Acara ini luar biasa, dan kami sangat bangga serta bersyukur

Jakarta (ANTARA) - Sociopreneur, Cahaya Manthovani dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa menyalurkan makanan sehat bergizi dan paket sembako kepada 268 siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 7 Jakarta..

Sociopreneur yang aktif di bidang sosial dan penyandang disabilitas, Cahaya Manthovani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap murid-murid SLB yang belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.

"Kami ingin memastikan anak-anak ini tetap mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bernutrisi, karena gizi yang baik sangat penting untuk membantu mereka agar lebih semangat belajar, lebih fokus dan berkembang secara lebih optimal," ujarnya.

Ratusan siswa SLB itu mendapatkan bantuan paket sembako dan 340 paket makan bergizi gratis dengan menu yang tetap menjaga kualitas gizi, khususnya dalam bulan Ramadhan.

Cahaya menjelaskan sekolah ini sebelumnya telah menjalankan program serupa dan memiliki kesiapan untuk mengelola bantuan secara efektif.

"Kami bekerja sama dengan komite orang tua murid yang langsung terlibat dalam proses penyusunan menu, proses memasak, hingga penyajian makanan. Karena mereka lebih memahami kebutuhan anak-anak, termasuk alergi dan batasan makanan tertentu," jelas putri dari Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) ini.

Dia memastikan program yang dilaksanakan kali ini akan terus berlanjut setelah Lebaran, bahkan dalam bentuk bantuan yang lebih luas sembari menunggu kebijakan pemerintah mengenai program MBG untuk SLB.

Kepala Sekolah SLB Negeri 7 Jakarta Elda Rifni mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa.

"Acara ini luar biasa, dan kami sangat bangga serta bersyukur. Ini adalah rezeki bagi siswa-siswa kami yang kami terima dengan senang hati. Ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral yang sangat berarti bagi anak-anak di SLB Negeri 7," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo yang turut hadir memberikan apresiasinya terhadap kegiatan bakti sosial dan penyelenggaraan MBG itu.

Dia mengakui bahwa saat ini masih ada sejumlah sekolah yang belum mendapatkan giliran dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah, termasuk SLB Negeri 7 Jakarta.

"Momen berbagi ini sangat luar biasa. SLB Negeri 7 Jakarta memang masih menunggu giliran dalam program makan bergizi nasional karena prosesnya bertahap, sehingga bantuan ini sangat berarti bagi mereka," tuturnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, program sarapan gratis akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas utama bagi sekolah-sekolah kurang mampu.

Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan penuh dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Di awal kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Namun untuk penentuan jumlah sekolah yang ditunjuk dan teknis pelaksanaannya akan difinalisasi setelah mendapat arahan dari BGN

“Tapi kami akan mempersiapkan jumlahnya nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari BGN,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, program sarapan gratis yang digagas oleh Pramono dan Rano sempat batal dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dari pemerintah pusat.

Pramono menyebutkan, pembatalan itu didasarkan pada instruksi BGN yang melarang pemerintah daerah menjalankan program serupa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Larangan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam acara retret kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” ujar Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Namun, situasi berubah setelah Dadan Hindayana, memberikan lampu hijau bagi Pemprov Jakarta untuk menjalankan program sarapan gratis, khususnya bagi siswa SMP dan SMA.

“Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan juga memastikan, BGN tidak memiliki masalah dengan program sarapan gratis itu dan siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta.

“BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," ungkap Dadan.

Untuk itu, Pramono berencana untuk menemui Kepala BGN pada Rabu (11/3/2025) untuk membahas lebih lanjut mekanisme program sarapan gratis ini.

“Besok kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti. Pemerintah Jakarta siap, apakah nanti diizinkan menjalankan sarapan gratis atau harus dengan mekanisme lain, semuanya akan dibahas besok," ungkap Pramono

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung dijadwalkan untuk bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (12/3/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kelanjutan program sarapan gratis yang sempat terhambat oleh larangan dari pemerintah pusat.

Pramono menegaskan, Pemprov akan mematuhi keputusan BGN mengenai implementasi program tersebut.

