kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

"Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah," ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi," kata Dedi.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

"Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau lokasi yang akan dijadikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Desa Koa, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Saya sangat bersuka cita ya, hari ini bisa berada di sini, melihat kondisi di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, dan memang cukup berat ya medannya, karena harus menyeberangi sungai," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Tigor mengatakan lokasi SPPG yang ditinjau merupakan daerah yang bisa dijadikan model untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah atau desa-desa yang jauh dari fasilitas infrastruktur, dan sulit dijangkau seperti di desa yang dikunjungi.

Pewarta ANTARA yang ikut dalam rombongan tersebut melaporkan bahwa untuk mencapai ke desa tersebut perjalanan membutuhkan waktu sekitar empat jam.

Namun, saat sudah dekat ke Desa Koa, rombongan harus beberapa kali berhenti di jalan, sebab akses jalan yang sulit dilalui, karena banyaknya kali-kali kecil.

Tak hanya itu, Tigor dan rombongan juga harus melewati sebuah sungai yang dikenal dengan sebutan sungai Noelmina yang lebarnya mendekati dua kilometer.

Saat melewati sungai tersebut, aliran air sungainya sangat deras, di sisi kiri dan kanan, beberapa warga berdiri di tengah sungai untuk menuntun pengemudi agar tidak salah jalan ketika menyeberangkan kendaraannya.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kita yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya program MBG di daerah itu.

Sekda TTS Seperius Edison Sipa mengatakan jika SPPG berjalan di desa tersebut, Desa Koa menjadi lokasi pertama di kabupaten itu yang menerapkan MBG.

"Di Kabupaten lain sudah jalan, kami juga bertanya-tanya kapan ini jalan dan akhirnya hari ini terbukti bahwa di daerah terpencil sudah hadir, kami di kota tidak ada masalah untuk menerapkannya," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya membantah isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan jadi alat genosida. Isu ini beredar di kalangan masyarakat Papua.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," ujar Kogoya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, dilansir Antara, Rabu (12/3).

Ia menjelaskan anak-anak membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat. Kogoya mengatakan negara ingin memastikan anak-anak bisa mengakses makanan bergizi tersebut.

"Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujar dia.

Dia mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas jika ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG. Menurutnya, anak-anak harus fokus belajar, bukan ikut demo.

"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura akan dibagikan secara bertahap setelah Idulfitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," kata Ramses.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara ini ada empat titik yang sudah siap.

"Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Jayapura, Papua (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan), Lenis Kogoya menegaskan isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan genosida yang beredar di masyarakat Papua tidaklah benar.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," katanya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu.

Ia menegaskan anak-anak tentu membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat.

"Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujar dia.

Lenis mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas apabila ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG.

"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan, MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura akan dibagikan secara bertahap setelah Idul Fitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," tuturnya.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, untuk sementara ini ada empat titik yang sudah siap.

"Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong adanya audit terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) per kuartal. Audit diharapkan bisa memberikan dampak lebih optimal untuk program makan bergizi gratis.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya sudah membicarakan hal tersebut dengan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

“Kami sudah bertemu dengan Pak Dadan dan sudah sepakat juga dengan Menteri PPN agar program MBG quarterly diaudit, sehingga kita bisa mengetahui nanti apa yang kurang dan harus diperbaiki, karena butuh waktu untuk perbaikan,” ucap Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (12/3/2025).

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.

Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. MBG bukan sekadar program sosial, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.

“Kita pengen mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus,” kata Luhut.

MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mengaudit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sekali atau per kuartal.

Rencana audit ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku sudah sepakat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bahwa program unggulan Prabowo itu harus diaudit secara berkala.

"Kita pengin mendalami, misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

"Karena kemarin kami (DEN) sudah ketemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk quarterly diaudit (program MBG). Sehingga dengan begitu, kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam," jelasnya.

Luhut menegaskan bakal butuh waktu untuk melakukan perbaikan, mengacu pada hasil audit MBG nantinya. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menegaskan makan bergizi gratis adalah program yang baik.

Sementara itu, ia mengatakan kedatangannya hari ini ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah untuk berkoordinasi. Luhut mengatakan hasil pertemuan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Ketua DEN itu berharap perekonomian Indonesia ke depan bakal semakin bagus.

"Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan," tandasnya.

Luhut memang baru saja bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Selasa (11/3). Menurutnya, MBG berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Ia mendukung pelaksanaan program yang memakai Rp171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat di 2025. Terlebih, Luhut mengaku sudah melihat langsung dampak dari MBG.

