KOMPAS.com- Sejumlah media asing menyoroti kasus keracunan MBG atau makan bergizi gratis di Indonesia.

MBG adalah salah satu program Pemerintahan baru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, program tersebut justru menyebabkan beberapa kejadian keracunan massal.

Sepanjang 2025, setidaknya sudah ada 6 kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.

Terbaru, keracunan massal karena MBG terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Rabu (23/4/2025).

Diberitakan Kompas.com, sebanyak 52 siswa MAN 1 Cianjur mengalami gejala keracunan massal. Begitu juga 20 siswa di PGRI 1 Cianjur.

Imbas insiden tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menghentikan sementara produksi MBG yang disalurkan ke MAN 1 Cianjur dan menetapkan Cianjur berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).

Lantas, apa kata media asing soal kasus keracunan MBG di Indonesia?

Kata media asing soal kasus keracunan MBG

Berikut ini sederet media asing yang menyoroti kasus keracunan massal akibat program MBG di Indonesia:

1. BBC: biaya mahal tapi menimbulkan masalah pangan

Media BBC memberitakan soal keracunan massal MBG di Indonesia melalui artikel berjudul "Mass food poisonings cast shadow over Indonesia's free school meals" yang terbitkan pada Jumat (25/4/2025).

Dalam artikel tersebut, program MBG disebut sebagai program ambisius yang tidak berjalan sesuai rencana awal.

"Hampir 80 siswa di dua sekolah menengah atas di Cianjur, sebelah selatan ibu kota Jakarta, jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan tersebut minggu ini. Sebagian besar dari mereka yang dirawat di rumah sakit telah dipulangkan," tulisnya.

Mengutip keterangan pihak berwenang Indonesia, BBC menyebut, keracunan massal diduga disebabkan karena adanya kelalaian dalam menyiapkan makanan.

Sampel dari muntahan siswa dikirim untuk pengujian di laboratorium. Sementara pihak kepolisian telah memeriksa orang-orang yang menangani makanan tersebut, mulai dari juru masak, pengepak, hingga pekerja pengiriman.

Salah satu korban yang merupakan seorang pelajar berusia 16 tahun mengatakan, ayam suwir yang diterimanya dari program MBG memiliki bau yang tidak sedap.

DEPOK, KOMPAS.com – Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).

Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.

Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.

Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.

Penjelasan pengembang

Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.

Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.

"IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan," uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

"Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Wirama menambahkan.

Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.

Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.

"Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.

Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.

Kondisi perumahan setelahpenyegelan

Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.

Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora dalam sepekan masih menarik untuk dibaca, mulai dari perlindungan pekerja Makan Bergizi Gratis hingga Gunung Marapi dua kali meletus.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

BGN alokasikan Rp20,16 miliar per bulan untuk lindungi pekerja MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/4), mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Selengkapnya baca di sini.

Komisi X minta perusahaan tidak tahan ijazah karyawan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta perusahaan maupun pengusaha untuk tidak melakukan penahanan ijazah pendidikan karyawan maupun mantan karyawan.

Ia mengatakan hal tersebut usai rapat kerja tertutup bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu (23/4), untuk menanggapi adanya perusahaan maupun pengusaha yang kedapatan melakukan penahanan ijazah karyawan, baik kepada karyawan lama, baru bahkan kepada mantan karyawan.

Selengkapnya baca di sini.

Ketum tegaskan MUI terus dukung kemerdekaan Palestina

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menegaskan MUI berkomitmen untuk terus mendukung bangsa Palestina hingga mampu meraih kemerdekaan atas kejahatan genosida yang dilakukan oleh zionis Israel.

"MUI bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia terus memberikan dukungan dan tidak pernah berhenti sampai kapan pun. Dukungan yang konkret untuk saudara-saudara kita di Palestina," kata Anwar saat memberikan sambutan dalam Silaturahmi Nasional Ormas-Ormas Islam dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Majelis Ulama Indonesia di Asrama Haji Jakarta, Kamis (24/4).

Selengkapnya baca di sini.

