Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melayani 650 ribu anak sejak dimulai pada 6 Januari 2025. Jumlah itu tersebar di 31 provinsi.

"Program makan bergizi kita berjalan alhamdulillah kita telah luncurkan 6 Januari lalu, sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi. Ini berkat kerja keras banyak pihak," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Prabowo menargetkan jumlah penerima program MBG terus bertambah secara bertahap. Diharapkan pada September 2025 penerimanya dapat mencapai 15 juta anak dan akhir tahun semua anak-anak Indonesia ditargetkan bisa menerimanya.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mengamankan dan mensukseskan program MBG. Program ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat masa depan anak-anak Indonesia.

"Ini adalah masalah strategis, kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," imbuhnya.

Berkat program MBG, Prabowo optimis dalam waktu yang tidak lama akan ada peningkatan kemampuan akademis dari anak-anak Indonesia. Selain itu, ia ingin semua sekolah bisa menerapkan teknologi.

"Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita. Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia dari SD, SMP, SMA, semua sekolah yang dibina oleh pesantren dengan teknologi. Kita akan masuk ke semua sekolah dengan teknologi, kita ingin mempercepat penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita," tegasnya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara resmi mengumumkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) digratiskan dari biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Ara mengatakan kebijakan itu akan menyasar masyarakat dengan kriteria penghasilannya di bawah Rp 8 juta. Hal tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuat kebijakan prorakyat, khususnya kepada rakyat kecil.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Ara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pemerintah telah menghapuskan retribusi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditujukkan khusus masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertama, berkenaan dengan PBG 0%, Ara mengatakan kebijakan itu sudah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken pada 25 November 2024.

“Sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat Perkada (Peraturan Kepala Daerah) untuk PBG itu 0%, Rp 0, bagi MBR,” ungkap Ara.

Kedua, penghapusan BPHTB sebesar 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh MBR. Sebelumnya, kata Ara, BPHTB dikenakan sebesar 5%. “Bagaimana BPHTB, itu biaya atas tanah dan bangunan, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden, menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil,” papar Menteri Ara.

Ketiga, penghapusan PPN sebesar 0% atau gratis untuk rumah-rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Ara juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memudahkan masyarakat, khususnya MBR untuk memiliki rumah melalui reformasi birokrasi yang dilakukan.

“PPN itu Rp 2 miliar ke bawah, Rp 0. Jadi gratis. Jadi, tadi sampaikan, ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu gak ada kebijakan ini. Dulu enggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0% dan waktunya dari 45 hari, jadi 10 hari secara rata-rata, tapi beberapa daerah bisa 17 menit,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mulyadin Malik mengatakan, dana desa dapat dialokasikan untuk MBG melalui badan usaha milik desa (bumdes).

Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyebutkan, belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho mengatakan, ketentuan yang disebut Mulyadin belum ada aturannya.

"Sampai saat ini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah terkait pengalokasian dana desa untuk MBG," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Gunawan menyampaikan, selama ini dana desa telah dialokasikan untuk kegiatan pertanian yang juga mencakup ketahanan pangan.

Misalnya, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit tanaman pangan, pengadaan pupuk, pengadaan ternak unggas dan hewan ternak, pembangunan kandang komunal, serta kegiatan bimbingan teknis untuk petani.

Terkait rencana bumdes sebagai pengelola dana desa untuk MBG, Gunawan menyatakan, juknisnya belum ada.

"Namun, kami sudah mendorong dan melakukan bimtek untuk bumdes dalam meningkatkan kapasitasnya agar meningkat predikat statusnya menjadi bumdes dengan kriteria maju atau mandiri," paparnya.

Adapun dana desa yang diterima Kabupaten Magelang pada tahun ini sebesar Rp 358.811.715.000.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertimggal Yandri Susanto meminta para kepala desa di Indonesia untuk mengalokasikan minimal 20 persen dana desa guna mendukung ketahanan pangan.

"Dengan 20 persen dari dana desa itu, maka Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat kita wujudkan bersama-sama," ujarnya dikutip Kompas.com (15/1/2025).

Selain itu, Yandri menambahkan bahwa optimalisasi potensi pangan di desa akan berkontribusi pada MBG.

"Jadi, dengan bantuan optimalisasi Dana Desa untuk pangan itu, dengan sendirinya, pemerintah desa bukan hanya menjadi penonton untuk makan siang bergizi," katanya.

Yandri mencontohkan bahwa desa penghasil padi, jagung, ikan nila, atau ayam petelur yang berhasil memaksimalkan panennya, akan turut menyukseskan empat program utama Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan air, MBG, dan hilirisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov Jakarta telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan program MBG jika mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ujar Teguh di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh berujar, Pemprov Jakarta tahun ini menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG) sebagai bagian dari implementasi MBG.

