KOMPAS.com-Program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi besar meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal itu juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Dosen Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, seperti dilansir laman UGM, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya.

Toto menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Subejo juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

GENDANG program makan bergizi gratis (MBG) sudah ditabuh, sudah berjalan, sejak awal Januari, di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk tahap awal menyasar 600.000-an siswa sekolah.

Banyak ditemukan persoalan di lapangan, misalnya, siswa ogah makan karena menunya tidak menarik, kalah dengan menu bekal dari ibunya.

Bagaimana mau menarik, jika lauknya cuma tahu tempe saja, tak ada ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein hewani lainnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, Badan POM menemukan adanya sayur basi yang disajikan. Bahkan, di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa perutnya mual-mual setelah makan ayam goreng krispi!

Persoalan lain, yang (mungkin) terlupakan adalah program MBG, mendulang sampah makanan (food waste) yang signifikan. Plus menghasilkan sampah kemasan, apalagi jika kemasan itu berupa plastik, kertas, dan bahan lainnya yang sulit didaur ulang secara alami oleh lingkungan.

Artinya, program MBG menjadi persoalan bagi lingkungan, menghasilkan sampah yang kian menggunung di berbagai daerah di Indonesia.

Sepertinya yang dibikin mual-mual bukan hanya siswa, tapi juga pemerintah, terkait alokasi dana yang dibutuhkan.

Bagaimana tidak mual-mual jika untuk 6 (enam) bulan ke depan dana yang diperlukan segede gunung anakan, yakni Rp 75 triliun. Dan sampai 5 (lima) tahun ke depan menyedot fulus Rp 450 triliun. Akan didongkel darimana fulus sebanyak itu?

Ee, tiba-tiba Sultan Najamudin, Ketua senator Indonesia, DPD RI, mengusulkan dana zakat agar dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Usulan yang kontra produktif alias sesat pikir. Dana zakat adalah dana milik umat, yang peruntukannya sudah jelas, sudah terukur sesuai syariat Islam. Sangat wajar jika usulan ini mendulang protes publik yang sangat keras.

Pemerintah pun secara verbal juga tidak setuju, entah klise atau menolak sungguhan. DPR, MUI, ormas Islam, tokoh masyarakat; sudah pasti menolaknya.

Senyampang munculnya usulan yang kontra produktif itu, membuncah usulan, daripada menggunakan dana zakat, pemerintah bisa menggunakan dana cukai rokok. Usulan ini dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Nasdem, Irma Chaniago.

Dari sisi ide, ini usulan yang lumayan kreatif, patut ditimang-timang. Dana cukai rokok memang lumayan banyak, sekitar Rp 183 triliunan (2024). Lumayan kan untuk menambal program MBG agar tidak makin boncos dan menggerogoti program penting lainnya.

Sayangnya, untuk 2025 pemerintah justru menunda/membatalkan kenaikan cukai rokok. Pembatalan ini, dari sisi kebijakan pengendalian tembakau juga merupakan kemunduran.

Padahal kenaikan cukai rokok selain mandat regulasi (UU Cukai), juga bermanfaat ganda. Yakni untuk pengendalian konsumsi rokok di satu sisi (untuk menurunkan prevalensi merokok pada anak), dan di sisi lain pemerintah mendapatkan cuan signifikan untuk menambal pendapatan negara.

PURWOREJO, KOMPAS.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyebut dana desa dapat dialokasikan untuk mendanai makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Kemendes PDT melalui Mulyadin Malik, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, di sela-sela kegiatan Hari Desa Nasional yang digelar di Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah.

"Bisa (digunakan untuk makan siang bergizi gratis), nanti dikelola oleh Bumdes," kata Malik, Sabtu (18/1/2025).

Malik menyebut, dengan potensi yang ada di Desa Krandegan dan teknologi pompa tenaga surya, pihaknya yakin desa akan mampu berswasembada pangan sekaligus swasembada energi.

Dengan swasembada pangan, kata Malik, nantinya Bumdes akan hidup dan bisa menjadi jembatan untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan MBG di daerah.

"Dana desa kita prioritaskan untuk swasembada pangan, energi, termasuk makan siang bergizi," kata Malik.

Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, mengatakan, di desanya kini telah memiliki teknologi pompa air bertenaga surya.

Pompa tersebut bisa mengairi sawahnya sekitar 70 hektare tanpa ada biaya operasional karena sudah menggunakan tenaga matahari.

