Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas menghadirkan kampanye bertema Barakah (Beli Hunian Mudah, Berkah Ramadhan Berlimpah) sebagai bagian upaya dukungan kepemilikan hunian masyarakat dalam program tiga juta rumah

Direktur Pemasaran Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya Perumnas dalam menyediakan solusi hunian yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

"Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Melalui program-program Ramadhan ini, kami berharap lebih banyak orang dapat mewujudkan impian memiliki hunian yang nyaman dan terjangkau," ujar Imelda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Imelda menjelaskan kampanye ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian impian dengan penawaran khusus dan keuntungan menarik.

Salah satu program utama yang diperkenalkan Perumnas adalah Weekend Berkah Flash Sale / LiveSale, yang diselenggarakan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 15.00 WIB hingga selesai, melalui siaran langsung di Instagram dan Virtual Tour dari berbagai lokasi proyek Perumnas di seluruh Indonesia.

Dalam program ini, Perumnas menawarkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan berbagai keuntungan, seperti voucher buka puasa bersama, Tabungan Emas, serta harga spesial untuk pembelian secara cash keras.

Selain itu, kampanye ini juga meliputi Subsidi Angsuran satu kali, di mana konsumen mendapat kesempatan untuk melakukan pemesanan hunian sekarang dan membayar nanti.

Imelda berharap, masyarakat dapat merayakan momen Lebaran dengan lebih tenang. Bagi konsumen yang memilih pembayaran secara cash keras, Perumnas juga menawarkan harga khusus yang lebih menguntungkan.

Dalam upaya untuk lebih mempermudah masyarakat menjangkau hunian, Perumnas memiliki Program Buyer Get Buyer, yang memberikan peluang bagi konsumen yang berhasil merekomendasikan hunian kepada orang lain dengan minimal 3 unit akad, berkesempatan mendapatkan bonus hingga Rp5 juta.

Untuk mendukung kemudahan akses informasi, Perumnas membuka akses informasi melalui Marketing Gallery Proyek dan booth di posko-posko Ramadhan menjelang mudik dan Lebaran, di antaranya pada 12 titik Rest Area Trans Jawa (arus mudik) dan 8 titik Rest Area Trans Jawa (arus balik), 5 titik Rest Area Trans Sumatera (arus mudik), dan 3 Titik Rest Area Trans Sumatera (arus balik).

Selain itu, 14 Titik Stasiun di Pulau Jawa, 7 Titik Pelabuhan seluruh Indonesia dan 14 Titik Pool Bis Damri di seluruh Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan ijin PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini merupakan saatnya rakyat punya rumah dimana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang akan melakukan audit lingkungan terkait ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perumahan. Hal tersebut dilakukan untuk penanganan banjir yang kerap terjadi di daerah hilir.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pihaknya akan memeriksa presentase 40% RTH yang wajib disediakan oleh pengembang.

Pasalnya, Sumedang menjadi kawasan favorit pengembang dalam membangun hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terlebih, kawasan barat Kabupaten Sumedang menjadi area penyangga dan masuk dalam cekungan Bandung.

“Untuk perumahan akan Audit lingkungan, memang masyarakat butuh rumah, tapi mohon pengembang harus diperhatikan 40% RTH nya, akan kami cek sehingga air harus tertampung di sana, run off nya tidak langsung turun ke bawah,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan reboisasi di kawasan hulu hingga sistem drainase juga akan diperbaiki.

Sejak memimpin Sumedang tahun 2018 hingga 2023, Dony memastikan tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan perumahan di kawasan dengan kemiringan lahan di atas 9 derajat atau 20%.

Bahkan, pada 2021 mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang .

“Selama 5 tahun menjabat sampai saat ini, saya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan perumahan di lahan hijau dengan kemiringan di atas 9 derajat.Larangan pembangunan perumahan itu tertuang dalam Perbup No 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kab Sumedang. Tidak mengizinkan di lahan dengan kemiringan 9 derajat atau 20%,” katanya.

Beleid tersebut sebagai upaya pemerintah daerah meminimalisir risiko bencana alam.

“Jadi pembangunan perumahan yang ada di kawasan perbukitan dengan kemiringan diatas 9 derajat izinnya keluar sebelum tahun 2018,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan ruang di Sumedang sebelum Tahun 2018 mengacu kepada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031. Namun, mulai 29 November 2018 terbit dan diberlakukan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.

“Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang Kemal Idris menyebutkan, jika ada pengajuan perumahan di kawasan kemiringan di atas 9 derajat, maka akan ditolak oleh Dinas PUTR yang mengeluarkan rekomendasi.

“Kalau ada yang mengajukan perizinan perumahan yang kemiringan lereng di atas 9 derajat maka rekomendasi Dinas PUTR tak akan turun. Siteplan tidak diterbitkan dan pengajuan izin tidak masuk ke akun DPMPTSP untuk izin persetujuan bangunan gedung (PBG). Siteplan dari Dinas PUTR itu sebagai persyaratan dasar,” katanya.

Menurutnya, kemiringan lereng di atas 9 derajat atau 20% berdasarkan hasil pengukuran lapangan oleh tenaga ahli.

“Bagi pengembang yang sudah mengantongi izin karena diterbitkan sebelum 2018 maka pembangunan konstruksi yang dilaksanakan setelah diterbitkannya Perda 4 Tahun 2018 dan Perbup 22 Tahun 2021 harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi baru. Jadi tidak boleh dibangun perumahan,” kata Kemal.

Dahulu, tempat ini adalah perumahan elite milik karyawan bengkel kereta zaman Belanda di Medan. Namun kini, kondisinya sangat sepi dan mencekam.

Sepi dan mencekam adalah kesan pertama yang terlintas saat menapaki kaki di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Padahal saat itu matahari baru sedikit condong ke arah Barat. Sejumlah rumah besar berlantai 2 tegak berdiri di areal Jalan Bundar tersebut. Rumah-rumah bernuansa kolonial Belanda itu terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada juga rumah yang sudah hancur, tinggal dindingnya saja. Kondisi jalan yang tidak diaspal dan becek, ternyata sudah tidak bisa dilalui kendaraan lagi karena tertutup semak belukar.

Sesuai namanya, Jalan Bundar berbentuk bundar. Jika ingin menyusuri semua sisi, kita harus masuk dari Jalan Pertahanan dan dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Kondisi rumah mewah di masanya itu sudah seperti tidak terurus. Di sekitar rumah yang tidak habis dihitung dengan jari itu terlihat banyak tumbuh rumput maupun pohon yang menambah kesan horor.

Selain itu, terdapat juga rumah-rumah yang berukuran kecil yang dari kondisinya juga sudah berumur. Rumah-rumah kecil itu seperti komplek perumahan yang tersusun seperti satu blok.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Dari rumah yang ada, PT KAI terlihat memiliki satu bangunan di lokasi itu yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel dan dirawat dengan baik.

Di sekitar lokasi, terdapat menara air yang cukup besar. Konon menara air tersebut digunakan sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api di masa lalu dan saat ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menurut warga sekitar, Yusuf (63), rumah-rumah di sana sudah lapuk dan kemudian ambruk. Yusuf sendiri telah tinggal selama 40 tahun di salah satu pintu masuk ke Jalan Bundar.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf.

Banyak rumah di lokasi itu sudah tidak ditempati lagi. Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di areal itu.

"Kera (hitung) aja, yang besar-besar itu, di depan ada, di sana ada," ucapnya.

Penjelasan Sejarawan

Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis mengatakan jika keberadaan perumahan elit itu awalnya diperuntukkan bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi pada zaman kolonial Belanda.

Namun, pembangunannya tidak bersamaan dengan perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij terbentuk di tahun 1886.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," kata M Azis Rizky Lubis.

Rel kereta api yang menghubungkan Medan dengan Labuhan sendiri dibangun 1886. Namun komplek perumahan di Jalan Bundar baru dibangun pada 1919 saat pembentukan werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi.

"Ketika pembangunan jalan kereta api pertama dari Medan ke Labuhan, itu pun belum ada lokasi, itu dia dibangun seiring dengan pembentukan bengkel kereta api di tahun 1919 atau dalam bahasa Belanda itu werkplaats," ucapnya.

Bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan. Keberhasilan komplek perumahan bengkel itu disebut juga diperuntukkan bagi sekolah yang ingin mengunjungi bengkel kereta api di lokasi di masa lampau.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," ujarnya.