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 per unit SPPG, Pemprov siap mengalokasikan total Rp 459 juta.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," ungkap Teguh.

Selain program MBG, Pemprov Jakarta juga mendukung inisiatif pemerintah pusat lainnya, termasuk renovasi rumah layak huni (RLH).

Saat ini, Pemprov bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal MBF kami juga sangat support,” ungkap Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan dukungan untuk program pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan diberikan BI karena program MBG dapat membentuk ekosistem keuangan dan ekonomi yang inklusif.

"Kami juga sedang siapkan adalah dukungan Bank Indonesia untuk bagaimana program makan bergizi," ujarnya dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024 yang disiarkan melalui YouTube resmi BI, Rabu (22/1/2025).

KOMPAS.com/DIAN ERIKA Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Namun Perry tidak mengungkapkan lebih lanjut terkait upaya yang tengah disiapkan untuk mendukung program pemerintah ini.

Yang jelas, untuk mendukung program makan bergizi gratis ini, BI siap mengerahkan 46 kantor perwakilan BI yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami sedang membicarakan bagaimana Bank Indonesia tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia bisa mendukung program suksesnya program ini," tuturnya.

Sebagai informasi, Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun pada APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Program ini akan diberikan kepada 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan seharga Rp 10.000 per porsi.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Kota pada 13 Januari 2025.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025. Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Badan Gizi Nasional (BGN) membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dukungan yang masif dari pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat penting termasuk untuk mencegah masuknya campur tangan mafia pada program strategis pemerintah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengakui bahwa hampir setiap hari pihaknya menerima kunjungan mulai dari gubernur, wali kota, bupati bahkan hingga sekretaris daerah yang menyatakan mereka siap membantu menyukseskan program MBG di daerah masing-masing.

"Dan kami menyambutnya dengan baik, itu memang yang diharapkan, ya, karena akan banyak membantu hingga untuk memberantas mafia juga," kata dia menjawab pertanyaan wartawan dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

Menurut Yessi, respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN, mengingat sasaran penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang tidak sedikit sementara anggaran masih sangat terbatas.

BGN menilai kemampuan anggaran yang mereka miliki saat ini senilai Rp71 triliun itu tidak cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Adapun berdasarkan penghitungan BGN anggaran Rp71 triliun tersebut hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Sementara sebagaimana diungkapkan Kepala BGN dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Junat (17/1) untuk bisa memenuhi seluruh target sasaran penerima manfaat dibutuhkan anggaran setidaknya Rp100 triliun.

Yessi mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya berharap pemerintah daerah bisa membantu terkait penyediaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri atas kantor, dapur, hingga menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan.

Sementara untuk urusan pengolahan makanan- standar gizinya akan menjadi tanggungjawab BGN.

BGN optimistis jika pemerintah daerah bisa memastikan semua berjalan dengan baik dan aman dari permainan harga bahan baku maka bukan hanya menjangkau target sasaran penerima manfaat MBG tetapi juga akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah setempat.

"5.000 SPPG yang menjadi target kami tahun ini. 20 titik di antaranya ada di daerah. Rata-rata per satu SPPG membutuhkan 3.000 butir telur dan 300 ekor ayam, artinya ada perputaran, nah pemerintah daerah memikirkan itu juga untuk memastikan semua terpenuhi," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun begitu, belum tercatat laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait penyelenggaraan MBG.

"Belum, ini belum (ada laporan) karena kita lihat ini kan, program ini masih belum berjalan seperti harapan ya kan. penanggung jawab utama siapa? Kemudian di daerah siapa?" kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, kepada wartawan di Gedung Pusat Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Najih mengatakan pihaknya akan terus memberi masukan kepada penyelenggara MBG untuk memastikan proses tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga dikabarkan turut melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita juga berikan beberapa saran terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, ini sebenarnya bagaimana alur penggunaan penyelenggaraan ini apakah sepenuhnya APBN? ataukah juga menggunakan APBD? karena kita dengar juga di daerah kan diminta refocusing untuk beberapa persen APBD-nya ke dukungan untuk makan siang gratis. Jadi memang ini masih proses ya," terangnya.

Najih mengatakan, program MBG di beberapa daerah masih dalam tahap uji coba. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman juga akan memberikan pendampingan untuk memastikan MBG sesuai dengan harapan yang dicanangkan.

