Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sedang menyiapkan kerja sama dengan Badan Bank Tanah agar ada bagian khusus untuk perumahan. Hal ini untuk mempermudah penyediaan tanah buat bangun rumah.

Ia pun meluruskan bahwa yang pernah ia usulkan bukanlah membuat Badan Bank Tanah baru khusus perumahan. Fahri justru ingin menggunakan Badan Bank Tanah yang ada tetapi terdapat bagian khusus di dalamnya untuk perumahan.

"Bukan bank tanah baru. Jadi dari bank tanah ini, kalau katakanlah holdingnya, itu holdingnya bank tanah isinya umum. Tanah industri, tanah macam-macam. Nah khusus untuk tanah perumahan, kami mau bikin sendiri. Tapi kita berkoordinasi dengan bank tanah yang sudah ada, karena kelembagaannya sudah ada," ujar Fahri saat ditemui di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, Badan Bank Tanah sudah siap menjalankan proyek strategis nasional. Ia menilai badan tersebut memiliki mekanisme yang relatif lebih mudah karena status tanahnya sebagai aset negara yang dipisahkan.

"Jadi saya kira kemarin kami menemukan pola bahwa menggunakan Bank Tanah salah satu jalur cepat. Selain nanti kalau kementerian punya BLU (badan layanan umum) sendiri untuk menguasai tanah," katanya.

Ia menambahkan kalau Kementerian PKP mempunyai BLU sendiri, masih akan membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain buat memanfaatkan tanah. Perlu ada dukungan dari Kementerian Keuangan dan Ditjen Kekayaan Negara.

Sementara Badan Bank Tanah sudah siap digunakan tanahnya. Oleh karena itu, saat ini ia ingin menggunakan badan tersebut terlebih dahulu.

"Kalau nanti kita mau menguasai sendiri tanahnya pakai BLU, itu akan kita koordinasikan lebih lanjut. Tapi sekarang Bank Tanah yang dikoordinir oleh Pak Nusron (Wahid) itu sudah merupakan konsep yang sangat bagus," katanya.

"Semalam kami udah rapat dengan Bank Tanah untuk mendesain skema kerja sama kelembagaannya seperti apa," tambah Fahri.

Soal persediaan tanah di Badan Bank Tanah untuk perumahan, saat ini masih menggunakan yang sudah ada dari lama. Namun, ia belum bisa memastikan berapa luas tanah untuk perumahan karena cara hitung berbeda-beda untuk tiap lokasi dan kasus.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan suplai rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediaannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Islamic Development Bank (IsDB) tertarik untuk terlibat dalam realisasi Program 3 Juta Rumah. Pihak IsDB telah bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah untuk membahas hal tersebut.

Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Wakil Menteri PKP di Jakarta pada Rabu (12/3). Fahri pun menyambut baik ketertarikan IsDB pada Program 3 Juta Rumah.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (13/2/2025).

Fahri mengatakan pihaknya terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project," tuturnya.

Pertemuan Kementerian PKP dengan perwakilan Islamic Development Bank Foto: Dok. Kementerian PKP

Untuk saat ini, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani. Beberapa di antaranya adalah penataan kawasan kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, hingga pinggir rel kereta api.

Sementara itu, Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam penataan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

(abr/zlf)

Jakarta -

Perumahan The Arthera Hill 2 dilanda banjir setinggi 3 meter pada Selasa (4/3/2025) lalu. Luapan air berasal dari tanggul yang jebol. Lokasi tanggul tersebut tak jauh dari lingkungan perumahan.

Tanggul tersebut membatasi water pond dalam perumahan dengan Kali Cikarang yang ada di seberangnya. Saat terjadinya hujan lebat, debit air dari kali naik dan meluap hingga menyebabkan tanggul jebol. Air luapan tersebut masuk ke water pond hingga menyebabkan banjir setinggi 3 meter di area perumahan.

