Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang dialami ratusan siswa di PALI. Dia menyebut hal itu lantaran masakan terlalu awal dimasak.

"Baik yang di Bandung, maupun di Tasik, maupun di PALI yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery," kata Dadan dilansir detikNews, Selasa (6/5/2025).

Dia menyebut pihaknya telah memperbaiki prosedur menyikapi kasus ini. Termasuk dalam pemilihan bahan baku juga dilakukan lebih selektif.

"Karena ini terjadi di PALI di mana ikan diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak dikeluarkan, kemudian diolah setengah matang, setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah," ujar Dadan.

"Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan. Kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan (Sumsel) diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG), Senin (5/5/2025). Menyikapi hal tersebut, pihak penyedia menghentikan sementara waktu pembagian MBG ke para siswa.

"Dari pengelola katering untuk sementara waktu menyetop distribusi MBG," ujar Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (6/5/2025).

Menurut Iwan, proses penyediaan menu MBG perlu mendapat evaluasi mengingat pelaksananya sudah berjalan tiga bulan. Ditambah lagi, dengan adanya kasus keracunan terhadap ratusan siswa ini maka perlu dievaluasi lagi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Mudah-mudahan cepat selesai hasil dan evaluasinya agar program MBG bisa berjalan seperti semula," ujarnya.

Iwan menyebut pihaknya masih menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kualitas menu MBG yang dibagikan ke para siswa.

"Kami masih menunggu hasil dari hasil laboratorium semoga cepat keluar dan mohon doanya," katanya.

Iwan menambahkan untuk saat ini masih ada 11 siswa yang dirawat di rumah sakit dari 173 siswa yang mengalami keracunan.

"Masih ada 11 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dari 170-an yang mengalami keracunan dan semoga hari ini segera pulih dan lekas pulang," pungkasnya.

Video: Duel Maut Orang Tua di OKI gegara Anak Berkelahi, 1 Orang Tewas

Video: Duel Maut Orang Tua di OKI gegara Anak Berkelahi, 1 Orang Tewas

Bisnis.com, PALEMBANG — Jumlah siswa diduga keracunan sajian makanan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) bertambah.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Deddy Irawan mengatakan dari data pagi ini siswa yang diduga keracunan jumlahnya menjadi 174 siswa, dari sebelumnya 121 siswa.

“Iya ada yang dari PAUD, SD, SMP hingga SMA. Tapi yang terbanyak itu dari siswa SD,” kata dia, Selasa (6/5/2025).

Kendati jumlahnya bertambah, sebanyak 166 siswa yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas telah dipulangkan. Sedangkan 8 siswa masih menerima perawatan.

“Kita sudah ke lokasi tadi dan kondisi (delapan siswa) sudah stabil tinggal pemulihan saja,” ungkap Deddy.

Setelah insiden itu pihaknya juga menyebut pelaksanaan MBG di Kabupaten Pali telah dihentikan mulai hari ini.

“Iya sudah disetop (MBG) dari hasil kesepakatan Pemkab Pali. Namun untuk waktunya belum tahu sampai kapan,” imbuhnya.

Ke depan, Deddy juga mengharapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat agar pengelolaan makanan program MBG dapat dipantau kelayakannya.

“Mulai dari bahan mentah kemudian dikelola dan disajikan bisa dipantau, sehingga diharapkan kejadian serupa ini tidak terjadi lagi,” tutupnya.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu mewajibkan setiap pengembang perumahan di wilayah tersebut menyediakan lahan seluas dua persen dari total lahan yang dimiliki untuk tempat pemakaman umum (TPU).

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya potensi krisis lahan makam di Kota Bengkulu yang saat ini semakin terbatas.

"Kalau belum menyediakan lahan makam, pengembang tetap wajib ditagih. Ini bagian dari solusi menghindari darurat lahan makam di Kota Bengkulu," kata Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Bengkulu Ipo Every Ronald di Bengkulu, Selasa.

Ia menyebut hal tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan sifatnya wajib, sehingga Pemkot Bengkulu berharap seluruh pengembang perumahan dapat mematuhi aturan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Jika pengembang perumahan tersebut tidak dapat menyediakan lahan secara fisik, terdapat pilihan lain, yaitu kompensasi dana dengan mengalokasikan nilai setara dua persen dari total lahan dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP).

