Respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dukungan yang masif dari pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat penting termasuk untuk mencegah masuknya campur tangan mafia pada program strategis pemerintah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengakui bahwa hampir setiap hari pihaknya menerima kunjungan mulai dari gubernur, wali kota, bupati bahkan hingga sekretaris daerah yang menyatakan mereka siap membantu menyukseskan program MBG di daerah masing-masing.

"Dan kami menyambutnya dengan baik, itu memang yang diharapkan, ya, karena akan banyak membantu hingga untuk memberantas mafia juga," kata dia menjawab pertanyaan wartawan dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

Menurut Yessi, respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN, mengingat sasaran penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang tidak sedikit sementara anggaran masih sangat terbatas.

BGN menilai kemampuan anggaran yang mereka miliki saat ini senilai Rp71 triliun itu tidak cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Adapun berdasarkan penghitungan BGN anggaran Rp71 triliun tersebut hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Sementara sebagaimana diungkapkan Kepala BGN dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Junat (17/1) untuk bisa memenuhi seluruh target sasaran penerima manfaat dibutuhkan anggaran setidaknya Rp100 triliun.

Yessi mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya berharap pemerintah daerah bisa membantu terkait penyediaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri atas kantor, dapur, hingga menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan.

Sementara untuk urusan pengolahan makanan- standar gizinya akan menjadi tanggungjawab BGN.

BGN optimistis jika pemerintah daerah bisa memastikan semua berjalan dengan baik dan aman dari permainan harga bahan baku maka bukan hanya menjangkau target sasaran penerima manfaat MBG tetapi juga akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah setempat.

"5.000 SPPG yang menjadi target kami tahun ini. 20 titik di antaranya ada di daerah. Rata-rata per satu SPPG membutuhkan 3.000 butir telur dan 300 ekor ayam, artinya ada perputaran, nah pemerintah daerah memikirkan itu juga untuk memastikan semua terpenuhi," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun begitu, belum tercatat laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait penyelenggaraan MBG.

"Belum, ini belum (ada laporan) karena kita lihat ini kan, program ini masih belum berjalan seperti harapan ya kan. penanggung jawab utama siapa? Kemudian di daerah siapa?" kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, kepada wartawan di Gedung Pusat Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Najih mengatakan pihaknya akan terus memberi masukan kepada penyelenggara MBG untuk memastikan proses tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga dikabarkan turut melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita juga berikan beberapa saran terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, ini sebenarnya bagaimana alur penggunaan penyelenggaraan ini apakah sepenuhnya APBN? ataukah juga menggunakan APBD? karena kita dengar juga di daerah kan diminta refocusing untuk beberapa persen APBD-nya ke dukungan untuk makan siang gratis. Jadi memang ini masih proses ya," terangnya.

Najih mengatakan, program MBG di beberapa daerah masih dalam tahap uji coba. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman juga akan memberikan pendampingan untuk memastikan MBG sesuai dengan harapan yang dicanangkan.

Ketika disinggung temuan kasus keracunan dari program MBG, Najih juga mengaku belum menerima laporan masyarakat. Menurutnya, kasus keracunan akibat MBG merupakan kejadian yang tidak disengaja.

"Keadaan yang tidak disengaja barangkali, ya, mungkin. Meskipun di situ ada juga aspek-aspek yang potensi ada karena kelalaian pihak pengolah bahan, ini mungkin masaknya kurang matang atau bagaimana, itu kami belum mengetahui secara detailnya," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, diduga keracunan usai menyantap paket MBG. Adapun 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan telah dalam kondisi membaik.

Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyebut, Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, kejadian tersebut merupakan masalah tersebut terjadi karena human error. Ia menekankan, tidak ada pelanggaran SOP dalam kejadian tersebut.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menambahkan, para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah tidak hanya sekadar menyediakan makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga membawa dampak positif dalam pembentukan perilaku dan kebiasaan mereka.

Saat menjadi pembicara dalam agenda diskusi terkait Program MBG di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, Hasan Nasbi menyebut program ini memiliki dampak signifikan dalam mengedukasi anak-anak tentang kebiasaan baik yang mendukung pola hidup sehat.

“Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa,” katanya.

Selain memberikan edukasi makan sehat dan perubahan perilaku, Hasan mengatakan Program MBG juga mendorong peningkatan fasilitas di sekolah.

"Anak-anak membawa alat makan, tapi kalau dia nggak bawa alat makan, dia harus cuci tangan. Jadi sekolah yang awalnya nggak menyediakan tempat cuci tangan, itu sekarang menyediakan tempat cuci tangan dibantu oleh warga untuk penyediaan tempat cuci tangan," katanya.