Ketika disinggung temuan kasus keracunan dari program MBG, Najih juga mengaku belum menerima laporan masyarakat. Menurutnya, kasus keracunan akibat MBG merupakan kejadian yang tidak disengaja.

"Keadaan yang tidak disengaja barangkali, ya, mungkin. Meskipun di situ ada juga aspek-aspek yang potensi ada karena kelalaian pihak pengolah bahan, ini mungkin masaknya kurang matang atau bagaimana, itu kami belum mengetahui secara detailnya," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, diduga keracunan usai menyantap paket MBG. Adapun 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan telah dalam kondisi membaik.

Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyebut, Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, kejadian tersebut merupakan masalah tersebut terjadi karena human error. Ia menekankan, tidak ada pelanggaran SOP dalam kejadian tersebut.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menambahkan, para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah tidak hanya sekadar menyediakan makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga membawa dampak positif dalam pembentukan perilaku dan kebiasaan mereka.

Saat menjadi pembicara dalam agenda diskusi terkait Program MBG di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, Hasan Nasbi menyebut program ini memiliki dampak signifikan dalam mengedukasi anak-anak tentang kebiasaan baik yang mendukung pola hidup sehat.

“Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa,” katanya.

Selain memberikan edukasi makan sehat dan perubahan perilaku, Hasan mengatakan Program MBG juga mendorong peningkatan fasilitas di sekolah.

"Anak-anak membawa alat makan, tapi kalau dia nggak bawa alat makan, dia harus cuci tangan. Jadi sekolah yang awalnya nggak menyediakan tempat cuci tangan, itu sekarang menyediakan tempat cuci tangan dibantu oleh warga untuk penyediaan tempat cuci tangan," katanya.

Selain itu perilaku anak-anak terhadap konsumsi sayur juga mengalami perubahan signifikan. Di beberapa tempat, seperti Yogyakarta dan Bogor, lebih dari 50 persen anak kelas 1 SD sudah mulai makan sayur.

Bahkan anak-anak kelas 5 dan 6 kini rata-rata menghabiskan sayur di piring mereka. Hal ini terjadi karena mereka melihat teman-temannya melakukan hal yang sama, kata Hasan Nasbi.

Program MBG juga memperkenalkan edukasi pengelolaan sampah sisa makanan di sekolah-sekolah. Anak-anak, lanjutnya, diajarkan memisahkan sampah makanan untuk diolah menjadi kompos atau pakan maggot.

Selain itu sisa makanan kini tidak lagi menumpuk, tetapi dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan sebagai contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah bisa diterapkan di lingkungan sekolah.

Hasan menyampaikan respons masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua, terhadap Program MBG sangat positif. Semua pihak menyambut program ini dengan antusias.

"Bahkan guru-guru juga berharap bisa mendapatkan manfaat serupa, yang menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luar biasa bagi banyak kalangan," katanya.

Hasan mengatakan Program MBG akan terus berkembang. Hingga sekarang sebanyak 238.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan jumlah dapur yang semakin bertambah setiap minggunya, kata Hasan, pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam memperbaiki gizi anak-anak, sekaligus menciptakan perubahan perilaku positif di masyarakat.

“Jadi menurut saya, ini akan jadi contoh yang masif nanti. Ketika dapur MBG ini jumlahnya tubuh begitu banyak, ini juga jadi percontohan bagaimana memisah sampah, mengelola sampah sebagai tindakan yang baik dan ada contohnya di depan mata," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Lamongan (ANTARA) - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)​​​​​​ di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menyasar 3.509 siswa di enam lembaga sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dinilai berjalan progresif.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nasional wilayah setempat Agustina Nurul Hardian saat dikonfirmasi, Rabu, mengatakan bahwa setelah uji coba yang dilaksanakan bersama pemkab setempat dan Kodim 0812 selama lima hari, program tersebut dinilai berjalan dengan baik.

"Berjalan dengan baik. Operasional harian sudah berjalan selama lima hari kerja. Begitu juga proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah juga berjalan lancar," katanya.

Selain itu, lanjut Agustina, per hari, SPPG setempat melayani 3.509 penerima manfaat dari jangkauan titik dapur yang dioperasikan.

Ia menambahkan, ke depan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan di setiap sekolah akan dilayani oleh dapur unit.

"Ke depan akan bertahap dan bertingkat. Untuk setiap sekolah, nantinya akan dilayani oleh dapur unit," katanya.

Agustina menyebutkan, ke depan akan ada dua titik dapur yang akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Dua dapur tersebut, lanjutnya, berada di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung dan Ponpes Sunan Drajat di Kecamatan Paciran. Setiap unit dapur akan melayani 2.500 hingga 3.500 penerima manfaat program di wilayah setempat.

