JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang dan PN Bekasi sudah dua kali menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi terkait eksekusi pengosongan tanah di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi.

Namun, surat tersebut tidak ditanggapi BPN.

MA mengatakan, PN Bekasi sebagai pengadilan yang memberi delegasi dan PN Cikarang sebagai pengadilan yang menerima delegasi sengketa yang terjadi sejak 1996.

"Terhadap permohonan eksekusi, PN Bekasi telah melakukan aanmaning atau teguran kepada para termohon eksekusi, telah melakukan sita eksekusi terhadap obyek eksekusi, dan telah mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Maret 2020 yang telah diterima oleh petugas BPN bernama Said, namun tidak ada data yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan mencatat permohonan sita eksekusi tersebut," kata Juru Bicara KPK Yanto, di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Yanto mengatakan, PN Cikarang sudah melakukan beberapa hal setelah ditunjuk sebagai penerima delegasi perkara.

PN Cikarang, kata dia, sudah melakukan konstatering atau pencocokan terhadap obyek eksekusi, guna mengetahui letak pasti dan data-data yang diperlukan mengenai obyek eksekusi.

Dalam konstatering tersebut, PN Cikarang telah mohon bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B.4 Cibatu Cikarang Selatan, sebagaimana surat W11.U23/3124/HK.02/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima oleh petugas BPN bernama Reza pada tanggal 2 September 2022.

Namun, ia mengatakan, berdasarkan Berita Acara Konstatering tanggal 14 September 2022, konstatering telah dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN.

Karenanya, ia mengatakan pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah.

"Pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah. SOP konstatering/pencocokan telah dilaksanakan oleh PN Cikarang dengan mengundang BPN, namun BPN tidak hadir tanpa keterangan," tutur dia.

Yanto juga mengatakan, PN Cikarang telah melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 128/PDT.G/1996/PN.BKS Jo. Nomor: 572/PDT/1997/PT.BDG Jo. Nomor : 4930 K/PDT/1998 pada Kamis, 30 Januari 2025.

Selain itu, PN Cikarang telah mengirimkan hasil pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan kepada PN Bekasi sebagaimana dalam surat Nomor 455/PAN.W11.U23/HK.02/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut, MA menyatakan, PN Cikarang selaku delegasi perkara tersebut sudah melaksanakan permohonan eksekusi sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan.

"Serta telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, polemik penggusuran lahan dan sebagian rumah warga di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, terus bergulir.

Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang mengeksekusi pengosongan lahan, memaksa pemilik rumah dan ruko pergi, meskipun mereka memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, atas lahan yang diklaim bermasalah dalam transaksi jual beli sejak 1976.

Namun, eksekusi ini menuai kontroversi lantaran ada dugaan penggusuran yang tidak sesuai dengan batas tanah sengketa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang dan PN Bekasi sudah dua kali menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi terkait eksekusi pengosongan tanah di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi.

Namun, surat tersebut tidak ditanggapi BPN.

MA mengatakan, PN Bekasi sebagai pengadilan yang memberi delegasi dan PN Cikarang sebagai pengadilan yang menerima delegasi sengketa yang terjadi sejak 1996.

"Terhadap permohonan eksekusi, PN Bekasi telah melakukan aanmaning atau teguran kepada para termohon eksekusi, telah melakukan sita eksekusi terhadap obyek eksekusi, dan telah mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Maret 2020 yang telah diterima oleh petugas BPN bernama Said, namun tidak ada data yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan mencatat permohonan sita eksekusi tersebut," kata Juru Bicara KPK Yanto, di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Yanto mengatakan, PN Cikarang sudah melakukan beberapa hal setelah ditunjuk sebagai penerima delegasi perkara.

PN Cikarang, kata dia, sudah melakukan konstatering atau pencocokan terhadap obyek eksekusi, guna mengetahui letak pasti dan data-data yang diperlukan mengenai obyek eksekusi.

