Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Daerah di Bali untuk segera menggratiskan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kurang mampu.

Maruarar menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya pembuatan PBG sebesar Rp0, sehingga masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tidak perlu mengeluarkan biaya.

“Kebijakan PBG Rp0 khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum,” jelas Menteri yang akrab disapa Ara itu saat meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Badung, Jumat (24/1/2024)

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah yang diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah yang membuat peraturan kepala daerah untuk PBG Rp0 bagi MBR.

Selain biaya, pemerintah juga telah memangkas waktu pengurusan PBG dari yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Bahkan di beberapa daerah, pengurusan dapat diselesaikan dalam hitungan belasan menit. Namun, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan.

"Walaupun kita mengejar proses pengurusan yang singkat, tapi jangan sampai mengabaikan substansinya. Sehingga cepat tapi kurang berkualitas, karena melewatkan syarat-syarat penting yang harus dilengkapi. Jadi tetap harus berkualitas, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, standar waktu yang harus dilewati maksimal 10 hari," ujar Ara.

Sementara itu, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan bahwa program ini sangat didukung oleh Pemprov Bali karena diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Pemprov Bali sangat mendukung program ini, karena diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Sangat menguntungkan bagi mereka, disamping proses yang tidak berbelit-belit, efisiensi waktu, yang terpenting efisiensi biaya, sepanjang persyaratannya lengkap. Untuk itu kami pun memacu Pemkab/Pemkot se-Bali untuk mempercepat realisasi dan sosialisasi program ini," ujar Mahendra.

JAKARTA - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan skor positif paling tinggi dalam 100 hari kerja. Sementara usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD menjadi wacana yang mendapat respons paling negatif dari masyarakat.

Hal ini merupakan hasil laporan LSI Denny JA yang menggunakan dua pendekatan yakni LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet. Model pertama menentukan ranking program positif melalui kriteria berbobot yang mencakup dampak strategis (30%), dampak langsung (25%), keberlanjutan dan efisiensi (20%), sentimen publik (15%), serta dukungan politik dan internasional (10%).

Model kedua menganalisis frekuensi dan sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Kombinasi metodologi ini memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif terhadap program yang dievaluasi.

"Program Makan Bergizi Gratis menempati peringkat pertama dengan skor 8,4 karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang. Efeknya juga akan terasa pada perekonomian melalui peningkatan permintaan pangan lokal," ujar peneliti senior LSI Denny JA Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).

Di peringkat kedua adalah program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah dengan skor 8,0. Program memperbaiki infrastruktur pendidikan, mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas belajar, ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial.

Ketika seorang anak di pedesaan dapat belajar di ruang kelas yang layak, mereka diberi kesempatan untuk bermimpi lebih besar. "Pendidikan adalah fondasi untuk membangun masa depan bangsa dan investasi pada infrastruktur sekolah bukan hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tetapi juga memberdayakan guru dan siswa untuk memberikan serta menerima yang terbaik," kata Ardian.

Program yang mendapat respons positif ketiga adalah Swasembada Pangan dengan skor 7,8. Program ini fokus pada pengurangan impor pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan dukungan terhadap petani lokal menjadikan program ini sangat strategis untuk jangka panjang.

Swasembada pangan adalah cerminan kemandirian bangsa. Dalam dunia yang semakin rentan terhadap krisis global, kemampuan untuk memproduksi kebutuhan pokok sendiri adalah bentuk ketahanan nasional.

Program-program selanjutnya adalah Peningkatan Kesejahteraan Guru dengan skor 7,8; Kenaikan Upah Minimum Nasional dengan skor 7,8; Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan skor 7,8; Program Transisi Energi Hijau dengan skor 7,7; Pemberantasan Judi Online dengan skor 7,3; dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik dengan skor 7,2.

"Transportasi publik yang terjangkau adalah fondasi mobilitas masyarakat. Ketika harga tiket turun, masyarakat dari berbagai lapisan memiliki akses yang lebih besar untuk bergerak baik untuk bekerja, belajar, maupun menjalani kehidupan sehari-hari," katanya.

Selain program/isu yang mendapat tanggapan positif, 100 hari kerja Presiden Prabowo-Wapres Gibran juga mendapat respons negatif pada tiga isu yakni Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pembentukan Kabinet Jumbo, dan Penghapusan Piutang Macet UMKM.

Ardian menuturkan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD mendapat skor -7,9 (minus 7,9). Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik.

Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka celah yang lebih besar untuk praktik politik transaksional yang merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Pembentukan kabinet jumbo oleh Prabowo-Gibran juga mendapat skor negatif yakni -6,8. Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada utang budi politik semata.

Kabinet yang besar tidak selalu mencerminkan kekuatan melainkan seringkali simbol dari beban. Penambahan kementerian atau pejabat baru tanpa perencanaan yang matang berisiko menciptakan birokrasi yang lamban dan tidak efektif.

Kemudian, penghapusan piutang macet UMKM mendapat skor -5,7. Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah.

"Debitur lain mungkin merasa bahwa kewajiban finansial dapat diabaikan dengan harapan akan ada penghapusan di masa depan. Ini melemahkan kedisiplinan keuangan dan merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung risiko lebih besar," ujarnya.

Hasil survei LSI Denny JA soal 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat makan bergizi gratis (MBG) sebagai program yang paling mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Dari rentang penilaian 1 hingga 9, MBG mendapatkan skor 8,4. Survei dilakukan pada 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan ada tiga alasan positif responden atas program itu.

"Pertama mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang menjadi masalah kronis di Indonesia," kata Ardian dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Lalu kedua, MBG dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan permintaan produk pangan lokal.

Hal itu dinilai membuat banyak produk lokal pangan yang terserap dalam program ini.

"Kemudian, alasan positif ketiga, meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik," ucapnya.

Setelah MBG, di urutan kedua program yang menerima respons positif ialah rehabilitasi dan renovasi sekolah (skor 8,0), swasembada pangan (skor 7,8), peningkatan kesejahteraan guru dengan skor 7,8.

Lalu, kenaikan upah minimum nasional (skor 7,8), keanggotaan Indonesia dalam BRICS (skor 7,8), program transisi energi hijau (skor 7,7), pemberantasan judi online (skor 7,3), hingga penurunan harga tiket transportasi publik di angka 7,2.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Jika ada siswa yang alergi terhadap makanan tertentu, menunya akan disesuaikan agar mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya

Samarinda (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda menerangkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan lima hari pada salah satu sekolah di Samarinda Kalimantan Timur memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari pemenuhan gizi, variasi menu, hingga penanganan alergi makanan pada siswa.

"Program ini menyesuaikan kebutuhan pemenuhan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi, yaitu sekitar 25 persen untuk satu kali makan," kata Wakil Ketua SPPG Samarinda Sirajul Amin di Samarinda, Jumat.

Dia menjelaskan, porsi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak Sekolah Dasar (SD).

Guna mencegah kejenuhan, menu makanan untuk MBG tahap pertama di SDN 004 Samarinda Utara itu divariasikan setiap hari dengan siklus lima menu berbeda. "Senin hingga Jumat menunya berbeda, dan akan kembali ke menu awal pada Senin berikutnya," jelas Sirajul.

Tim SPPG juga terus melakukan evaluasi terhadap menu, termasuk menyesuaikan ukuran potongan makanan untuk anak-anak yang giginya ompong. Selain itu, alergi makanan dipantau melalui formulir alergen yang telah disebarkan kepada orang tua siswa.

"Jika ada siswa yang alergi terhadap makanan tertentu, menunya akan disesuaikan agar mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya," kata Sirajul.

Terkait alergi telur yang dilaporkan, Sirajul menyampaikan bahwa data masih dalam tahap pengumpulan. Biasanya membutuhkan waktu karena harus diisi oleh orang tua siswa.

Implementasi Bertahap dan Anggaran

Saat ini, program MBG baru berjalan di SD 004 Samarinda Utara. Tujuh sekolah lainnya akan menyusul secara bertahap sesuai perkembangan dan kesiapan.

Pihaknya menjelaskan bahwa anggaran program ini mengikuti indeks kemahalan daerah. Rata-rata bahan baku makanan di Samarinda sekitar Rp11.000 per porsi, tergantung menu yang disajikan.

Susu diberikan dua kali dalam seminggu karena Samarinda bukan daerah penghasil susu. "Sebagai gantinya, kami memberikan asupan protein dari bahan makanan lain," kata Sirajul.

Menanggapi anak-anak yang merasa porsi makannya kurang, Sirajul menjelaskan bahwa porsi sudah disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat anak-anak makan tiga kali sehari.

Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah proses adaptasi. Tim baru dibentuk dan masih ada penyesuaian.