"Kalau secara keseluruhan untuk jumlah dapur yang sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan yakni sebanyak enam sampai tujuh dapur. Jumlah dapur tersebut akan melayani seluruh siswa yang ada di Lamongan," jelasnya.

Dari data Dinas Pendidikan setempat, jumlah siswa di seluruh Kabupaten Lamongan mencapai lebih dari 174 ribu orang.

Jumlah tersebut di luar siswa yang berasal dari lembaga pendidikan yang ada dalam naungan Kemenerian Agama (Kemenag) pada tingkatan MTS/MA dan belum mencakup Ibu hamil serta menyusui.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat enam sekolah yang menjadi sasaran program MBG di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu TK Kartika Lamongan, SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, SDN Jetis 4, SMPN 1 Lamongan, dan SMAN 1 Lamongan.

Dandim 0812/ Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan berharap progres MBG ke depan terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

"Kami berharap dengan adanya program ini dapat mencetak generasi muda yang berkualitas melalui asupan makanan sehat dan bergizi," katanya.

Presiden Prabowo Subianto meminta telur menjadi sumber utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG). Dalam hal ini ia meminta menciptakan adanya peternakan ayam baru di sekitar lokasi Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) FerryJuliantono mengatakan bahwa Kementerian Koperasi akan mendorong koperasi peternak ayam petelur yang sudah ada baik itu yang tradisional maupun modern untuk dapat meningkatkan produksi telurnya.

"Peternak tradisional maupun modern akan kami dorong untuk mengimplementasikan keinginan Pak Presiden untuk produksi telur ditingkatkan, terutama kalau pandangan kami khususnya di luar Jawa," katanya saat ditemui di lokasi tambak budi daya ikan kerapu dan kakap putih Koperasi Mina Mambi Sekar Sejahtera, Bekasi, Rabu (22/1/2025).

Wamenkop Ferry mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendata jumlah koperasi peternakan ayam petelur. Kemudian ia mendorong agar koperasi peternak ayam dengan menargetkan modernisasi melalui sistem close house.

Adapun sistem close house adalah sistem kandang tertutup yang mengatur kondisi lingkungan untuk meningkatkan performa ternak. Sistem ini dilakukan agar ayam terhindar dari stres dan memiliki kondisi yang nyaman. Sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi telur ayamnya.

"Ini lagi kami invetarisir karena itu kan juga peternakan ayam petelur yang sebaiknya juga modern dan juga close housed," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta telur menjadi sumber utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

"Pak Prabowo tadi menyinggung bagaimana pentingnya peran telur sebagai sumber utama makan bergizi selain nasi, sayur dan juga komponen-komponen lain seperti buah. Jadi telur harus diperhatikan," katanya.

Guna menunjang program makan bergizi gratis, Rachmat mengatakan Prabowo meminta ada peternak telur baru di berbagai wilayah. Akan tetapi kata Rachmat, pembangunan peternak ayam masih dalam tahap konsep.

"Termasuk juga nanti membuat konsep untuk membangun produksi-produksi baru," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap.

“Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut.

Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita.

Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global.

Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN.

Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%.

Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan.

Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah.

“Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Papua.

Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, saat ditemui Kompas.com di sela-sela kegiatan penanaman 1 juta hektar jagung di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Selasa (21/1/2025).

“Kemarin kita sudah bahas, minimal Rp 1 miliar kami siapkan,” katanya.

Menurut Semuel, saat ini pihaknya di Kabupaten Jayapura menunggu hasil kesepakatan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Saat ini kita menunggu berapa yang ditanggung pusat, berapa yang ditanggung provinsi, dan berapa yang ditanggung kita di kabupaten,” ucapnya.

Semuel menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Jayapura pada prinsipnya menunggu kesepakatan mengenai program MBG di Provinsi Papua.

Kata Semuel, provinsi lain seperti Papua Selatan dan Papua Tengah, MBG sudah dijalankan.

“Kalau sekolah bisa disiapkan, seperti tiba-tiba waktu ditunjuk sebagai pilot project, kami bisa laksanakan, meskipun dua hari baru ditunjuk,” ungkapnya.

Untuk harga per porsi, Semuel menyebut sekitar Rp 25.000.

“Kalau kita di Jayapura per orang untuk MBG sekitar 25.000 sampai 30.000,” ujarnya.

Dia menyatakan, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua, sebelum melaksanakan program MBG.

“Kita saat ini menunggu dari pemerintah pusat,” kata Semuel.

Perlu diketahui bahwa program MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua belum semua menjalankannya.