Selain itu perilaku anak-anak terhadap konsumsi sayur juga mengalami perubahan signifikan. Di beberapa tempat, seperti Yogyakarta dan Bogor, lebih dari 50 persen anak kelas 1 SD sudah mulai makan sayur.

Bahkan anak-anak kelas 5 dan 6 kini rata-rata menghabiskan sayur di piring mereka. Hal ini terjadi karena mereka melihat teman-temannya melakukan hal yang sama, kata Hasan Nasbi.

Program MBG juga memperkenalkan edukasi pengelolaan sampah sisa makanan di sekolah-sekolah. Anak-anak, lanjutnya, diajarkan memisahkan sampah makanan untuk diolah menjadi kompos atau pakan maggot.

Selain itu sisa makanan kini tidak lagi menumpuk, tetapi dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan sebagai contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah bisa diterapkan di lingkungan sekolah.

Hasan menyampaikan respons masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua, terhadap Program MBG sangat positif. Semua pihak menyambut program ini dengan antusias.

"Bahkan guru-guru juga berharap bisa mendapatkan manfaat serupa, yang menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luar biasa bagi banyak kalangan," katanya.

Hasan mengatakan Program MBG akan terus berkembang. Hingga sekarang sebanyak 238.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan jumlah dapur yang semakin bertambah setiap minggunya, kata Hasan, pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam memperbaiki gizi anak-anak, sekaligus menciptakan perubahan perilaku positif di masyarakat.

“Jadi menurut saya, ini akan jadi contoh yang masif nanti. Ketika dapur MBG ini jumlahnya tubuh begitu banyak, ini juga jadi percontohan bagaimana memisah sampah, mengelola sampah sebagai tindakan yang baik dan ada contohnya di depan mata," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Lamongan (ANTARA) - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)​​​​​​ di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menyasar 3.509 siswa di enam lembaga sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dinilai berjalan progresif.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nasional wilayah setempat Agustina Nurul Hardian saat dikonfirmasi, Rabu, mengatakan bahwa setelah uji coba yang dilaksanakan bersama pemkab setempat dan Kodim 0812 selama lima hari, program tersebut dinilai berjalan dengan baik.

"Berjalan dengan baik. Operasional harian sudah berjalan selama lima hari kerja. Begitu juga proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah juga berjalan lancar," katanya.

Selain itu, lanjut Agustina, per hari, SPPG setempat melayani 3.509 penerima manfaat dari jangkauan titik dapur yang dioperasikan.

Ia menambahkan, ke depan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan di setiap sekolah akan dilayani oleh dapur unit.

"Ke depan akan bertahap dan bertingkat. Untuk setiap sekolah, nantinya akan dilayani oleh dapur unit," katanya.

Agustina menyebutkan, ke depan akan ada dua titik dapur yang akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Dua dapur tersebut, lanjutnya, berada di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung dan Ponpes Sunan Drajat di Kecamatan Paciran. Setiap unit dapur akan melayani 2.500 hingga 3.500 penerima manfaat program di wilayah setempat.

"Kalau secara keseluruhan untuk jumlah dapur yang sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan yakni sebanyak enam sampai tujuh dapur. Jumlah dapur tersebut akan melayani seluruh siswa yang ada di Lamongan," jelasnya.

Dari data Dinas Pendidikan setempat, jumlah siswa di seluruh Kabupaten Lamongan mencapai lebih dari 174 ribu orang.

Jumlah tersebut di luar siswa yang berasal dari lembaga pendidikan yang ada dalam naungan Kemenerian Agama (Kemenag) pada tingkatan MTS/MA dan belum mencakup Ibu hamil serta menyusui.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat enam sekolah yang menjadi sasaran program MBG di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu TK Kartika Lamongan, SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, SDN Jetis 4, SMPN 1 Lamongan, dan SMAN 1 Lamongan.

Dandim 0812/ Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan berharap progres MBG ke depan terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

"Kami berharap dengan adanya program ini dapat mencetak generasi muda yang berkualitas melalui asupan makanan sehat dan bergizi," katanya.

Presiden Prabowo Subianto meminta telur menjadi sumber utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG). Dalam hal ini ia meminta menciptakan adanya peternakan ayam baru di sekitar lokasi Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) FerryJuliantono mengatakan bahwa Kementerian Koperasi akan mendorong koperasi peternak ayam petelur yang sudah ada baik itu yang tradisional maupun modern untuk dapat meningkatkan produksi telurnya.

