15-17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025, dengan memanfaatkan anggaran saat ini senilai Rp71 triliun.

BGN memastikan setiap SPPG juga melibatkan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan, sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Program makan gratis sebenarnya sudah dianggarkan Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, Badan Gizi Nasional perlu suntikan Rp100 triliun agar program ini bisa menjangkau seluruh target penerima.

Ia akan mengidenfitikasi keseluruhan postur APBN dan mempertimbangkan pos-pos mana yang prioritas, serta mana yang bisa dihemat.

"Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Namun, sang Bendahara Negara tak menjawab tegas dari mana sumber untuk menambal biaya makan gratis. Wanita yang akrab disapa Ani itu tidak merinci apakah bakal ada pengurangan anggaran di pos-pos tertentu.

Ani menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap melihat kembali keseluruhan postur APBN 2025 dan mengidentifikasinya.

"Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis)," tutup Ani.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp71 triliun tidak cukup. Ia mengatakan hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut.

Sedangkan target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak. Pemerintah mematok program ini bisa menjangkau 82,9 juta orang.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucap Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sejak pertama dilaksanakan pada 6 Januari 2025, makan gratis disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Ini diberikan kepada anak-anak sekolah melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan penerima manfaat bisa mencapai 3 juta orang pada April 2025. Kemudian, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Warung Koperasi Indonesia (Warkopin) Maju Jaya melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis Artificial Intelligence (AI) di Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu (22/1/2025).

Sekretaris Warkopin Maju Jaya, Ari Rinaldi, menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan oleh Rafi Wikrama Sahasika, alumni S1 Teknik Bioproses Universitas Indonesia (UI), bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir.

Kami ada lima sistem yang sudah terintegrasi, sistem ini dibuat oleh anak bangsa yang berprestasi," ungkap Ari di sela-sela uji coba.

Salah satu aplikasi yang diperkenalkan adalah Sistem Gizi Garuda, yang berfungsi untuk menyusun menu secara otomatis di dapur berdasarkan bahan makanan yang tersedia.

Menu yang disusun juga dilengkapi dengan informasi mengenai kandungan gizi dan harganya.

Selanjutnya, aplikasi Menu Gizi Garuda digunakan oleh wali kelas untuk memesan menu sesuai dengan selera anak-anak, sehingga dapat menghindari pemborosan makanan.

"Tidak ada makanan yang mubazir karena disesuaikan dengan keinginan anak-anak," tambah Ari.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, pengiriman menu MBG ke sekolah-sekolah dapat dipantau melalui aplikasi Kepak Garuda.

Pelaksanaan MBG juga dapat diawasi oleh para kepala sekolah melalui aplikasi Komando.

"Semua sistem tersebut dapat dimonitoring secara realtime melalui dashboard. Dengan sistem ini, diharapkan Presiden, Wakil Presiden, atau dari Badan Gizi Nasional dapat memantau secara realtime setiap hari," jelasnya.

Rektor UMP, Prof.Dr.Jebul Suroso, memberikan apresiasi terhadap program ini.

Ia menyatakan bahwa teknologi AI memungkinkan pengelolaan pangan menjadi lebih efisien dan terukur.

"Dengan AI, kita bisa menyediakan makanan bergizi. Program ini berbasis sains dan bukti, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata," kata Jebul.

Dandim 0701/Banyumas, Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama, juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program ini di masa depan.

Sementara itu, Pj Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, menyampaikan rasa terima kasih atas pelaksanaan uji coba ini di Banyumas.

"Kami tidak akan membiarkan anak-anak kita mengalami stunting, kekurangan gizi, atau kurang pendidikan. Program ini adalah langkah besar untuk mendukung kekuatan negara melalui pemenuhan gizi yang lebih baik," ujar Iwanuddin.

BREBES, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2024 untuk 3.000 siswa di 10 sekolah di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihentikan sementara setelah masa uji coba dinyatakan selesai pada Rabu (22/1/2025).

Orangtua dan siswa berharap program tersebut dapat dilanjutkan karena sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Dari WA grup mengabarkan bahwa hari ini sementara dihentikan dulu sampai nanti ada pemberitahuan lagi. Untuk alasannya saya sementara belum tahu," ungkap Agus Marwoso, Wakil Kepala SDN 3 Songgom, saat ditemui di kantornya.