Menurut pengakuan salah satu warga terdampak, Adam, kepada detikProperti, Rabu (12/3/2025), jebolnya tanggul disebabkan strukturnya yang belum permanen. Tanah sekitar tanggul juga masih lembek, serta terdapat celah atau retakan pada dinding tanggul. Hal ini mengakibatkan tanggul tidak dapat menahan debit air yang meluap dari kali.

Sementara itu, Wakil Ketua Relawan KPBD Kab. Bekasi, Sandi, juga menyebut banjir diakibatkan oleh tanggul jebol.

"Karena mungkin di sini jugauntuk antisipasi itu berpikir nggak ada limpahan, tanggulnya itu belum kuat, kali sama ini (rumah) tinggian kali," kata Sandi.

Warga juga menyebut bahwa mereka tidak tahu ada kali saat akan membeli hunian di perumahan itu.

"Warga rata-rata hampir 90% nggak ada yang tahu kalau ada kali," ucap Gervi, warga lainnya.

"Kalau saya kemarin itu udah tau di sini ada kali. Tapi ngiranya jaraknya jauh, soalnya nggak masuk ke denah, Tapi ternyata pas kenyataanya, pas pinggir situ," ucap Hadi, salah satu warga, kepada detikProperti, Rabu (12/3/2025)

Sementara itu, pihak pengembang membantah adanya ketidaktahuan warga soal keberadaan sungai dekat perumahan.

"Tidak semua penghuni tidak tau, pastikan ya sales atau agen menjelaskan di lapangan maupun melalui pesan," ucap Bagian Humas dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo, Nur Cahyo, kepada detikProperti, Rabu (12/3/2025)

Warga menambahkan tanggul dan water pond tidak ada saat perumahan The Arthera Hill 2 mulai dihuni. Berdasarkan penuturan Adam, tanggul dan water pond direncanakan setelah banjir kedua pada 20 November 2024 dan baru direalisasikan setelah banjir ketiga pada 27 November 2024.

Namun, menurut Nur Cahyo, tanggul dan water pond sudah dibangun sebelum perumahan dihuni warga sebagai kolam pengendalian banjir.

Sementara itu, water pond memiliki luas kurang lebih 2.257 meter persegi sesuai dengan rekom peil banjir yaitu 2 persen dari luas lahan dan kedalaman kurang lebih 2 meter.

Setelah mengalami 5 kali banjir selama satu tahun tinggal di The Arthera Hill 2, warga berharap agar pihak pengembang segera memperbaiki tanggul dan water pond yang menjadi penyebab utama banjir.

"Iya, untuk tanggul kita minta dipermanenkan dan untuk waterpon sebenarnya kita mintanya untuk dilebarkan gitu," ucap Adam.

Sementara itu, pihak pengembang menyatakan bahwa akan terus meningkatkan infrastruktur termasuk drainase yang ada di perumahan. Mereka juga berkomitmen menjaga komunikasi dengan warga untuk memastikan solusi yang efektif.

(das/das)

Jakarta -

Pengembang The Arthera Hill 2 Bekasi, PT Prisma Inti Propertindo buka suara terkait banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) kemarin. Di mana ketinggian banjir tersebut hampir menyentuh atap rumah.

Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti menjelaskan kawasan The Arthera Hill dibangun sejak 2021. Sejak saat itu perumahan tersebut tidak pernah mengalami banjir, terutama pada curah hujan tinggi.

Hal ini dikarenakan perumahan mereka memiliki sistem drainase, water pond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai.

"Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih," kata Ratna seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan terpisah, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo menambahkan, perumahan The Arthera Hill 2 memiliki 2 sistem drainase yakni saluran induk dan saluran kavling.

Saluran induk berfungsi untuk mengatur air hujan yg masuk dari luar kawasan perumahan yg di buang ke kali. Sedangkan saluran kavling atau rumah di arahkan menuju water pond atau kolam retensi sebelum dibuang ke kali.

"Selain itu kita membuat pintu air di area water pond yang berfungsi untuk mencegah air kali masuk ke kawasan perumahan ketika debit air kali naik. Dan juga menggunakan sistem pompa air sebanyak 2 unit. Berfungsi untuk mendorong air dari wtp ke kali. Ketika pintu air di tutup," jelas Cahyo saat dihubungi detikProperti, Rabu (12/3/2025).

Water pond di perumahan The Arthera Hill 2 Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun ukuran dari water pond sendiri adalah 2 persen dari luas perumahan yakni sekitar 2.257 m². Luas ini telah sesuai dengan rekomendasi peil banjir. Untuk kedalaman water pond sendiri sekitar 2 meter.

Setelah banjir minggu lalu, pihak mereka berkomitmen akan meningkatkan infrastruktur dan drainase di perumahan agar kejadian seperti tidak terulang kembali.

"Kami terus meningkatkan infrastruktur dan drainase serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalkan risiko banjir. Kami juga berkomitmen menjaga komunikasi dengan warga untuk memastikan solusi yang efektif," ujar Cahyo.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

Ada pun, jumlah warga yang terdampak dari banjir minggu lalu adalah 300 KK yang rumahnya tersebar di lahan seluas 9 hektare. Menurut pantauan detikcom yang mengunjungi The Arthera Hill 2, Rabu (12/3/2025), banjir sudah surut. Beberapa warga terlihat sudah kembali ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur yang mengendap di dalam.

Beberapa rumah terlihat sepi. Menurut warga setempat ada beberapa penghuni yang tengah bekerja dan ada pula yang memilih mengontrak sementara waktu.

Salah satu warga, Adam, membantu tim detikcom menuju lokasi sumber luapan air berasal yakni waterpond di samping perumahan tersebut. Water pond ini mirip dengan waduk, bentuknya seperti huruf L yang memanjang ke belakang perumahan.

Saat kami sampai, ketinggian air di dalam tanggul tersebut dalam kondisi aman. Namun, pagar pembatas antara water pond dengan area perumahan memang pendek.

Adam menyebut air di dalam waduk yang meluap dibuang menggunakan alat khusus yang berada di pinggiran tanggul. Alat tersebut disiapkan oleh pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo.

Beberapa meter di belakang tanggul tersebut terdapat kali Cikarang. Pemisah antara kali dan water pond hanya berupa tanggul dari tanah yang saat ini telah bercampur dengan lumpur. Belum ada dinding beton permanen yang kokoh untuk menahan air kali. Saat terjadi luapan dari air limpahan Bogor, tanggul tanggul tanah tersebut tidak bisa menahan air masuk ke water pond. Air pun meluap hingga ke permukiman warga.

"Water pond ini 2 persen dari total luas perumahan dan mereka berasumsi ini aman. Padahal kenyataannya, ketika terjadi hujan cukup deras saja, selang waktu setengah jam, ini sudah meluap. Bahkan ke blok rumah saya itu tergenang. Sudah masuk rata dengan pintu," ungkap Adam.

Adam juga menyampaikan banjir di The Arthera Hill 2 pada minggu lalu, bukanlah yang pertama kali, melainkan kejadian kelima sejak perumahan The Arthera Hill 2 tahap I mulai ditempati. Bahkan banjir ke 4 dan 5 berlangsung hanya berselang 4 hari. Dengan ketinggian sekitar 3 meter yang hampir menenggelamkan 300 rumah di sana.

"(Banjir ke-2 kapan?) Sekitar 20 November 2024. Jadi selang waktunya itu berdekatan. (Banjir) Pertama ke kedua selang satu hari. Kedua ke ketiga itu selang sekitar satu minggu," sebut Adam.

(aqi/das)

BENGKULU, KOMPAS.com - Hujan deras mengguyur Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu (12/3/2025), menyebabkan beberapa sungai meluap dan memasuki wilayah Kota Bengkulu, Kamis (13/3/2025).

Air secara perlahan terus naik merendam beberapa tempat, seperti Perumahan Ejhuka di Jalan Tanggul Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Air sudah merendam 40 unit rumah dan masjid setinggi satu meter.

"Sebanyak 40 rumah dan satu masjid terendam. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa menginap di rumah warga lain yang tidak terkena banjir," kata Evan, salah seorang warga, saat ditemui Kompas.com, pukul 22.00 WIB, di lokasi banjir, Kamis (13/3/2025).

Menurut Evan, apabila di Kabupaten Bengkulu Tengah terjadi banjir, 12 jam kemudian air luapan sungai di hulu akan masuk ke permukiman.

"(Dalam) 12 jam hitungan kami biasanya air masuk permukiman. Air harus terus dipantau, kalau terus naik," jelasnya.

Ia mengatakan, beberapa tahun sebelumnya, banjir kiriman setinggi 2 meter merendam rumah warga.

"Terpaksa begadang sambil memantau naiknya air. Kalau tidak naik, kami tenang, kalau terus naik, kami evakuasi," tambahnya.

Menurut warga, penyebab banjir kiriman masuk permukiman adalah karena ada kesalahan penempatan pintu pengatur air.

Selain itu, tanggul dapat ditambah ketinggiannya 70 sentimeter.

"Kami sudah berulang kali usul kepada pemerintah, tetapi belum juga dipenuhi perbaikan pintu pengatur air dan meninggikan tanggul," tambah Evan.

Selanjutnya, banjir kiriman menggenangi SD Negeri 89 Kota Bengkulu di Jalan Korpri, Bentiring, Kota Bengkulu.

Air tampak sudah mencapai lapangan sekolah, apabila air terus naik, akan masuk ke ruang sekolah.

"Semoga air tidak terus bertambah naik. Tahun sebelumnya, sekolah pernah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2,6 meter," ujar Mariani, warga Jalan Korpri.

Banjir kiriman tidak saja menggenangi permukiman, masjid, rumah, dan sekolah.

Di Jalan Raya Rawa Makmur, banjir juga memenuhi badan jalan.

Beberapa pedagang yang berjualan mulai menaikkan barang dagangan mereka ke tempat yang lebih tinggi.

Warga berharap pemerintah mampu menemukan solusi untuk mengatasi banjir kiriman dari Kabupaten Bengkulu Tengah yang terus terjadi.

"Kami berharap masalah ini dapat dipecahkan oleh pemerintah," demikian Evan.

KUPANG, KOMPAS.com - Sepuluh unit mobil dobel gardan berbagai merek mulai merayap saat memasuki wilayah Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (12/4/2025) petang.

Desa ini masuk dalam kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga butuh kerja ekstra untuk menjangkau wilayah tersebut.

Ada Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Pajero Sport, Toyota Fortuner, hingga varian tertinggi Toyota, Land Cruiser VX-R.

Semua mobil berpenggerak empat roda itu ditumpangi tim dari Badan Gizi Nasional (BGN), UNICEF, DPRD Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten TTS serta sejumlah wartawan.

Akses jalan menuju desa itu masih asli berupa jalan tanah. Tidak mudah untuk masuk ke desa tersebut.

Ada tiga sungai yang harus dilintasi, satu sungai besar dan dua sungai kecil.

Namun, sebelum masuk ke sungai pertama, jalan berbentuk cekung dengan diameter sempit menjadi tantangan pertama.

Semua mobil bisa melintas, hanya Land Cruiser VX-R yang kesulitan karena bagian bumper mobil terlalu rendah.

Meski telah dibantu dengan menyusun batu, tetap saja tidak bisa dilalui.

Sopir pun tak mau mengambil risiko mobil seharga kira-kira Rp 2,6 miliar itu rusak. Sehingga, beberapa pejabat di dalamnya pindah ke mobil lain.

Perjalanan dilanjutkan.

Saat tiba di sungai pertama, hanya mobil Mitsubishi Triton yang ditumpangi para wartawan sempat kesulitan menanjak.

Beberapa kali dicoba, akhirnya bisa tembus setelah sopir mengaktifkan mode penggerak empat roda.

Baru bergerak sekitar 300 meter, mobil berhenti karena Fortuner berwarna hitam yang ditumpangi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN, Florencio Mario Vieira, serta Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, sempat kesulitan melewati sungai kedua.

Mobil itu akhirnya ditarik oleh kendaraan offroad milik warga.

Setelah selesai, rombongan melanjutkan perjalanan. Sebelum masuk ke Desa Koa, sungai besar menjadi tantangan terakhir.

Mobil pun harus menerobos air sungai setinggi kira-kira satu meter dengan lebar sungai sekitar 100 meter.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan rombongan membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar.

Setelah tertatih-tatih, rombongan tiba di perkampungan Desa Koa. Di desa itu, jalan lumayan mulus karena diaspal.

Rombongan disambut Camat Mollo Barat, Apris Oematan, dan Kepala Desa Koa, Lakluin Lake, serta ratusan warga.

Kedatangan rombongan untuk meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang nantinya menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Rombongan yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Edison Sipa, serta tim dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

Rombongan lalu masuk ke dalam sebuah bangunan yang sejatinya akan dijadikan dapur demi menyukseskan program tersebut.

Janse Priskila Punuf, selaku Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program MBG ini, dengan cekatan menjelaskan fungsi ruang-ruang dalam bangunan itu.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, di antaranya anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” kata Janse.

Pihaknya, kata Janse, sudah menyiapkan 17 tenaga yang akan mempersiapkan makanan.

Mereka adalah warga lokal yang sudah dilatih sebelumnya, sehingga dia yakin program MBG di Desa Koa akan sukses dan menjadi pionir bagi daerah lain.

Sementara terkait bahan makanan, menurutnya tidak ada kendala. Pasalnya, daerah ini adalah penghasil beras di TTS, dan juga mereka memiliki aneka sayuran serta banyak ternak sapi.

Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala bagi mereka, sehingga akan didatangkan dari luar.

"Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya," ujar Janse.

Tigor Pangaribuan yang melihat itu lantas mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang tiada lelah mempersiapkan seluruh kebutuhan sehingga program MBG segera dilaksanakan di daerah tersebut.

Tigor bahkan mengaku, medan yang berat bukanlah tantangan bagi warga untuk bekerja.

“Saya akui, cukup berat medannya. Tapi saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini. Terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias, dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming akan sukses di sini. Kita bisa melihat kerja keras dan keuletan warga di sini,” ujar Tigor.

Tigor berpesan agar mereka mempersiapkan segala keperluan seperti alat masak serta ompreng, sehingga seusai Lebaran nanti, semua sudah bisa berjalan.

“Dengan kondisi yang sulit seperti ini, saya yakin programnya bisa berjalan. Apalagi ada dukungan positif dari Pemda TTS," kata Tigor.

Tigor berharap, ke depan Desa Koa ini menjadi model dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi.

"Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelas Tigor.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kepada Pak Mario Vieira, tenaga ahli utama kita di BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mensuport,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Edison Sipa, berterima kasih atas kunjungan tim dari BGN yang sudah jauh datang ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

Menurutnya, TTS masih memiliki banyak keterbatasan, namun karena ada semangat kerja keras, Pemkab TTS yakin program MBG akan sukses dilaksanakan.

Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira menambahkan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

"Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013 lalu, sumber daya warga sudah dipersiapkan, sehingga ketika program apapun yang datang, warga sudah sangat siap," ujar Mario.

Apalagi lanjut Mario, ibu-ibu rumah tangga di Desa Koa sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell, sehingga dapat bersinergi dengan apapun program yang akan melibatkan mereka.

Dia menyebut, saat ini lebih dari 300 kepala keluarga sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan.

Pada kesempatan itu juga, Antonio Sarmento, selaku mitra program MBG menyerahkan secara simbolis satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan kepada Janse Punuf selaku SPPG setempat, disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan juga tim UNICEF.

Kegiatan itu pun tak berlangsung lama, karena saat itu langit sedang mendung dan bunyi gemuruh guntur beberapa kali terdengar.

Rombongan khawatir jika turun hujan dan banjir, maka tidak akan bisa melintas sungai.

Semua rombongan naik ke mobil masing-masing, kembali berjalan pulang menuju Kota Kupang dengan harapan program MBG di Desa Koa bisa sukses seperti daerah lainnya di Indonesia.

Lombok Timur -

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sandubaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menerima laporan dari wali murid mengenai temuan belatung dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa.

"Kami menerima laporan wali murid melalui WhatsApp grup sekolah berupa video yang dikirim oleh salah seorang wali murid, terkait penemuan adanya belatung di menu MBG yang diterima. Kebetulan, karena bulan Ramadan, makanan dibawa pulang oleh siswa," jelas Kepala SDN 2 Sandubaya Fathurrahman, saat dikonfirmasi detikBali, Kamis (13/3/2025).

Fathurrahman menyebut insiden ini terjadi pada Rabu (12/3), ketika salah satu siswa hendak menggunakan makanan tersebut untuk berbuka puasa.

"Penemuan belatung ini terjadi saat siswa kami hendak berbuka puasa. Kebetulan, menu yang diterima kemarin adalah burger. Kami baru menerima satu laporan terkait temuan ini," ujarnya.

Fathurrahman mengakui ini bukan pertama kalinya ada laporan terkait kondisi makanan MBG. Sebelumnya, pihak sekolah juga menemukan menu makanan yang sudah berjamur.

"Kemarin kami juga menemukan menu MBG yang berjamur. Saat itu, menunya adalah pizza. Namun, kami langsung mengamankannya untuk dilaporkan ke pihak penyedia," ungkapnya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dea Syifa Sandubaya, Muhammad Junaidi, mengatakan pihaknya segera mendatangi sekolah untuk mengkonfirmasi setelah menerima laporan tersebut.

"Kami langsung datang ke sekolah pagi ini untuk mengonfirmasi kebenaran laporan dan menanyakan siapa siswa serta wali murid yang melaporkan temuan ini. Kami ingin memastikan apakah benar makanan tersebut berasal dari kami atau tidak," kata Junaidi.

Junaidi menjelaskan makanan yang disediakan dalam program MBG disimpan di tempat steril dengan suhu dingin agar bisa bertahan hingga tiga hari.

"Ini sampel makanan yang kami berikan. Makanan ini bisa bertahan sampai tiga hari. Sementara, makanan yang ditemukan kemarin langsung disalurkan ke sekolah-sekolah," ujar Junaidi sambil menunjukkan sampel menu MBG berupa burger kepada detikBali.

Junaidi menegaskan pihak sekolah maupun wali murid bisa langsung berkoordinasi dengan SPPG jika menemukan ketidaksesuaian pada menu makanan.

"Dari kejadian ini, kami akan melakukan evaluasi. Jika ada makanan yang tidak layak, seperti buah yang rusak atau sayur yang busuk, wali murid bisa langsung melaporkannya kepada kami. Kami siap mengganti makanan yang bermasalah," imbuhnya.

(dpw/dpw)

dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dua Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, akan aktif melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 7.000 siswa per Senin (17/3) mendatang.

"Dapur SPPG akan menyerap bahan pangan. Ada dua calon dapur SPPG di Jayawijaya akan beroperasi 17 Maret, melayani 7.000 murid. Tujuan program MBG ini mulia, untuk memberikan gizi seimbang bagi anak-anak kita," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis.

Niken menjelaskan, selama ini pengetahuan orang tua tentang pola makan bergizi seimbang di rumah masih belum cukup, sehingga MBG akan membantu anak-anak untuk mendapatkan gizi yang cukup sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah.

"Berdasarkan studi, anak-anak di Papua itu ketika datang ke sekolah tidak sarapan, harus jalan kaki jauh sekitar 1-2 km, sehingga partisipasi sekolahnya kecil, maka diharapkan dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah," ujar dia.

Ia juga menegaskan, MBG tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit karena mengutamakan produk-produk lokal untuk memberdayakan masyarakat.

"Kita tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit, karena kami akan menyerap dari petani dan petelur setempat, dari SPPG nanti yang mengolah bahannya, jadi MBG ini selain membentuk SDM yang berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," paparnya.

Niken juga menyebutkan pentingnya ketersediaan data dari sekolah, madrasah, pesantren, maupun bidang kesehatan yang saling berperan untuk melihat dampak dari program MBG.

Selain itu, menurutnya, MBG juga dapat memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," tuturnya.

BGN juga telah menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengadakan pertemuan dengan Guru Besar Infrastruktur Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penyusunan skema penataan kawasan permukiman di daerah.

Wamen Fahri mengatakan, pola penataan kawasan permukiman di daerah akan mendorong peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan usulan program dan desain penataan kawasan.

"Yang paling penting dalam penataan kawasan permukiman ini adalah perbaikan sanitasi dan pengolahan sampah, terutama sampah rumah tangga dari masing-masing rumah yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Dikatakan Wamen Fahri, penataan kawasan permukiman ini merupakan dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemda. "Untuk itu diperlukan pola bagaimana standar penyusunan desain dan proposal dari daerah ke pusat untuk penataan kawasan permukiman," ujarnya.

Guru Besar UGM Danang Parikesit mengatakan, dalam penataan kawasan permukiman ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP harus menyiapkan petunjuk standar penyusunan desain dan proposal bagi Pemda.

"Penataan kawasan ini merupakan bagian dari penyiapan kawasannya yang nanti diikuti perbaikan atau pembangunan hunian. Dalam penataan kawasan ini juga dapat mendorong keterlibatan investor lokal dalam pembangunan berbagai fasilitas yang ada seperti pembangunan gedung pertemuan yang dapat disewakan dan menjadi pemasukan bagi investor," ujar Danang.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Edward Abdurrahman mengatakan, program penataan kawasan permukiman ini juga akan mengadopsi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pernah dilaksanakan Kementerian PUPR.

(KIE)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kemudian siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang, santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang, siswa SLB sebanyak 4.548 orang. Lalu, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Dan saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG dan akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau 82,9 juta target penerima," katanya.

Jakarta -

Calon pembeli perlu teliti sebelum memutuskan sebuah rumah. Segala aspek mesti diperhatikan mulai dari legalitas, kualitas bangunan, hingga potensi bencana seperti banjir.

Jangan mudah percaya terhadap janji manis pengembang. Sebab ada saja oknum pengembang yang berbohong demi menarik perhatian calon pembeli.

Misalnya oknum pengembang mengaku perumahannya bebas banjir, tetapi ternyata tetap kebanjiran. Hal ini membuat masyarakat yang sudah terlanjur membeli tertipu trik marketing.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Layanan tersebut dibuat lantaran terdapat banyak laporan dari masyarakat terkait perumahan.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ara menjelaskan Kementerian PKP bakal menyediakan tempat pengaduan buat masyarakat. Laporan masyarakat terkait perumahan akan ditindaklanjuti dan diklarifikasi. Kemudian, masyarakat yang merasa tidak ditepati janjinya oleh pengembang dapat dibantu proses mediasi.

"Saya buat suatu terobosan di bidang pelayanan publik, supaya warga itu bisa mengadu kalau ada pengembang yang tidak sesuai dengan janjinya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

IDXChannel – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp710,5 miliar. Adapun total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

"Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Program Makan Bergizi Gratis memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah, serta 2,4 juta ibu hamil.

Hingga pertengahan Maret 2025, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:

- Anak Pra-SD: 111.127 orang
- Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
- Siswa SD/MI: 912.023 orang
- Siswa SLB: 4.548 orang
- Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
- Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
- Ibu Menyusui: 2.613 orang
- Balita: 7.811 orang
- Ibu Hamil: 1.835 orang

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, kata Suahasil, pemerintah telah mengoperasikan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di berbagai daerah. Keberadaan SPPG ini memastikan makanan bergizi yang diberikan kepada para penerima memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Program ini juga diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas generasi muda Indonesia.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan optimalisasi agar target 17,9 juta penerima manfaat dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.

(Dhera Arizona)