"Peternak tradisional maupun modern akan kami dorong untuk mengimplementasikan keinginan Pak Presiden untuk produksi telur ditingkatkan, terutama kalau pandangan kami khususnya di luar Jawa," katanya saat ditemui di lokasi tambak budi daya ikan kerapu dan kakap putih Koperasi Mina Mambi Sekar Sejahtera, Bekasi, Rabu (22/1/2025).

Wamenkop Ferry mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendata jumlah koperasi peternakan ayam petelur. Kemudian ia mendorong agar koperasi peternak ayam dengan menargetkan modernisasi melalui sistem close house.

Adapun sistem close house adalah sistem kandang tertutup yang mengatur kondisi lingkungan untuk meningkatkan performa ternak. Sistem ini dilakukan agar ayam terhindar dari stres dan memiliki kondisi yang nyaman. Sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi telur ayamnya.

"Ini lagi kami invetarisir karena itu kan juga peternakan ayam petelur yang sebaiknya juga modern dan juga close housed," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta telur menjadi sumber utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

"Pak Prabowo tadi menyinggung bagaimana pentingnya peran telur sebagai sumber utama makan bergizi selain nasi, sayur dan juga komponen-komponen lain seperti buah. Jadi telur harus diperhatikan," katanya.

Guna menunjang program makan bergizi gratis, Rachmat mengatakan Prabowo meminta ada peternak telur baru di berbagai wilayah. Akan tetapi kata Rachmat, pembangunan peternak ayam masih dalam tahap konsep.

"Termasuk juga nanti membuat konsep untuk membangun produksi-produksi baru," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap.

“Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut.

Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita.

Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global.

Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN.

Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%.

Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan.

Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah.

“Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Papua.

Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, saat ditemui Kompas.com di sela-sela kegiatan penanaman 1 juta hektar jagung di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Selasa (21/1/2025).

“Kemarin kita sudah bahas, minimal Rp 1 miliar kami siapkan,” katanya.

Menurut Semuel, saat ini pihaknya di Kabupaten Jayapura menunggu hasil kesepakatan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Saat ini kita menunggu berapa yang ditanggung pusat, berapa yang ditanggung provinsi, dan berapa yang ditanggung kita di kabupaten,” ucapnya.

Semuel menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Jayapura pada prinsipnya menunggu kesepakatan mengenai program MBG di Provinsi Papua.

Kata Semuel, provinsi lain seperti Papua Selatan dan Papua Tengah, MBG sudah dijalankan.

“Kalau sekolah bisa disiapkan, seperti tiba-tiba waktu ditunjuk sebagai pilot project, kami bisa laksanakan, meskipun dua hari baru ditunjuk,” ungkapnya.

Untuk harga per porsi, Semuel menyebut sekitar Rp 25.000.

“Kalau kita di Jayapura per orang untuk MBG sekitar 25.000 sampai 30.000,” ujarnya.

Dia menyatakan, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua, sebelum melaksanakan program MBG.

“Kita saat ini menunggu dari pemerintah pusat,” kata Semuel.

Perlu diketahui bahwa program MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua belum semua menjalankannya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program Asta Cita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang dimaksud adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang siapkan dukungan BI untuk bagaimana (mendukung) program makan bergizi," kata Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Perry menilai program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pasalnya di dalamnya terdapat berbagai mekanisme yang bisa mendukung aktivitas ekonomi bergerak secara merata di berbagai wilayah.

Untuk mendukung program itu, Perry mengaku sedang mendesain berbagai kebijakan yang bisa memuluskan berjalannya program MBG secara merata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mendukung program ini, sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif. Kami sedang membicarakan bagaimana BI tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor BI di seluruh Indonesia bisa mendukung suksesnya program ini," jelas Perry.

Sebagaimana diketahui, program MBG mulai berjalan di berbagai wilayah. Di tahun pertama ini pelaksanaannya masih terbatas karena anggarannya hanya Rp 71 triliun dan ada rencana untuk ditambah.

Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia yang belum menerima program MBG.

"Begini, begini, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Prabowo berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," tuturnya.

Simak Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menu susu dalam program makanan bergizi gratis (MBG) disebut akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki sentra sapi.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte saat ditanya kepastian kapan menu susu masuk dalam menu program makan bergizi gratis, khususnya di Jakarta.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Philips kepada wartawan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips mengungkapkan, pemerintah saat ini masih fokus mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025.

“Dan nanti per April diharapkan ada sekitar 900-an dan kemudian di Agustus ada 2.000 titik SPPG,” tutur Philips.