Dwinanto mengatakan, pembuatan pompa bertenaga surya tersebut bekerja sama dengan Agros Global, perusahaan agritech berbasis di Singapura.

Kolaborasi dua lembaga ini menghasilkan pompa air bertenaga surya yang digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Hasilnya, lahan di Desa Krandegan seluas 70 hektare yang semula hanya dapat panen 1-2 kali kini sudah dapat panen 3 kali dalam satu tahun.

Penggunaan pompa air bertenaga surya ini juga bisa menghemat sekitar 50 persen biaya operasional pertanian.

Berkat kerja sama ini, kata Dwinanto, tahun ini akan menambah pompa air bertenaga surya portable sebanyak 7 pompa.

Hal ini dilakukan untuk membantu para petani yang belum terpenuhi pengairan di desanya.

"InsyaAllah tahun ini akan kita tambah sekitar 7 pompa air bertenaga surya," kata Dwinanto.

"Untuk air yang digunakan untuk lahan pertanian para petani kita gratiskan. Namun kita imbau untuk membayar zakat pertanian yang hasilnya kita gunakan untuk memberantas kemiskinan di desa," tambah Dwinanto.

Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat memandang usulan Anggota Komisi IX DPR untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis akan memunculkan sejumlah masalah mendasar.

Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa menggunakan dana cukai rokok untuk mendanai program gizi bagi anak-anak menghadirkan kontradiksi moral yang sulit diabaikan.

Pasalnya rokok, yang menjadi sumber dana dalam skema ini, merupakan salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di Indonesia, termasuk penyakit paru-paru, jantung dan kanker.

“Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan generasi muda. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang inkonsisten dengan upaya pemerintah untuk menekan angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja,” ujar Achmad kepada ANTARA.

Sebagaimana diketahui, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program MBG didanai dengan cukai rokok.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/1).

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis diambil dari zakat. Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

Menanggapi hal itu, Achmad menjelaskan bahwa dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, solusi ini memang tampak sederhana dan praktis untuk menutup kekurangan anggaran program MBG yang diproyeksikan membutuhkan dana hingga Rp420 triliun. Namun, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan ulang usulan tersebut.

Achmad juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada cukai rokok sebagai sumber pendanaan menghadirkan risiko besar bagi keberlanjutan program MBG.

Pendapatan cukai rokok tidak stabil dan cenderung menurun seiring keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau. Apabila pemerintah terlalu bergantung pada dana ini, keberlangsungan program MBG di masa depan bakal bisa terancam.

“Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi nasional, MBG membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diproyeksikan dengan akurat. Ketergantungan pada cukai rokok akan menciptakan ketidakpastian finansial yang berisiko menghambat pelaksanaan program, terutama di masa depan ketika beban gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad juga mengkritisi usulan tersebut sebagai langkah reaktif yang hanya menutupi masalah struktural dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, daripada mengandalkan cukai rokok, pemerintah perlu fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan, seperti optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan.

“Ini termasuk memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan meminimalkan kebocoran anggaran. Pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG memiliki landasan finansial yang kokoh tanpa perlu bergantung pada sumber pendanaan yang kontroversial seperti cukai rokok,” tuturnya.

Achmad menambahkan bahwa menggunakan cukai rokok untuk program sosial seperti MBG dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat.

Sebab, pemerintah yang seharusnya mendorong gaya hidup sehat justru terkesan mendukung konsumsi rokok sebagai sumber pendanaan. Ini dapat merusak kredibilitas kebijakan kesehatan dan sosial.

Sebagai alternatif, Achmad menyarankan pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain yang lebih konsisten dengan visi kesehatan masyarakat.

Opsi pertama dengan optimalisasi dana APBN. Pemerintah dapat mengalokasikan kembali dana dari pos-pos anggaran yang kurang mendesak untuk mendukung MBG.

Dengan meningkatkan efisiensi belanja negara dan mencegah kebocoran anggaran, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk program ini.

Kedua, dengan peningkatan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan.

Dengan demikian, pemerintah dapat membiayai MBG tanpa perlu bergantung pada dana dari sektor yang kontroversial.