Ronald menerangkan bahwa terkait dengan mekanisme hukum untuk kompensasi dana tersebut saat ini belum tersedia secara rinci di Kota Bengkulu.

Untuk itu, pemerintah kota saat ini mendorong agar para pengembang perumahan, khususnya yang baru memulai proyek pembangunan rumah dapat menyediakan lahan untuk pemakaman secara langsung.

Sementara itu, Pemkot Bengkulu juga menerapkan kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) gratis bagi masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Nurlia Dewi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan bagi warga di wilayah tersebut yang belum memiliki rumah dan berencana membeli rumah subsidi, sehingga masyarakat kurang mampu tidak perlu membayar biaya balik nama sertifikat, dan proses kepemilikan rumah pertama menjadi lebih mudah.

"Memang benar BPHTB gratis ini berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah subsidi, tanpa perlu membayar biaya balik nama sertifikat," kata dia.

Terkait dengan persyaratan untuk program tersebut, yaitu rumah yang dibeli merupakan rumah pertama dan bersubsidi, pembelian rumah harus kredit, dan penghasilan pemilik rumah tidak boleh lebih dari Rp7 juta.

KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak berjalan lancar karena berkaitan dengan adat dan tradisi makan langsung menggunakan tangan.

Lebih lanjut, Prabowo menduga bahwa para murid belum mencuci tangan dengan bersih.

Prabowo mencontohkan dengan menceritakan pengalamannya ketika meninjau pelaksanaan program MBG di salah satu sekolah.

Menurut ceritanya tersebut, dalam satu ruangan, 10 dari 30 anak tidak menggunakan sendok untuk menyantap makanan

Orang nomor satu di Indonesia tersebut menduga, makan tidak menggunakan sendok adalah penyebab anak keracunan.

"Tidak salah karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok. Namun, kami mendidik dia untuk cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Sepele, tapi mendasar," kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (05/05/25).

Selain kaitannya dengan tradisi dan kebiasaan makan menggunakan tangan, Prabowo menduga kasus keracunan masih terjadi karena ada siswa yang belum terbiasa mengonsumsi susu sebagai salah satu menu dalam program makan bergizi gratis.

Menurutnya, membiasakan siswa atau anak-anak untuk minum susu membutuhkan waktu.

"Masalah itu dia enggak pernah minum susu. Kami kasih susu dia butuh waktu penyesuaian," kata Prabowo.

Tingkat keberhasilan MBG capai 99,99 persen

Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengklaim bahwa angka kasus keracunan program MBG masih lebih kecil dibandingkan dengan penerima manfaatnya.

Angka kasus keracunan makan gratis menurutnya ada sekitar 200 orang dari 3 juta penerima manfaat.

“Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005," jelas Prabowo.

Dengan jumlah tersebut, Prabowo mengatakan tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis mencapai 99,99 persen. Sementara tingkat keracunan berada di angka 0,005 persen.

Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian tersebut. Ia juga berharap target Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang tidak ingin ada penyimpangan lagi dalam pelaksanaan makan gratis bisa terwujud.

Kasus keracunan MBG terus berulang

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus keracunan makanan dalam program MBG masih terjadi. Setidaknya ada lima wilayah yang melaporkan insiden ini sejak awal berjalan pada 2025.

Salah satunya adalah kasus belasan siswa SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara yang mengalami gejala muntah dan sakit perut akibat menu MBG ayam tepung yang diduga basi.

"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal, dilansir dari Kompas.id, Kamis (24/4/2025).

Selain itu, ada keracunan massal di SDN Proyonanggan 5 Batang. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG, dilansir dari Tribunnews, Jumat (18/4/2025).

Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.

Lebih lanjut, sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur mengalami keracunan seusai mengonsumsi makanan program MBG.

Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, sejumlah siswa mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi terasa basi dan tidak enak. Setelah adanya keluhan itu, banyak siswa mengalami muntah dan mual.

Di Pandeglang ada 40 siswa SDN Alaswangi 2 yang juga mengalami keracunan massal usai memakan menu MBG pada Kamis (16/1/2025), dilansir dari Kompas TV. Bahkan, terdapat seorang siswa yang harus mendapat penanganan medis di Puskesmas.

