JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Handayana membocorkan tiga syarat kunci sukses untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan di sela-sela peresmian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025). Polri merilis empat di tingkat Mabes dan 16 di tingkat Polda Prioritas sebagai peningkatan percepatan SPPG.

“Jadi ini adalah salah satu implementasi dari langkah percepatan yang diminta oleh Pak Presiden Republik Indonesia,” kata Dadan kepada wartawan.

Kunci sukses pertama yaitu menyangkut anggaran. Adapun pengelolaan anggaran untuk program MBG telah disiapkan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Seperti yang diketahui, anggaran telah disiapkan senilai Rp 171 triliun hanya untuk tahun 2025.

Kedua, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini adalah SPPG. Dadan menyebut bahwa SDM yang berpartisipasi dalam distribusi MBG telah terdidik dan akan ditambahkan hingga Juli mendatang.

Ketiga, infrastruktur atau fasilitas pendukung terlaksananya program MBG. Dalam hal ini, BGN terus berupaya mengembangkan jaringan kerjasama atau mitra program MBG dengan berbagai kementerian, lembaga, dan instansi yang salah satunya yakni Polri.

Di sisi lain, Dadan mengapresiasi langkah Polri dalam meresmikan operasional SPPG Polri. Salah satu yang disoroti adalah kualitas SPPG Polri yang berstandar tinggi dan sesuai dengan empat aspek program MBG.

“Satu, aspek pemenuhan kebutuhan kalori. Kedua, terkait dengan komposisi gizi. Yang ketiga aspek higienis. Yang keempat keamanan pangan. Dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap,” imbuh dia.

Ketua BGN itu juga mengungkap rencana Polri yang akan membangun 542 SPPG di berbagai daerah. Hanya saja, Dia juga berharap supaya Polri dapat membangun 1.000 SPPG untuk melengkapi 3% kebutuhan MBG.

Melalui peresmian tersebut, Dadan mengaku optimistis fasilitas yang dibutuhkan program MBG dapat rampung pada September atau sebelum akhir tahun. Apabila seluruh fasilitas dilakukan percepatan, maka target 82,9 juta penerima manfaat dari Presiden Prabowo dapat terlayani di akhir tahun.

“Jadi karena keterlibatan semua pihak, termasuk Polri yang sangat cepat, saya optimis bahwa target itu akan bisa terpenuhi,” pungkas Danan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di tingkat Mabes dan Polda.

Peresmian ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu'ti serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Untuk launching awal ini kami laksanakan di 2 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas. Tentunya ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan," kata Sigit kepada wartawan, Senin (17/3).

Disampaikan Sigit, pembangunan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan BGN. Kata dia, pembangunan SPPG akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025.

"Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus) yang memiliki keahlian di bidang gizi," ucap dia.

Sigit menyebut ke depan pihaknya juga akan merekrut Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program MBG. Sigit juga menyatakan seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berharap ke depannya Polri bisa terus melakukan pembangunan SPPG di berbagai daerah. Dengan demikian, kebutuhan SPPG bisa terpenuhi.

"Dan tadi kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1000. Karena 1000 pun itu baru tiga persen dari kebutuhan," ujarnya.

Dadan menyampaikan SPPG yang dibangun Polri ini juga telah memenuhi empat standar. Yakni, aspek pemenuhan kebutuhan kalori, aspek komposisi guzi, aspek higienis, dan aspek keamanan pangan.

"Dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap. Bahkan di dalam itu sebelum makanan dikirim itu sudah dicek oleh para ahli sehingga seluruh yang dikirim ke lokasi itu sudah aman dari segi bahan baku dan juga hasil masaknya memenuhi standar kesehatan yang dibutuhkan," tutur dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan tersebut membahas soal penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan, penyelarasan data ini dilakukan agar penyaluran bantuan di sektor perumahan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tepat sasaran kenapa? Karena selama ini misalnya dapat arahan dari Kepala BPKP cukup banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya program ini kita mulai dengan benar, dengan berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Bapak Menteri Sosial," tutur Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Program perumahan yang membutuhkan DTSEN salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Nantinya, masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

"Dan kita perlu sampaikan memang data ini menjadi sangat penting. Karena ini menentukan sasaran kita. Tiga bulan terakhir ini kita semua bareng-bareng untuk membuat data ini lebih akurat. Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari Pak ada yang wafat, tiap hari ada yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat gitu," ujar Gus Ipul.