Pihaknya juga ingin memastikan tidak ada kendala besar, seperti keterlambatan distribusi.

"Kami berharap program berjalan lancar dan semua siswa di Samarinda bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut sempat menyinggung program makan bergizi gratis saat memberi arahan kepada para anggota DPRD dari PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan, Megawati meminta agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul bermanfaat.

"Oh iya sangat. Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," ujar Deddy.

Lalu, Deddy membeberkan, yang lebih lama disinggung oleh Megawati adalah mengenai proyek food estate.

Kata Deddy, Megawati meminta agar pelaksanaan food estate dapat berjalan baik dengan tetap memperhatikan kondisi ekosistem sekitar.

"Tapi satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu, bahkan memanggil para anggota legislatifnya, itu tentang proyek food estate di Merauke," jelasnya.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," imbuh Deddy.

Diketahui, Megawati mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Jakarta -

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarangan kepada para kader terkait program food estate yang berada di Merauke, Papua Selatan. Megawati berharap program itu berjalan baik dengan tetap memperhatikan ekosistem.

Megawati menyampaikan hal itu dalam bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan untuk semua anggota DPRD PDIP tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota. Deddy menyebutkan Megawati cukup lama menyinggung masalah food estate itu.

"Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek food estate di Merauke," kata Deddy Sitorus kepada wartawan di lokasi bimtek, Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Deddy mengatakan Megawati berharap program food estate itu berjalan dengan baik. Akan tetapi Megawati juga menekankan soal ekosistem di wilayah sekitar.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," tuturnya.

Tak hanya food estate, Deddy menjelaskan bahwa Megawati juga sempat membahas perihal program makan bergizi gratis milik pemerintah. Megawati berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Oh, iya sangat (dibahas). Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," kata Deddy.

(lir/lir)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Presiden Prabowo Subianto harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.

Perintah penghematan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

"Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menekankan makan gratis adalah jangkar dari program Prabowo. Oleh karena itu, ia juga mendorong Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memberikan dukungan langsung.

Dia yakin efisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis itu bisa mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan ekonomi RI tumbuh 5,2 persen pada 2025 ini.

"Apalagi nanti struktur supply change di pemerintah atau lokasi masing-masing (daerah) makin diperkuat. Oleh karena itu, kami membicarakan dengan pak gubernur (BI), dengan OJK, LPS, bagaimana masing-masing apakah sektor keuangan bisa mendukung melalui berbagai dukungan pembiayaan di sektor keuangan," tutur Ani.

Dia menuturkan sektor keuangan dapat mendukung aktivitas produksi sayur mayur dan daging yang dihasilkan petani atau UMKM dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Supply change-nya dari sayur mayur, daging, dan berbagai itu yang bisa diproduksi oleh para produsen lokal, entah petani (atau) UKM, itu memiliki peluang untuk mendapatkan market yang pasti. Ini tentu bisa didukung sektor keuangan," tegasnya.

Ani mengatakan dirinya akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan langkah untuk menjalankan instruksi Prabowo ini akan ditempuh dalam waktu sebulan ke depan.

Ani mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih segera membicarakan penghematan tersebut dengan DPR RI, sebelum melapor kepadanya.

"Ini semua kita harapkan orkestrasi dari belanja yang jangkarnya adalah makan siang bergizi kepada anak-anak sekolah diharapkan justru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, terutama local based, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata," kata dia.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menargetkan pendirian sebanyak 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) pada 2025.

Teguh optimistis target itu akan tercapai dan membawa dampak positif ke seluruh penerima manfaat di Jakarta.

"Dan tahun ini kita ditargetkan ada 153 SPPG. Insya Allah itu bisa," kata Teguh di CNN Indonesia TV News Room, Jumat (24/1).

Teguh menyampaikan sejak program MBG berlangsung pada 6 Januari lalu, telah berdiri 14 SPPG yang tersebar di Jakarta.

Ia menjelaskan 14 SPPG itu untuk melayani 125 sekolah dengan total siswa atau penerima manfaat sebanyak 41.845 orang.

"Cukup banyak itu," ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta secara penuh siap mendukung program MBG ini agar berjalan kian optimal ke depannya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025. Secara bertahap program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf jika program itu masih belum merata. Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat.

Prabowo berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Rakameminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Hal ini dia sampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan program MBG di SMP, SMA, SMK, dan SMK 2 Ki Hajar Dewantoro yang berada di dalam satu komplek sekolah di Jl. Buana Agung Raya No.7, Tangerang, Banten, pada Jumat (24/1/2025).

“Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program MBG menjadi elemen penting untuk memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan,” katanya.

Menurutnya, penyiapan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan semangat merupakan sebuah keniscayaan, yang salah satunya dapat diintervensi melalui pemberian makan bergizi.

Oleh sebab itu, Wapres Ke-14 RI itu pun meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program MBG, baik dari sisi sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, hingga pemberdayaan komunitas lokal.

“Partisipasi aktif perangkat daerah dalam program MBG, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang sebagai investasi berharga bagi masa depan bangsa,” pungkas Gibran.

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.

"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).

Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.

"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.

Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.

"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.

Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.

"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.

Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.

Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.

Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.

Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.

"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengirimkan draf road map (peta jalan) program 3 juta rumah ke Komisi V DPR RI. Langkah ini dinilai akan memperjelas langkah dan tahapan realisasi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

“Kami memang telah menerima draf road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tentu kami mengapresiasi langkah ini karena ini kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Huda mengatakan, mayoritas publik belum sepenuhnya memahami bagaimana strategi realisasi program 3 juta rumah ini per tahun. Bahkan sebagian mereka menilai proyek 3 juta rumah dalam setahun mustahil terealisasi mengingat keterbatasan lahan, skema pendanaan, hingga menilik program penyediaan perumahan di era sebelumnya yang realisasinya cuman ratusan ribu per tahun.

“Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240 ribu hingga 300 ribu saja. Jadi kalau ada peningkatan target hingga 3 juta rumah per tahun maka perlu diperjelas strateginya,” katanya.

Apalagi, lanjut Huda, hingga tiga bulan masa kerja kabinet, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga skema kerja Program 3 juta rumah. Tak jarang terjadi kesimpang siuran informasi dari pejabat pemerintah baik dari Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan seperti apakah rumah untuk masyarakat tersebut diberikan gratis atau harus kredit.

“Nah kita berharap dengan adanya rancangan road map tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan,” katanya.

Kendati demikian, Huda mengaku belum sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh terkait strategi realisasi program 3 juta rumah dari road map yang disampaikan Kementerian PKP. Menurutnya, draf Road Map disampaikan kebanyakan adalah cuplikan-cuplikan data yang sudah pernah diberikan kepada Komisi V sebelumnya dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.

“Nanti kami akan perdalam lagi dalam rapat kerja dengan Menteri PKP dalam waktu dekat karena setelah dibaca road map tersebut masih sangat mentah. Misalnya masih ada kesimpangsiuran target berdasarkan opsi sumber pembiayaan antara 1,5 juta per tahun dan bahkan 5 juta per tahun. Jadi nanti kita akan lebih perdalam lagi,” katanya.

Politisi PKB tersebut menegaskan setidaknya road map realisasi program 3 juta rumah harus memuat beberapa hal penting. Di antaranya indikator target, sumber pembiayaan, indikator dampak, indikator keberlanjutan, hingga model pengawasan.

“Draf road map yang disampaikan oleh Kementerian PKP ini belum memenuhi kriteria sebuah Road Map untuk program perumahan dengan skala proyek yang sangat besar. Saya menilai ada semacam keengganan, atau barangkali 'kebingungan' dalam membuat Road Map yang seharusnya bisa menjadi framework atau kerangka acuan bagi kerja besar Kementerian PKP ini,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa.

"Contohnya susu, kemudian ada kurma, buah," ujar Dadan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Dadan memastikan, program ini akan dilaksanakan penuh sepanjang tahun, termasuk pada bulan puasa.

Siswa akan membawa pulang makanan dari program tersebut untuk berbuka puasa.

"Jadi ketika bulan puasa tiba, maka ketika anak bersekolah, mereka akan membawa makanan untuk dimakan saat buka," kata Dadan.

Hal ini sedikit berbeda dengan program MBG di pondok pesantren.

Dia menjelaskan, karena pesantren berkonsep boarding school, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola langsung oleh pihak sekolah.

Para santri tetap bisa menyantap hidangan bergizi dari program MBG yang telah dimasak saat buka puasa tiba.

"Tapi bagi mereka yang di pesantren, itu kan satuan layanan yang di pesantren, jadi saat buka, makanannya disajikan pada saat buka, tapi kemudian dikirim ke sekolah, makanannya dibawa saat pulang," tandasnya.