“Ketergantungan pada cukai rokok tidak hanya menciptakan kontradiksi dalam kebijakan kesehatan, tetapi juga mengancam keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sebagai gantinya, pemerintah harus fokus pada solusi yang lebih holistik dan konsisten dengan visi pembangunan nasional yang sehat dan berkelanjutan,” terang Achmad.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan sanitasi dan toilet di sekolah harus dibangun secara bagus untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti .

"Pak Presiden menekankan agar sanitasi dan juga termasuk toilet itu harus dibangun yang bagus, yang bersih karena itu bagian dari lingkungan fisik sekolah yang mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini," kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa sanitasi dan toilet harus dibangun secara baik agar tidak menimbulkan genangan air saat mencuci alat-alat makan untuk MBG.



"Sanitasi di sekolah juga harus bagus, agar jika ada alat-alat makan yang dicuci itu tidak menimbulkan genangan air dan tidak menimbulkan masalah kesehatan," jelasnya.

Selain itu, Abdul menyebut pemerintah telah menyiapkan modul agar MBG menjadi bagian penting dari pendidikan karakter di sekolah.

"Dan kami sudah menyiapkan, pertama adalah modul tentang bagaimana Makan Bergizi Gratis ini menjadi bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Jadi nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan spiritualitas, tanggung jawab, kebersihan, ketertiban, disiplin dan nilai-nilai karakter yang lain itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari Makan Bergizi Gratis di sekolah," ungkapnya.

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap respons Presiden Prabowo Subianto soal 40 siswa SD di Sukoharjo keracunan menu program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo menilai hal itu bisa terjadi kapan saja. (hsa/hsa)

Media asing menyoroti puluhan murid yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia.

Media asal Singapura, Straits Times, merilis laporan berjudul "Food poisoning mars second week of free meals roll-out in Indonesia" (Keracunan makanan nodai peluncuran makan gratis pekan kedua di Indonesia) pada Sabtu (18/1).

Di paragraf pertama, mereka mencatat sekolah di sejumlah daerah melaporkan puluhan kasus usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis dua pekan usai peluncuran program Presiden Prabowo Subianto.

Straits Times juga melaporkan ada 16 Januari, 40 murid SDN Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sakit setelah makan siang yang disiapkan pihak katering setempat.

Menu makan siang itu terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu goreng, potongan buah naga, dan susu kotak.

Puluhan murid di SDN Dukuh 3 belakangan ini menyedot perhatian karena karena keracunan usai santap siang MBG.

Para siswa-siswi itu mengeluh pusing, mual, hingga muntah diduga karena olahan ayam yang kurang matang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya mengatakan kejadian itu murni kesalahan teknis dan memastikan tak ada unsur kesengajaan.

"Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/1).

Dia juga menerangkan insiden itu cepat teratasi karena kesigapan petugas di lapangan.

Untuk mencegah masalah lebih lanjut, Dadan mengatakan sisa makanan sebanyak 2.400 porsi langsung ditarik dan diganti dengan telur.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi juga buka suara menanggapi kasus keracunan di kalangan pelajar SD.

Dia mengatakan pemerintah akan memantau ketat standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dalam program Makan Bergizi Gratis.

"SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah melaporkan kepada SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain," kata Hasan dalam rilis resmi pada Kamis.

Setiap SPPG, kata dia, harus menyiapkan sampel makanan selama 2x24 jam.

Dengan demikian, jika ada kejadian seperti di Sukoharjo penyebabnya bisa dilacak dengan cermat.

"Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," imbuh Hasan.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatera Utara menyalurkan ratusan paket Makan Bergizi Gratis di SDN 064012 dan SDN 060830, Medan, Sumatera Utara.

"Jumlah makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini sebanyak 300 paket yang berisi kandungan gizi yang sudah lengkap," ujar Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Yan Welly Wiguna di Medan, Sabtu.

Yan Welly mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75 dan juga sejalan mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis.

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun kehidupan sosial masyarakat di lingkungan setempat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Selain itu, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut juga melaksanakan kegiatan bakti sosial di
Panti Asuhan Bumi dan Panti Asuhan Ora Et Labora Nusantara Medan.

"Dalam kegiatan ini, tim menyerahkan bantuan bahan makanan pokok atau sembako serta uang tunai kepada pengurus panti," ucap Yen Welly.

Rangkaian kegiatan bakti sosial itu diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.*

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah (pemda) siap mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp5 triliun. Dia mengatakan MBG mendapatkan dukungan yang luas termasuk dari pemerintah daerah (pemda).

