Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) bakal menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dalam merealisasikan program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kolaborasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan jaringan BRI yang lebih luas, hingga ke pelosok Indonesia.

“Oh iya, karena kalau seluruh Indonesia ini [program 3 juta rumah], masalah jaringan aja ya, BTN kan jaringannya enggak sebanyak BRI, lebih karena itu sih,” ujarnya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada Rabu (13/11/2024).

Terkait pembagian pembiayaan antara BTN dan BRI, Nixon menyebut masih belum diputuskan. Hal ini, katanya akan menunggu keputusan dari Menteri.

Dirinya juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan BRI tidak berarti beban BTN menjadi lebih ringan, mengingat volume program yang besar. "Enggak lebih ringan, volumenya kan lebih banyak," jelas Nixon.

Selain itu, dia menerangkan bahwa program 3 juta rumah dalam satu tahun itu tidak akan seluruhnya mengandalkan skema kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, sebagian di antaranya akan disalurkan dalam wujud bantuan.

“Tapi pengertiannya kan enggak semuanya pake KPR. Ada yang nanti berupa bantuan juga rumahnya tuh kayak misalnya, cuma Mandi Cuci Kakus [MCK] ya pasti modalnya bantuan. Jadi, enggak semuanya itu di-run [dijalankan] pake pembiayaan,” tutur Nixon.

Sebelumnya, Nixon juga mengungkapkan bahwa likuiditas perseroan dalam kondisi baik. Adapun, BTN sebenarnya sudah berencana melibatkan bank lain untuk mendukung proyek besar tersebut bisa berjalan

“Enggak ada isu likuiditas, so far so good. Kalau yang jadi bank kan banyak, enggak hanya BTN, jadi kita juga mengundang partisipasi bank lain,” ucapnya kepada awak media di Jakarta pada Jumat (8/11/2024) malam.

Dia juga membeberkan untuk memperkuat sumber pendanaan, BTN bakal mengeluarkan strategi pendanaan baru sebelum akhir tahun. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan melibatkan beragam instrumen untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah.

Jakarta punya satu persoalan yang hingga kini belum selesai, yakni masih banyak pemukiman padat penduduk yang cenderung kumuh dan tidak layak huni. Untuk mengatasi persoalan tersebut salah satu strategi yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan rumah melalui corporate social responsibility (CSR) swasta.

Ketua Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sapto Nugroho mengungkapkan upaya yang sudah Pemprov lakukan untuk menata permukiman padat penduduk adalah membangun rusun. Lalu, upaya lain adalah program konsolidasi tanah vertikal (KTV). Program ini dapat menata rumah warga serta memperluas ruang rumah.

"Penduduknya banyak sementara harga tanah sama rumah mahal. Tetapi sekarang kan udah ada program dari pemda konsolidasi tanah vertikal, sudah ada di Palmerah dan Tanah Tinggi dan itu menjadikan luas rumahnya relatif tambah besar," ujar Sapto kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Sapto mengatakan sudah ada dua bangunan KTV yang terealisasi di Jakarta, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut adalah bantuan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi untuk sejumlah keluarga di kawasan padat penduduk.

Ia menjelaskan KTV adalah hamparan tanah milik sejumlah warga dengan rumah-rumah dalam kondisi kurang layak dan tidak tertata yang kemudian diubah menjadi rumah susun.

"Konsolidasi tanah vertikal itu dalam satu hamparan site itu terdiri dari beberapa pemilik kemudian tanahnya bangunan rumahnya sempit terus nggak beraturan juga terus kondisinya buruk pencahayaan kurang. Nah di situ lokasi tanah yang sama rumah padat itu rumah susun melalui KTV," terangnya.

Berdasarkan bangunan KTV yang sudah terealisasi, Sapto mengatakan KTV di Tanah Tinggi berupa bangunan empat lantai berisi 12 unit di atas lahan 104 meter persegi. Sementara KTV di Palmerah ada 9 unit biasa dan 1 unit untuk difabel di atas lahan 90 meter persegi.

Namun, program ini tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab, program ini membutuhkan persetujuan dari sejumlah pemilik rumah yang tinggal dalam satu area tanah.

"Palmerah dan Tanah Tinggi bisa dilaksanakan karena kemudahan tanah (yang akan dibangun) nggak terlalu luas. (Lalu) yang mengikuti program itu masih satu kerabat (atau) satu keluarga, jadi untuk musyawarahnya (persetujuan mengubah rumah menjadi bangunan KTV) lebih mudah," katanya.