Di sekitar komplek perumahan bagi karyawan bengkel kereta api, ada juga beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Saat Jepang menduduki Indonesia, orang Eropa menjadi areal perumahan itu sebagai camp mengungsi. Alasannya selain karena daerah perumahan orang Eropa, lokasi itu juga dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

Di awal pembangunan rel kereta api Medan-Labuhan tahun 1886, belum ada stasiun di Pulo Brayan. Saat itu masih ada semacam halte bukan stasiun seperti saat ini.

-------

Artikel ini telah naik di detikSumut.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar rapat koordinasi dengan pengembang perumahan untuk penanganan banjir di Kota Balikpapan, Senin (17/3).

"Rakor ini menekankan kepada para pengembang tentang pentingnya penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang dibangun," kata Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo di Balikpapan.

Bagus menilai, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 yang mengatur tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan.

Bagus menyebutkan terdapat 10 utilitas tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pengembang untuk menyesuaikan Perda tersebut oleh para pengembang.

"Salah satu yang terpenting adalah keberadaan bangunan pengendali," ujarnya

Menurutnya keberadaan bangunan pengendali itu harus disiapkan sebesar 4 persen dari luas kawasan perumahan yang dimiliki oleh pengembang.

Dikemukakannya pentingnya penanganan banjir. Sekarang mulai dibedakan dari daerah hulu dengan beberapa bendungan pengendali. Hingga daerah hilir sebagai penampungan sementara air hujan..

Bagus juga mengingatkan para camat dan lurah sebagai pemimpin wilayah akan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pematangan lahan.

"Apalagi saat ini kegiatan tersebut sering dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu yang menjual kavling tanpa izin yang jelas," katanya.

Diakuinya bahwa pengembang sangat berkontribusi dalam menciptakan kawasan perumahan yang baik, melalui penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

"Yang terpenting adalah penyerahan PSU," tegas Bagus.

Dikemukakannya meskipun unit telah terjual habis, namun tanggung jawab perusahaan terhadap manajemen dan perawatan PSU harus dijaga.

"Dengan begitu pemerintah kota dapat melakukan pemeliharaan, terutama terkait bendungan pengendali (bendali)," ujarnya.

Selama ini, kata dia beberapa kendala yang juga dialami adalah masalah pengupasan lahan yang dapat memperburuk kondisi saluran air, kegiatan pematangan lahan yang salah dapat berdampak buruk bagi pengelolaan air hujan.

"Maka diharapkan semua pihak bisa mencari solusi agar kota ini tidak semakin terdampak parah," katanya.

Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Timur menilai bahwa regulasi penyerahan PSU di Balikpapan masih belum jelas dan menjadi kendala bagi pengembang, khususnya dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Balikpapan.

Sunarti dari Apersi mengatakan, regulasi yang ada saat ini mengharuskan pembangunan bendungan pengendali (bendali) atau penampungan air dilakukan setelah segmen perumahan disahkan.

Namun, aturan tersebut justru menyulitkan pengembang dalam proses pengupasan lahan sebelum persetujuan rencana tapak (site plan).

“Kami butuh regulasi yang lebih jelas karena aturan yang ada saat ini justru menyulitkan pengembang," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya, regulasi ini dipermudah agar penyerahan lahan dan pembangunan PSU bisa berjalan lebih efektif.

Ia menambahkan bahwa seluruh pengembang di Balikpapan sebenarnya sudah mengikuti aturan dengan membangun bendali dan infrastruktur jalan sesuai ketentuan.

"Tapi proses penyerahan PSU kerap terkendala karena regulasi yang belum mendukung percepatan pelaksanaannya," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Warga yang bermukim di perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung Jakarta Timur mengaku terdampak bau busuk yang berasal dari proses pemusnahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri atas 18 RT dan ada 20 klaster atau sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak bau busuk dari proses yang ada di bangunan tersebut," kata pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak dari bau busuk mulai dari kluster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," kata dia

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan dan sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

"Jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter, bukan hanya JGC, perkampungan di belakang perumahan juga terdampak," kata dia.

Kemudian, di wilayah Rorotan juga banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Selain itu, dirinya juga mendapatkan surat dari anak bernama Kefas (5) yang memprotes bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara,

dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak

Jakarta (ANTARA) - Warga yang bermukim di perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung Jakarta Timur mengaku terdampak bau busuk yang berasal dari proses pemusnahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri atas 18 RT dan ada 20 klaster atau sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak bau busuk dari proses yang ada di bangunan tersebut," kata pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak dari bau busuk mulai dari kluster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," kata dia

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan dan sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

"Jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter, bukan hanya JGC, perkampungan di belakang perumahan juga terdampak," kata dia.

Kemudian, di wilayah Rorotan juga banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Selain itu, dirinya juga mendapatkan surat dari anak bernama Kefas (5) yang memprotes bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara,

Surat itu, ia tulis menggunakan pensil di secarik kertas buku tulis yang berisikan keluhan terhadap aroma sampah yang menyengat hingga masuk ke dalam rumahnya. Kondisi ini membuat Kefas menjadi tidak doyan makan.

"Bapak, hari ini bau sampah sampai Kefas enggak doyan makan," kata yang tertulis di surat tersebut.

Kemudian, ia juga meminta agar tempat sampah RDF Rorotan tak berada di dekat rumahnya lagi.

"Tempat sampah jangan di situ, buang jauh-jauh. Terima kasih, dari Kefas," sambung surat itu.

Surat itu difoto oleh orangtua Kefas dan dikirim ke Wahyu sebagai ketua RT setempat.

RDF Plant Jakarta di Rorotan dapat menghasilkan produk Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar serpihan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti batu bara pada industri semen.

Dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 2.500 ton sampah per hari, fasilitas tersebut mampu menghasilkan bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton per hari.

Adapun residu dari hasil pengolahan sampah ini berbentuk kepingan-kepingan kaleng, kayu, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, GARUT — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong produksi susu sapi dari Kabupaten Garut Jawa Barat guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop UKM Panel Barus mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat rantai pasok susu nasional berbasis koperasi.

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah optimalisasi produksi susu dari koperasi peternak agar bisa diserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat MBG.

Dia menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas produksi agar koperasi peternak dapat berkontribusi lebih besar dalam program MBG.

"Kami ingin memastikan produksi susu hasil koperasi bisa diserap dengan baik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis," ujarnya, Senin (17/3/2025).

Adapun program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat terutama anak-anak di usia sekolah.

Susu menjadi salah satu komponen penting dalam program ini, mengingat kandungan gizinya yang kaya akan protein, kalsium, dan vitamin yang mendukung pertumbuhan. Namun, hingga saat ini, produksi susu dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional.

Adapun sebagian besar produksi susu dari koperasi peternak sapi perah masih terbatas, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memastikan penyerapan produk oleh pemerintah.

"Misalnya, di satu daerah ada 10.000 penerima manfaat MBG. Jika setiap anak mendapatkan 200 mililiter susu per hari, maka kebutuhan harian bisa mencapai 2.000 liter. Ini angka yang besar dan perlu disiapkan dengan baik oleh koperasi," katanya.

Kemenkop UKM menargetkan agar susu dari koperasi dapat disuplai untuk program MBG setidaknya satu hingga dua kali dalam seminggu, dengan harapan jangka panjang agar distribusi bisa dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain fokus pada produksi dan distribusi, Kemenkop UKM juga berupaya memperkuat kapasitas koperasi agar dapat mengolah susu secara mandiri.

Saat ini, banyak koperasi peternak sapi perah yang langsung menyetorkan hasil produksinya ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta, tanpa memiliki fasilitas pemrosesan sendiri.

Dia menilai koperasi seharusnya tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga memiliki teknologi pemrosesan susu sendiri, seperti pasteurisasi atau bahkan pabrik Ultra High Temperature (UHT).

Dengan memiliki fasilitas ini, koperasi dapat menghasilkan produk turunan yang siap dikonsumsi dan memiliki daya simpan lebih lama sehingga dapat lebih mudah didistribusikan untuk program MBG.

"Ke depannya, kita ingin koperasi memiliki teknologi pasteurisasi sendiri agar bisa memproduksi susu siap konsumsi bagi masyarakat, bukan hanya bergantung pada industri besar," ungkapnya.

Meskipun memiliki potensi besar, namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam optimalisasi produksi susu koperasi. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas produksi akibat terbatasnya jumlah peternak dan fasilitas pendukung.

Saat ini, sebagian besar peternak sapi perah di Garut masih berskala kecil dengan jumlah sapi yang terbatas. Selain itu, biaya pakan yang terus meningkat menjadi kendala bagi peternak dalam meningkatkan produksi susu.

Oleh karena itu, Kemenkop UKM berupaya mendorong adanya kemitraan dengan pihak swasta maupun institusi pendidikan untuk mendukung riset dan pengembangan pakan alternatif yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas.

Selain itu masih terdapat masalah rantai distribusi dan logistik juga menjadi perhatian. Infrastruktur jalan yang kurang memadai di beberapa daerah masih menjadi kendala dalam pengiriman susu segar ke titik-titik distribusi.

"Kami ingin membangun ekosistem yang lebih kuat, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemrosesan, agar koperasi peternak sapi perah bisa tumbuh lebih maju dan berdaya saing," tutur Panel.

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Serang, Banten, Budi Rustandi mengatakan biskuit dan telur rebus menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan selama bulan Ramadan 1446.

"Alhamdulillah kita cek siswanya senang semua menyambut baik program pak Presiden. Saya apresiasi kepada sekolah, guru, dan tim MBG yang sudah mempersiapkan semuanya," kata Budi Rustandi pada peluncuran Makan Bergizi Gratis di Serang, Senin.

Dia mengatakan program MBG di Kota Serang baru dimulai secara serentak pada hari ini yang bertepatan di bulan Ramadhan.

Menurut dia, semua pihak mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dan Ia menilai proses MBG selama Ramadhan terbilang lancar lantaran makanan yang tersedia berupa makanan kering seperti biskuit dan telur rebus.

"Alhamdulillah lancar karena selama Ramadhan makanannya kering agar tahan lama, jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir," katanya.

Sementara itu, Kepala SMPN 15 Kota Serang, Edi Ruspandi mengatakan, selama puasa Ramadhan, menu MBG diganti dengan makanan kering. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, makanan tersebut dipilih sebagai menu MBG agar bertahan hingga sore hari waktu berbuka puasa.

"Setelah lebaran mungkin makan biasa. Untuk bulan Ramadhan ini menunya biskuit, susu, pisang sama telur. Jadi informasinya diganti dengan yang tahan lama untuk nanti sore," katanya.

Edi mengatakan, hari ini merupakan hari pertama MBG dilaksanakan di SMPN 15 Kota Serang dengan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Serang.

"Untuk total siswa di SMPN 15 Kota Serang yaitu mencapai 857 siswa. Kami berharap seluruh siswanya mendapatkan MBG setiap hari agar anak bergizi, cerdas, disiplin, wawasannya bisa lebih luas lagi," ungkapnya.

Edi berharap, ke depan menu MBG jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Jika sesuai menurutnya anak-anak murid bisa menjadi disiplin dan cerdas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 25.000 keluarga di Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, terdampak bau busuk yang dikeluarkan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri dari 18 RT, ada 20 klaster sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak," ucap Pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono saat diwawancarai di lokasi, Senin (17/3/2025).

Dari 20 klaster, ada sembilan yang disebut paling terdampak. Perinciannya yakni, Klaster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"Sembilan klaster yang paling terdampak dan menghirup udara berbau sampah. Kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," sambung Wahyu.

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan. Warga juga sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

Adapun jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter.

Bukan hanya Perumahan JGC, perkampungan warga di belakang perumahan elit ini juga terdampak bau busuk sampah dari RDF Rorotan.

"Di belakang kami juga ada warga di RW 07 Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur itu yang berhimpitan dengan kami terkena dampaknya juga," jelas Wahyu.

Kemudian, di wilayah Rorotan pula banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, tercium hingga radius satu kilometer pada Senin (17/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, bau menyengat ini menyebar ke permukiman warga, termasuk perumahan dan perkampungan di sekitarnya.

Salah satu perumahan yang terdampak adalah Jakarta Garden City (JGC) yang terletak di Cakung, Jakarta Timur.

Meskipun jaraknya sekitar 800 meter dari area RDF Rorotan, bau sampah tersebut masih terasa sangat menyengat di kawasan perumahan tersebut.

Semakin mendekati area RDF Rorotan, bau busuk sampah semakin kuat dan dapat membuat perut mual.