Pantauan di SDN Songgom 3 menunjukkan bahwa siswa yang biasanya mendapatkan makanan bergizi gratis pada pukul 09.00 WIB, kini hanya dapat beristirahat dan membeli jajanan.

Mereka kemudian kembali mengikuti kegiatan belajar di kelas masing-masing.

Setelah pengumuman penghentian program, Agus menambahkan, beberapa siswa mengaku kecewa, terutama siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Tadi pagi anak-anak menanyakan, bahkan ada yang belum sarapan menunggu makanan bergizi, karena anak-anak sangat senang sekali," kata Agus.

Ia berharap agar program MBG dapat dilanjutkan kembali, mengingat manfaatnya bagi siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.

"Siswa di sini rata-rata berasal dari keluarga petani, pembuat batu bata, dan pencari pasir. Memang kebanyakan dari keluarga kurang mampu," tambahnya.

Salah satu wali murid, Istiana (35), juga mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia berharap program tersebut dapat dilanjutkan.

"Anak saya kalau di rumah makan sendiri kurang lahap. Kalau di sekolah makan bareng-bareng temannya senang. Selain itu juga bisa menghemat biaya rumah tangga," kata Istiana.

Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Songgom, yang tidak menerima kiriman makanan bergizi pada hari yang sama.

Para siswa mendapatkan informasi tentang penghentian sementara program ini pada Selasa (21/1/2025) malam.

"Sudah tahu hari ini tidak dapat. Tahunya semalam info dari guru. Akhirnya uang saku hari ini dibanyakin. Harapannya ya masih berlanjut," kata Zahwa, siswa kelas 8 SMPN 3 Songgom.

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari, mengonfirmasi penghentian sementara program makan bergizi gratis.

"Informasi itu lewat WA dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk pemberhentiannya karena masa uji coba sudah cukup. Jadi dihentikan dulu. Belum ada pemberitahuan kapan akan dimulai lagi," jelas Dewi.

Dewi menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada siswa yang mengeluh karena tidak mendapatkan makanan bergizi gratis.

Beberapa dari mereka bahkan menambah uang saku untuk makan.

"Kami berharap makan bergizi gratis bisa dilanjutkan karena ini merupakan program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh siswa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pendamping Program Makan Bergizi Gratis di Brebes sekaligus Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Songgom hanya dihentikan sehari setelah masa uji coba selesai.

"Sebenarnya bukan dihentikan, jadi masa uji cobanya sudah selesai. Sehingga ada break (istirahat) sehari. Untuk penyiapan, langsung dipegang yayasan yang ditunjuk oleh BGN (Badan Gizi Nasional) dari pusat," katanya.

Diketahui, 10 sekolah di Kecamatan Songgom menjadi sasaran program makan bergizi gratis ini, yang menyasar 3.000 siswa dari tingkat TK hingga SMA/SMK.

Sepuluh sekolah tersebut meliputi TK Pertiwi Songgom, SDN 1 hingga SDN 8 Songgom, SMPN 3 Songgom, dan SMKN 1 Songgom.

Program MBG di Kecamatan Songgom diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Sapto Broto, di SMK Negeri 1 Songgom.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP 2 Hang Tuah dan SMA 1 Hang Tuah Cipulir, Jakarta Selatan.

Gibran tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.30 WIB ketika siswa sedang menikmati MBG dari pemerintah pusat. Adapun menu yang disajikan siang ini adalah nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk.

Gibran berpesan kepada seluru siswa agar tetap konsisten menjaga pola makan sehat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

"Mempertahankan kebiasaan pola makan sehat berkorelasi positif dengan kualitas hidup yang sehat," tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gibran menjelaskan bahwa makan bergizi sangat penting bagi siswa untuk menunjang pertumbuhan, menambah konsentrasi untuk belajar dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang kurang baik.

"Ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi kesehatan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, salah seorang murid di kelas IX, Livia mengungkapkan makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat menghemat uang jajannya, tetapi program MBG ini juga membantunya dalam mempertahankan konsistensi pola makan sehat yang tidak hanya dilakukan di rumah, namun juga di lingkungan sekolah.

“Terima kasih karena makan siangnya sangat bermanfaat,” ungkap Livia.