Mendikdasmen imbau guru berhati-hati gunakan medsos

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti mengimbau para guru di Indonesia agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial (medsos), sebab di era digitalisasi saat ini banyak konten hanya mencari sensasi dan mengejar viral.

"Sekarang ini banyak konten yang hanya mencari sensasi untuk sesuap nasi. Yang penting viral, padahal isi kontennya belum tentu kebenarannya," kata Abdul Mu'ti saat membuka Pekan Olahraga dan Seni SMK Muhammadiyah (Porsikam) di SMK Muhammadiyah 3 Metro, Provinsi Lampung, Sabtu (26/4).

Selengkapnya baca di sini.

Gunung Marapi meletus dua kali Jumat sore

Pos Gunung Api (PGA) Gunung Marapi melaporkan dua kali letusan atau erupsi gunung yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), tersebut dalam waktu berdekatan.

"Erupsi pertama terjadi pukul 15.13 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara," kata petugas PGA Gunung Marapi Teguh di Padang, Jumat (25/4).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengelola dapur yang menyediakan makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sujimin atau akrab disapa Jimmy Hantu, mengungkapkan pembayaran pelaksanaan program yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto itu berjalan aman dan lancar.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, dia mengatakan bahwa mekanisme pembayaran yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan baik dan menjadi semangat tersendiri bagi pengelola di lapangan.

"Tahap pertama saya dag dig dug der, kenapa? Wah, dibayarnya kapan? Enggak ngerti saya, belum dikasih tahu pokoknya nanti di-reimburse. Oke, eh ternyata tiga minggu kemudian dibayar," ujar Jimmy dalam unggahan video di Instagram Badan Gizi Nasional @badangizinasional.ri.

Dia mengatakan bahwa kepastian pembayaran ini membuat operasional yayasannya menjadi jauh lebih tenang dan terstruktur.

Jimmy, yang juga pendiri Yayasan Mutiara Keraton Solo, sebagai yayasan yang menaungi dapur itu, mengaku sempat mengalami kelebihan bayar akibat turunnya harga bahan baku karena semua proses koreksi dilakukan secara transparan dan profesional.

"Saya malah saat ini punya utang ke BGN karena kelebihan bayar, bukan BGN yang utang ke saya. Ini membuktikan betapa ketatnya pengawasan dan betapa seriusnya program ini dijalankan," katanya.

Menurut Jimmy, program MBG tidak hanya soal memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.

Selain melibatkan produk tani lokal, program ini juga melatih masyarakat untuk mengelola pangan secara higienis dan berkelanjutan. Program ini dinilai membawa dampak positif yang luas.

"Ini pintu masuk Indonesia emas. Ingat, BGN ini mendidik anak dari kecil, mendidik keluarga, mendidik juga dalam lingkungan sosial dalam sekolahannya, maka teman-teman guru nasional ayo bersama-sama, pintu masuk jangan kita hilangkan, kenapa? Kita persiapkan Indonesia emas," ujarnya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Yayasan Media Berkat Nusantara akhirnya berjanji mencairkan dana Rp975.375.000 mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar di Jakarta, Jumat (25/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, pihaknya menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kendati demikian, pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Terkait mitra dapur yang menyebutkan pihaknya memiliki niat jahat, ia menyebut tuduhan itu tanpa dasar.

"Terkait niat jahat atau enggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Dalam akhir keterangannya, pihaknya mengupayakan untuk terus menjaga proyek nasional tersebut. Karena itu, pihaknya terbuka untuk membuka ruang komunikasi.

"Jadi intinya, segera kita buka ruang komunikasi. Ayo datanya tapi tetap dibayarkan," katanya.

Rencananya, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan mitra dapur Ibu Ira pada Selasa (29/4) dan Rabu (30/4).