Maka dari itu, nanti dari pihak BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Hal itu agar data yang ada tetap akurat.

"Kami sudah merencanakan dengan Pak Mensos juga melakukan updating yang saat ini juga ground check sedang ada di lapangan. Dan setiap 3 bulan nanti akan dilakukan pemutakhiran," ujar Amalia.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi lima perumahan di kawasan Kecamatan Cimanggung.

Diduga, pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan alih fungsi lahan menjadi penyebab banjir di Kecamatan Cimanggung pada Sabtu (15/3/2025).

"Dari Sidak lapangan di Cimanggung itu, ada kurang lebih lima perumahan yang kami minta evaluasi kemudian diingatkan agar semua taat pada aturan tata ruang harus menyiapkan ruang terbuka hijau," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Herman juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ke lokasi banjir untuk melakukan pendalaman dan langsung menegur pengembang perumahan terkait banjir ini.

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jabar akan memasang kawat bronjong di sekitar sungai Kecamatan Cimanggung agar tidak terjadi longsor.

"Hari ini akan mulai dipasang bronjongnya. Itu penanganan yang pendek," kata Herman.

Herman menyebut, ada 575 kepala keluarga atau 2.000 jiwa di empat desa yang terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung.

Berdasarkan hasil tinjauan sementara, beberapa faktor yang menyebabkan banjir antara lain penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah.

Kemudian, terjadinya pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande, serta alih fungsi lahan di bagian hulu.

"Penyempitan Jembatan Pangsor ini terjadi karena sampah yang menumpuk, lalu ada pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras dari atas ke bawah, sehingga banjir tidak terhindarkan," katanya.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan sungai.

"Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir malah berbalik akibat hambatan," pungkasnya.

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Komandan Kodim (Dandim) 1315/Kabupaten Gorontalo Letkol Arm Yudhi Ari Irawan menyatakan siap melakukan koordinasi untuk memastikan keberlangsungan pasokan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut diungkapkan Dandim 1315 usai menghadiri pembukaan pemberian MBG di Kecamatan Telaga bersama Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Wakil Bupati Gorontalo Tonny Junus, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat, Senin.

"Kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan program-program seperti ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," ucap Letkol Yudhi.

Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan program pemberian makan bergizi tersebut, khususnya pada bulan Ramadhan.

"Kami dari Kodim 1315/KG sangat mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menurut Dandim, pemberian makan bergizi adalah langkah yang sangat baik untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang mereka, terutama di bulan Ramadhan.

"Ini adalah bentuk perhatian kita kepada anak-anak, agar mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa," ujar Yudhi Ari Irawan.

Ia menambahkan bahwa kegiatan itu bukan hanya tentang memberikan makanan, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan di bulan yang penuh berkah.

Selain itu, Dandim 1315/KG juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun wilayah yang sehat dan sejahtera.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Rumah Nurul Ilmi, selaku pihak penyedia MBG Musbawati Kumbu mengatakan bahwa penerima manfaat program MBG mencapai 1.065 siswa yang tersebar di sembilan sekolah, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

"Setiap hari hingga Kamis, sebanyak 1.065 siswa akan menerima makanan bergizi sesuai dengan data penerima manfaat. Karena ini hari puasa jadi makannya di berikan dalam bentuk seperti ini, nanti pada saat masuk sekolah setelah lebaran itu mulai makan gratis seperti biasa" jelas Musbawati.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Insya Allah program ini akan terus jalan

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa di MI Al Mourky dan SMP Negeri 1 Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin.

Sofyan Puhi mengatakan program MBG merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang dijalankan di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Gorontalo, program itu telah memasuki tahap kedua dan diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan konsentrasi belajar.

"Hari ini, adik-adik akan dibagi makanan bergizi. Ini diperuntukkan bagi seluruh siswa di Kabupaten Gorontalo, agar supaya adik-adik semua diharapkan menjadi generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan ke depan dan lebih utama lagi dipersiapkan dalam rangka Indonesia Emas 2045," ujar Sofyan Puhi.