Turut mendampingi Wapres Gibran dalam peninjauan ini, Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Aris Supriyanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Hang Tuah 1 Teguh Adriana, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Hang Tuah 1 Ainul Yakin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran tambahan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar target seluruh anak mendapatkan MBG.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan untuk MBG. Menurutnya, MBG merupakan program prioritas, maka dari itu kemungkinan besar tambahan anggaran tadi bisa dibiayai APBN.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

"Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," lanjutnya ketika ditanya dari mana anggaran tambahan akan dibiayai.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen tambahan anggaran untuk program MBG akan dibiayai APBN.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, kata Dadan, Prabowo sudah memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025. Dari efisiensi tersebut kemungkinan MBG mendapatkan tambahan anggaran. Sayangnya, dia enggan merinci efisiensi yang dimaksud.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan di tempat yang sama.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegasnya menambahkan.

Presiden Prabowo Subianto meminta BUMN berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf usai melihat pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/1/2025).

Di mana Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Adapun dalam kunjungan ini, Amin mengajak para pejabat dari PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT. Pos Indonesia. Kunjungan ini untuk mengetahui secara utuh pelaksanaan MBG, dari proses penyiapan bahan baku makanan, pengemasan, hingga pendistribusian ke sejumlah sekolah.

"Hari ini, kami mengecek langsung ke dapur MBG yang cukup modern. Kami akan siapkan pilot project dapur untuk nantinya menjadi contoh saat BUMN mendirikan dapur di daerah-daerah," jelas Amin.

Amin mengatakan, saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG.

Kementerian BUMN juga mandata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, rencana Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN tersebut merupakan respons atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat capaian Program MBG.

Menurut Adita, hal serupa juga memungkinkan dilakukan para kepala daerah. Mereka bisa menggunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing sebagai pendamping atau yang sifatnya mendukung Program MBG.

"Kalau Pemda ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Sama halnya dengan pengawasan program yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu ranahnya di Kementerian Pendidikan. Yang pasti semua dukungan akan diapresiasi sepanjang memenuhi tata kelola dan ketentuan yang berlaku," kata Adita.

Adita menegaskan, tahap awal pelaksanaan Program MBG menggunakan APBN sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Saat ini, sudah 238 SPPG atau Dapur MBG di 31 provinsi yang beroperasi. Sasaran penerima manfaat, mulai dari anak sekolah (PAUD hingga SMK dan SLB), ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kian hari terus bertambah. Sejak dimulai 6 Januari hingga memasuki pekan ketiga ini, MBG sudah menyentuh lebih dari 650 penerima. manfaat

Adapun sebelumnya pada umat, 17 Januari, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program MBG.

Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran Program MBG. Presiden menaruh perhatian besar terhadap percepatan Program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Wilayah Jakarta tak dapat menu susu

Salah satu wilayah yang tidak diprioritaskan mendapat susu pada program Makan Bergizi Gratis adalah Jakarta.

Berdasarkan pengembangan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jakata belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Per hari ini, dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Hingga April 2025, diharapkan 900 titik SPPG sudah terdata dan bertambah menjadi 2.000 titik pada Agustus.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” pungkasnya.

(Sumber: Dinda Aulia Ramadhanty, Adhyasta Dirgantara | Editor: Fitria Chusna Farisa, Icha Rastika).

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Prabowo menyampaikan pada Januari hingga April 2025, program ini menyasar 3 juta penerima manfaat. Lalu pada April hingga Agustus 2025, target penerimanya sebanyak 6 juta orang.

"September kita harapkan 15 juta anak," ujarnya.

Prabowo pun menyampaikan terima kasih ke seluruh jajarannya yang turut serta menyukseskan salah satu program unggulannya ini. Ia menyatakan akan bersinergi penuh dengan pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah untuk menjalankan MBG. Ia menekankan hal ini merupakan masalah strategis dalam memperkuat masa depan Indonesia.

Senin lalu (20/1), Prabowo meminta maaf jika implementasi program makan bergizi gratis (MBG) belum merata.

Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Prabowo menjelaskan program itu membutuhkan proses administrasi dan realisasi secara fisik. Prabowo pun berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar dia.

Pada saat yang sama, Prabowo juga mempersilahkan orang yang tak mau menyantap menu makanan di program MBG agar bisa menyerahkannya ke yang lebih membutuhkan.

"Yang enggak mau makan ya enggak apa-apa, kasih ke yang perlu," katanya.