"Besok, kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti," ungkap Pramono saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Jakarta siap menjalankan programnya.

Namun, apakah program sarapan gratis akan diizinkan atau harus menggunakan mekanisme lain, masih akan dibahas dalam pertemuan besok.

Sebagai langkah antisipasi, Pramono telah menyiapkan opsi lain jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh.

Salah satu alternatifnya adalah mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

"Tentunya untuk itu ada dua alternatif yang dilakukan apapun putusannya kita siapkan," ujarnya.

Jika program sarapan gratis tetap dapat dijalankan, Pemprov Jakarta akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, terutama yang berada di kawasan kumuh.

"Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu," jelasnya.

Namun, penentuan jumlah sekolah yang ditunjuk dan teknis pelaksanaannya akan difinalisasi setelah mendapatkan arahan dari BGN.

"Kami akan mempersiapkan jumlahnya nanti akan kami final setelah ada arahan dari BGN, kami rapat sehabis ini," tutup Pramono.

Jakarta: Kota Kediri yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki peninggalan sejarahnya, seperti candi dari masa Kerajaan Majapahit. Kota ini juga memiliki potensi dalam wisata kuliner, wisata kuliner, alam, hingga seni budaya.

Sebagai salah satu pilihan destinasi wisata budaya bagi wisatawan, Kediri juga memiliki potensi pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai tipe dan harga rumah yang bervariasi.

Bagi kamu yang mencari rumah, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Banjarbaru dengan harga mulai dari Rp140 juta untuk kamu yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kediri

Perumahan subsidi di Kediri. Foto: SiKumbang PUPR

1. Mawar Jingga

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Kembang Jawa Permai. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 37 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap galvalum, dinding batu bata finishing cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Griya Citra Wardhani

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Sari Bumi Surya Buana yang menyediakan 4 unit tipe rumah subsidi.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain rangka atap galvalum/baja ringan, dinding bata merah diplester, lantai keramik ukuran 30 x 30 polos, serta pasangan pondasi batu kali.

3. Griya Manisrenggo Kota

Berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Bangun Jagad Sejahtera dengan jumlah unit tersedia sebanyak 12 subsidi.

Rumah seharga Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu gebal.

4. Grand Kalingga

Berlokasi di Betet, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Persada Dhahana Pura dengan 14 tipe subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp162 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Griya Ngronggo Permai 2

Perumahan yang berlokasi di Ngronggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Bangun Jagad Sejahtera ini menawarkan 14 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi batu gebale.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Warga di RW 26, Mekarjaya, Perumahan Pesona Depok Estate II, Depok, Jawa Barat, menolak pembangunan tanki air berkapasitas 10 juta liter di dekat tempat tinggal mereka. Warga mengaku takut keberadaan tanki itu membahayakan.

Perwakilan warga RW 26, Didik J Rachbini, mengatakan penolakan warga sudah terjadi sejak tahun 2020. Dia mengatakan keberadaan tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dapat membahayakan warga.

"Warga terdampak tetap ingin bangunan water tank 10 juta liter air di relokasi. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana setengah triliun rupiah dan ada indikasi kuat korupsi pemerintahan sebelumnya. Tetapi setelah 4 tahun vakum karena ditolak warga, proyek ini akan dilakukan lagi dengan kondisi bangunan sudah semakin miring," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Didik mengatakan ada analisis teknis dari Universitas Indonesia (UI) yang menemukan banyak cacat serius pada desain, jenis tanah dan konstruksi tangki air itu. Dia menyebut analisis itu menemukan pekerjaan perkuatan struktur terhadap water tank wajib melibatkan warga terdampak untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga terdampak.

"Adapun cacat teknis yang di analisa oleh Lemtek UI yang akhirnya berimbas kerugian kepada warga terdampak dari watertank tersebut yang mulai berdiri di tahun 2022 menyebabkan tanah longsor, banjir lumpur ke kompleks kami dan beberapa rumah," ujarnya.

