JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya masih melakukan uji lab di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat.

Sebelumnya, puluhan siswa dari dua sekolah mengalami gejala keracunan usai mereka menyantap hidangan MBG.

Adapun jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1.

“Uji lab untuk mikrobiologinya di Cianjur belum keluar,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Selain melakukan uji lab, BGN juga memeriksa air dan peralatan makan yang digunakan.

Dadan mengatakan, untuk masalah air dan peralatan MBG sejauh ini sudah tidak ada masalah.

“Kalau dari air dan peralatan sudah clear aman dan tidak ada masalah,” lanjut dia.

Sebagai informasi, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.

Atas kejadian ini, Dadan menegaskan akan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan salah satu program prioritas utama pemerintah ini.

“Meningkatkan SOP aspek higienis, dan melakukan penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan,” lanjutnya.

Dadan juga menegaskan, meski mengalami berbagai kendala dalam penyalurannya, dia menargetkan ke depannya MBG akan zero accident.

“BGN memiliki target tidak ada kejadian,” tegas dia.

Sebelumnya, kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, BGN sudah menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, salah satu langkah yang akan diterapkan adalah meningkatkan penerapan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) dalam pelaksanaan program MBG.

“Meningkatkan SOP aspek higienis dan melakukan penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan,” ujar Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dadan menyatakan, BGN punya target agar tidak ada lagi kasus keracunan akibat program MBG.

“BGN memiliki target tidak ada kejadian,” kata dia.

Ia melanjutkan, BGN juga masih menunggu hasil uji laboratorium terkait kasus keracunan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menimbulkan ratusan korban.

Namun, Dadan menyebut masalah air dan peralatan MBG sejauh ini sudah tidak ada masalah.

“Kalau dari air dan peralatan sudah clear aman dan tidak ada masalah,” kata Dadan.

Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari dua sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak hingga Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan.

1. Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibangun secara holistik, dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Kemenkes ingatkan calon haji jaga pola hidup sehat saat ibadah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan agar jamaah calon haji asal Indonesia untuk senantiasa mempedomani pola hidup sehat dengan menjaga fisik selama menunaikan ibadah di Makkah, Arab Saudi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. Pemkot Yogya bakal bagikan makanan berlebih layak konsumsi untuk warga

Pemerintah Kota Yogyakarta bakal membagikan makanan berlebih yang masih layak konsumsi kepada warga miskin, lansia prasejahtera, mahasiswa kesulitan, hingga musafir melalui program Food Bank "Lumbung Mataraman".

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. BP Taskin gandeng Koperasi Desa Merah Putih entaskan kemiskinan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNews.id – Kabar baik datang bagi para pekerja yang terlibat dalam program strategis pemerintah, Pemenuhan Gizi Nasional (MBG) atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di ekosistem program tersebut.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025). Sinergi antar dua badan pemerintah ini merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik inisiatif BGN ini dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat. “Kami mengapresiasi langkah strategis BGN dan siap mendukung penuh program yang sangat baik ini,” ujarnya. Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Inpres 8/2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini adalah sinergi yang sangat baik, karena seluruh pekerja di SPPG wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran negara adalah dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu pekerja. Proyeksi BGN menunjukkan angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja. “Kami membayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka, tanpa memotong gaji. Sehingga, semua yang terlibat dalam program makan bergizi ini terlindungi secara sosial. Sesuai dengan semangat ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja yang menyiapkan makanan bergizi untuk generasi penerus bangsa tidak perlu merasa cemas saat bekerja,” jelas Dadan.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan menyasar pekerja di SPPG, tetapi juga diperluas hingga mencakup seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani dan peternak. Anggoro menambahkan, “Perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem BGN," ucap Anggoro

Anggoro optimis bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat belum terlindungi, dan sebagian besar merupakan pekerja rentan. “Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi terkait implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program Pemenuhan Gizi Nasional di wilayahnya.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, ia menyebut saat ini tercatat 40.000 orang terlibat dalam pelaksanaan MBG di 1.080 satuan penyelenggara pemenuhan gizi (SPPG), dengan komposisi 55 persen ibu-ibu.

Ke depan, katanya, ketika program ini menjangkau seluruh target 82,9 juta penerima manfaat melalui 30.000 SPPG, program itu diperkirakan menyerap 1,5 juta tenaga kerja dengan 55 persen di antaranya perempuan.

Ia menjelaskan program MBG membuka ruang yang luas terhadap pemberdayaan perempuan di berbagai daerah dengan semangat inklusivitas.

Para perempuan, ujarnya, dapat turut serta dalam pelaksanaan program ini dengan menjadi tenaga di SPPG, baik akuntan, ahli gizi, maupun tenaga dapur.

Menurut dia, dalam menghadapi tantangan zaman, perempuan dituntut berperan lebih aktif, terutama dalam pengasuhan anak sejak dini dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

Peran strategis ini, ujarnya, menjadi krusial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 karena perempuan memiliki posisi sentral dalam mencetak generasi yang sehat, unggul, dan berkualitas.

Ia menjelaskan keikutsertaan perempuan dalam program MBG dapat memberikan efek riak yang positif dalam pemenuhan gizi nasional, memperluas akses, serta edukasi gizi dari tingkat rumah tangga.

Selain itu, memperkuat pemberdayaan perempuan secara masif.

"Semua ini merupakan langkah penting dalam membangun sumber daya manusia unggul demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Ia juga mengemukakan para balita dan anak-anak sekolah akan menjadi tenaga kerja produktif pada 2045 sehingga perlu adanya intervensi pemenuhan gizi bagi mereka mulai dari saat ini.

"Jika sejak saat ini tidak kita intervensi pemenuhan gizinya, mereka akan menjadi produk demografi dengan kualitas yang rendah. Karena itu, program MBG sangat penting, dan ke depan akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga pelajar SMA atau sederajat," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Alumni IPB University (HA IPB) menyatakan komitmen untuk memperkuat kontribusi terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan pemerintahaan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendorong para alumni IPB untuk memperkuat kontribusi alumni IPB dalam Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan saat ini," kata Ketua Umum HA IPB Walneg S Jas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Salah satunya, lanjut dia dalam Forum Silaturahmi Alumni (FSA) XIII di Gedung Kementerian Pertanian adalah berkolaborasi dan terlibat sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional.

Menurut Walneg, dengan keberadaan jaringan HA IPB yang lengkap diseluruh provinsi dan hampir 200 cabang di tingkat kota/kabupaten, tentu bisa membantu mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

FSA merupakan agenda rutin HA IPB yang digelar dua kali dalam setahun (tiap 6 bulan) sebagai sarana kekeluargaan dari ratusan ribu alumni.

Dalam kegiatan FSA XIII kali ini HA IPB mengangkat tema "Kontribusi Alumni dalam Program Strategis Nasional Menuju Indonesia Emas".

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan secara khusus tentang Program MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dampak langsung terkait pembangunan pertanian/pangan Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis, lanjutnya, merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Jadi perlu dilihat secara menyeluruh bahwa Program MBG ini sangat strategis sehingga kolaborasi semua pihak sangat diperlukan, termasuk alumni IPB," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menilai kontribusi IPB dalam pembangunan bangsa sudah teruji, dasarnya adalah riset dan senantiasa terus berinovasi.

"Jadi perguruan tinggi terus memberikan solusi dan para alumninya pun selalu berpartisipasi,” kata menteri yang juga alumni IPB itu.

Kembali gaduh laporan kasus keracunan massal makanan bergizi gratis (MBG). Teranyar terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya SDN 33 Kasipute pada Rabu, (23/4/2025).

Belasan murid dilaporkan setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.

Beberapa hari sebelumnya, kasus yang mirip terjadi di Cianjur. Pada Senin (21/4), keracunan massal terjadi pada 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menekankan sudah ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Utamanya pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas sebagai distribusi dan pengawasan MBG.

Khusus terkait kasus Cianjur, dua perbaikan yang diminta BGN adalah pergantian food tray dari berbahan plastik, menjadi stainless steel. Kedua, alur proses yakni akses bahan baku yang berbeda dengan akses makanan setelah selesai dimasak, untuk dikirim.

"Seperti diketahui, MBG di SPPG Cianjur telah dilaksanakan mulai 15 Januari 2025 dan baru pertama kali terjadi. Jadi butuh penyegaran dan tambahan pelatihan," tandas Prof Dadan saat dihubungi detikcom Jumat (25/4/2025).

Sementara di Kabupaten Bombana, disebutnya berhasil dicegah di sekolah-sekolah lain.

"Sekolah lainnya aman, BGN akan melakukan pelatihan peningkatan kualitas makanan secara berkala," pungkasnya.

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Yayasan Media Berkat Nusantara buka suara terkait tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan juga dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Selain itu, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Yayasan Janji Cairkan Duit Mitra

Sementara itu, Perwakilan Yayasan, Mei Imaniar, menegaskan bahwa pihaknya akan mencairkan uang pembayaran operasional mitra tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Pasti akan dicairkan. Dari Yayasan, akan mencairkan, sesuai arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei, dalam kesempatan yang sama.

Terkait klaim data dan ketentuan tentang transparansi pengeluaran mitra yang menggunakan uang negara itu, yayasan akan serahkan kepada pihak ketiga untuk mengurusnya.