Eks menko marves itu menerima data bahwa ada peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam sehingga bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian. MBG juga diklaim mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen.

"Dengan syarat, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya.

"Guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," imbuhnya.

Sekitar 20 warga Perumahan Lavida di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengadu ke kantor DPRD Lombok Barat, Rabu (12/3/2025). Mereka mengadukan soal perumahan mereka yang kerap dilanda banjir. Komisi III DPRD Lombok Barat juga menghadirkan perwakilan PT Meka Asia Property selaku pengembang perumahan hingga lembaga perlindungan konsumen.

Apipudin, warga perumahan Lavida milik PT Meka Asia mendesak perusahaan bertanggung jawab atas musibah yang telah dialami 230 kepala keluarga (KK). Perumahan Lavida terendam banjir pada Senin, 10 Februari 2025 lalu.

"Kami adalah korban banjir beberapa waktu lalu. Ketika hujan dengan intensitas tinggi sekitar 5 jam, perumahan kami tergenang dan membuat perabotan kami terendam," ucap Apipudin.

Dia berharap ada solusi dari pengembang perumahan. "Banjir telah meluluhlantahkkan perabotan rumah tangga kami. Lumayan kerugian yang kami hadapi," ungkap dosen UIN Mataram itu.

Bersama 230 kepala keluarga, Apipudin mendesak pengembang mengganti kerugian materi yang dialami warga. "Kami juga meminta perbaikan fasilitas, drainase, hingga jalur evakuasi agar banjir tidak terulang," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Operasional Legal PT Meka Asia Property, Diegas Bulan Pradhana, menyampaikan kompensasi tidak bisa diberikan sebelum adanya pengecekan.

"Tidak mungkin langsung kami berikan kompensasi sebelum dilakukan pengecekan. Kami saat ini sedang fokus terhadap perbaikan persoalan teknis penyebab banjir," ucapnya.

Diegas menegaskan pengembang saat ini tengah mengerjakan saluran sebagai upaya mencegah luapan air masih ke Perumahan Lavida.

"Kami sudah membangun banyak perumahan, hanya satu ini (yang terdampak banjir)," ucapnya.

Menurut Diegas, dari sejarahnya, lokasi kawasan Desa Telagawaru, Labuapi, memang rentan terjadi banjir. Sebab, wilayah ini dilintasi oleh Kokok atau Sungai Babak. Ketika belum dibangun tanggul di kawasan sungai tersebut oleh Balai Wilayah Sungai (BWS), air pasti akan meluap.

"Satu yang harus digarisbawahi, bukan hanya Perumahan Lavida yang terdampak banjir kemarin, hampir semua perumahan di Labuapi mulai dari Desa Telagawaru hingga Perampuan juga terdampak," urainya.

Namun pihaknya di perumahan juga mengaku siap bertanggungjawab. Sebagai bentuk tanggung awab, pihak perumahan, semua warga yang mau mengungsi saat terjadi banjir, mereka menyiapkan lokasi mengungsi di Hotel Mataram Square.

"Ini sebagai bentuk tanggungjawab pengembang perumahan," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat Fauzi menduga banjir yang terjadi di perumahan tersebut bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, tetapi ada pil banjir atau konstruksi teknis yang tidak dipenuhi pihak perumahan.

"Senin pekan depan kami akan turun kembali sidak ke perumahan untuk mengecek langsung pil banjir yang ditandatangani pengembang tahun 2023 apakah sudah dijalankan atau tidak?" ujar Fauzi mempertanyakan.

Dalam sidak yang direncanakan, DPRD akan memeriksa seluruh dokumen pie banjir semua perumahan dalam tahap konstruksi satu per satu apakah dilaksanakan sesuai rekomendasi teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) atau tidak.

"Terutama yang sedang dalam proses pembangunan. Agar tidak terjadi hal yang sama di perumahan lain," katanya.

"Mungkin ini juga kesalahan dari PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman yang lemah. Maka fungsi pengawasan ini jadi perhatian kami," lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Nanti, Fauzi melanjutkan staf di komisi III DPRD Lombok Barat akan minta semua dokumen pil banjir perumahan yang sedang dibangun di Dinas PUPR.

"Jadi dokumen itu dasar kami untuk turun sidak nanti," katanya.

Setali tiga uang dengan Fauzi, Lalu Irwan, Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat mengatakan pihaknya tidak antipati terhadap pengembang. Pemerintah siap bekerja sama dengan pengembang untuk membangun perumahan bagi warga.