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yaitu Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

Pihaknya berkomitmen untuk mencarikan solusi terkait perbedaan perhitungan, pendapat dan mempertimbangkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Yayasan MBN menegaskan, mitra dapur dalam hal ini Ira Mesra Destiawati (59) gegabah lapor ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, telah melaporkan yayasan mitra Program MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

DI ATAS kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah narasi kemanusiaan yang indah. Negara hadir memberi makan bagi anak-anak bangsa.

Gizi terpenuhi, masa depan terjamin. Namun, di balik janji yang manis itu, publik menemukan kesemrawutan, ketidaksiapan, dan ironi politik yang menusuk akal sehat.

Dicanangkan sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan balita.

Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk 2025, dengan target penyediaan makanan bergizi untuk 83 juta penerima manfaat. Langkah besar, monumental, dan—sayangnya—tidak cukup transparan dan terukur.

Anggaran jumbo, transparansi mini

Apa yang membuat MBG menuai kritik bahkan sebelum benar-benar berjalan? Jawabannya adalah akuntabilitas.

Ketika anggaran Rp 71 triliun diumumkan, publik berhak bertanya: bagaimana pengelolaannya? Siapa yang mengawasi? Apa tolok ukur keberhasilannya?

Di berbagai diskusi kebijakan, para ekonom dari INDEF dan CELIOS sudah mengingatkan: program ini berpotensi menjadi "ladang basah" baru jika tidak dikawal ketat.

Distribusi dana yang besar ke unit-unit bernama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan nilai Rp 7 miliar hingga Rp 10 miliar per unit justru menambah ruang untuk penyelewengan, bukan kepastian gizi.

Belum lagi jika dihitung berapa persen dari anggaran yang benar-benar sampai ke perut anak-anak.

Kita ingat bagaimana program makan gratis di masa lalu sering kali bermuara pada proyek fiktif, pengadaan siluman, dan makanan basi di lapangan. Alih-alih menyehatkan, justru bisa mencederai. Pelajaran itu seolah diabaikan.

MBG dalam konstruksi politik kekuasaan adalah simbol. Ia lebih merupakan manuver pencitraan daripada kebijakan publik yang matang.

Di tengah tekanan publik pasca-Pemilu yang sarat kontroversi, program ini tampil seperti tameng moral. Bahwa rezim ini peduli, bahwa negara tidak abai. Namun, simbol tidak cukup. Bangsa ini sudah kenyang dengan kebijakan kosmetik.

Program sebesar ini seharusnya dimulai dengan pilot project yang serius, data gizi yang akurat, dan evaluasi sistemik. Namun yang terjadi, pemerintah justru mendahulukan seremoni dan alokasi anggaran jumbo sebelum sistemnya siap.

Seorang kepala daerah di Jawa menyampaikan keluhannya kepada media: "Kami belum tahu mekanisme distribusinya, tetapi kami diminta mendukung penuh."

Ini bukan anekdot, ini potret sistem birokrasi yang dibutakan oleh euforia politik pusat.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

Tabalong, Kalsel (ANTARA) - PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melalui PT Adaro Indonesia-Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) menggaet Pemerintah Kabupaten Tabalong meluncurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak usia dini di Taman Kanak-kanak Satu Atap Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua YABN Zuraida Murdia Hamdie di Tabalong, Sabtu, mengatakan Adaro berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dan kesehatan anak usia dini di wilayah operasional melalui nota kesepahaman dengan pemerintah daerah sebagai proyek percontohan dunia mendukung program strategis nasional MBG.

Zuraida mengungkapkan program MBG tersebut dimulai dari peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TK binaan Adaro yang tersebar di sekitar operasional perusahaan.

"Kita meluncurkan makan bergizi gratis perdana pada PAUD binaan salah satunya TK Kasiau yang paling bagus dan kooperatif sehingga mudah berkolaborasi," kata Zuraida.

Selanjutnya Adaro akan mencari model proyek terbaik sehingga sasaran MBG akan lebih besar dan bantuan secara konsisten diberikan hingga Desember 2025.

Bagi Zuraida, pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akan menjadi faktor yang sangat diperhatikan Adaro pada proyek MBG tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong M Hasbi mengapresiasi dukungan Adaro dan mitra pada pemberian makanan bergizi gratis bagi anak usia dini.