Kepala sekolah SDN 2 Alaswangi, Sariful Hayat mengatakan, bahwa pihak sekolah menerima laporan dari orangtua murid mengenai kondisi anak-anak mereka pada Rabu (19/2/2025).

Keracunan makanan juga dialami oleh 40 siswa SDN 3 Dukuh setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025). Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, menjelaskan bahwa murid-murid mengalami pusing hingga muntah.

Berdasarkan pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo, Kunari mengatakan bahwa penyebab keracunan makanan tersebut adalah menu ayam yang kurang matang.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri berencana mengembalikan fungsi ekologis Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, Depok yang kini telah mengering dan beralih menjadi permukiman warga.

"Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian saat meninjau lahan bekas Situ Gugur, Senin (5/5/2025).

Supian mengatakan, Situ Gugur mengalami kerusakan parah sejak tahun 1966. Saat itu, tanggul situ jebol dan akhirnya mengering.

"Tahun 1970 sempat diperbaiki, tapi hanya bertahan lima hari, lalu ‘gugur’ lagi,” lanjutnya.

Menurut Supian, Situ Gugur dibangun pada masa penjajahan Belanda dan dulunya memiliki luas sekitar 8 hektare. Air dari danau tersebut dahulu dimanfaatkan warga sekitar untuk kegiatan pengolahan karet.

Oleh karenanya, Supian mengatakan, lahan tersebut memiliki potensi untuk difungsikan kembali sebagai danau alami karena masih menyimpan sumber mata air.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Supian menyebutkan, Satpol PP telah berusaha menahan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Namun, upaya itu terkendala proses administratif dan kepemilikan sertifikat tanah.

Padahal, menurutnya, penyelamatan fungsi lingkungan harus diprioritaskan ketimbang perdebatan administratif.

"Kalau kita berdebat soal administrasi, nanti bisa-bisa malah hilang semuanya jadi perumahan. Jadi, prioritas kami adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu," tegasnya.

Supian berharap upaya ini menjadi langkah awal penyelamatan kawasan resapan air di Depok.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Puluhan monyet mendadak masuk ke lingkungan permukiman warga di kawasan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gerombolan monyet itu merusak sejumlah atap rumah hingga membuat warga ketakutan.

Dalam video berdurasi 52 detik yang dilihat detikBali, tampak puluhan monyet melompat dari satu rumah ke rumah lainnya. Warga terlihat panik, bahkan beberapa atap rumah warga mengalami kerusakan akibat ulah hewan liar tersebut.

"Banyak sekali monyet-monyet ini, siapa yang harus menanggulangi ini, bertebaran terus monyet-monyet ini ke rumah warga. Ini posisinya rumah warga yang ada di belakang Polsek Ampenan," ucap seorang perempuan dalam video tersebut.

Menanggapi video yang viral di media sosial, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Dinas Damkar Kota Mataram, Multazam, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari masyarakat.

"Untuk sementara belum ada laporan ke kami soal itu, (informasinya) hanya lewat media sosial. Untuk pelaporan, silakan hubungi kami di Siaga 112," ujar Multazam saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (6/5/2025).

Multazam menyebut kemunculan gerombolan monyet di wilayah Ampenan bukan kali pertama terjadi. Fenomena ini kerap terjadi saat memasuki musim kemarau.

"Hampir setiap tahun seperti itu. Mereka biasa turun (ke permukiman) saat musim kemarau, potensinya Maret sampai September. Ditambah lagi tidak ada potensi makanan (di atas), jadi mereka turun dan lari ke permukiman warga," jelasnya.

Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan warga yang diserang oleh monyet-monyet tersebut.

"Hanya berkeliaran dan tidak ada penyerangan. Sementara, untuk menangkap monyet-monyet itu kami gunakan perangkap sederhana, yakni menggunakan umpan kelapa muda yang diberikan sedikit lubang, kemudian kami sergap. Ini kami lakukan karena belum punya perlengkapan untuk menangani itu," pungkas Multazam.

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

DEPOK, KOMPAS.com - Situ Gugur, salah satu ruang air alami yang pernah ada di kawasan Pasir Putih dan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, kini nyaris tak berbekas.