Dia mengatakan analisis oleh Lembaga Teknologi (Lemtek) UI menunjukkan design engineering details yang cacat dan tidak memenuhi standar keselamatan. Pengerjaan ulang perkuatan struktur dengan desain baru disebut tidak melibatkan warga.

Dia mengatakan pekerjaan memperkuat struktur water tank sulit karena kondisi tangki itu sudah miring ke arah perumahan Pesona Depok Estate II meski belum diisi air. Dia mengatakan hal itu disebabkan jenis tanah yang berubah menjadi hujan akan berubah menjadi clay atau tanah liat dan jika musim panas akan kering.

Dia mengatakan kondisi itu menyebabkan kondisi itu membuat kondisi water tank tidak seimbang. Kondisi itu memicu bangunan retak dan miring.

Warga di Depok tolak proyek water tank berkapasitas 10 juta liter (dok. Istimewa)

Dia menyebut posisi water tank berada di atas atap perumahan warga. Dia juga menyebut tanah warga terdampak hanya berjarak 6 sampai 7 meter dari garis sepadan proyek itu.

"Keempat, dengan jenis tanah yang sudah dijelaskan di atas dan lokasi water tank di atas atap perumahan kami warga terdampak dengan logika sehat kami akan sulit untuk PDAM melakukan penguatan karena setiap musim akan ada perubahan sifat tanah yang akan mengakibatkan posisi water tank akan mengalami kemiringan, hanya menunggu waktu saja water tank tersebut akan mengalami tragedi yang berdampak kerugian materi dan nyawa," ujarnya.

Dia menyebut PDAM dan Pemkot Depok membangun tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga. Dia menyebut banyak kerugian yang dialami warga gara-gara proyek itu.

"PDAM dan Pemkot melakukan pembangunan dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga terdampak dan mengakibatkan kerugian yang di PDAM dan Pemkot ciptakan, membangun atas nama kebutuhan air bagi masyarakat tanpa melihat banyak aspek di antara adalah dampak lingkungan yang sudah dirasakan akibat berkurangnya penyerapan air, longsor, serta jebol tembok-tembok pembatasan di kompleks perumahan kami. Warga terdampak tidak pernah menghalangi pembangunan yang bersifat untuk kepentingan masyarakat tapi ada cara-cara yang sesuai norma dan adab yang benar," ujarnya.

Dia mengatakan warga setempat berharap Wali Kota Depok yang baru, Supian Suri, dan Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dapat merelokasi proyek itu. Dia juga menyarankan ada audit terhadap anggaran proyek tersebut.

"Catatan pengingat Depok bukan punya PDAM atau Pemkot dan water tank terbangun dari hasil uang tax payer, masyarakat. Warga terdampak meminta Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Dedi Mulyadi dan Wali kota Depok, bisa segera menghentikan pekerjaan penguatan struktur dan merelokasikan ke tempat lain. Juga tidak kalah penting memeriksa proyek berbiaya setengah triliun tersebut, yang lebih penting dialihkan untuk pendidikan atau MBG," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya menyebutkan, dapur untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Papua akan dikelola langsung oleh masyarakat lokal.

"Nantinya, dapur masak akan berada di sekitar lokasi dan dikelola oleh masyarakat sendiri," kata Lenis dalam keterangannya, yang dibagikan Biro Informasi dan Humas Setjen Kemenhan RI, Selasa (11/3/2025).

Ini disampaikan Lenis saat mengunjungi SD Kebun Sirih di Kabupaten Mimika, Papua, dalam rangka sosialisasi MBG, Senin (10/3/2025).

Dengan dikelola masyarakat Papua, menurutnya, keamanan pangan bagi anak-anak dalam program MBG akan terjamin.

"Ini adalah program dari mereka untuk mereka, yang juga akan memberdayakan lahan-lahan milik masyarakat," ujar Stafsus Menhan ini.

Lebih lanjut, Lenis juga menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak, agar mereka mendapatkan asupan makanan bergizi yang aman dan berkualitas.

Selain itu, dia mengeklaim anak-anak Papua siap menerima MBG.

"Program MBG sangat membantu orangtua di Papua, karena mereka sekaligus mendapatkan edukasi pola gizi yang sehat dan seimbang bagi anak-anaknya," nilai Lenis.