Selain itu, Pemprov masih mengandalkan dana dari swasta untuk membangun KTV untuk masyarakat. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih diperuntukkan untuk mengelola fasilitas umum.

"Sebenarnya diharapkan CSR-CSR lain (untuk menjalankan program) konsolidasi tanah vertikal," ungkapnya.

Sebelumnya, masih ada banyak warga yang tinggal di permukiman padat yang rumahnya tidak layak huni, seperti yang pernah dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia mempunyai rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter yang sempat dihuni bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11) lalu.

Rumah Nenek Hasna tidak layak huni karena terlalu sempit dan ada banyak kerusakan. Ia mengeluh kesempitan, belum lagi sering terjadi kebocoran ketika hujan.

"Sempit, pusing kepala. Lihat aja kasurnya begini," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti permukiman padat di wilayah Jakarta. Cucun mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks," kata Cucun dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Menurut Cucun, kondisi permukiman padat itu menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta langkah konkret pemerintah membenahi kawasan padat penduduk.

"Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta," tuturnya.

"Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain," imbuh Cucun.

Cucun menilai pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat," ujar Cucun.

Cucu mengambil contoh permukiman padat di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Cucun menyebut kawasan permukiman padar akan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Wilayah permukiman padat seperti di Tanah Tinggi menyebabkan mobilisasi sulit sebab gang-gang semakin sempit karena barang-barang milik warga.

"Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk. Jadi ada juga aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat," paparnya.

Untuk itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk," jelas Cucun.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dalam program perumahan rakyat yang mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. Cucun juga mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan ini, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.

"Ini bukan hanya wacana, tapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai. Dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah," ungkapnya.

Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat punya kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.

"Ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga," terang Cucun.

Di sisi lain, Cucun menilai program itu juga akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.

"Generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan, sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri," ujarnya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir yang sempat merendam Perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), telah surut.

Pada Senin (11/11/2024) sore, air setinggi 150 sentimeter merendam kawasan tersebut. Sementara, pada Rabu (13/11/2024), air telah sepenuhnya surut dan menyisakan endapan lumpur di ruas jalan dan rumah warga.

Sumarni (49), salah satu warga yang terdampak banjir mengatakan, garasi rumahnya dipenuhi lumpur dan sampah akibat banjir.

"Alhamdulillah banjir sudah surut tadi siang. Tinggal lumpurnya saja. Ada sampah juga kayak pempers bayi, plastik," ujar Sumarni kepada Kompas.com di lokasi, Rabu.

Sumarni bilang, banjir yang terjadi pada Senin hingga Selasa sore itu merupakan yang keempat kalinya selama dua minggu terakhir.

Namun, banjir kali ini menjadi yang terparah lantaran sebelumnya air tidak pernah masuk ke garasi rumah Sumarni.

Akibat banjir tersebut, pompa air dan mesin cuci di rumah Sumarni rusak karena terendam air.

"Karena tempat mesin air dan mesin cucinya ada di garasi. Mesin cucinya sudah sempat kami pindahkan ke tempat lebih tinggi, tapi tadi pas dicoba nyalain, malah enggak bisa," kata dia.

Warga lain bernama Reza (28) juga mengatakan, banjir sempat menggenangi rumahnya.

"Rumah saya terendam setinggi pinggang orang dewasa," kata Reza.

Reza mengatakan, air mulai menggenang ketika turun hujan deras pada Senin sore. Jebolnya tanggul air di kawasan perumahan tersebut memperparah ketinggian banjir.

"Awalnya kita masih pantau ada pekerja yang memperkuat tanggul saat hujan deras kemarin. Namun, mungkin volume air makin tinggi dan kurangnya tenaga kerja, akhirnya mereka tinggalkan dan berakhir jebol," jelas Reza.

Sebelum tanggul air jebol, Reza sempat melihat instalasi tersebut ditutup triplek dan beberapa karung pasir. Namun, triplek dan tumpukan karung pasir itu tak mampu membendung luapan air.

"Tanggul cuma ditutup sama triplek dan beberapa karung pasir yang hitungannya enggak tinggi-tinggi banget," imbuhnya.

Akibat banjir tersebut, sejumlah barang elektronik di kediaman Reza rusak.