Program MBG ini pun diharapkan bisa berkelanjutan seperti yang dilontarkan Kepala Sekolah TK Satu Atap Kasiau Gusti Narela.

Selain Zuraida, hadir pula perwakilan PT Adaro Indonesia Zulfadeli Rahman dan Kepala Desa Kasiau Rahmad Fauzi dengan memberikan 24 paket makanan secara simbolis kepada anak TK Satu Atap Kasiau.

Program ini dijalankan melalui skema berbasis pemberdayaan lokal, menggunakan bahan pangan lokal yang diolah penyedia katering yang berlokasi di sekitar sekolah.

Setiap makanan yang diberikan telah melewati pengawasan gizi dengan standar kesehatan nasional, guna memastikan kandungan nutrisi yang tepat bagi anak-anak.

Untuk standar gizi, kehigienisan, pemeriksaan dan pengukuran kondisi fisik anak dilakukan dengan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

“Sesuai menu Isi Piringku yang sudah kita gaung-gaungkan dari Menteri Kesehatan bahwa makan sehat itu tidak mesti harus mahal dan cukup menggunakan makan di sekitar lingkungan ,” ucap Kabid Kesmas Dinkes Tabalong Catur Yudha Murtopo.

Pelaksanaan program ini juga merupakan bagian dari penguatan Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK) yang telah dijalankan Adaro melalui Program Adaro PAUD Berkarakter pada berbagai lembaga PAUD binaan.

Makan Bergizi Gratis juga menjadi elemen pelengkap yang mendukung pendekatan holistik tersebut dan tidak hanya membentuk karakter anak sejak dini, tetapi juga memastikan tumbuh kembang fisik dan mental mereka terpenuhi secara optimal.

Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap pada lima TK/PAUD yang tersebar di Kabupaten Tabalong dan Balangan selama periode April-Desember 2025.

Pewarta: Taufik Ridwan/Herlina Lasmianti
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sederet kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis terjadi sepanjang 2025.

Kasus keracunan MBG terbaru, terjadi di Cianjur dan bahkan ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat.

Setiap kasus keracunan massal MBG memilik penyebab yang berbeda-beda.

Salah satunya, di Bombana, Sulawesi Tenggara, keracunan MBG disebabkan oleh menu ayam tepung yang sudah basi.

Sementara itu, penyebab keracunan massal karena MBG di Sukoharjo terjadi karena olahan ayam yang kurang matang.

Dari berbagai kasus keracunan massal dalam program MBG ini, bagaimana tanggapan ahli gizi?

BGN sudah merilis 5 kunci keamanan pangan

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. Tan Shot Yen menanggapi bahwa dirinya telah memperhatikan isu ini sejak bulan Januari.

"Sebetulnya dari panduan teknis MBG yang dirilis BGN sudah jelas," terang Tan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Tan menjelaskan bahwa BGN sudah merilis 5 kunci keamanan pangan, yaitu menjaga suhu makanan, menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak dengan benar, serta memisahkan pangan mentah dan pangan matang.

"Apakah semua hal di atas sudah dijalankan dengan baik? Adakah monitoring dan supervisi?" ujarnya.

Tan telah mengimbau bahwa pengelolaan makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak.

Dokter ingatkan prinsip keamanan pangan HACCP

Diberitakan Kompas.com (3/1/2025), Tan menjelaskan salah satu prinsip keamanan pangan, yaitu Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Tan menjelaskan bahwa metode HACCP mengatur pengelolaan makanan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan, mulai dari bahan baku dipilih hingg sampai ke konsumen.

Berikut enam prinsip dan langkah penerapan HACCP.

• Menyeleksi bahan pangan

Dokter Tan mengatakan bahwa pada saaat dibeli, bahan baku makanan perlu diperhatikan kesegarannya.

Bebrapa jenis makanan juga memiliki syarat-syarat kelayakan tertentu, misalnya daging, ikan, sayuran, dan bumbu dapur.