"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi," kata Tito dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4 ribu satuan pelayanan di sekolah-sekolah," tambahnya.





Tito mengatakan bahwa dari hasil konsolidasi bersama pemda, kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai Rp2,3 triliun sampai Rp2,5 triliun.

?Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten Rp2,3 triliun kemudian provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," katanya.

Anggaran tersebut, kata Tito, akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah. "Tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak untuk supply. Atau yang kedua daerah-daerah ini juga ke menyalurkan anggarannya ke sekolah membuat infrastruktur dan sekolah yang mengelola komite sekolah misalnya," jelasnya.

Tito menekankan bahwa dana dari APBD bersifat hibah untuk mendukung MBG. Dana tersebut akan difokuskan kepada sekolah dan pemerintah kabupaten kota yang bakal menyalurkannya.

"Dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada Kabupaten Kota ini kan targetnya SD SD itu kan tanggung jawabnya dari Kabupaten Kota nanti Kabupaten Kota yang menyalurkan kepada sekolah yang mengelolanya sekolah, tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap dibawah kendali badan gizi," katanya.

Selain itu, Tito juga menyebut setiap daerah memiliki nominal PAD yang berbeda. Nantinya, kata Tito, BGN akan meng-cover daerah dengan PAD yang rendah.

"Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir 10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah meng-cover semua, menawarkan meng-cover semua dari APBD cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka yaudah 500 anak-anak aja yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional," ungkapnya.

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto murni ide partainya. Dia mengatakan hal itulah yang membuat partainya bangga sehingga betul-betul ingin merealisasikannya.

"Indonesia sedikit terlambat, sudah 76 negara sudah laksanakan program makan bergizi gratis. Kita merupakan negara yang ke-77. Tapi tidak apa-apa kita terlambat, tapi kita mulai dan sedang kita laksanakan. Nah, ini jelas nyata program dari Gerindra yang kita cintai, Makan Bergizi Gratis. Murni ide dari Gerindra dan itu saya banggakan," ucap Hashim saat sambutan dalam acara Natal Nasional Partai Gerindra di Gereja Tiberias, Kota Bekasi, Sabtu (18/1/2025).

Hashim menjelaskan program Makan Bergizi Gratis ini sudah dibahasnya bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Presiden RI Prabowo Subianto sejak 18 tahun lalu. Namun saat itu, kata Hashim, program ini fokus pada pemberian susu kepada seluruh anak Indonesia yang diberi nama 'Revolusi Putih'.

"Program Makan Bergizi Gratis itu direncanakan, digagas 18 tahun yang lalu. Ini bukan ide baru. Ini ide yang saya bahas dengan Pak Prabowo tahun 2006. Waktu itu idenya adalah susu sebagai bentuk asupan gizi. Namanya waktu itu Revolusi Putih, yang berubah namanya sekarang Makan Bergizi Gratis," jelas Hashim.

Dia mengungkapkan saat itu timbul rasa prihatin dari dirinya dan Prabowo atas tingginya angka stunting atau anak kurang gizi di Indonesia. Bahkan dia menyebut, berdasarkan data dua tahun lalu, ada 41 persen anak sekolah di Indonesia tidak sarapan pagi karena ekonomi keluarga dalam kategori miskin.

"Ini adalah tujuan kita tujuan kita adalah untuk memberantas kelaparan dan kita berdayakan anak-anak miskin, anak melarat, yang tidak sempat makan tiap pagi," ungkapnya.

(dnu/dnu)

Lombok Tengah -

Jajaran Pengurus Besar dan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan mengerahkan ibu-ibu.

Ketua PBNU Bidang Organisasi Kadeisasi dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Faesal mengatakan jajaran PBNU telah Gerakan Keluarga Berseloroh NU untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

"Ini kami kembangkan dengan segala variabel dan instrumen di dalamnya. Itulah sebabnya PBNU mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi siswa dan santri," kata Faesal saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XIV PWNU NTB di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (18/1/2025).

Menurut Faesal, para kader NU akan mengisi dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG yang telah berlangsung saat ini.

"Insyaallah kami akan ada di dalamnya. Itu nanti pekerjaan ibu-ibu muslimah dan Fatayat. Biar tidak menyakiti suami menjadi pengurus. Karena kami pengurus NU gajinya pas-pasan," ujarnya.

Faesal menjelaskan ada empat hal yang harus dilakukan jajaran pengurus seluruh pengurus NU. Pertama, memperkokoh transformasi Ahlussunnah wa Jamaah (Aswaja), pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta penguatan organisasi kelembagaan dan jaringan.

"Seluruh kader NU dikirim ke Eropa, China dan berbagai belahan dunia untuk memastikan kualitas SDM bisa bersaing dan menjawab tantangan begitu besar," katanya.

Faesal menargetkan dalam lima tahun ke depan jajaran pengurus NTB yang telah dikirim ke luar negeri untuk pengembangan SDM memiliki doktor uranium, doktor perkapalan, dan doktor persenjataan.

"Meskipun jumlahnya sedikit jika kita bandingkan dengan doktor Pendidikan Agama Islam ya. Oleh karena itu saya mengingatkan selalu diskusi untuk peningkatan SDM," tegas Faesal.

Faesal mengeklaim 56,9 persen warga Indonesia mengaku sebagai warga NU. Menurut dia, jumlah warga NU di Indonesia mencapai 159 juta orang.

"Tapi jumlah dokter kita baru 1.900 orang. Artinya satu dokter harus melayani berapa juta orang. Maka terus kami lakukan pengembangan kualitas SDM. Termasuk pengembangan SDM struktur NU melalui kaderisasi," tandasnya.

(hsa/hsa)

Solo -

Sejumlah siswa SD Negeri Dukuh 3 Sukoharjo mengeluhkan mual usai menyantap makan bergizi gratis (MB). Mereka diduga keracunan makanan ayam yang berbau.

Kasus ini terjadi pada Kamis, 16 Januari 2025 pukul 09.30 WIB. Kepala SDN Dukuh 3, Lilik Kurniasih, menyebut sejumlah pihak langsung datang memberikan penanganan seperti tim dari Puskesmas Sukoharjo, SPPG, hingga ahli gizi.

"Tadi ada makanan berbau. Anak-anak ada beberapa yang sudah makan, ada gejala sedikit, ada yang sakit dan mual. Kita langsung koordinasi, tadi semua pihak ke sini," kata Lilik saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Kamis (16/1/2025).

Dari total 200 siswa, hanya sedikit yang mengeluhkan mual usai mengonsumsi MBG. "Tadi sekitar 10 siswa yang mual-mual, langsung bu bidan ke sini, bu dokter ke sini, langsung dikasih obat dan tertangani. Kelas 2 dan 5," jelasnya.

Lilik menjelaskan para siswa yang diduga keracunan ini tak sampai dilarikan ke puskesmas. Disebutkan menu MBG di SDN Dukuh 3 itu berupa nasi, ayam tepung goreng, ca wortel, tahu, dan susu.

"Tadi ayam (makanan yang berbau)," jelasnya.

40 Siswa Dilaporkan Mual-Muntah

Setelah insiden dugaan keracunan ini, program MBG di SDN Dukuh 3 Sukoharjo tetap berlanjut. Menunya pun berganti menjadi nasi, telur dadar, sayur buncis, tahu dan tempe goreng, serta buah pepaya.

Pemberian program MBG di SDN Dukuh 3 itu pun turut diawasi tim dari Puskesmas Sukoharjo. Mereka juga memberikan edukasi kesehatan.

"Kita lakukan edukasi sosialisasi tentang kesehatan makanan. Itu kita lakukan di tiga wilayah sasaran (program MBG)," kata Kepala Puskesmas Sukoharjo dr Kunari Mahanani saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jumat (17/1).

Dia menerangkan ada 40 siswa di SDN 3 Dukuh yang mengalami pusing, mual, dan muntah pada insiden tersebut. Namun, pada pelaksanaan program Jumat (17/1) tak ada lagi keluhan mual.

"Ada 40 siswa, gejalanya mual, muntah, pusing. Tidak ada sampai dirawat. Kita lakukan observasi semua dalam keadaan baik-baik saja dan kondusif, tidak sampai ke Puskesmas," jelasnya.

Kepala BGN Sebut Human Error

Kasus dugaan keracunan menu MBG di Sukoharjo ini pun mendapat atensi dari pemerintah pusat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan insiden itu sudah ditangani dengan cepat.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1) dilansir detikNews.

Dadan pun menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya yang sudah sigap menangani insiden di SDN Dukuh 3 itu.

"Sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja," ucap Dadan.

(ams/rih)