"Tolong pengembang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sesuai aturan," pintanya.

Jika dalam hasil sidak ditemukan ada sejumlah pengembang nakal yang tidak taat aturan, dewan siap memberikan sanksi kartu merah.

"Sesuai arahan ketua dewan, kami Komisi III akan membuatkan rekomendasi diberikan rapor merah ke pengembang nakal yang tidak taat aturan. Perusahaan tersebut nanti tidak boleh lagi membangun perumahan di Lombok Barat," tandasnya.

Video: 'Mungkin Banjir Ini Teguran'

Video: 'Mungkin Banjir Ini Teguran'

Jakarta (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Pertimbangan matang

Membeli rumah bukanlah perkara mudah, meski sudah mendapat subsidi. Konsumen tentunya harus bisa mengangsur bunga dan pokok dari rumah. Keputusan untuk membeli rumah itu membutuhkan pertimbangan matang karena akan dihuni jangka panjang dan dimanfaatkan anak dan cucu.

Bahkan, untuk membeli rumah juga harus mempertimbangkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, hiburan keluarga, dan transportasi. Kondisi demikian membuat masyarakat harus melakukan kalkulasi secara cermat sebelum memutuskan membeli rumah.

Soal akses dan transportasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Banyak dari kawasan perumahan yang ditinggal penghuninya karena pengembangannya lambat, seperti sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar yang membuat biaya transportasi justru membengkak.

Tentunya kondisi-kondisi di luar dugaan seperti ini akan menyulitkan pemilik rumah karena di satu sisi masih terikat kepada cicilan KPR/ KPA, sedangkan di sisi yang lain belanja rumah tangga terus mengalami kenaikan.

Sehingga pemerintah sangat perhatian dengan pengadaan rumah subsidi ini. Hadirnya rumah seharusnya membuat penghuninya semakin sejahtera. Kebutuhan dasar seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah, seperti air bersih, kebutuhan pokok, pendidikan, dan sebagainya.

Pengembangan rumah ideal ke depan adalah berbasis transit atau transit oriented development (TOD), sehingga memudahkan penghuni untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila lokasi transportasi publik agak jauh dari permukiman, maka pengembang bisa memberikan solusi dengan menyediakan kendaraan antara jemput (shuttle).

Dengan hunian berkonsep TOD, tentunya akan mendorong penghuni menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga menjadi solusi kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar.

Percepatan

Perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah subsidi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tiga lapis. Lapis pertama, tentunya pemerintah selaku regulator, sedangkan lapis kedua adalah bank penyalur KPR/KPA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur subsidi, sedangkan lapis ketiga masyarakat sendiri untuk memeriksa langsung lokasi perumahan yang ditawarkan, sebelum memutuskan membeli.

Bank penyalur dan BP Tapera memiliki kewenangan untuk tidak menyalurkan KPR/KPA, apabila aspek legalitas (sertifikat) dan fasilitas dasar belum terpenuhi. Sebagai contoh, pengadaan air bersih dan listrik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pentingnya bagi pemerintah memberikan edukasi untuk senantiasa memeriksa lokasi sebelum memutuskan membeli, termasuk mengetahui apakah di lokasi tersebut tersedia fasilitas dasar (sekolah, rumah sakit, pasar) serta yang lebih penting lagi bebas banjir.

Program tiga juta rumah dapat tercapai apabila tercipta kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Sebut saja pemerintah dan pengembang berupaya memenuhi target tersebut, namun ternyata konsumennya kehilangan daya beli, -tentunya bakal tidak akan ketemu.

Terkait hal itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah merancang pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang peraturannya tengah disusun. Pembentukan wadah ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan hadirnya badan baru ini diharapkan bisa mendorong program tiga juta rumah dengan melakukan koordinasi program-program perumahan yang berjalan saat ini, mulai dari hunian berimbang (kewajiban pengembang rumah mewah untuk membangun rumah subsidi), mengelola sumber dana terkait perumahan, termasuk dana subsidi, memastikan kebijakan yang ada saat ini menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan baru ini seharusnya bisa mewujudkan program pemerintah tersebut mengingat selama ini banyak institusi yang terlibat di dalam pengadaan rumah subsidi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, terutama apabila ada terjadi permasalahan di lapangan.

Contoh di atas kondisi perumahan yang tidak sesuai harapan penghuni dan pemerintah selaku penyedia anggaran tidak lagi terulang. Dengan demikian masyarakat (konsumen) semakin percaya dan berbondong-bondong mengantre membeli rumah yang pada akhirnya program tiga juta rumah dapat terwujud.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan rencana renovasi 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program tersebut akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Renovasi 500 unit RTLH akan didanai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan). Sementara tambahan 200 rumah lainnya akan direnovasi oleh Kadin Indonesia.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3), dikutip dari detikcom.

Aguan mengatakan, anggaran yang digelontorkan untuk bedah rumah adalah Rp20 juta per unit.

"Satu rumah kan Rp 20 juta, tinggal dikali aja," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan kesiapan Kadin Indonesia yang akan merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," katanya.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut sudah ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga yang pindah sementara ditanggung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan, mulai 10 April 2025.

"Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Aguan juga menjanjikan uang sewa tambahan selama 3 bulan apabila proses renovasi belum rampung dalam 6 bulan.

"Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," ujarnya.

Pemerintah berencana membangun jalan tol hingga permukiman di atas tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan mereka dirikan di pantai utara Jawa.

Rencana itu diungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat membahas potensi kerja sama dengan swasta di proyek tersebut. Dia berkata banyak opsi yang sedang dikaji untuk menyertai proyek giant sea wall.

"Ini peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggung laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung," kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3).

"Mungkin nanti juga ada kawasan permukimannya juga," ucap Diana.

Diana menyampaikan proyek giant sea wall akan ditangani Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY bakal membentuk satuan tugas khusus menangani proyek itu.

Giant sea wall akan dibangun di sepanjang pantai utara Jawa dengan panjang sekitar 946 kilometer. Proyek itu saat ini masih dalam tahap kajian.

Direktur Jalan Bebas Hambatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Wilan Oktavian mengatakan sebenarnya sudah ada pembangunan tol di atas tanggul di Jawa Tengah.

Tol Semarang-Harbor itu dibangun di atas tanggul. Menurutnya, tanggul itu bakal menjadi bagian dari giant sea wall.

"Kalau yang sudah berencana sebetulnya lanjutan dari Semarang-Demak, itu ada yang namanya Semarang Harbor. Itu melindungi kota Semarang dengan tanggung laut dan jalan tol, yang dikonek ke jalan utara Jawa," ucap Wilan.

Bisnis.com,JAKARTA- Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengakui bahwa para pengembang memang siap menyukseskan program 3 juta rumah karena mereka melihat ada animo yang tinggi.

“Aslinya semuanya pengembang juga siap. Buktinya dari tahun ke tahun selalu kekurangan kuota. Kita tahu bersama bahwa semuanya backlog masih di angka 9,8 juta itu,” ujarnya, dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, untuk memenuhi backlog 9,8 juta itu, bisa dilakukan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kalau dihitung secara hitung-hitungan logika 3 juta x 5 tahun itu kan 15 juta. Sementara kita tahu bahwa 9,8 juta itu backlog-nya dan setiap tahunnya itu menambah bertambah jadi 800.000 sampai 1 juta. Kalau setiap tahun bertambah 1 juta anggap saja maka 5 tahun, kan 5 juta tambahnya. Backlog-nya 9,8 atau anggap saja 10 juta. Berarti 3 x 5 kan harusnya selesai itu,” urainya.

Hanya saja, menurutnya, hitung-hitungan di atas kertas tentunya berbeda dengan praktik di lapangan di mana tidak mudah menyelesaikan persoalan backlog tersebut.

Dia melanjutkan, program penyediaan rumah sebanyak 3 juta unit itu merupakan angin segar bagi para pengembang. Hal itu dianggap memberikan nafas baru bagi mereka untuk menjalankan usaha.

Mereka kian menyadari banyak kesempatan yang bisa mereka peroleh dari program pemerintah itu. Pasalnya, 3 juta unit yang dimaksud tidak hanya rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tapi juga rumah komersil.

Rumah nonsubsidi yang dimaksud seperti apartemen, serta rumah di pedesaan yang tidak tentu saja biaya produksinya tidak semahal rumah di daerah perkotaan.

Hal-hal inilah yang menurutnya menunjukkan potensi cerah dari program 3 juta rumah, bagi para pengembang.

“Kalau rumah subsidi saya pikir tidak akan bergeser dari angka-angka sebelumnya. Sampai dengan sekarang pun rumah subsidi juga berjalan dengan angka 220.000 yang belum berubah itu. Karena mau tidak mau bank kan tetap melayani. Sekalipun mungkin ketir-ketir nih bank yang menyalurkan KPR-nya,” jelasnya.