Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Perumahan Bukit Baruga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Banjir di kawasan perumahan elite membuat warga mulai menjemput keluarganya di lokasi untuk dievakuasi ke tempat aman.

Banjir di perumahan yang terletak di Kecamatan Manggala itu terjadi pada Rabu (12/) pagi tadi. Banjir di kawasan tersebut turut memutus akses hingga menyulitkan kendaraan untuk melintas.

"Jalan di Bukit Baruga tidak bisa ditembus (kendaraan) sejak pagi sampai sekarang (sore). Barusan saya dari sana menjemput keluarga, yang terendam Bukit Baruga 2, air setinggi pinggang, tidak bisa dilewati kendaraan," ujar warga Nipa-nipa, Rahman Abdullah kepada detikSulsel, Rabu (12/2/2025).

Rahman mengatakan warga harus berjalan kaki untuk bisa menerobos banjir. Sejumlah kendaraan juga terendam banjir tanpa sempat dievakuasi.

"Terendam (rumah warga), banyak juga mobil dan motor warga terendam di dalam tadi," katanya.

Diketahui, jalan di kawasan Bukit Baruga kerap menjadi akses alternatif jalan alternatif saat jalan utama di Nipa-nipa, Manggala terputus. Sementara, Jalan Poros Nipa-nipa sudah terputus sejak Selasa (11/2) malam.

Pantauan detikSulsel, Rabu (12/2) sore, akses Jalan Nipa-nipa masih terputus dengan ketinggian sampai dada orang dewasa. Warga sekitar dan pengendara pasrah usai tidak bisa melintas.

Penjaga di gerbang Bukit Baruga 2 di Nipa-Nipa juga telah memperingatkan bahwa akses sudah tertutup menuju Makassar.

Sementara jalan poros Moncongloe Kabupaten Maros menuju Jalan Nipa-nipa Makassar diterjang banjir sejak Selasa (11/1). Ketinggian air di wilayah Moncongloe saja mencapai pinggang orang dewasa.

"Tinggi sekali, air terus naik sejak pagi kemarin sampai sekarang belum surut. Banyak kemarin motor mogok waktu siang kalau menerobos," kata warga setempat, Ridwan kepada wartawan.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Perumahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Banjir di kawasan perumahan elite itu membuat warga mulai menjemput keluarganya di lokasi untuk dievakuasi ke tempat aman.

Banjir di perumahan yang terletak di Kecamatan Manggala itu terjadi pada Rabu (12/1) pagi tadi. Banjir di kawasan tersebut turut memutus akses hingga menyulitkan kendaraan untuk melintas.

"Jalan di perumahan tidak bisa ditembus (kendaraan) sejak pagi sampai sekarang (sore). Barusan saya dari sana menjemput keluarga, yang terendam, air setinggi pinggang, tidak bisa dilewati kendaraan," ujar warga Nipa-nipa, Rahman Abdullah kepada detikSulsel, Rabu (12/2/2025).

Rahman mengatakan warga harus berjalan kaki untuk bisa menerobos banjir. Sejumlah kendaraan juga terendam banjir tanpa sempat dievakuasi.

"Terendam (rumah warga), banyak juga mobil dan motor warga terendam di dalam tadi," katanya.

Diketahui, jalan di kawasan di perumahan tersebut kerap menjadi akses jalan alternatif saat jalan utama di Nipa-nipa, Manggala terputus. Sementara, Jalan Poros Nipa-nipa sudah terputus sejak Selasa (11/2) malam.

Pantauan detikSulsel, Rabu (12/2) sore, akses Jalan Nipa-nipa masih terputus dengan ketinggian sampai dada orang dewasa. Warga sekitar dan pengendara pasrah usai tidak bisa melintas.

Penjaga di gerbang perumahan di Nipa-Nipa juga telah memperingatkan bahwa akses sudah tertutup menuju Makassar.

Sementara jalan poros Moncongloe Kabupaten Maros menuju Jalan Nipa-nipa Makassar diterjang banjir sejak Selasa (11/1). Ketinggian air di wilayah Moncongloe saja mencapai pinggang orang dewasa.

"Tinggi sekali, air terus naik sejak pagi kemarin sampai sekarang belum surut. Banyak kemarin motor mogok waktu siang kalau menerobos," kata warga setempat, Ridwan kepada wartawan.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar berharap pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terwujud dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang akan mendorong investasi dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk itu kami mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan memperluas dan mempermudah akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah," katanya saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (10/2).

Mahendra mengatakan dukungan perluasan akses KPR bagi MBR dilakukan dengan penilaian kualitas aset hanya berdasar satu pilar yakni ketepatan pembayaran.