Pengembangan titik-titik SPPG itu sekaligus sebagai upaya pemetaan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Jakarta disebut belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Philips bilang, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu dapat disubstitusi dengan sumber protein lainnya.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” jelas Philips.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menu susu dalam program makanan bergizi gratis (MBG) disebut akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki sentra sapi.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte saat ditanya kepastian kapan menu susu masuk dalam menu program makan bergizi gratis, khususnya di Jakarta.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Philips kepada wartawan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips mengungkapkan, pemerintah saat ini masih fokus mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025.

“Dan nanti per April diharapkan ada sekitar 900-an dan kemudian di Agustus ada 2.000 titik SPPG,” tutur Philips.

Pengembangan titik-titik SPPG itu sekaligus sebagai upaya pemetaan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Jakarta disebut belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Philips bilang, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu dapat disubstitusi dengan sumber protein lainnya.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” jelas Philips.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati kolaborasi guna memastikan seluruh santri, terutama santri pesantren di bawah naungan NU, menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, saat ini belum semua pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menjadi penerima manfaat MBG, karena hanya melibatkan pesantren yang terbilang besar atau dengan jumlah santri mencapai 3.000 orang.

"Untuk pesantren-pesantren yang besar yang jumlah santrinya lebih dari 3.000, beberapa sudah berjalan program ini dan sudah merasakan manfaatnya. Nah tapi di lingkungan NU, ada juga pesantren kecil-kecil tapi menggerombol yang mereka harus dikoordinasikan dan sebagainya. NU nanti akan membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren ini dan sekolah-sekolah di lingkungan NU," kata Gus Yahya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Kerja sama itu, kata Gus Yahya melanjutkan, akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

"Mudah-mudahan, kita bisa melakukan penandatanganan MOU nanti pada saat pelaksanaan Kongres Keluarga Maslahat, insya Allah tanggal 31 Januari yang akan datang," ucap Gus Yahya.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya agar program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

"Kami sudah bisa memproyeksikan bahwa manfaat bukan hanya untuk anak didik, murid atau santrinya, tapi manfaat dari rantai dampak ekonominya juga besar sekali," ujar Gus Yahya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dirancang bersama PBNU itu.

Menurut dia, sejatinya NU memang merupakan organisasi keagamaan yang bernilai penting dalam kehidupan bernegara sekaligus merupakan aktor yang dapat digandeng oleh BGN dalam menyukseskan program MBG.

"NU bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia dan merupakan aktor yang bisa digandeng Badan Gizi untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Dadan berharap kerja sama tersebut dapat segera terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

BLORA, KOMPAS.com - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung selama dua minggu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Selama program tersebut berjalan, tidak ditemukan makanan yang basi ataupun tidak layak dan membahayakan bagi para penerima manfaat.

Meski demikian, sejumlah upaya antisipasi untuk menerapkan makanan yang layak dan bergizi terus dilakukan.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita mengatakan, penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan di dapur umum menjadi salah satu poin penting.

"Kami tetap menjadi higienis dan sanitasi di setiap pengolahan makanan terutama penggunaan APD itu juga termasuk menjadi salah satu poin penting, lalu pengecekan bahan baku, terlebih di tanggal expired-nya seperti apa, kualitas bahan bakunya," ucap dia saat ditemui wartawan di kantornya, belum lama ini.

Selain itu, pihak SPPG juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blora apabila terjadi permasalahan yang dapat membahayakan kesehatan bagi penerima manfaat program tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita langsung menghubungi pihak dinas kesehatan," terang dia.

Peran penting Dinas Kesehatan untuk makan bergizi gratis

Sementara itu, Dinkes Kabupaten Blora punya peran penting untuk mendukung program dari pemerintah pusat tersebut.

Kepala Dinkes Kabupaten Blora, Edi Widayat mengatakan pihaknya telah memberikan pelatihan kepada penjamah dan penyaji makanan di dapur umum tersebut, sebagai syarat mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

"Kemudian harus ada pemeriksaan bagi penjamah makanan, karena kami tidak ingin penjamah makanan itu menderita penyakit menular yang akhirnya mengkontaminasi makanan, itu tugas utama kami untuk di dapur umum," kata dia saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (22/1/2025).

Selain memberikan pelatihan dan pemeriksaan kepada penjamah dan penyaji makanan, peran penting dinkes selanjutnya yakni melaksanakan pemeriksaan makanan.

"Tugas berikutnya di dalam pelaksanaan adalah food check atau food security, kami harus memantau apakah aman enggak, makanan yang dikeluarkan untuk anak-anak dan masyarakat itu, sehingga itu perlu kami memantaunya," terang dia.

Pihaknya juga telah membentuk tim reaksi cepat (TRC) sebagai wahana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan program MBG tersebut.

"Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan tentu kita sudah siap untuk melakukan aksi penanganan," jelas dia.