"Kalau ditotalkan nominalnya lumayanlah, tapi enggak bisa saya sebutkan karena ada yang lebih dari saya. Cuma beberapa perabotan di rumah rusak, kayak lemari, sofa, mesin cuci, kulkas, banyak deh," jelas dia.

Reza mengatakan, saat itu keluarganya masih sempat menyelamatkan sebagian perabotan rumah ke lantai dua.

Dia pun berharap pemerintah setempat bisa melakukan langkah antisipasi agar banjir tidak terulang kembali. Salah satunya dengan mempercepat proses perbaikan tanggul.

"Berkaca dari kejadian banjir kemarin, harapan saya cuma satu, perbaikan tanggul ini segera diselesaikan karena ini sudah merugikan warga," ucap dia.

Diketahui, banjir di Perumahan Taman Mangu Indah ini terjadi akibat tanggul yang sedang direvitalisasi jebol setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin sore.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangsel telah melakukan berbagai upaya penanganan darurat, termasuk kembali memasangkan karung pasir di area tanggul dan mengirimkan mesin penyedot air.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas SDA. Sementara ini, kami sudah meminta untuk karung pasir untuk penanganan darurat," ucap Danton Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dian Wiriyawan.

Jakarta sebagai kota metropolitan masih mempunyai permukiman padat penduduk berisi rumah-rumah tidak layak huni. Satu rumah kecil dihuni hingga tiga kepala keluarga pun menjadi pemandangan lumrah di sejumlah kawasan.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena satu rumah diisi banyak penghuni sudah berlangsung lama di kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, penghuni sampai harus tidur bergantian karena rumah terlalu sempit.

"Fenomenanya, ada yang harus tidur bergantian. Kalau yang kerja malam, maka beristirahat di pagi hari, bahkan memenuhi fasilitas publik seperti musala misalnya. Mengingat, rumah tidak ideal dijadikan tempat tinggal, di mana satu rumah dapat dihuni 2 hingga 3 keluarga," ujar Devie kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

"Kondisi ini tercipta sebagai dampak dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat pada Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta. Hal ini mendorong, penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman," katanya.

Ia mengatakan 'daya pikat' ini yang mendorong banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterampilan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penghasilan tidak cukup untuk kehidupan yang layak.

"Sayangnya, kehadiran mereka tidak dibekali pengetahuan bahwa struktur ekonomi di Jakarta, sebagian besar bersifat jasa yang membutuhkan keterampilan formal yang ditandai dengan standar pendidikan minimal yang tinggi. Akibatnya, banyak pendatang yang harus terpinggirkan, namun tidak mungkin kembali ke daerah asalnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, satu keluarga berkembang dan saudara-saudara dari daerah pun datang. Mereka semua bisa tinggal di satu kawasan, bahkan satu rumah.

"Ketika saudara-saudara mereka di desa mengetahui keluarganya sudah 'bertahan' di Jakarta, mereka pun tergiur untuk mengikuti jejak keluarga pendahulu. Sang keluarga, tidak kuasa menolak, dan akhirnya mereka tinggal bersama-sama di tempat tinggal tidak layak tersebut," imbuhnya.

Devie juga menyebut pembangunan Indonesia baru dimulai 10 tahun belakangan ini. Menurutnya, Jakarta bisa saja menjadi kota layak huni tanpa permukiman padat penduduk kalau pembangunan secara merata sejak 50 tahun lalu.

"Kebijakan yang membangun Indonesia seutuhnya bahkan dari pinggiran, baru dimulai 10 tahun terakhir. Andaikan, sejak 50 tahun lalu sudah dirancang demikian, maka kita tidak melihat dua wajah (hybrid) Jakarta yaitu wajah formal dan megah dengan gedung-gedung tingginya dan wajah lain yang informal dengan kawasan tidak layak huni," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan penyebab fenomena permukiman padat penduduk yang tidak layak adalah keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah akhirnya bertahan di rumah tempat mereka tumbuh.

"Permukiman padat penduduk selalu muncul karena keterbatasan lahan kota untuk tempat tinggal. Sementara harga tanah di Jakarta semakin mahal ke pusat kota. Warga yang sudah tinggal di pusat sejak lama, karena tidak memiliki dana sehingga tidak bisa pindah ke tepi, pinggir, (atau) luar kota Jakarta, terpaksa tinggal berhimpitan di atas tanah yg ada," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis.