Hal itu sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum di mana penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan tiga pilar yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kemudian dukungan lainnya adalah KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum di mana kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR Kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya seperti kredit kepada korporasi.

Kemudian, OJK menegaskan bahwa tidak ada larangan pemberian kredit kepada debitur non lancar.

"Dalam rangka mempercepat penanganan proses pengaduan KPR bagi debitur terkait SLIK, OJK menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta para pemangku kepentingan di sektor yang lain," ujar Mahendra.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung program Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah di Indonesia.

Dalam pernyataan bersama Indonesia-Turki, Erdogan menyampaikan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana tersebut.

"Turki menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana-rencana pembangunan Indonesia, khususnya atas inisiatif menyediakan 3 juta rumah terjangkau per tahun bagi keluarga berpenghasilan rendah," demikian pernyataan bersama Indonesia-Turki dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rabu (12/2).

Turki menyatakan kontribusi itu akan melalui bisnis kontraktor Turki yang akan membantu terkait solusi perumahan yang efisien dan berkelanjutan.

Selain program 3 juta rumah, Erdogan turut menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Erdogan berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian tur tiga negara Asia, yang dimulai dari Malaysia dan diakhiri di Pakistan.

Erdogan akan berada di Indonesia selama dua hari sejak 11 sampai 12 Februari.

Selama di RI, Erdogan melakukan pertemuan Tête-à-tête dan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyepakati sejumlah perjanjian di antaranya mengenai pembuatan pabrik drone di Indonesia, kerja sama di bidang layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan, kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral, kerja sama di bidang pendidikan tinggi, kerja sama di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran.

Kemudian kerja sama strategis di bidang industri pertahanan, kerja sama di bidang perdagangan, dan kerja sama di bidang pertanian.

Kedua negara juga membuat surat pernyataan kehendak tentang promosi dan fasilitasi investasi serta perjanjian pembentukan komite bersama untuk kerja sama industri.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap rencana Asian Development Bank (ADB) berinvestasi Rp2,3 triliun di program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan telah bertemu perwakilan ADB di Jakarta, Senin (10/2). Dia menilai ADB tertarik membantu program tersebut.

"Mereka menyebut angka awal sekitar US$138 juta (setara Rp2,3 triliun, asumsi kurs Rp16.367 per dolar AS)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurutnya, ada kemungkinan nilai investasi ADB bisa lebih besar. Dia mengatakan ADB punya ketertarikan lebih setelah mendengar konsep program perumahan.

"Mereka senang sekali karena melihat konsep kita yang utuh dan komprehensif, bagaimana menjadikan sektor perumahan ini sebagai medium bagi pemberantasan kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Dalam pertemuan Fahri dengan ADB, ada pula pembahasan Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP). Program itu berupa pembiayaan pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

ADB diwakili tujuh orang dalam pertemuan dengan Fahri. Perwakilan ADB adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, dan Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga.

Kemudian, ada Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait optimis dapat menyalurkan lebih banyak kuota FLPP di atas 220 ribu unit tahun ini.

Hal ini ia ungkapkan setelah Bank Indonesia menyatakan siap memberikan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp 80 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan KPR.

"Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI). Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak (BI) lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita di tahun ini bisa meningkat luar biasa," kata Ara kepada awak media di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dengan harga jual rumah subsidi sekitar Rp 170 juta di Jabodetabek dan Rp 166 juta di luar Jabodetabek, Ara memperkirakan insentif dari BI tersebut dapat membantu meningkatkan kuota rumah subsidi. Dari yang semula, hanya dapat menyalurkan sekitar 220 ribu unit setahun, kini bisa naik 2 kali lipat sekitar 440 ribu unit setahun.

"Jadi tadi kita sudah hitung kalau dari Rp 80 juta itu, kita tahun ini membangun yang sudah tersedia dari APBN (75 persen) dan dari perbankan (25 persen) buat 220 ribu rumah. Nah kalau 220 ribu rumah tadi, kita hitung dikali Rp 170 juta, berapa tadi Pak (Heru)? Rp 38 triliun (nilai anggaran yang dibutuhkan) kurang lebih. Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI)," jelas Ara.

Dalam kesempatan ini, Ara mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang bersedia mendukung sektor perumahan, terutama terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Kami memandang bahwa sektor perumahan itu akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan kerja. Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," ujar Perry di tempat yang sama.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan pihaknya saat ini telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial senilai 23,19 triliun. Setelah adanya pertemuan hari ini, Bank Indonesia setuju untuk menaikkan secara bertahap nilainya menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Yang sekarang Rp 23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara akan bertemu dengan pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hingga Himpunan Bank Milik Negara. Lewat pertemuan ini, ia berharap ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank swasta ikut berkontribusi dalam pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

“Ini masif, 3 juta unit. Kami harapkan peran bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak hanya kami sendirian,” ujar Erick usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menyoroti backlog perumahan yang masih tinggi, sehingga program ini harus dijalankan dengan serius.