Dalam konstatering tersebut, PN Cikarang telah mohon bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B.4 Cibatu Cikarang Selatan, sebagaimana surat W11.U23/3124/HK.02/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima oleh petugas BPN bernama Reza pada tanggal 2 September 2022.

Namun, ia mengatakan, berdasarkan Berita Acara Konstatering tanggal 14 September 2022, konstatering telah dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN.

Karenanya, ia mengatakan pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah.

"Pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah. SOP konstatering/pencocokan telah dilaksanakan oleh PN Cikarang dengan mengundang BPN, namun BPN tidak hadir tanpa keterangan," tutur dia.

Yanto juga mengatakan, PN Cikarang telah melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 128/PDT.G/1996/PN.BKS Jo. Nomor: 572/PDT/1997/PT.BDG Jo. Nomor : 4930 K/PDT/1998 pada Kamis, 30 Januari 2025.

Selain itu, PN Cikarang telah mengirimkan hasil pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan kepada PN Bekasi sebagaimana dalam surat Nomor 455/PAN.W11.U23/HK.02/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut, MA menyatakan, PN Cikarang selaku delegasi perkara tersebut sudah melaksanakan permohonan eksekusi sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan.

"Serta telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, polemik penggusuran lahan dan sebagian rumah warga di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, terus bergulir.

Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang mengeksekusi pengosongan lahan, memaksa pemilik rumah dan ruko pergi, meskipun mereka memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, atas lahan yang diklaim bermasalah dalam transaksi jual beli sejak 1976.

Namun, eksekusi ini menuai kontroversi lantaran ada dugaan penggusuran yang tidak sesuai dengan batas tanah sengketa.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program pembangunan 3 juta rumah. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan dukungan Bank Indonesia terhadap program pembangunan 3 juta rumah ini dibuktikan dengan rencana penambahan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan secara bertahap hingga Rp80 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto bicara soal program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menjadi pembicara dalam acara World Government Summit 2025.

Menurut Prabowo, program ini tampak sederhana, tetapi dia meyakini akan menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

“Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," kata Prabowo dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan kembali komitmennya untuk membangun Indonesia menjadi negara modern dan maju dengan mengedepankan potensi besar yang dimiliki bangsa.

"Potensi Indonesia tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas. Kepulauan kita, yang terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi, merupakan rumah bagi lebih dari 282 juta orang, sebuah mosaik budaya dan tradisi yang dinamis," ujar Prabowo.

Meski demikian, Kepala Negara menyadari bahwa keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri.

Oleh karena itu, dia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

“Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karier mereka di luar negeri kembali untuk mengabdi pada negara kita,” kata Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar pada sektor infrastruktur guna menghubungkan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Dengan membuka sektor infrastruktur kepada investasi swasta, Prabowo berharap, pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, hingga jaringan digital dapat dilakukan lebih luas lagi.

“Kami sedang membangun jalur kehidupan penting, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jalur energi, jaringan digital yang menghubungkan masyarakat kami dan merangsang perekonomian lokal,” ujar Presiden.

Di era digitalisasi, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya konektivitas digital bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan kembali spektrum Wi-Fi 6 GHz untuk penggunaan publik dan secara efektif menggandakan kapasitas internet di Indonesia.

"Hal ini memastikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan," kata Prabowo.

Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, Program ini adalah investasi masa depan Indonesia.

Prabowo mengatakan program ini tampak sederhana, tapi menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa. Sebab MBG dapat menggerakkan ekonomi di daerah sekaligus menjadi salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo kala menjadi pembicara pada salah satu di gelaran World Government Summit 2025, dihadiri lewat konferensi video.

"Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Prabowo memaparkan potensi Indonesia sangat besar. Hal ini tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi. Indonesia telah menjadi rumah bagi lebih dari 282 juta orang. Fakta ini membuat Indonesia menjadi kawasan dengan mosaik budaya dan tradisi yang dinamis.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

"Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karir mereka di luar negeri kembali untuk mengabdi pada negara kita," kata Prabowo.

