Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Apa yang akan dibangun?

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih rusun, lebih vertical housing," katanya.

Lokasinya di mana?

Lanjut Ara, pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan idle yang dimiliki negara di beberapa lokasi perkotaan.

Seperti halnya lahan yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di sekitar Kemayoran dan Senayan.

Kemudian lahan yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di sekitar Kalibata.

Serta, lahan yang dikelola PT PP (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), dan Perumnas yang akan ditinjau kembali lokasi spesifiknya oleh Kementerian BUMN.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh, dan kami sudah siap membawa beberapa lokasi yang saya katakan tadi," tandas Ara.

Bagaimana kerja sama investasinya?

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sementara Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta unit rumah.

"Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya sekaligus seperti apa," tambahnya.

Berapa nilai investasinya?

Ketika ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan Qatar, Fahri Hamzah masih belum menyebutkan.

"Nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknisnya untuk membahas detailnya, desain, biaya, dan sebagainya nanti akan dihitung," terangnya.

Menurut dia, segala aspek tersebut akan ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat," tukasnya.

Kapan mulai dilaksanakan?

Ara belum menyebutkan secara gamblang terkait waktu pelaksanaan dari pembangunan 1 juta rumah.

Prinsipnya, sesuai arahan Prabowo, komitmen investasi ini akan ditindaklanjuti secara cepat.

"Arahan dari Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek," pungkas Menteri PKP itu.

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Krama Yudha RT 10/RW 05 Kampung Pertukangan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 40 centimeter (cm) pada Kamis pagi.

Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam (8/1) menyebabkan permukiman warga itu terendam banjir.

"Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sebanyak 40 unit rumah dengan 40 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Hingga pukul 08.45 WIB ketinggian air mencapai 40 cm," kata dia.

Menurut Sukendar, sejak Rabu malam sudah dinyalakan dua mesin pompa berkapasitas 300 liter dan 1.000 liter oleh petugas petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur untuk mengurangi debit air yang berada kawasan cekungan tersebut.

Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta juga menyebabkan terjadinya genangan air di Jalan Jaabah RT 10/RW 01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, setinggi sekitar 30 cm.

Genangan air itu disebabkan luapan Kali Baru Hek lantaran turap kali belum selesai pengerjaannya. 'Itu hanya genangan air saja di jalan, tidak sampai ke permukiman warga," katanya.

Personel Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Korwil Jakarta Timur dikerahkan untuk melakukan monitoring di titik rawan hujan lokal maupun luapan aliran Kali Ciliwung, Kali Sunter Hulu dan Cipinang Hulu.

"Kami juga berkoordinasi dengan para RT/RW, lurah dan instansi terkait untuk wilayah rawan genangan dan banjir," kata Sukendar.

77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada masalah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan terdapat 864.662 hektare (ha) potensi tanah untuk menopang program ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman.

Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Kemudian dari total cadangan tersebut juga, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.

Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Krama Yudha RT 10/RW 05 Kampung Pertukangan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 40 centimeter (cm) pada Kamis pagi.

Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam (8/1) menyebabkan permukiman warga itu terendam banjir.

"Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sebanyak 40 unit rumah dengan 40 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Hingga pukul 08.45 WIB ketinggian air mencapai 40 cm," kata dia.

Menurut Sukendar, sejak Rabu malam sudah dinyalakan dua mesin pompa berkapasitas 300 liter dan 1.000 liter oleh petugas petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur untuk mengurangi debit air yang berada kawasan cekungan tersebut.

Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta juga menyebabkan terjadinya genangan air di Jalan Jaabah RT 10/RW 01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, setinggi sekitar 30 cm.

Genangan air itu disebabkan luapan Kali Baru Hek lantaran turap kali belum selesai pengerjaannya. 'Itu hanya genangan air saja di jalan, tidak sampai ke permukiman warga," katanya.

Personel Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Korwil Jakarta Timur dikerahkan untuk melakukan monitoring di titik rawan hujan lokal maupun luapan aliran Kali Ciliwung, Kali Sunter Hulu dan Cipinang Hulu.

"Kami juga berkoordinasi dengan para RT/RW, lurah dan instansi terkait untuk wilayah rawan genangan dan banjir," kata Sukendar.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkap syarat agar pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR) bagi pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol) hingga tukang cukur bisa tembus.

Nixon mengakui bank memang kesulitan memberikan kredit rumah untuk pekerja informal karena persoalan jaminan. Berbeda dengan pekerja formal seperti karyawan swasta yang bisa dicek melalui slip gaji.

Meski demikian, BTN bekerja sama dengan perusahaan ojek online untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya adalah menarik saldo dari dompet digital abang ojol setiap hari.

"Kalau kayak supir ojek online, saya sebut merek deh depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu bisa ada dokumen kan. Jadi, bisa juga (mengajukan kredit)," kata Nixon setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).

BTN juga melakukan pendekatan ke komunitas pekerja informal. Salah satunya, komunitas tukang cukur Asal Garut atau Asgar. Pihak bank mengandalkan komunitas itu untuk mengecek kemampuan calon pemohon KPR.

"Mereka (komunitas) verifikasinya orang ini baik ndak, bener dagang ndak, dagang baik-baik, bukan penipu," ujarnya.

Nixon mengatakan BTN tengah mengkaji skema penilaian bagi para pekerja informal yang tak terikat perusahaan ataupun komunitas demi memperluas cakupan KPR. Salah satu cara yang dikaji adalah calon pemohon KPR harus menabung rutin dalam 3-6 bulan.

"Memang kita lagi buat, udah deh dia menabung 3-6 bulan, dari itu saja dokumennya. Kalau track record nabungnya bagus, ya kita kasih," tutur Nixon.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Dia menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membuat berbagai skema.

Beberapa cara yang telah disampaikan Maruarar hingga saat ini adalah membangun hunian vertikal di dekat jalur kereta api, membangun hunian vertikal di bekas tanah koruptor, hingga kerja sama pembangunan perumahan dengan Qatar.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada banyak investor pembangunan perumahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit antara Maruarar dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

"Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada bapak presiden yang tinggi, dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan banyak dukungan," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa rumah yang dibangun tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Targetnya juga untuk masyarakat bawah dan menengah. Kita mau kerjakan dengan cepat soal itu," kata dia.

Maruarar menyebut bahwa pembangunan rumah tersebut akan diutamakan di daerah Jakarta dan sekitarnya.

"Iya tadi rencananya begitu. Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu satunya nanti ada lagi," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Kebakaran melahap sekitar 80 hektare hutan dan mengancam permukiman di kawasan elite Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (7/1).

Pihak berwenang pun mengeluarkan perintah evakuasi wajib dari perbukitan Topanga Canyon hingga garis pantai.

Kepulan asap tebal terlihat dari kejauhan, sementara api terus mendekati rumah-rumah di sekitarnya.

Kebakaran ini diperparah oleh angin Santa Ana yang membawa udara hangat dan kering dari gurun pedalaman menuju pesisir.

Angin dengan kecepatan hingga 160 kph serta kelembapan rendah menyebabkan api menjalar dengan cepat.