Tan mengimbau bahwa bahan mentah yang hendak diolah tidak booleh dalam keadaan busuk dan berjamur.

• Menyimpan bahan makanan dengan benar

Indonesia memiliki iklim lembab yang dapat menyebabkan bahan makanan menjadi mudah busuk.

Tan menerangkan bahwa makanan yang tidak segar karena masalah penyimpanan tidak boleh diberikan pada anak-anak.

“Bukan cuma beras, bahan makanan yang lain misalnya daging dan bumbu dapur lainnya, harus benar-benar tepat suhu dan cara penyimpanannya,” ujar Dokter Tan.

• Menjaga kebersihan masakan

Kebersihan bahan baku dan alat masak juga perlu diperhatikan.

Dokter Tan juga menyarankan untuk menjaga kebersihan dapur agar tidak menjadi sarang tikus, kucing, atau binatang lainnya yang berisiko merusak mutu makanan.

• Memperhatikan penyedap rasa atau bahan tambahan lain

Dokter menyoroti risiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan micin, saus, atau penyedap rasa lainnya dalam masakan.

Dia menyarankan agar bahan tambahan ini digunakan sesuai porsinya atau bahkan sebisa mungkin dihindari.

“Micin atau persausan itu punya risiko kelebihan kandungan garam, gula, atau bahkan micin itu sendiri,” ujarnya.

• Memilih bahan kemasan yang aman

Bahan untuk mengemasa makanan haruslah bebas dari zat-zat berbahaya.

Selain itu, makanan panas juga tidak diperbolehkan untuk langsung disimpan di wadah plastik yang mengandung BPA.

Dokter Tan juga melarang penggunaan styrofoam atau kertas nasi yang dilapisi plastik sebab berpotensi meleleh saat terkena makanan panas.

"Pengemasan plastik harus bebas BPA. Haram hukumnya memakai plastik gula atau es. Nanti ada mikroplastik di makanannya," kata dia.

• Memperhatikan cara dan waktu mendistribusikan makanan

Dokter mengungkapkan bahwa makanan yang sudah matang harus segera dikonsumsi dalam waktu dua jam setelah dimasak.

Sesudah 2 jam, makanan akan berada pada suhu antara 5 sampai 60 derajat Celsius.

Pada suhu kritis tersebut, bakteri dan jamur dapat tumbuh.

Dokter Tan menambahkan bahwa makanan basi disebabkan proses menyimpan makanan dalam suhu kritis tersebut, bukan karena wadah makanan yang ditutup saat masih panas.

(Sumber: Kompas.com/Devi Pattricia | Editor: Bestari Kumala Dewi)

DI ATAS kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah narasi kemanusiaan yang indah. Negara hadir memberi makan bagi anak-anak bangsa.

Gizi terpenuhi, masa depan terjamin. Namun, di balik janji yang manis itu, publik menemukan kesemrawutan, ketidaksiapan, dan ironi politik yang menusuk akal sehat.

Dicanangkan sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan balita.

Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk 2025, dengan target penyediaan makanan bergizi untuk 83 juta penerima manfaat. Langkah besar, monumental, dan—sayangnya—tidak cukup transparan dan terukur.

Anggaran jumbo, transparansi mini

Apa yang membuat MBG menuai kritik bahkan sebelum benar-benar berjalan? Jawabannya adalah akuntabilitas.

Ketika anggaran Rp 71 triliun diumumkan, publik berhak bertanya: bagaimana pengelolaannya? Siapa yang mengawasi? Apa tolok ukur keberhasilannya?

Di berbagai diskusi kebijakan, para ekonom dari INDEF dan CELIOS sudah mengingatkan: program ini berpotensi menjadi "ladang basah" baru jika tidak dikawal ketat.

Distribusi dana yang besar ke unit-unit bernama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan nilai Rp 7 miliar hingga Rp 10 miliar per unit justru menambah ruang untuk penyelewengan, bukan kepastian gizi.

Belum lagi jika dihitung berapa persen dari anggaran yang benar-benar sampai ke perut anak-anak.

Kita ingat bagaimana program makan gratis di masa lalu sering kali bermuara pada proyek fiktif, pengadaan siluman, dan makanan basi di lapangan. Alih-alih menyehatkan, justru bisa mencederai. Pelajaran itu seolah diabaikan.

MBG dalam konstruksi politik kekuasaan adalah simbol. Ia lebih merupakan manuver pencitraan daripada kebijakan publik yang matang.

Di tengah tekanan publik pasca-Pemilu yang sarat kontroversi, program ini tampil seperti tameng moral. Bahwa rezim ini peduli, bahwa negara tidak abai. Namun, simbol tidak cukup. Bangsa ini sudah kenyang dengan kebijakan kosmetik.

Program sebesar ini seharusnya dimulai dengan pilot project yang serius, data gizi yang akurat, dan evaluasi sistemik. Namun yang terjadi, pemerintah justru mendahulukan seremoni dan alokasi anggaran jumbo sebelum sistemnya siap.

Seorang kepala daerah di Jawa menyampaikan keluhannya kepada media: "Kami belum tahu mekanisme distribusinya, tetapi kami diminta mendukung penuh."

Ini bukan anekdot, ini potret sistem birokrasi yang dibutakan oleh euforia politik pusat.

Satu narasi yang terus didorong dalam MBG adalah penggunaan bahan pangan lokal. Ini seharusnya menjadi momentum besar bagi petani dan pelaku UMKM pangan.

Namun dalam praktiknya, muncul kekhawatiran soal dominasi penyedia besar yang punya akses pada kekuasaan.

Jika rantai distribusi dikuasai oleh korporasi tertentu atau bahkan afiliasi politik tertentu, maka program ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru dengan jubah bantuan sosial.

Masalah lainnya adalah soal standarisasi gizi. Bagaimana memastikan bahwa makanan yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi yang beragam dari balita hingga siswa SMA? Tanpa pedoman ketat dan pengawasan medis, gizi bisa jadi jargon, bukan substansi.

Polemik dan ketidaksiapan

Survei yang dirilis oleh CELIOS menunjukkan bahwa 59 persen responden menyatakan tidak setuju dengan MBG. Alasannya? Karena khawatir program ini tidak tepat sasaran, menambah beban fiskal negara, dan membuka celah korupsi.

Kritik ini bukan berarti publik antibantuan. Justru sebaliknya, rakyat mendambakan program yang benar-benar solutif.

Namun ketika bantuan disiapkan tanpa kesiapan sistem, data penerima tidak akurat, dan distribusi tidak efisien, maka kepercayaan publik akan runtuh.

MBG bisa jadi seperti bansos Covid-19 yang penuh masalah—transaksi politik di balik kantong plastik berisi beras dan mie instan.

Hingga kini, belum ada informasi yang gamblang mengenai siapa yang bertanggung jawab mengawasi MBG secara nasional.

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk dari awal untuk mencegah? Apakah BPKP akan mengaudit realisasi dan dampaknya? Apakah masyarakat bisa mengakses laporan kinerja MBG secara terbuka?

Tanpa akuntabilitas yang kuat, MBG hanya akan menambah daftar panjang program bantuan yang gagal karena lebih sibuk mengurus narasi daripada implementasi.

Memberi makan rakyat bukan hanya soal memberi makan. Ia adalah soal martabat. Negara yang sungguh-sungguh ingin menyejahterakan rakyatnya harus mampu melampaui seremoni.

Ia harus hadir dalam sistem berkeadilan, tata kelola yang bersih, dan penghormatan terhadap penerima bantuan sebagai warga negara, bukan sebagai objek.

Dalam banyak kasus, bantuan makanan di lapangan justru disertai stigma. Anak-anak yang menerima makanan gratis dianggap “miskin”, dan kadang diejek oleh teman sekelasnya.

Jika hal ini tidak dipikirkan sejak awal, maka MBG tidak hanya gagal secara kebijakan, tetapi juga secara etik.

Evaluasi serius

Sebagai program nasional, MBG sudah terlanjur diluncurkan. Maka tugas kita bukan hanya mengkritik, tetapi mendorong evaluasi dan koreksi secepat mungkin.

Pemerintah harus membuka data, membentuk pengawas independen, dan merancang sistem audit publik. DPR harus lebih aktif, bukan hanya menyetujui anggaran, tapi juga mengawal penggunaannya.

Publik juga harus diberi ruang untuk melaporkan penyimpangan, tanpa takut dibungkam. Dalam era digital seperti sekarang, pengawasan masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari desain kebijakan publik.

MBG adalah peluang, tetapi juga ujian. Apakah negara benar-benar ingin hadir untuk rakyat, atau hanya menggunakan rakyat untuk kepentingan politik kekuasaan?

Apakah makan gratis menjadi pintu masuk untuk revolusi gizi, atau sekadar pintu belakang bagi korupsi?

Di balik nasi bungkus yang dibagikan ke sekolah-sekolah, tersimpan pertanyaan besar tentang cara kita membangun bangsa. Apakah dengan kejujuran dan tanggung jawab, atau dengan retorika dan transaksionalisme?

MBG harus menjawab itu. Jika tidak, maka ia hanya akan menambah daftar panjang kegagalan kebijakan yang lahir dari niat baik, tapi ditelan kerakusan kekuasaan.

Sebanyak 53 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga dalam kondisi basi. Hal itu mengakibatkan 10 siswa SD muntah-muntah setelah menyantap MBG tersebut.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4/2025) pagi. Polres Bombana yang mendapat laporan kemudian turun melakukan penyelidikan.

Dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap MBG yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Dirangkum detikcom, Sabtu (26/4), berikut 4 hal tentang 53 paket MBG diduga basi bikin 10 siswa SD di Bombana muntah-muntah:

1. 10 Siswa SD Muntah-muntah

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Pihaknya mengecek pengecekan dapur umum hingga bahan baku MBG.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah," kata Wisnu kepada detikcom, Kamis (24/4).

Wisnu menuturkan pihaknya juga meminta keterangan pihak ketiga selaku penyedia MBG. Dia mengaku para siswa yang mengalami muntah sudah ditangani.

"Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di Rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

2. 53 Paket MBG Diduga Basi

Dari hasil penyelidikan, Wisnu mengaku ada 53 paket MBG yang ditemukan dalam kondisi. Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Bombana.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," beber Wisnu.

Wisnu mengaku ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan di tiga sekolah, yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Namun paket MBG yang diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," jelasnya.

3. Pengelola Salah Simpan Bahan

Wisnu menduga paket MBG dalam kondisi basi karena pengelola keliru dalam menyimpan bahan baku. Dari hasil pemeriksaan, bahan baku untuk MBG tidak disimpan di lemari pembeku sebelum diolah.

"Dari keterangan yang diambil, salah penyimpanan bahan, seharusnya ayam disimpan di freezer tapi ini mereka simpan di chiller pendingin yang tidak bisa beku, mungkin dari situ bahannya basi," paparnya.

Adapun jenis makanan yang diduga basi adalah ayam krispi dalam lauk paket MBG tersebut. Pengelola menyediakan sebanyak 1.026 paket untuk tiga sekolah.

"Dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan, sekitar 53 paket yang diduga basi itu lauknya berupa ayam krispi," beber Wisnu.

4. Polisi Usut Dugaan Pidana

Polres Bombana memastikan tetap melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Pihaknya menyelidiki dugaan tindak pidana di balik perkara tersebut.

"Kalau dugaan pidana kita masih dalami dan kita belum menemukan, terus kita selidiki (pidana)," ungkapnya.

Wisnu mengatakan program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Bombana. Pengelola program ini juga dinilai belum berpengalaman.

"MBG ini pada dasarnya merupakan yayasan perdana untuk menyediakan makanan ke penerima manfaat," imbuh Wisnu.

Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG