JAKARTA, Investor.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam 46 hari pemerintahan Prabowo Subianto telah berhasil mendorong penyaluran pembiayaan hampir 30 ribu unit rumah melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan, BTN. "Akan saya sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar, dikutip Minggu (15/12/2024).

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar Smengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. BTN menguasai market share KPR  masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. 

“Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. Artinya, ada harapan bagi pedagang bakso, sayur, dan pegawai minimarket bisa mendapatkan rumah karena pembiayaan BTN. 

Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. Ini adalah langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal. 

Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. 

Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

“Di Serang, ada pengembang muda bernama Wawan bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus. Kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” pungkas Maruarar.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pemerintah dinilai perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama program Tiga Juta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai tak cukup jika mengandalkan keuangan dari sektor publik dan pemerintah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai, program tiga juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, ia juga menilai perlu pemerintah melibatkan pelaku bisnis internasional.

Hal itu ia ungkap usai menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Jumat (13/12/2024) kemarin.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

Bank Dunia sendiri, tutur Carolyn, menyediakan layanan permodalan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengkonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui, pertemuan dengan delegasi Bank Dunia itu merupakan upaya penjajakan kerja sama lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup biayai pembangunan tiga juta rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," katanya.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, pihaknya tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, ia menilai perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menilai kepemilikan rumah memiliki efek domino yang positif ke berbagai sektor. Karenanya, ia mengaku diminta untuk membangun skema yang melibatkan kontraktor kecil di desa.

"Selain itu Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," tutupnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu mengatakan Kredit pemilikan rumah (KPR) sudah ada sejak tahun 1976 di Indonesia. Selama itu, BTN sudah merealisasikan KPR sebanyak 5,4 juta unit.

Ia menceritakan cikal bakal KPR di Indonesia diberikan mandat oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana. Lalu, proyek pertama diresmikan 10 Desember 1976, sehingga menjadi HUT KPR BTN.

Proyek tersebut terdiri dari 17 rumah, 9 di Semarang dan 8 di Surabaya. Total nilai KPR saat itu sebesar Rp 38 juta.

"Realisasikan KPR yang telah terjadi, pertama sejak KPR diluncurkan sudah 5,4 juta unit rumah yang kita salurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Nixon dalam puncak perayaan HUT KPR BTN ke-48 tahun di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Kemudian, sejak program 1 juta rumah, BTN sudah menyalurkan hampir 2 juta unit rumah. Maka, setiap 5 tahun BTN menyalurkan satu juta unit rumah.

Nixon pun berterima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) karena dukungannya telah mempercepat penyaluran KPR dalam waktu hampir dua bulan.

"Sejak pemerintahan baru atau 20 oktober sampai tanggal 5 desember kemarin datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29 ribu unit rumah," katanya.

Namun, masih ada sisa 44 ribu rumah yang belum bisa dicairkan dananya. Sebab, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah habis.

Sementara itu, Ara mengungkapkan sudah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Dari angka tersebut sekitar 28 ribu unit tersalurkan dari BTN.

"BTN menguasai dan berperan untuk marketshare KPR terutama bagi rakyat kecil di Indonesia sebanyak 40 persen. Saya doakan tahun depan Pak Erick kalau bisa 60 persen bagaimana harus ada progres ya paling nggak 50 persen," katanya.

Kemudian, ia menyebutkan BTN menyalurkan KPR kepada masyarakat pekerja informal sebesar 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Menurutnya, masih ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket untuk mempunyai rumah.

Selain itu, Ara menilai penyaluran besar KPR untuk milenial yang cukup besar merupakan langkah baru pemerintah hadir untuk anak muda.

Sebagai informasi, kegiatan penutupan ini turut dihadiri juga oleh Menteri BUMN Erick Thohir. BTN mengadakan BTN Property Expo serentak di 8 kota besar Indonesia untuk merayakan 48 tahun KPR BTN. Pameran itu menghadirkan pengembang-pengembang sekaligus menawarkan promo dan hadiah KPR.

(dhw/das)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia (World Bank) pada hari Jumat (13/12). Dalam pertemuan tersebut dibahas Adukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Terkait pembiayaan tersebut, Maruarar menyebutkan bahwa anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN melalui pinjaman maupun skema investasi pengusaha.

"Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk.

Untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, lanjut dia, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan baik sektor publik, privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tandasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) belum lama ini bertemu dengan delegasi World Bank. Pertemuan ini bermaksud untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ara mengatakan Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis untuk program tersebut.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," katanya.

Kemudian, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menyebutkan pentingnya masyarakat memiliki rumah. Hal ini lantaran industri perumahan memiliki efek positif ke berbagai sektor lainnya.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ucap Fahri.

Di sisi lain, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyinggung soal pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Pihak tersebut merupakan stakeholder baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga 3 Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tuturnya.

Carolyn menjelaskan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan berupa pinjaman atau permodalan. Selain itu, juga ada kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan APBN tidak akan mampu untuk mendukung program 3 juta rumah program Prabowo-Gibran.

Hal itu berdasarkan anggaran Kementerian PKP Tahun 2025 sebesar Rp5,2 triliun yang hanya mampu membangun 257.000 unit rumah.

Maruarar menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak, baik sektor swasta dalam negeri dan asing, hingga perusahaan negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah" ujar pria yang disapa Ara dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja tetapi juga kementerian strategis. Sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Ara

Untuk itu, Kementerian PKP tengah menjajaki peluang kerja sama dengan World Bank untuk mendukung kesuksesan program 3 juta rumah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Menurut dia, bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan selain pinjaman atau permodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya" ujar Carolyn.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi World Bank pada hari Jumat (13/12). Agenda tersebut membahas dukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Maruarar menilai anggaran dari APBN untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak akan cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN seperti pinjaman ataupun skema investasi pengusaha.

"Kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan yaitu berupa pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Carolyn.

Menurut dia, realisasi program 3 juta rumah memang sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata dia.

(Febrina Ratna)

Bandung -

Sebuah rumah di komplek elit Perumahan Podomoro, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mendadak didatangi oleh aparat kepolisian berpakaian preman Pada Rabu (11/12/2024). Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat produksi narkoba. Polisi yang datang untuk melakukan penggerebekan tampak mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga narkoba, termasuk kotak dan kardus yang sedang dirapikan.

Ikhsan (20), seorang warga sekitar, merasa kaget dengan kedatangan polisi yang tiba-tiba. "Kaget sih, tadi lagi tidur siang, bangun gara-gara itu (banyak polisi). Mulainya dari jam 11 siang lah," ungkap Ikhsan. Ia juga menyebutkan bahwa rumah tersebut jarang dihuni dan didiami oleh beberapa laki-laki yang sering kedatangan tamu yang membuat keributan di sekitar rumah.

"Kurang tahu ada berapa orang di dalam rumah kurang tahu. Soalnya jarang keluar juga orangnya. Laki-laki semua," kata Ikhsan menambahkan. Ia juga menceritakan bahwa sering kali terdengar suara motor dan keributan di malam hari, yang menandakan ada tamu yang datang ke rumah tersebut. "Sehari-hari jarang keluar orangnya. Soalnya waktu itu malam pernah, berisik di sini rame ada motor juga, itu doang yang saya tahu," jelasnya.

Pengungkapan Jaringan Narkoba Terorganisir

Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi yang lebih besar yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Laboratorium narkoba tersebut, yang terhubung dengan jaringan internasional, memproduksi cairan Happy Water dan Liquid Narkotika. Operasi ini bermula dari penemuan barang bukti dalam sebuah mobil milik tersangka SR di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari situ, polisi mengembangkan penyelidikan hingga akhirnya menemukan laboratorium yang tersembunyi di antara perumahan masyarakat.

Dari lokasi pertama, polisi berhasil mengamankan 100 sachet kemasan serbuk Happy Water, serta 51 jerigen berisi cairan liquid narkotika dengan berbagai rasa. Tidak berhenti di situ, penggerebekan berlanjut ke lokasi kedua dan ketiga, termasuk rumah di Bojongsoang, Bandung, yang digunakan sebagai laboratorium produksi. Polisi mengamankan 7.333 sachet Happy Water, 494 botol cairan vape, serta sejumlah pil berbahaya, yang diperkirakan akan dipasarkan pada malam tahun baru.

Selain itu, ditemukan 62 butir pil warna hijau kuning yang diduga mengandung MDMA dan 95 butir pil warna merah yang juga mengandung zat serupa. Barang bukti lain yang diamankan adalah 5,9 kg jerigen berisi cairan liquid vape rasa pandan dan anggur, serta dua botol plastik berisi cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter. Semua barang bukti tersebut sudah diuji di laboratorium forensik dan terbukti mengandung zat berbahaya seperti amfetamina, metamfetamina, dan bahan kimia berbahaya lainnya.

Modus Operandi dan Rencana Pemasaran

Wakabareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa laboratorium ini juga terhubung dengan jaringan internasional, khususnya dari Malaysia. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap tiga orang pelaku berinisial SR, SP, dan IV. Namun, satu pelaku berinisial A masih buron dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Asep Edi menyebutkan bahwa modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan menyembunyikan lokasi produksi narkoba di tengah permukiman masyarakat agar tidak terdeteksi.

"Motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," ungkap Asep.

Tersangka SR berperan sebagai penghubung ke pembeli atau konsumen, sementara SP berperan sebagai peracik bahan baku, dan IV berperan sebagai pengemas produk.

Asep juga mengungkapkan bahwa jaringan ini mengoperasikan laboratorium secara terorganisir, dengan tujuan untuk menciptakan produk narkoba dalam jumlah besar untuk diedarkan di pasar ilegal.

"Tersangka kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas. Kami menetapkan DPO terhadap seorang A yang mempunyai peran sebagai pengendali jaringan yang saat ini masih dalam proses perjalanan oleh tim kami," tegasnya.

Dengan berhasilnya penggerebekan ini, pihak kepolisian mengklaim telah menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba. Estimasi nilai barang bukti yang diamankan mencapai Rp 670 miliar.

"Jika dikonversikan upaya pengerebekan yang kami lakukan, telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba, khususnya jenis happy water dan liquid narkotika," kata Asep.

Para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidi 113 ayat 2, lebih subsidiar 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit yaitu Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar rupiah.

(sya/tey)

Klaten -

Hujan lebat hampir setengah hari di Kabupaten Klaten membuat debit air Sungai Dengkeng meningkat. Air bahkan mulai meluap ke permukiman warga dan lahan pertanian padi.

Pantauan detikJateng, air meluap di Desa Wiro dan Talang, Kecamatan Bayat. Di Desa Wiro, air hanya naik sebentar kemudian surut tetapi di Desa Talang luapan lebih lama.

Air dari Sungai Dengkeng terus mengalir ke utara masuk Desa Planggu. Ketinggian di kedua desa tersebut bervariasi tetapi ada yang satu meter meskipun hanya spot-spot yang tergenang.

Di Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, air meluap dari Bendung Tukuman ke utara. Air masuk ke sawah tanaman padi usia sekitar 40-50 hari.

"Jika air tidak segera surut ada sekitar 10-15 hektare yang terancam. Yang sudah terendam usia 40-50 hari," kata Kades Plosowangi, Danang Mahendra kepada detikJateng di lokasi, Sabtu (14/12/2024) siang.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Menurut Danang, air berasal dari luapan Sungai Dengkeng yang mengalir dari pintu. Diharapkan air segera surut sehingga tidak terus mengalir ke wilayahnya.

"Asalkan air sungai surut, ini juga surut. Repot kalau hujan lagi di wilayah atas," katanya.

Salah satu warga Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Ilham mengatakan air mulai naik ke perkampungan sekitar pukul 11.00 WIB. Air menggenangi Desa Talang dan masuk ke Planggu.

"Air mulai naik di Talang terus mengalir ke Planggu. Air dari Sungai Dengkeng karena hujan turun sejak pagi hari," katanya kepada detikJateng.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Terpisah, Kalak BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna menyatakan hujan sejak pagi berdampak luapan di beberapa wilayah. Mulai Kecamatan Klaten Utara, Kalikotes, Cawas, dan Bayat.

"Mulai Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Kalikotes, Cawas, dan Bayat. Air akibat luapan sekitar 40 sentimeter di Kalikotes dan Klaten Utara, yang paling parah di Cawas kaitannya dengan luapan bendung Tukuman," papar Syahruna kepada detikJateng di lokasi.

Menurut Syahruna, air luapan masuk ke lahan pertanian padi di Desa Plosowangi. Area yang terancam sekitar 10 hektare.

"Sekitar 10 hektare padi. Untuk di Desa Talang ketinggian air sampai 135 sentimeter tetapi tidak semua rumah dan lokasi," katanya.

(rih/ahr)

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

(abr/abr)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar Teknik Sumber Daya Air Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Prof Nanang Saiful Rizal mengungkapkan penyebab banjir yang mengepung kawasan kota di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase kawasan permukiman yang kurang memadai," katanya di Jember, Jumat.

Hujan deras yang mengguyur Jember menyebabkan banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter, sehingga ratusan rumah di kawasan kota tergenang pada Kamis (12/12).

Ia mengungkapkan sejumlah penyebab banjir tersebut sekaligus memberikan saran mitigasi agar bencana banjir yang menerjang kawasan kota tidak terulang kembali.

"Sistem drainase yang ada saat ini tidak mampu mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa outlet tidak langsung menuju anak Sungai Bedadung, aliran air terhambat oleh bangunan, dan banyak yang tertutup sampah.

Hal serupa juga terjadi pada anak Sungai Bedadung yang melintasi Kota Jember dan kapasitas anak sungai tersebut tidak lagi mampu menampung debit air akibat banjir.

Ia juga menyoroti dampak perubahan fungsi lahan, terutama di dataran tinggi Kabupaten Jember dan banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan tanpa mempertimbangkan konservasi air.

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan telah meningkatkan koefisien limpasan air, sehingga debit banjir saat hujan meningkat lebih dari dua kali lipat," katanya.

Ia mengatakan idealnya alih fungsi tersebut diimbangi dengan peningkatan resapan air di hulu, misalnya melalui pembangunan bendungan, embung, long storage, atau infrastruktur sejenis untuk menampung, menyimpan, dan meresapkan air permukaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengembang properti dalam mengatasi masalah banjir, khususnya dengan menerapkan sistem zero run-off.

“Air hujan yang turun seharusnya diresapkan oleh sumur resapan di setiap rumah. Kelebihannya ditampung di kolam pada setiap blok perumahan, dan jika masih ada sisa, dialirkan ke danau perumahan. Dengan cara itu, air yang turun menjadi tanggung jawab perumahan itu sendiri,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan keuntungan sistem zero run-off. Selain mampu mereduksi banjir, sistem itu juga meningkatkan ketersediaan air tanah, sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau.

Ia juga membedakan antara dua jenis banjir yakni banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman berasal dari dataran tinggi, sedangkan banjir lokal terjadi akibat ketidakmampuan sistem drainase kawasan dalam mengalirkan air hujan.

"Untuk menangani banjir kiriman, kami menyarankan konservasi air di daerah hulu dan penggunaan teknologi Early Warning System (EWS) berbasis Internet of Things (IoT)," katanya.

Sementara itu, untuk banjir lokal, pihaknya merekomendasikan sistem zero run-off dan teknologi MagnaTank, yaitu sistem penyimpanan air bawah tanah berbentuk kotak yang dapat ditempatkan di bawah jalan, rumah, atau garasi.

Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang properti dalam menerapkan langkah-langkah preventif.

“Pemerintah harus tegas mengatur izin pembangunan perumahan, masyarakat perlu sadar untuk tidak melanggar aturan seperti membangun di sempadan sungai atau membuang sampah sembarangan," katanya.

Ia mengatakan pengembang harus konsisten menerapkan sistem zero run-off. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan Jember bebas dari banjir di masa depan.