Ia mengatakan bahwa meskipun dalam suasana bulan Ramadhan, distribusi makanan tetap dilakukan. Namun, makanan yang diberikan berupa makanan kering seperti roti, susu, telur, dan jeruk, yang bisa dikonsumsi saat berbuka puasa. Setelah Ramadhan, menu makanan akan disesuaikan dengan tambahan nasi dan lauk pauk.

"Adik-adik sekalian tolong ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan Insya Allah program ini akan terus jalan," harap Sofyan.

Program MBG akan terus diawasi oleh kepala sekolah dan staf guru di setiap sekolah penerima manfaat. Di SMP Negeri 1 Telaga, sekitar 700 siswa menerima bantuan makanan bergizi ini. Bupati berharap program itu dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Gorontalo.

Ketua Yayasan Rumah Nurul Ilmi, selaku pihak penyedia MBG Musbawati Kumbu, mengatakan bahwa penerima manfaat program MBG mencapai 1.065 siswa yang tersebar di sembilan sekolah, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

"Setiap hari hingga Kamis, sebanyak 1.065 siswa akan menerima makanan bergizi sesuai dengan data penerima manfaat. karena ini hari puasa jadi makannya di berikan dalam bentuk seperti ini nanti pada saat masuk sekolah setelah lebaran itu mulai makan gratis seperti biasa" jelas Musbawati.

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Bali meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Denpasar, Senin, (17/3). Pada program ini, Pemkot Denpasar menganggarkan Rp10 miliar untuk pendamping program MBG yang menyasar sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA.
(Rita Laura/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting, yakni SMA Negeri MH Thamrin, SMK 63, dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Jakarta di Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025), dikutip dari Antara.

Kantin sehat ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Melalui kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov Jakarta bakal memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi akan dilibatkan.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov Jakarta masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Sarjoko menerangkan, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar. Pertama, mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas.

Lalu, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta juru masak terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah. Dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru.

Kantin sehat diharapkan bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi lima perumahan di Kecamatan Cimanggung yang diduga tidak sesuai aturan tata ruang dan menyebabkan banjir pada Sabtu (15/3/2025).

"Dari sidak lapangan di Cimanggung, ada kurang lebih lima perumahan yang kami minta dievaluasi dan diingatkan agar taat pada aturan tata ruang, termasuk menyediakan ruang terbuka hijau," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Herman telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) guna melakukan pendalaman dan menegur pengembang perumahan terkait banjir ini.

Sebagai langkah mitigasi, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jabar akan memasang kawat bronjong di sekitar sungai Kecamatan Cimanggung guna mencegah longsor.

"Hari ini mulai dipasang bronjong sebagai penanganan jangka pendek," kata Herman.

Banjir di Cimanggung berdampak pada 575 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa di empat desa.

Hasil tinjauan sementara mengungkap beberapa penyebab banjir, di antaranya penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah, pendangkalan serta penyempitan Sungai Cimande, dan alih fungsi lahan di hulu yang meningkatkan debit air.

"Penyempitan Jembatan Pangsor terjadi karena sampah menumpuk. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras, sehingga banjir tak terhindarkan," ujarnya.

Sebagai penanganan darurat, Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat untuk pengerukan sungai. "Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir justru berbalik akibat hambatan," pungkasnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dari Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting pada Senin (17/3).

"Rakor ini terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah," katanya.

Untuk di Pangkalpinang, kata Dia, terkait sinergi di bidang pertanahan Pemkot Pangkalpinang sudah menyampaikan potensi permasalahan tata ruang ke Kementerian Agraria.

Sementara untuk pemeriksaan kesehatan gratis sudah berjalan di puskesmas-puskesmas di Kota Pangkalpinang, di mana leading sektornya ada di Dinas Kesehatan.

"Sedangkan untuk program tiga juta rumah, kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk petunjuk teknisnya seperti apa," katanya.

Untuk program dari Kementerian ATR terkait penghapusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pangkalpinang, Menurutnya di Pangkalpinang memang akan diimplementasikan kepada masyarakat yang mempunyai rumah bersubsidi.

"Ini tentunya kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dukung dan petunjuk teknisnya kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jika sudah ada petunjuk teknisnya, maka akan langsung kami implementasikan di lapangan," ujarnya.