BI Siapkan Insentif Rp 80 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

“Saat ini kami menyediakan Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Perry.

Ia berharap kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Progres Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program 3 juta rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 36.057 unit rumah senilai Rp 4,54 triliun sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Dari jumlah itu, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan 1.384 unit KPR Tapera.

“Untuk KPR Tapera, itu khusus bagi pegawai negeri. Dari sisi suplai, kami juga mendapat tambahan stok 43.857 unit,” ujar Maruarar dalam kunjungannya ke Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan beberapa tantangan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tantangan ini tidak lepas dari masalah jumlah backlog di Indonesia saat ini.

Ia menyebut, pada 2010 lalu jumlah backlog di Indonesia adalah 13,5 juta rumah. Kemudian, 10 tahun kemudian yakni pada 2020 turun menjadi 12,7 juta rumah. Ia menilai penurunan tersebut sedikit, tidak lebih dari 10 persen.

Lalu, berdasarkan data pada 2023, jumlah backlog di Indonesia kembali turun menjadi 9,9 juta rumah. Namun, ini bukan fenomena yang positif.

"Kemudian, pada 2023 tiba-tiba ada angka yang turun menjadi 9,9 juta. Kami sebagai pelaku pun juga agak bertanya. Nah untuk menjawab itu. Di Indonesia saat ini belum ada big data mengenai perumahan," kata Joko saat hadir di acara Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menuturkan big data perumahan tersebut dibutuhkan bagi pengembang, perbankan, bahkan pemerintah untuk mengetahui jumlah rumah yang dibutuhkan saat in. Big data perumahan juga dapat membantu dalam penyusunan road map perumahan.

"Nah itulah mengapa, kami diminta tim satgas perumahan, selalu meminta BPS ini diajak bicara sehingga kita punya data yang terukur. Ketika kita punya data yang terukur kita bisa berbicara road map," jelas Joko.

Selain itu, adanya big data perumahan dapat mencegah adanya kekeliruan data. Ia menemukan di lapangan ada rumah yang tidak tersalurkan, padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah.

"Salah satu kesulitan kita adalah Ketika kita berbicara backlog ada suasana over supply. Backlognya 9,9 juta tapi ada over supply. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mendapatkan acuan data yang reliable," ucapnya.

Tantangan kedua adalah mengenai perizinan. Meskipun saat ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah berusaha mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, di lapangan kondisinya berbeda.

"Kami pelaku beberapa kali juga sudah menyampaikan bahwa memang Pak Menteri mendapatkan faktual bahwa on the spot ataupun sidak ataupun kunjungan mendapatkan data yang berbeda. Tetapi Ketika operasional daily itu kondisinya berbeda," ungkapnya.

Tantangan berikutnya adalah banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak mendapat kemudahan pelayanan pembiayaan. Sektor informal ini merupakan masyarakat yang bekerja tanpa memiliki slip gaji seperti tukang sayur, tukang ojeg, penjual bakso, dan sebagainya. Padahal masyarakat di sektor informal juga membutuhkan layanan seperti KPR.

Joko mengatakan, pihaknya telah berusaha agar masyarakat dari sektor informal mendapat jatah 10 persen dari total kuota penyaluran FLPP.

"Yang harus kita tahu lagi adalah sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Ini kan belum mendapat akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kita akhirnya mendorong, Pak Heru juga setuju, di segmen FLPP ini ada minimal 10 persen itu adalah dari sektor informal," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sebanyak 25 juta hingga 26 juta unit rumah yang harus segera direnovasi karena dalam kondisi tidak layak huni.

Hal itu disampaikan Maruarar dalam saat bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kantor BI, Selasa (11/2/2025).

“Hunian yang tidak layak huni dan harus kita renovasi dengan segera dan masif itu sekitar 25 sampai 26 juta unit. Jadi memang PR kita banyak,” jelasnya.

Menurut Maruarar, dengan kondisi keuangan Kementerian PKP yang terbatas maka yang diperlukan adalah kolaborasi dengan pihak lain seperti perbankan.

Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, Maruarar menambahkan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, mulai dari soal lahan, likuiditas, sasaran serta kualitas perumahan yang diproduksi.

Seperti diketahui, BI telah setuju memberikan dukungan likuiditas untuk program 3 juta rumah sebesar Rp 80 triliun.

Insentif likuiditas makroprudensial tersebut diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," papar Gubernur BI, Perry Warjiyo.