Ia juga berpandangan, program MBG dapat menggerakkan program perekonomian di wilayah Papua.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan empat standar kemitraan untuk menjaga kualitas makanan.

Standar tersebut meliputi pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kemudian, yang kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

Ketiga, higienis, dan terakhir keamanan.

"Nah, ini yang menjadi patokan kami," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ditemui di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

Dadan menyebut, masalah keracunan dan makanan yang belum matang sering terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terbiasa memasak dalam jumlah besar.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ucap dia.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabarekraf), Teuku Riefky Harsya, mengadakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung BGN, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025. Pertemuan membahas kolaborasi strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia.

Riefky menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenekraf dan BGN dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Dia menyatakan siap kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam pelatihan memasak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal. Selain itu, Kemenekraf akan menyediakan chef profesional untuk melatih juru masak yang terlibat dalam program tersebut.

"Kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Riefky dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenekraf mendukung berbagai program inovatif dan kreatif, termasuk industri film animasi nasional. Salah satu contohnya adalah animasi Jumbo, yang dapat dikaitkan dengan Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan gizi.

"Kemenekraf siap berkolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan Program Makan Siang Gratis (MBG), terutama dalam pelatihan masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik kolaborasi ini. Dia menilai bahwa kerja sama dengan Kemenekraf akan membuka peluang pelatihan bagi juru masak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal, yang berkontribusi dalam menciptakan makanan lezat dan bergizi.

"Kolaborasi ini membuka peluang untuk melaksanakan pelatihan juru masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal, sehingga meningkatkan kemampuan juru masak dalam menciptakan makanan yang lezat dan bergizi," ujar Dadan.

Dadan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan industri kreatif kuliner guna meningkatkan kapasitas dan kualitas makanan dalam Program MBG. Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan diwujudkan melalui pelatihan juru masak serta pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan Program MBG. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan bergizi, sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

"Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan direalisasikan melalui pelatihan juru masak dan pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," tegas Dadan.

Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur,

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala sekolah membuat dapur umum, untuk beberapa sekolah tolong sediakan lahan. Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur," katanya saat mengunjungi SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Lenis menegaskan dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, minimal sebanyak 47 orang, dengan tiga orang tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan seluruh SPPG di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," ucapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

"Pengelolanya ini adalah Satgas Pemuda Adat, lembaga adat ini kan kuat ya, itu yang kita percayakan, umurnya mungkin masih lulusan SMP, SMA, tetapi itu kita percayakan untuk mengatur logistik, jadi sekitar 50 orang (per SPPG)," ujar dia.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Dr Junus Simangunsong mengatakan MBG dapat membantu orang tua agar tidak khawatir anak-anaknya menjadi malas belajar karena belum sarapan.

"Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi anak-anak kita malas belajar karena belum sarapan. Semua siswa mulai dari PAUD hingga SMA, semua harus jadi anak yang sehat dan kuat," ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menyambut Program MBG.

"Kita sambut Makan Bergizi Gratis untuk mendukung pendidikan yang bermutu bagi semuanya," tutur Junus.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diberi donat sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga kurma dan buah lainnya. Pada hari berbeda, para siswa diberikan menu berupa roti, kurma, dan apel.

"Hari Jumat (8 Maret 2025) menunya donat yang ada lubang, ada meses-nya. Ada juga kurma dan buah apel yang kecil," ujar siswa kelas 8 SMN 1 Komodo berinisial A, Senin (10/3/2025).

"Tadi menunya roti, di dalamnya ada daging yang hancur. Ada juga kurma dan buah jeruk kecil," lanjut dia.

A adalah siswa non-muslim di sekolah tersebut. Ia mengaku tak kenyang menyantap menu donat maupun roti itu.

"Tidak kenyanglah, cuma makan donat satu potong atau roti satu potong," ujar A.

"Kalau saya maunya menu tetap ada nasi. Ada daging," imbuhnya.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, membenarkan menu roti dan donat tersebut. Menurut dia, menu tersebut berlaku secara nasional selama masa puasa.

"Pertimbangan dari pusat untuk seluruh Indonesia memang begitu. Dari BGN (Badan Gizi Nasional) seperti itu untuk bulan puasa ini. Tidak pakai nasi, menu kering semuanya," kata Kosmas.

"Ada roti, kompiang (roti khas Manggarai), kami ganti-gantilah, ada buah. Bulan puasa memang seperti itu menunya. Kami tidak pakai nasi, tidak pakai sayur," lanjut dia.

Menurut dia, menu MBG dibuat seperti itu agar siswa bisa membawa pulang ke rumah masing-masing. Menu MBG tersebut dimakan saat berbuka puasa di rumah pada sore harinya.

"Supaya mereka jangan makan di sekolah, bawa di rumah," tandas Kosmas.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari lalu. Sejauh ini, baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG. Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta tidak hanya merevitalisasi kantin sekolah, tetapi juga membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel.

Usulan ini didorong oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa membangun dapur MBG lebih efektif karena dapat mengontrol kualitas gizi makanan yang disajikan di sekolah.

"Kami usulkan itu, karena ini lebih baik daripada hanya memperbaiki kantin yang belum mampu mengontrol kualitas gizi makanan yang dijual,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Yudha Permana dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurut Yudha, konsep dapur di sekolah ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jepang.

Dengan program tersebut, para pedagang kantin yang selama ini berjualan di sekolah dapat diberdayakan. sebagai tenaga kerja di dapur MBG.

Adapun program perbaikian kantin sekolah ini dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemprov Jakarta dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN menyediakan tenaga koki hingga bahan makanan.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini berkelanjutan sehingga ekosistemnya jadi programnya sukses,” kata Yudha.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program Sarapan Gratis bagi siswa sekolah terhalang restu pemerintah pusat.

Program yang digagas Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka pada Oktober 2024 itu kini resmi diganti dengan proyek renovasi kantin sekolah.

Pembatalan progam tersebut disampaikan langsung oleh Pramono dalam acara pembubaran tim sukses mereka di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

Pramono menuturkan, program Sarapan Gratis untuk siswa di sekolah diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meminta agar gagasan itu diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, ia bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

ANTARA - Ulat bulu serang permukiman warga Kelurahan Jember Kidul, Jember, Jawa Timur, selama lima hari dan masuk ke rumah-rumah hingga menyebabkan gatal pada sekujur tubuh. Menanggapi kejadian tersebut, BPBD setempat menerjunkan personel untuk menyemprotkan insektisida guna membasmi ulat bulu yang meresahkan warga, Senin (10/3). (Hamka Agung Balya/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

PANDEGLANG, iNews.id- Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten viral di media sosial. Menu yang disajikan dinilai netizen memaksakan.

Akun Instagram @Bantenraya diposting sebuah cuplikan gambar yang memperlihatkan menu MBG berupa singkong rebus,telur puyuh, susu UHT, pisang dan kurma.

Postingan itu pun dibanjiri komentar netizen baik yang pro maupun kontra. Akun @ranabangpak misalnya. Dia menuding menu yang disiapkan terlalu memaksakan. "Semoga muridnya menikmati, hadeuh terlalu dipaksakan akibat janji kampanye,"tulis akun tersebut di kolom komentar.

Sementara akun @abdulazzam_30 memberikan komentar berbeda dengan yang lainnya. Dia menilai seharusnya para pelajar bersyukur. "Bersyukur lah pada ga tau diri ini anak SD," tulisnya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Handi Kiswan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari unit dapur MBG di Kecamatan Menes membenarkan bahwa menu MBG pada Senin (10/3/2025) berupa singkong rebus, telur puyuh, pisang, susu dan kurma. "Iya pak (betul),"kata Handi.

Menurut dia, menu MBG sehari-harinya berubah. Apalagi saat bulan ramadhan, menu yang disiapkan disesuaikan untuk berbuka puasa.

"Menu bulan ramadhan itu untuk berbuka, setiap hari ganti menunya," tuturnya. 

Editor: Kastolani Marzuki