BOGOR, KOMPAS.com - Peneliti IPB Universtiy di bidang entomologi, Prof. Purnama Hidayat menyampaikan pemikirannya soal pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purnama menyebut bahwa serangga memang bisa menjadi alternatif sumber protein, terutama bagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi.

Namun, ia melanjutkan, konsumsi serangga lebih sesuai bagi kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

“Bisa saja serangga masuk dalam program MBG, tetapi bagi masyarakat yang memang terbiasa mengonsumsinya. Misalnya di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu menjadi makanan yang umum dikonsumsi karena mudah didapatkan,” jelas Prof Purnama seperti dilansir dari laman IPB University.

Ia mencontohkan, di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga sudah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Sementara di Indonesia, beberapa daerah juga mengenal serangga sebagai makanan, seperti belalang goreng di Gunung Kidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah (botok tawon) di Jawa Timur, dan lainnya.

Namun, menurutnya, tidak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Misalnya, masyarakat pesisir yang lebih mudah mendapatkan sumber protein (ikan dan lainnya) dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama mereka.

“Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya,” ujar Purnama.

Dok. IPB University Peneliti IPB Universtiy di bidang entomologi, Prof. Purnama Hidayat menyampaikan pemikirannya soal pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari segi kandungan gizi, Purnama menjelaskan bahwa menurut banyak hasil penelitian, serangga memiliki protein yang tinggi.

Ia juga mengungkapkan bahwa rasa belalang dan jangkrik mirip rasa udang karena sama-sama hewan beruas dan masih berkerabat dekat secara evolusi.

“Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia,” kata Purnama.

Di sisi lain, serangga juga dianggap hewan sumber protein yang lebih efisien dalam memproduksinya.

“Serangga memiliki tingkat konversi pakan yang tinggi, misalnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit dibandingkan sapi, empat kali lebih sedikit dibandingkan domba, dan dua kali lebih sedikit dibandingkan babi serta ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional,” ungkap Purnama.

Meski demikian, ia menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

“Dulu, orang menganggap aneh saat air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Hal yang sama bisa terjadi dengan serangga. Mungkin suatu saat, ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan menjadi pilihan utama,” tambah Purnama.

AP/Gerald Herbert via VOA Indonesia Zach Lemann menyiapkan tonggeret untuk disantap di insektarium di New Orleans.

Berdasarkan laman edibleinsects.com, serangga mengandung protein hewani lengkap yang mencakup sembilan asam amino esensial.

Jangkrik, belalang, dan ulat sutra bahkan memiliki antioksidan tiga kali lebih banyak daripada jus jeruk. Selain itu, kandungan vitamin B12 pada jangkrik tiga kali lipat dibandingkan dengan ikan salmon.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan.

Meski diusulkan menjadi menu MBG, Dadan menambahkan, hal ini bisa diterapkan di daerah yang anak-anaknya biasa makan serangga.

Menu protein untuk program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah tetap akan menyesuaikan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak dari suatu daerah.

AP/Gerald Herbert via VOA Indonesia Siswa SD Woodmere, Harvey, La, mengantre untuk mencicipi tonggeret di Audubon Insectarium di New Orleans.

Usul Dadan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari banyak elemen masyarakat termasuk para ahli.

Ahli gizi, Tan Shot Yen tidak menyambut baik rencana memasukkan serangga ke dalam menu Makan Bergizi Gratis di daerah tertentu.

"Menyajikan serangga dalam lauk MBG, rasanya bukan hanya tidak etis jika bukan tradisi setempat tapi malah merusak nafsu makan, menjadikan anak jadi proyek uji coba," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Dia menjelaskan, proses makan bukan hanya mengenai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Namun, proses makan juga menyangkut banyak hal, seperti kebiasaan, tradisi, kenikmatan, serta faktor keamanan pangan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya negara yang kaya akan sumber pangan protein hewani. Dengan begitu, rencana memberikan serangga untuk makanan anak, kurang sesuai kultur di semua wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap percepat pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 agar kebijakan hunian berimbang segera berjalan.