Ia menyebutkan ada beberapa permukiman padat penduduk yang tersebar di Jakarta. Fenomena ini bisa ditemui di kawasan seperti Kelurahan Tanah Tinggi, Tamboran, dan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, permukiman padat penduduk dapat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik lantaran tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan begitu, mereka yang belum mampu memiliki hunian lain terpaksa tetap tinggal bersama keluarga besar.

"Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yg turun temurun karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat mereka tidak punya pilihan untuk berpindah, sehingga terpaksa tetap bertahan tinggal dalam satu rumah tersebut,

Sebelumnya, kisah warga Kecamatan Johar Baru, Nenek Hasna (62) menyita perhatian publik lantaran sempat tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter. Ia hidup bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11/2024).

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga terpaksa tinggal bersamanya. Ia pun harus hidup berhimpitan sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

"Itu (cucu) kalau nangis di atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, (tidur sambil) duduk nyender ke pintu," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengakui dirinya menyumbang tanahnya yang ada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Qodari mengaku tergerak untuk ikut menyumbang tanah ketika melihat Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah lebih dulu memberikan tanahnya secara cuma-cuma.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa dirinya ikut menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau juga mengimbau ya mereka-mereka yang punya tanah ya, kalau mau menyumbang, untuk menyumbang. Pak Ara sudah memulai dengan menyumbangkan tanah di Tangerang. Ya saya merasa tergeraklah untuk ikut menyumbang juga, kebetulan kan kampung halaman saya kan salah satunya Palangka Raya, dan ada tanah di sana," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Qodari menjelaskan, Menteri Perumahan memiliki cara lain dalam mencari tanah untuk program rumah ini.

Sebab, tanah merupakan salah satu masalah dalam pembangunan rumah, di mana biasanya harga tanah mahal.

"Ada tanah yang diambil dari mantan koruptor, ada yang tanah-tanah yang belum termanfaatkan mungkin milik negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Menteri PKP, hal tersebut merupakan salah satu sumber penyediaan lahan gratis dan murah untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi," imbuhnya.

Sudah siap, kira-kira dalam 8-9 hari bisa sampai, tetapi perlu verifikasi karena tanahnya mesti clear and clean...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dekat dengan lokasi kerja warga.

Usai rapat bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa, Maruarar menyatakan ada 1.100 rumah yang telah disiapkan dalam keadaan baik dan akan dibangun melalui tahapan verifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sudah siap, kira-kira dalam 8-9 hari bisa sampai, tetapi perlu verifikasi karena tanahnya mesti clear and clean, dan dari aspek lain, salah satunya tempat bekerja karena kebanyakan petani. Jadi kita juga pertimbangkan titiknya jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, tetapi juga aman,” katanya.

Ia menegaskan titik-titik rumah akan ditentukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melalui rekomendasi kepala daerah.

“Kami sudah berkoordinasi, ada berapa yang perlu direlokasi, kami juga sudah menyiapkan supaya ketika menuju ke lokasi, rumah-rumah itu sudah siap dan (dibangun) melalui metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana,” ucapnya.

Muruarar juga memastikan rumah-rumah bencana tersebut dibangun dengan memberdayakan UMKM.

“Itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia, jadi kami juga selalu berusaha untuk memberikan peluang kepada UMKM,” tuturnya.

Maruarar juga menegaskan dalam waktu dekat Wapres Gibran dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi bencana untuk meninjau langsung keadaan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Bapak Wapres berkenan akan turun ke lapangan. Beliau akan ke Makassar, Toraja, dan direncanakan dua-tiga hari ke depan akan ada di lokasi (korban erupsi Lewotobi),” ujar dia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Arsitektur dan Tata Kota Teguh Aryanto menekankan pentingnya penataan ulang permukiman padat penduduk di Jakarta tanpa menggusur masyarakatnya.

Teguh menyebut penggusuran dalam rangka penataan ulang kota adalah opsi terakhir yang mesti dijalankan oleh pemerintah.

Pasalnya, dua calon gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Ridwan Kamil berencana menata ulang pemukiman padat penduduk di Jakarta.

Pramono Anung misalnya, dalam pertemuannya dengan warga Taman Sari, Jakarta Barat menyebut harus melakukan penataan kembali di permukiman tersebut.

Begitu pula Ridwan Kamil dalam pertemuannya di Rawa Buaya, Cengkareng. Dia menyebut bakal menata ulang permukiman tersebut agar lebih manusiawi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia (AIA) Jakarta itu menyebut penataan ulang permukiman padat penduduk di Jakarta mesti dilakukan dengan humanis.

"Penataan kawasan kumuh haruslah tidak dengan konsep menggusur. Menggusur atau memindahkan adalah jalan terakhir. Lalu desainnya harus datang dari warga dengan asas bottom-up. Arsitek hanya mendampingi," kata Teguh saat dihubungi dari Jakarta, Senin (11/11/2024).

Teguh juga menyebut pembangunan tata kota di Jakarta haruslah melibatkan masyarakat dalam perencanannya. Teguh menekankan pada pentingnya memberikan ruang bagi masyarakat ketimbang developer.

Selain itu, Teguh juga mengimbau ihwal transportasi publik yang mesti dapat dijangkau dan ruang terbuka hijau yang harus ditingkatkan dalam penataan kota Jakarta.

"Karena di situlah letak utama masalah Kota Jakarta," tutup Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah menyiapkan tanah seluas 50 hektar untuk dibangun hunian bagi warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, ada dua lokasi aman dari zona bahaya yang bakal dibagun untuk pemukiman warga setempat.

“Dua titik sudah ada disiapkan untuk relokasi, Sebesar 50 hektare. Nah itu letaknya 10 kilometer dan 12 kilometer. Sehingga jauh dari gunung,” kata Suharyanto di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah bakal membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi tersebut.

Maruarar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk menentukan titik aman untuk membangun pemukiman warga di setempat.

“Sesudah ditentukan oleh Bapak Kepala BNPB titiknya di mana, dan juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah, ada berapa yang perlu direlokasi,” kata dia.

Maruarar menyampaikan, Kementerian PKP menyiapkan 1.100 rumah yang bakal dibangun bagi warga terdampak. Ribuan rumah tersebut bakal dibangun setelah persuratan tanah dari Kementerian ATR/BPN selesai diverifikasi.

Ia bilang, rumah baru yang akan dibangun berada di lokasi yang aman dari potensi bencana, tetapi dipertimbangkan agar tidak jauh dari tempat bekerja para warga.

“Variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman itu menjadi pertimbangan kami,” ucap Maruarar.

Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperluas zona steril Gunung Lewotobi Laki-laki menjadi 9 kilometer. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pemerintah sedang mengkaji relokasi secara permanen permukiman penduduk.

"Relokasi pemukiman sudah dibicarakan dengan penduduk, saat ini dalam fase pendataan, utamanya dalam radius 7 km. Perluasan sektoral 9 km arah barat laut, dan barat daya, masih dikaji perlu atau tidaknya relokasi bersama Badan Geologi," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari, Minggu (10/11/2024).

Abdul Muhari belum menyampaikan berapa jumlah rumah dan warga yang bakal terdampak relokasi. Saat ini, petugas masih mendata siapa saja yang akan direlokasi.

"Untuk relokasi permanen masih dalam pendataan, disesuaikan dengan data by name by address dari dukcapil," ucapnya.

Sebelumnya, BNPB menambah pos pengungsian untuk korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Penambahan pos pengungsian dilakukan imbas zona steril Gunung Lewotobi laki-laki diperluas oleh PVMBG.

"Melihat aktivitas dan juga cakupan radius zona bahaya bertambah luas, pemerintah dalam hal ini di bawah kendali BNPB, kembali membuka beberapa titik lokasi pengungsian. Ini dilakukan karena titik-titik lokasi pengungsian yang terletak di Kabupaten Flores Timur sudah tidak cukup menampung pengungsi yang terus bertambah," terang Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dilansir detikBali, Sabtu (9/11/2024).

Sebagai informasi, PVBMG memperluas zona steril akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang sebelumnya dengan radius 8 kilometer (km) menjadi menjadi 9 km untuk sektoral barat daya dan barat laut. Perubahan zona steril berlaku sejak Sabtu (9/11).

Adapun satu tempat pengungsian terbaru adalah SDK Eputobi di Kecamatan Titehena yang sudah mulai menampung masyarakat yang mengungsi sejak kemarin sore. Rencananya, jika pengungsi masih terus bertambah, titik-titik pengungsian lain akan kembali disiapkan.

Abdul mengatakan sebanyak 1.049 masyarakat dari tujuh desa mulai mengungsi sejak sore kemarin di titik pengungsian tersebut. Hal itu dilaporkan oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto selaku koordinator perwakilan BNPB yang bertugas di titik tersebut.