Di sisi lain, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana operasional yang belum dibayarkan. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama," imbuh Timoty.

"Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsinyasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira (Mitra MBG), kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," sambungnya.

Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa 55 persen dari total 40.000 petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau sekitar 22.000 orang merupakan perempuan.

"Yang terlibat sekarang di program Makan Bergizi Gratis, itu sudah ada 40.000 orang yang bekerja dengan 1.081-an SPPG dan 55 persennya adalah ibu-ibu. Jadi, yang bekerja di program makan bergizi sekarang itu 55 persen ibu-ibu," kata Dadan saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Peran Perempuan dalam Kepentingan Nasional di Abad Ke-21" sebagai rangkaian Kongres Pejuang Perempuan Indonesia di Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, hal tersebut merupakan gambaran upaya pemerintah dalam memberdayakan kaum perempuan. Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa perempuan banyak menjadi petugas SPPG karena mereka dapat lebih memperhatikan nilai gizi dari makanan pada program Makan Bergizi Gratis.

"Perempuan sudah memberikan kontribusi 55 persen lebih dari para laki-laki karena yang masak, ahli gizi, kemudian pimpinan SPPG itu 55 persen perempuan. Bahkan, kami merekrut sarjana penggerak perempuan Indonesia tahap 1 dan tahap 2, 65 persen itu perempuan," ujarnya.

Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," kata dia.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Yayasan Media Berkat Nusantara menyampaikan klarifikasi soal tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan sendiri telah dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Kedua, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Mei Imaniar, mengatakan pihaknya akan mencairkan uang pembayaran mitra tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan hindayana.

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira. Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu, kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei.

Namun demikian, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana tersebut. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar seperti yang digugat Ira. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsignasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," imbuh Timoty.

Sebagai informasi, sebelumnya mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini. Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, program makan bergizi gratis (MBG) terus dievaluasi meski kasus keracunan akibat MBG terus terjadi di berbagai daerah.

Menurut Dadan, evaluasi program andalan pemerintah itu berjalan baik dengan data menunjukkan kejadian keracunan berada di angka 0,5 persen.

“Secara umum tentu baik ya (evaluasi MBG),” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

“Kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5 persen,” kata dia melanjutkan.

Dadan menargetkan angka kejadian tersebut dapat ditekan hingga nol lewat evaluasi yang dilakukan oleh BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur MBG, dan pihak-pihak terkait.

“Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan.

Selain evaluasi, langkah lain yang diupayakan BGN untuk menekan kejadian keracunan adalah mengintensifkan pelatihan dan penyegaran penjamah makanan.

“Ini dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya,” ujar Dadan.

Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

“Food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," imbuh dia.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di setiap unit satuan pelaksana program gizi (SPPG) makan bergizi gratis.

Hal ini dikatakan Dadan menanggapi paket MBG di SDN 33 Rumbia Tengah, Bombana, Sulawesi Tenggara, yang diduga basi.

“Kami akan segera meninjau dan mengevaluasi SOP yang berlaku di setiap unit SPPG untuk memastikan bahwa standar kualitas dipatuhi dengan baik,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi celah dalam pelaksanaan program dan area-area yang membutuhkan perbaikan.

Fokus utama evaluasi akan dilakukan di setiap unit operasional dapur, termasuk di SPPG Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara, Kelurahan Kasipute.

Kepala SPPG Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara Riska Purnama Sari menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

SPPG juga menarik makanan yang terkontaminasi. “Kami telah menarik makanan yang diduga terkontaminasi dan melakukan langkah-langkah pencegahan bekerja sama dengan unsur satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bombana untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang," kata Riska.

Diketahui, puluhan siswa SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara, mengalami muntah-muntah setelah menyantap MBG, Rabu (23/4/2025).

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi mengatakan, dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah dasar, sebanyak 53 paket diduga basi, dan sebagian besar ditemukan di SDN 33 Kasipute.

Melda Dwi Febriani, ahli gizi dari SPPG program MBG Kabupaten Bombana, menjelaskan bahwa gejala mual yang dialami siswa kemungkinan disebabkan oleh aroma kuat dari proses marinasi daging ayam dalam menu hari itu. “Bau dari proses marinasi bumbu penyedap daging yang cukup tajam sehingga bisa memicu mual,” kata Melda.

Melda juga mengakui adanya kesalahan teknis pada tahap penyimpanan bahan makanan. "Hari pertama simpan di freezer, lalu diungkep, tapi itu lama. Hari ketiga mereka ubah cara, simpan di chiller agar tidak membeku. Ternyata proses ini yang bermasalah," ujar dia.

Melda menambahkan bahwa insiden ini hanya terjadi di SDN 33 Kasipute dan tidak terjadi di sekolah lain yang juga mendapatkan paket MBG.