"Jadi kita akan lakukan, dan kita sudah bersurat ke Presiden RI," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara sudah bersurat kepada Presiden RI pada 22 Januari 2025 terkait pembentukan BP3. Selain itu, dirinya juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan BP3 yang diketuai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) bahwa tujuan pembentukan BP3 adalah untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, juga menjamin bahwa Rumah Umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta menjamin tercapainya asas manfaat Rumah Umum. Kemudian melaksanakan berbagai kebijakan di bidang Rumah Umum dan Rumah Khusus.

BP3 merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi BP3 terdiri atas unsur pembina yang selanjutnya disebut Dewan Pembina, unsur pelaksana yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, dan unsur pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.

Sedangkan kebijakan hunian berimbang merupakan kebijakan yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang.

Komposisi berimbang dimaksud, yakni antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.

Kebijakan perumahan seimbang merupakan komitmen negara untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap percepat pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 agar kebijakan hunian berimbang segera berjalan.

"Jadi kita akan lakukan, dan kita sudah bersurat ke Presiden RI," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara sudah bersurat kepada Presiden RI pada 22 Januari 2025 terkait pembentukan BP3. Selain itu, dirinya juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan BP3 yang diketuai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) bahwa tujuan pembentukan BP3 adalah untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, juga menjamin bahwa Rumah Umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta menjamin tercapainya asas manfaat Rumah Umum. Kemudian melaksanakan berbagai kebijakan di bidang Rumah Umum dan Rumah Khusus.

BP3 merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi BP3 terdiri atas unsur pembina yang selanjutnya disebut Dewan Pembina, unsur pelaksana yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, dan unsur pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.

Sedangkan kebijakan hunian berimbang merupakan kebijakan yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang.

Komposisi berimbang dimaksud, yakni antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.

Kebijakan perumahan seimbang merupakan komitmen negara untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap percepat pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 agar kebijakan hunian berimbang segera berjalan.

"Jadi kita akan lakukan, dan kita sudah bersurat ke Presiden RI," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara sudah bersurat kepada Presiden RI pada 22 Januari 2025 terkait pembentukan BP3. Selain itu, dirinya juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan BP3 yang diketuai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) bahwa tujuan pembentukan BP3 adalah untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, juga menjamin bahwa Rumah Umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta menjamin tercapainya asas manfaat Rumah Umum. Kemudian melaksanakan berbagai kebijakan di bidang Rumah Umum dan Rumah Khusus.

BP3 merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi BP3 terdiri atas unsur pembina yang selanjutnya disebut Dewan Pembina, unsur pelaksana yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, dan unsur pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.

Sedangkan kebijakan hunian berimbang merupakan kebijakan yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang.

Komposisi berimbang dimaksud, yakni antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.

Kebijakan perumahan seimbang merupakan komitmen negara untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program utama Pemerintah RI yang menuai berbagai sorotan. Salah satunya terkait inisiasi memasukkan serangga sebagai menu protein untuk wilayah tertentu.

Menu serangga untuk MBG ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pada Januari 2025 lalu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan pada Sabtu (25/1/2025) lalu, dikutip dari detikNews Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Belalang dan jangkrik misalnya, bahkan sudah dijual-belikan.

Merespons hal ini, peneliti bidang entomologi dari IPB University, Prof Purnama Hidayat mengatakan serangga memang dapat menjadi alternatif sumber protein, khususnya bagi masyarakat yang kurang gizi.

Namun, ia menggarisbawahi, bahwa konsumsi serangga lebih sesuai untuk kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya, sebagai contoh di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu merupakan makanan yang umum dikonsumsi lantaran mudah didapat.

Prof Purnama juga mencontohkan di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga telah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Beberapa Daerah di Indonesia 'Akrab' dengan Makanan Serangga

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika di Indonesia, beberapa daerah sudah mengenal serangga sebagai makanan. Misalnya belalang goreng di Gunungkidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah atau botok tawon di Jawa Timur, dan sebagainya.

Meski demikian, Prof Purnama menegaskan, tak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Sebagai contoh, masyarakat pesisir lebih mudah memperoleh sumber protein dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama.

"Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya," jelas Prof Purnama, dikutip dari laman resmi IPB University pada Kamis (13/2/2025).

Belalang dan Jangkrik Rasanya Mirip Udang, Karena...

Dosen di Departemen Proteksi Tanaman tersebut juga mengatakan bahwa berdasarkan banyak hasil penelitian, serangga punya protein yang tinggi. Ia menyebut rasa belalang dan jangkrik pun mirip rasa udang lantaran sama-sama hewan beruas serta masih berkerabat dekat secara evolusi.

"Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia," paparnya.

Selain itu serangga pun dianggap sebagai sumber protein yang lebih efisien diproduksinya.

Serangga Butuh Pakan Lebih Sedikit

Menurut Prof Purnama, serangga juga mempunyai tingkat konversi pakan yang tinggi. Contohnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit daripada sapi, empat kali lebih sedikit daripada domba, dan dua kali lebih sedikit daripada babi dan ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama.

"Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional," katanya.

Namun, ia pun menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

Menurutnya dahulu orang menganggap aneh ketika air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Hal yang sama pun dapat terjadi pada serangga.

Maka dari itu, menurut Prof Purnama, suatu saat mungkin ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan jadi pilihan utama.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengumpulkan daftar pengembang nakal. Berdasarkan data yang mereka kirim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 14 pengembang di daerah Jabodetabek.

Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut di setiap wilayah di Indonesia pasti ada pengembang nakal. Saat ini penelusuran mereka baru sebagiannya.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia menyebut pengembang-pengembang ini tidak punya rasa sense of crisis yakni rasa kepekaan untuk mempersiapkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Padahal pembangunan rumah subsidi berbeda dengan rumah komersial. Rumah subsidi mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setiap tahunnya. PKP memastikan meskipun harga jual rumah subsidi lebih murah dari komersial, pengembang rumah subsidi tetap mendapat untung.

"Jangan hanya memikirkan keuntungan. Kita sudah hitung, sebenarnya masih untung para pengembang. Tapi kalau masih meninggalkan kualitas. Masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak, nah ini sangat merugikan," ungkapnya.

Heri mengatakan imbas dari pengembang tak bertanggung jawab, bukan hanya penghuni rumah yang rugi, melainkan negara yang telah menyediakan APBN untuk FLPP.

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," ucapnya.

Untuk menindak tegas pengembang nakal, Kementerian PKP telah mengirimkan surat kepada BPK, meminta adanya audit terhadap pengembang-pengembang nakal ini.

Setelah adanya audit, nantinya Kementerian PKP akan mengirimkan surat peringatan. Pengembang yang menerima surat tersebut harus memperbaiki kekurangan atau kerusakan. Apabila lepas tangan, pengembang nakal akan dilaporkan ke penegak hukum.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya juga tengah membuat daftar pengembang di seluruh Indonesia. Nantinya masyarakat bisa mengakses untuk mengecek latar belakang pengembang tersebut terpercaya atau tidak. Dengan adanya data yang akurat, penyaluran FLPP juga akan lebih tepat sasaran yakni kepada pengembang-pengembang yang bertanggung jawab.

"Banyak pengembang yang masih baik-baik juga. Kita berikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik. Yang punya komitmen ya, dengan rasa tanggung jawab. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan," tuturnya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah di program makan bergizi gratis (MBG).

Ikrar mengatakan BPOM diberi tugas oleh istana untuk mengawal penuh MBG, yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. BPOM mengawal mulai dari produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kita mulai dari rumah produksinya. Kita evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di makan bergizi gratis ini. Mulai dari gizi dan sumbernya. Termasuk pelatihan," kata Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian bagaimana kalau terjadi," sambungnya.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM RI karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program makan bergizi gratis ini.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," kata Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depannya.

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo