Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta, proyek milik PT Lippo Cikarang Tbk.

Kementerian PKP mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen di Kementerian Mulyan Sari saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Mulyan mengatakan ada 26 orang korban yang tergabung dalam paguyuban. Namun, hanya 23 orang yang hadir pada validasi data hari ini.

Selain itu, ada empat orang konsumen yang tidak ikut paguyuban. Kementerian PKP juga melayani aduan dan proses validasi data empat orang itu.

Mulyan menyampaikan Kementerian PKP terus membuka kanal aduan dari konsumen Meikarta. Mereka ingin memastikan hak-hak konsumen bisa dipenuhi oleh Lippo dalam batas waktu empat bulan hingga Juli.

"Sesuai dengan apa yang dituntut oleh konsumen, baik itu dia ingin mengganti unit ataupun ganti dengan refund," ucapnya.

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengapresiasi langkah Kementerian PKP memfasilitasi para korban. Dia mengatakan selama ini korban sampai turun ke jalan, tetapi pihak Lippo tak pernah menggubris tuntutan ganti rugi.

"Sebelum turun ke jalanan, mungkin waktu kita lakukan aksi-aksi, kita juga sudah mencoba secara persuasif, namun belum membuahkan hasil, tapi hari ini mereka (Lippo) benar-benar hadir," ujar Yosafat.

Para korban berharap hak-hak mereka dipenuhi, naik dalam bentuk pengembalian uang ataupun unit hunian. Yosafat berkata kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari Paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

Merespons masalah itu, perwakilan bagian after sales Meikarta Hanri mengatakan sedang fokus mengecek keabsahan data konsumen. Dia belum mau bicara mengenai pengembalian uang ataupun unit hunian kepada para konsumen.

"Hari ini kita bawa ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari kasus masing-masing," ujar Hanri.

Dia mengaku Meikarta tak pernah menutup diri dari aduan konsumen. Hanri menyebut Meikarta menyediakan layanan pelanggan melalui telepon ataupun email.

"Sebenernya customer bisa menghubungi kami melalui jaringan-jaringan itu. Kita terlibat untuk customer communication," ucapnya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Dalam perjalanannya, Meikarta terseret sejumlah persoalan hukum. Pemprov Jawa Barat sempat meminta Melikarta menghentikan proyek karena tak sesuai izin yang diajukan.

Meikarta hanya mendapatkan rekomendasi izin 84,6 hektare. Namun, mereka mengklaim mendapatkan 350 hektare, termasuk untuk proyek Orange County.

Pada 2018, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang menjadi pengembang Meikarta digugat pailit oleh PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi. Gugatan atas anak usaha Lippo itu dicatat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Meikarta juga terseret kasus suap perizinan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus 10 orang dalam OTT di Kabupaten Bekasi, Oktober 2018.

Para pejabat Kabupaten Bekasi diduga menerima Rp7 miliar sebagai bagian dari commitment fee fase pertama Rp13 miliar.

KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro di kasus itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

"Harusnya pekan ini saya panggil Pak John Riady, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

"Ya kita lihat, saya ke Qatar besok, setelah saya kembali dari Qatar sesuaikan waktunya dengan Pak John Riady untuk kita butuh penyelesaian," katanya.

Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

"Ya itu yang saya mau sampaikan, terbuka nanti wartawan juga saya undang semua. Kita tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Ssalah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

"Kami hadir berdasarkan info dari BENAR-PKP ingin mendapatkan kepastian bahwa unit Meikarta yang kami bayar dengan cash dari 2017 agar segera kami miliki secepatnya. Besar harapan kami hari ini mendapatkan jawaban terbaik untuk unit yang segera kami miliki atau uang yang sudah kami bayarkan bisa kembali," kata Jefry.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar cash.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

"Kami ingin dana yang telah kami bayarkan bisa kembali. Kami juga berterimakasih kepada Kementerian PKP yang telah membantu kami mendapatkan hak kami," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan bahwa masalah di bidang perumahan termasuk penyelesaian korban Meikarta harus benar-benar diselesaikan.

"Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara mengakui bahwa pengaduan masyarakat di bidang perumahan ada begitu banyak.

"Banyak sekali pengaduannya, dari mana saya tahu? Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional," kata Ara.

Kementerian PKP sendiri telah meluncurkan layanan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Kita sudah ada 911 yakni BENAR-PKP," ujar Ara.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta.

Perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rini mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.

"Saya harap BENAR PKP ini bisa menyelesaikan laporan-laporan serta pengaduan bidang perumahan seperti masalah Meikarta. Kami ingin jawaban yang pasti dari pemerintah dan ingin agar uang yang telah kami bayar kembali utuh karena unit hunian di Meikarta tidak pernah terwujud," kata Rini.

Pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan layak bagi wartawan sejalan dengan program pemerintah untuk mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Dukungan Pembiayaan Perumahan bagi Wartawan, Selasa (8/4), di Jakarta.

“Melalui kolaborasi ini, kita dapat memberikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi kepada wartawan di seluruh Indonesia. Sasaran program ini adalah wartawan yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta disaksikan oleh Komisioner BP Tapera Bapak Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun, dan Sekretaris Dewan Pers Saefudin.

Hirwandi menuturkan penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal dari Program Rumah untuk Wartawan, sebuah kolaborasi lintas sektor yang diharapkan dapat membantu para tenaga kerja di bidang media untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya wartawan, sebagai bagian dari program rumah nasional. Dalam kerja sama ini, dialokasikan 1.000 unit rumah untuk wartawan yang akan disalurkan melalui skema pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera oleh BTN.

Hirwandi mengatakan data yang sudah tersusun secara by name by address memberikan kepastian bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran. BTN menyediakan kemudahan pengajuan KPR melalui aplikasi bale by BTN, sebuah platform digital yang memungkinkan proses pengajuan dilakukan secara mudah, cepat, dan transparan. Dari sisi pasokan (supply), BTN terus bekerja sama dengan para pengembang agar kebutuhan rumah wartawan dapat segera terpenuhi.

Adapun skema pembiayaan yang digunakan dalam program ini mencakup suku bunga tetap 5 persen selama tenor pinjaman maksimal 20 tahun, uang muka minimal satu persen dari harga rumah, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta. Skema pembiayaan ini menggunakan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk wartawan non-PNS, dan dana Tapera bagi peserta aktif Tapera.

Untuk dapat mengikuti program ini, wartawan harus memenuhi kriteria sebagai MBR, belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah, serta memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah).

Khusus di wilayah Jabodetabek, batas penghasilan dapat diperluas hingga Rp13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp12 juta untuk yang belum menikah, sesuai kebijakan afirmatif yang diberlakukan untuk mendorong kepemilikan hunian vertikal. Proses verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh agar program ini tepat sasaran.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Lebih lanjut, Ara menyebut, akan melakukan panggilan lanjutan kepada manajemen Meikarta pada 10 April 2025. Pihaknya akan mempertemukan korban Meikarta dengan manajemen.

Sebelumnya, PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang proyek Meikarta, menjelaskan progres penyelesaian dan penyerahan hunian fisik mulai tahun ini hingga 2027.

Dalam keterangannya, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan bahwa per 26 Maret 2025, pihaknya telah membangun dan menyerahkan secara fisik sebanyak 11.224 hunian di Meikarta sesuai kesepakatan jadwal.

"Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit," kata manajemen.

Dengan demikian, manajemen menyatakan akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

Pada saat yang sama, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama mengeklaim semua berjalan dengan baik dan sesuai jadwal kesepakatan. Ada juga konsumen yang sudah memiliki dan mempertahankan kepemilikannya sehingga huniannya telah memberi nilai tambah dengan nilai pasar saat ini.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group di Doha, Qatar kemarin. Kerja sama antara BTN dan perusahaan investasi asal Qatar itu terkait implementasi program perumahan nasional melalui pembangunan satu juta unit rumah.

Turut hadir dalam acara tersebut kil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. Dia mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

"Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada hari ini dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar," tutur Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/4/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia terhadap kontribusi Qatar dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. "Kami berharap kemitraan ini dapat melangkah menuju hubungan yang erat antara kedua negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sheikh Abdulaziz.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah, salah satunya melalui kemitraan bersama AlQilaa International Group. "Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian" jelas Nixon.

Menurut Nixon, untuk tahap awal pembangunan 100.000 unit ini akan dilakukan dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen ataupun rumah susun bersubsidi di daerah perkotaan seperti Jakarta. Adapun nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$ 20.000 untuk satu unit hunian atau total sekitar US$ 2 miliar atau setara Rp 33,6 triliun untuk 100.000 unit hunian.

Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

"BTN mendukung visi besar Program Tiga Juta Rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau," katanya.

Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif. Selain itu, Nixon meyakini bahwa proyek bersama investor Qatar ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor konstruksi dan perbankan, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Qatar.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan dukungan investor asing sangat penting untuk memperkuat pendanaan bagi program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga dapat mengurangi kekurangan (backlog) perumahan nasional. "Proyek ini akan berkontribusi besar terhadap target pembangunan nasional serta percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi," tutur Nixon.

Jakarta: Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bumi Raflesia karena sering tumbuh di daerah tersebut. Bengkulu juga sebagai penghasil laut, perkebunan, rempah-rempah, dan juga hasil tambang.

Kota ini juga terkenal dengan wisata alam Pantai Panjang, Pasir Putih, Zakat, dan Tapak Paderi. Selain itu, Bengkulu juga memiliki banyak dikembangkan properti untuk hunian.

Jika ingin tinggal di Bengkulu, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp116 juta. Berikut ini limarekomendasi rumah murahyang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Bengkulu

1. Pebiyan Cahaya Residence

Perumahan ini dibangun oleh Tuah Pilar Saiyo dan berlokasi di Batu Panco, Curup Utara, Kab Rejang Lebong, Bengkulu. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu hanya 1 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 135 meter persegi, satu kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp123 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu penutup atap baja ringan atap seng warna, dinding bata diplester, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

2. Beringin Indah

Perumahanini berlokasi di Bentiring Raya, Muara Bangkala Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu yang dibangun oleh Theha Brothers. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 3 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp130 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 120 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap rangka baja, dinding batu bata diplester cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali/gunung.

3. Green Nauli

Perumahan yang dibangun oleh Pondok Nauli Estet dan berlokasi di Pekan Sabtu, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu ini menyediakan 9 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp116 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 134 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap rangka baja, dinding bata/plesteran, dan juga lantai keramik serta pondasi batu gunung/kali.

4. Pondok Kharisma Permai

Perumahan ini dibangun oleh Bumu Ayu, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu. Rumah subsidi yang dibangun oleh Griya Kharisma Persada tersedia ada 21 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 150 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap seng warna, dinding bata, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.

5. Permata Jingga Residence

Perumahan yang terletak di Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu ini dibangun oleh Ergint Anugrah Jaya. Perumahan ini memiliki 1 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp140 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap rangka baja, dinding plester, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membawa angin segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Batas maksimal penghasilan untuk dapat menerima rumah subsidi kini dilonggarkan secara signifikan, membuka peluang kepemilikan hunian yang lebih luas.

Kebijakan terbaru ini menetapkan batas penghasilan maksimal menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 13 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga di kawasan Jabodetabek.

Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah metropolitan tersebut, berdasarkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan kebijakan ini saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Selasa (8/4/2025).

Ara, sapaan akrabnya, menegaskan pelonggaran batas penghasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh.

"Kami menaikkan batas maksimal dari sebelumnya Rp 7 juta-Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta-Rp 13 juta. Ini berlaku untuk semua kalangan, tapi khusus di Jabodetabek kami sesuaikan dengan masukan BPS," ujar Ara.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program prioritas perumahan pemerintah yang sebelumnya telah menyasar tenaga kesehatan dan kini diperluas ke wartawan dengan kuota awal 1.000 unit sebagai kelompok ketiga. Buruh juga akan menjadi fokus berikutnya pada Kamis (10/4/2025).

Penyesuaian Berdasarkan Standar Biaya Hidup Jabodetabek

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan peningkatan batas penghasilan ini didasarkan pada perhitungan BPS yang memperhatikan standar desil 8 di masing-masing provinsi.

"Standar hidup di tiap provinsi berbeda. Jabodetabek, misalnya, memiliki biaya hidup lebih tinggi, sehingga kami tetapkan Rp 13 juta untuk yang berkeluarga dan Rp 12 juta untuk yang single," jelas Amalia.

Kebijakan baru ini akan segera diresmikan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), yang saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis dan direncanakan terbit pada 21 April 2025.

Sebelumnya, batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah Rp 7 juta dan yang sudah berkeluarga Rp 8 juta, sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020.

Pelonggaran batas penghasilan ini diperkirakan akan membuka pasar perumahan subsidi yang lebih luas.

Potensinya bahkan mencapai 30.000 unit untuk wartawan saja, belum termasuk potensi dari kalangan buruh.

"Kalau kuota pemerintah saat ini 220.000 unit, ini bisa jadi tambahan revenue signifikan bagi Bank Penyalur KPR,” ujar Ara.

Penyaluran subsidi akan tetap dilakukan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dan sejumlah bank lainnya, dengan anggaran yang disesuaikan dengan alokasi pemerintah.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak keluarga Indonesia di Jabodetabek, termasuk para pekerja media dan buruh, dapat memiliki rumah layak huni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.