Simak Video: Penampakan Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Lagi Siang Ini

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal menyiapkan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya dari sisi lahan, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan bahwa perseroan juga berpeluang mendukung program tersebut dengan menjadi kontraktor dalam pembangunan.

“Bisa ada yang kami menjadi kontraktor, ada yang mungkin kami punya lahan atau area yang bisa dibangun untuk [program] rumah rakyat,” ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, pekan lalu.

Keterlibatan PTPP dalam mendukung program rumah rakyat merupakan hasil awal dari pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024) malam.

Selain PTPP, Kementerian BUMN turut mengundang sejumlah direksi pelat merah seperti Perum Perumnas, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Novel menuturkan sejauh ini, perseroan belum memetakan potensi lahan yang dimiliki untuk mendukung program 3 juta rumah. Detail itu diperkirakan baru akan terjawab dalam beberapa pekan setelah pertemuan awal.

“Berapanya [luas lahan] belum tahu. Jadi harus disesuaikan dengan harga segala macam supaya memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan program rumah rakyat,” jelasnya.

Dia pun memastikan PTPP akan mendukung arahan Kementerian BUMN dan Kementerian PKP untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo.

“Kami pasti sesuai dengan arah Kementerian BUMN dan proses dengan Kementerian PKP. Nanti dilihat lagi dalam dua pekan ke depan karena masih disusun dulu, ini kan baru rapat pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo.

Meski demikian, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program itu lantaran pertemuan masih di tahap awal.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” tuturnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Ibu Hasna dan keluarga sudah mendapatkan rumah yang layak untuk sementara selama 6 bulan ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bergerak cepat membantu nenek Hasna dan keluarganya untuk mendapatkan rumah lebih layak huni.

"Ibu Hasna dan keluarga sudah mendapatkan rumah yang layak untuk sementara selama 6 bulan ke depan," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ara melakukan kunjungan mendadak ke rumah lama nenek Hasna dan berbincang-bincang dengannya. Dalam pertemuan tersebut, Ara sempat menawarkan nenek Hasna dan keluarga untuk pindah ke Rumah Susun Pasar Rumput. Namun, nenek Hasna merasa keberatan, karena mempertimbangkan keluarganya yang masih bersekolah di dekat tempat tinggal lamanya.

Setelah pertemuan tersebut, Ara bergerak cepat untuk mendapatkan tempat tinggal baru yang lebih layak huni bagi nenek Hasna dan keluarganya.

Dalam video yang dirilis oleh Kementerian PKP, terlihat nenek Hasna dan keluarganya sudah pindah ke rumah yang lebih layak huni yang didapatkan oleh Menteri PKP.

Lokasi rumah layak huni tersebut berjarak sekitar 200 meter dari rumah lama nenek Hasna. Rumah baru yang lebih layak huni itu memiliki satu lantai dan terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu merangkap ruang tengah yang luas, satu dapur dan satu kamar mandi yang lebih layak dibandingkan sebelumnya.

Rumah tersebut juga sudah memiliki listrik dan dalam kondisi bersih ketika nenek Hasna beserta keluarganya pindah ke rumah itu.

Tim dari Kementerian PKP juga melakukan recheck mengenai tempat tinggal baru yang dihuni keluarga nenek Hasna.

Dalam kesempatan tersebut juga Ara bersama jajaran Kementerian PKP memberikan bantuan sembako kepada nenek Hasna dan keluarga. Selain sembako, Menteri PKP juga memberikan bantuan berupa perlengkapan tidur dan rumah tangga antara lain kasur 5 set, bantal dan guling 5 set, serta kompor 1 set.

Nenek Hasna dan keluarganya menyampaikan terima kasih kepada Menteri PKP dan jajarannya yang telah membantu mereka untuk mendapatkan rumah yang lebih layak huni.

Nenek Hasna (62) merupakan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sebelumnya tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter dengan dua lantai (kumuh, kondisi tidak layak) yang dihuni oleh 13 orang. Kondisi rumah tersebut masuk gang, kawasan permukiman kumuh dan padat.

Nenek Hasna tinggal dengan satu orang anak, 8 orang cucu dan 3 orang cicit. Nenek Hasna bekerja sebagai pengumpul botol plastik dengan pendapatan Rp15 ribu per hari.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024