Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu kaji rencana peningkatan kuota KPR FLPP

IDXChannel-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencanaKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)menaikkan kuotaFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta Sabtu (30/11/2024).

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” tutur Nixon.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota
FLPP menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit.

Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi.

Adapun saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Kartika.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah. “Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.




(kunthi fahmar sandy)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan Rp150 triliun per tahun untuk menjalankan program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mendapatkan tugas untuk mencari skema pendanaan ini.

Ia lantas berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun ya, Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu)? Tentunya kalau buat Pak Nixon untuk cari dana masyarakat segitu ya susah," ucapnya dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Jadi, memang ini harus pendanaan dari khusus, seperti obligasi, pendanaan luar negeri, atau apapun. Kita sedang mencari skemanya dan tentunya juga dengan cost of fund yang bisa dibeli oleh para pembeli," sambung Kartika.

Pria yang akrab disapa Tiko itu juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut BTN memerlukan penjaminan untuk mencari dana sebanyak itu.

"Jadi, memang ini kita cari skemanya. Saya juga sudah diskusi dengan menteri keuangan apakah nanti BTN diberikan pejaminan dan sebagainya," tutur Tiko.

Tiko mengaku Kementerian BUMN masih menggodok beberapa skema pendanaan. Selain dengan Kementerian Keuangan, ia juga akan menghadap Bank Indonesia (BI).

Wakil dari Erick Thohir itu menegaskan BTN perlu pendanaan jangka panjang. Ini untuk menyukseskan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo.

"Nanti kita coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi 15 tahun dan sebagainya. Sehingga BTN bisa punya pendanaan Rp150 triliun per tahun itu. Enggak mudah, tapi kita cari skemanya," jelasnya selepas acara.

"Idealnya (pendanaan BTN), ini baru ide dari kami ya, kami usulkannya BTN membuat obligasi dijamin pemerintah," tandas Tiko.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan Rusunawa KS Tubun, Jakarta Barat bagi warga kolong jembatan Tomang Raya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait (Ara) berharap warga kolong jembatan bisa pindah dengan sukarela ke sejumlah Rusunawa yang telah disediakan.

"Lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI. Kemudian, Pemprov DKI sudah menyiapkan tempat di sini. Ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus. Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela," kata Ara dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (30/11/2024).

Ara pun meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan dialog sekaligus mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni. Hal ini untuk membuat warga kolong jembatan semakin tertarik untuk pindah secara sukarela.

Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan tempat yang bagus dengan baÈB;_nyak pemberdayaan, pelatihan, dan kegiatan positif bagi warga penghuni rusun.

"Saya minta Pak Sekda ajak warga ke rusun, ajak lihat dan survei tempat serta kegiatannya. Bagaimana unit dan fasilitasnya, di sini kegiatannya banyak yang positif. Karena, yang saya dengar tempat ini (Rusunawa K. S. Tubun) banyak peminatnya, orang berebut tinggal di sini," ungkapnya.

Ara pun mengatakan dari hasil tinjauan langsung ke sejumlah lantai di Rusunawa KS Tubun pada Jumat (29/11) malam, ia turut mengapresiasi Pemprov DKI yang membangun dan mengelola rusun dengan fasilitas yang sangat bagus.

"Fasilitas di rusun ini terbaik dan orang-orang yang mengelolanya punya hati dan profesional. Tadi saya lihat langsung, air dan semua fasilitasnya bagus. Pemprov DKI beserta jajarannya, termasuk pengelola rusun, semua bekerja dengan hati," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyebut pihaknya akan mengajak warga untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi Rusunawa yang akan mereka tempati.

"Kami akan memberikan kesempatan kepada warga untuk melihat langsung ke Rusunawa KS Tubun. Sehingga, mereka bisa melihat fasilitasnya, kondisi unit rumah dan suasana di Rusunawa. Kita akan fasilitasi untuk pindah," kata Marullah.

Marullah menjelaskan, sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada warga yang akan pindah ke rusun, mulai pelatihan keterampilan sehingga dapat membuka usaha sendiri, mendapatkan bantuan sosial, dan biaya sewa unit digratiskan selama 6 bulan.

"Kami bantu untuk membangun usaha sendiri dan bisa bekerja. Sehingga, dapat semakin meningkatkan kesejahteraan mereka," ucapnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP), Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

Ia menuturkan akan mengusulkan hal ini ke DPR jika ada pertemuan ke depannya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya memaparkan pembahasan awal dan perkenalan Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya pun masih mengkaji terkait rencana omnibus law perumahan ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, regulasi yang ada saat ini cukup berbelit sehingga mempersulit penyediaan perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit. Maka dari itu, omnibus law perumahan dibutuhkan,

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Fahri mengungkapkan pada proses penyediaan perumahan, ada beberapa permasalahan yang ia temukan. Salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Kemudian, hambatan berikutnya adalah masalah perizinan. Fahri mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Video: Ini 7 Poin di UU Ciptaker yang Digugat Partai Buruh ke MK

Video: Ini 7 Poin di UU Ciptaker yang Digugat Partai Buruh ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada proses perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat proses pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

IDX Channel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.