Padahal, menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, situ tersebut dulunya memiliki luas sekitar 8 hektar. Kini, area itu justru dipenuhi oleh bangunan permukiman yang sebagian besar tidak berizin.

Bagaimana Situ Gugur bisa hilang dan apa yang menjadi penyebab utamanya?

Pada Senin (5/5/2025), Wali Kota Depok Supian Suri meninjau langsung lokasi bekas Situ Gugur bersama anggota DPRD, camat, lurah, dan perwakilan warga.

Kunjungan ini menjadi langkah awal Pemkot Depok dalam upaya mengembalikan fungsi ekologis situ yang telah menghilang sejak puluhan tahun lalu.

Situ yang Gugur Sejak 1960-an

Supian Suri menjelaskan, menurut penuturan warga dan tokoh masyarakat sekitar, Situ Gugur mulai mengalami penyusutan bahkan hilang sepenuhnya sejak tahun 1966.

"Informasi orang-orang tua kita di sini tahun 1966 sudah gugur, tahun 1970 coba diperbaiki tapi akhirnya gugur lagi," ujar Supian Suri, dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.

Kondisi ini mengindikasikan, bahwa proses degradasi situ sudah berlangsung lama, tanpa penanganan konkret dan berkelanjutan.

Dalam rentang waktu tersebut, lambat laun lahan yang dulunya berupa situ berubah fungsi menjadi lahan kering, hingga kemudian mulai diklaim, dijual, dan dibangun menjadi rumah tinggal.

Alih Fungsi Lahan dan Lemahnya Pengawasan

Salah satu penyebab utama hilangnya Situ Gugur adalah alih fungsi lahan secara bertahap.

Area yang dulunya balong (danau kecil) kini telah berubah menjadi kawasan permukiman. Bahkan, menurut Supian, terdapat rencana pengembangan perumahan baru di atas lahan eks-situ sebelum dihentikan oleh Satpol PP.

"Kondisinya hari ini bisa lihat ya, yang tadinya balong sekarang udah berencana jadi perumahan lagi. Kemarin teman-teman Satpol PP sudah menyetop, tidak ada lagi pembangunan lanjutan di sini,” kata Supian.

Alih fungsi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan, tidak jelasnya status alas hak tanah, dan ketiadaan data resmi yang memperkuat posisi lahan sebagai milik negara atau aset daerah.

Akibatnya, lahan yang semestinya dilindungi justru dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak resmi.

Status Sertifikat Jadi Penghambat

Salah satu tantangan besar yang kini dihadapi Pemkot Depok adalah status kepemilikan lahan.

Banyak bidang tanah di eks-Situ Gugur telah bersertifikat atas nama warga. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana proses sertifikasi itu terjadi, mengingat catatan awal menyatakan bahwa lahan tersebut adalah situ.

"Faktanya alas haknya bukan enggak dimiliki warga lah intinya sih seperti itu, itu catatan yang ada di provinsi ini yang memang harus kita koordinasikan ke provinsi," ungkap Supian.

Meski tidak mudah, Supian menyatakan, bahwa setidaknya 1,5 hektar lahan akan diupayakan untuk dikembalikan fungsinya sebagai situ. Langkah ini menjadi tahap awal dalam restorasi ekologis wilayah tersebut.

"Buat saya yang paling prioritas adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu kita dapat untuk tahap awal itu prioritas kami,” ujar Supiah.

Hilangnya Situ Gugur di Pasir Putih dan Bedahan, Sawangan Depok memperingatkan tentang pentingnya kebijakan tata ruang yang tegas dan pengawasan ketat dari Pemeritah Kota,.

Selain itu, edukasi masyarakat juga penting dilakukan agar situ-situ lain di Kota Depok tidak mengalami nasib serupa.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

"Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

"Dan saya sampaikan kebutuhan itu ada, minat juga ada dan memang profesi ini sudah juga layak diberikan keberpihakan oleh negara. Jadi akhirnya tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terisi sambil kita terus data melalui BTN dan Tapera untuk wartawan. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, silakan batasnya dinaikkan, dari seribu menjadi tiga ribu unit," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.