SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis (MBG) tidak mudah untuk direalisasikan secara cepat ke seluruh penerima manfaat.

Ia pun menyampaikan permintaan maaf jika program MBG belum bisa menjangkau seluruh anak Indonesia.

"Begini, begini. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujar Prabowo di Kompleks PTLA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin. Secara administrasi tidak mungkin," lanjutnya.

Presiden menjelaskan, ada proses yang panjang dalam realisasi program MBG setiap harinya.

Antara lain pengamanan makanan ataupun penyaluran makanan kepada anak-anak, ibu hamil dan balita.

Meski demikian, Presiden Prabowo berjanji agar perbaikan dalam pelaksanaan program MBG bisa dilakukannya secepatnya.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil," kata Prabowo.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tegasnya.

Untuk diketahui, program MBG sudah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Program yang merupakan andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu memberikan seporsi makanan bergizi secara gratis penerima manfaat.

Program tersebut diberikan secara bertahap dengan menyasar siswa sekolah, ibu hamil dan balita.

Untuk tahap awal hingga pertengahan 2025, program MBG rencananya bakal menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat.

Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan sehingga menjadi 89,2 juta pada akhir 2025.

Presiden Prabowo Subianto memastikan dana program makan bergizi gratis (MBG) cukup memberi makan semua anak Indonesia. Meskipun, kata Prabowo, MBG merupakan proyek yang tergolong besar.

Oleh karena itu ia menyebut MBG perlu waktu dan proses dalam hal eksekusinya. Ia lantas mempersilakan orang yang enggan menerima MBG, serta menyebut makanan tersebut bisa diberikan kepada yang membutuhkan.

"Ini proyek yang sangat besar tidak ringan fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang nggak mau makan ya nggak apa-apa, kasih ke yang perlu," kata Prabowo di PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Pada kesempatan itu Prabowo juga meminta maaf ke para orang tua karena belum bisa memberi makan semua anak. Namun ia percaya diri semua anak bisa menerima makan bergizi gratis bertahap di akhir tahun 2025.

"Makan bergizi baru mulai, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera seluruh rakyat, untuk itu saya Prabowo Subianto meminta maaf kepada semua orang tua dan anak anak yang belum menerima," ucap Prabowo.

"Tahun 2025 saya yakin akhir 2025 semua anak Indonesia dapat makan bergizi, tapi tidak bisa seketika, secara fisik tak mungkin, administrasi tak mungkin," sambungnya.

Ia juga menyinggung perlunya memastikan dana MBG tidak hilang sehingga membutuhkan proses. Pada kesempatan itu Prabowo meminta para guru tidak mengucapkan terimakasih kepadanya, sebab program MBG adalah kewajibannya sebagai presiden.

"Saya minta semua guru-guru tolong jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo, jangan ucapkan terima kasih ke pak Prabowo. Ini kewajiban saya menjadi presiden, anak-anak diajarkan hormati orang tua, guru. Belajar yang baik. kita disini tidak cari nama baik. Jadi saya di sini tidak perlu lagi terma kasih ke Prabowo Subianto, ini kewajiban kami," bebernya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Bisnis.com, SUMEDANG — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia mengatakan bahwa merupakan program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air. Tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya kepada wartawan.

Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kami laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat,” pungkas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan anak-anak yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima (MBG)," ujar Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Presiden mengakui program yang baru saja dimulai ini tidak bisa secara instan langsung menjangkau seluruh anak di Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa secara fisik dan administratif, program ini membutuhkan waktu untuk dapat menjangkau anak-anak secara merata.

Presiden juga menyoroti pentingnya proses pengamanan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan.

"Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," ucap Prabowo.

Meski demikian, Presiden memastikan bahwa dana untuk program MBG tersedia dan akan digunakan sesuai kebutuhan.

Dia menyebut bahwa program ini ditujukan kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," kata Prabowo.

Kepala Negara pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Fathur Rochman, Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sekaligus memastikan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui) dan balita menjadi penerima manfaat program MBG.

"Hari ini memastikan karena ada pertanyaan, Pak, apakah hanya anak sekolah saja ibu hamil, balita dapat enggak? Maka kita selaku pembantu presiden, MOU dengan Kepala BGN, bahwa ibu hamil, balita juga dapat MBG, makan bergizi gratis," kata Wihaji di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanahsareal, Kota Bogor, Senin (20/1/2025).

Wihaji mengatakan, kementeriannya berperan dalam penyediaan data bumil, busui dan balita penerima manfaat program MBG. Selanjutnya, makanan bergizi dari dapur sehat didistribusikan langsung oleh tim pendamping keluarga dan kader KB.

"Kebetulan di kementerian kita, dalam hal ini BKKBN punya pasukan yang namanya tim pendamping keluarga (PK), punya kader KB dan sebagainya, yang hari ini saya kira untuk memastikan (pendistribusian). Kan tiap hari tidak mungkin juga ngumpulin ibu hamil, tiap hari tidak mungkin ngumpulin balita," kata Wihaji.

"Maka pasukan kita, tim pendamping keluarga nanti mensupporting beliau (Kepala BGN) untuk pendistribusian. Kemudian pendataannya siapa ibu hamilnya, siapa ibu menyusuinya, siapa balitanya, itu di kita (siapkan). Edukasinya, InsyaAllah kita supporting," lanjutnya.

Wihaji dalam kegiatannya juga sempat meninjau proses memasak di SPPG Tanahsareal dan pendistribusian makanan bergizi di Posyandu Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Wihaji didampingi langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Beliau (Menteri Wihaji) hadir juga sekaligus untuk melakukan kolaborasi, kerja sama di dalam pengawalan pembinaan kependudukan, terutama di ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang merupakan ranah kompetensi beliau. Supaya apa yang Badan Gizi lakukan itu tepat sasaran, efektif dan tidak mubazir," kata Dadan.

"Sehingga kami nanti akan melakukan kegiatan bersama karena untuk ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita ini makanannya harus dikirim ke alamat masing-masing.Dan untuk itu kami bekerjasama dalam hal pendataan, kemudian penyaluran, dan juga pembimbingan, termasuk pengawasan agar kegiatan ini bisa dikerjakan bersama-sama agar lebih ringan," lanjutnya.

Bisnis.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak Senin (6/1) itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

“Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya.

Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil,” pungkas Prabowo.

AWAL 2025, pemerintah resmi memperkenalkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah. Program tersebut langkah strategis memerangi malnutrisi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Memang, banyak studi yang menunjukkan bahwa nutrisi yang baik pada masa pertumbuhan anak berkorelasi positif dengan kemampuan belajar, produktivitas di masa depan, dan kualitas kesehatan.

Dengan memastikan tercukupinya asupan gizi anak-anak, pemerintah berupaya mengintervensi masa depan mereka agar lebih cerah dengan mempersiapkan mereka menjadi individu yang produktif secara ekonomi.

Laporan dari Food and Agriculture Organization atau FAO (2020) bertajuk “Legal Guide on school food and nutrition” menunjukkan bahwa akses ke makanan bergizi di sekolah membawa dampak signifikan.

Program tersebut mampu meningkatkan kehadiran siswa, memperbaiki performa akademik, hingga mengurangi angka putus sekolah.

Dalam konteks Indonesia, program MBG juga dapat menciptakan efek domino secara positif. Bila ditelisik lebih dalam, program tersebut berpotensi besar membawa dampak ekonomi jangka panjang. Misal, yang mungkin tak terbayangkan, melalui potensi penerimaan pajak negara.

Tentunya, selain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi muda, program MBG harus diarahkan agar menjadi investasi strategis untuk memperkuat basis ekonomi sehingga penerimaan pajak optimal di masa depan.

Jika dirancang ke arah sana, program MBG juga akan berkelanjutan mengingat alokasi pasti dari pajak.

Lalu, bagaimana caranya program MBG berkontribusi pada penerimaan negara di masa depan? Jawabannya terletak pada peran anak-anak penerima manfaat program tersebut sebagai wajib pajak kemudian hari.

Generasi sehat jadi kunci

Tujuan utama dari program MBG selayaknya menciptakan generasi sehat yang produktif secara ekonomi.

Ketika anak-anak yang menerima manfaat dari program ini tumbuh dewasa, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menamatkan studi sampai perguruan tinggi, lalu memasuki pasar kerja formal, hingga memperoleh pendapatan yang layak.

Lewat jalur ini, mereka berpotensi menjadi wajib pajak yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Temuan Rouzet dkk. (2019) berjudul “Fiscal challenges and inclusive growth in ageing societies” menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi sehat dan berpendidikan cenderung memiliki basis pajak yang lebih luas dan stabil.

Di usia 55 tahun, mereka yang kurang berpendidikan sangat mungkin sudah pensiun serta kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan baru dibandingkan jika mereka terdidik serta tetap aktif dan sehat.

Negara-negara yang menghadapi masalah kesehatan seperti malnutrisi lazimnya mengalami stagnasi ekonomi karena produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Masalah lainnya adalah soal tingginya biaya perawatan kesehatan akibat dulunya mereka tidak ternutrisi dengan baik.

Manfaat lainnya dari program MBG adalah potensinya mempersempit kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses yang setara dalam bentuk makanan bergizi, anak-anak dari keluarga kurang mampu berkesempatan bersaing dengan teman-teman yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lebih mapan.

Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih baik hingga mendorong inklusi lebih banyak orang ke dalam sistem perpajakan.

Menjaga keberlanjutan program

Keberhasilan program MBG tentu tidak lepas dari aspek keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa program tersebut memiliki pendanaan yang cukup serta dikelola secara transparan.

Untuk pendanaan saat ini, salah satu sumber dana selain dari APBN dapat digali dengan melibatkan BUMN maupun sektor swasta, khususnya yang berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Perusahaan-perusahaan besar dapat diajak bekerja sama untuk mendukung penyediaan makanan bergizi di sekolah-sekolah, baik dalam bentuk dana maupun distribusi logistik.

Kendati demikian, kebijakan pelibatan perusahaan perlu ekstra hati-hati demi memastikan agar tidak terlalu mengganggu operasional mereka.

Sementara untuk jangka panjang, program MBG dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk membangun kesadaran pajak sejak dini.

Rasa-rasanya bukan masalah jika di setiap kotak makan yang disediakan terdapat tulisan seperti: “Makanan gratis didanai oleh uang pajak.”

Pesan semacam ini tampak sederhana, tapi akan cukup efektif dalam menanamkan pemahaman pada anak-anak bahwa pajak adalah wujud kontribusi bersama untuk menciptakan manfaat kolektif.

Lebih jauh lagi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat mendorong sekolah-sekolah yang menerima manfaat dari program MBG untuk menyisipkan literasi pajak dalam kurikulum.

Misalnya, anak-anak diajarkan bagaimana sistem pajak berjalan, mengapa pajak penting, dan bagaimana pajak mendukung berbagai program sosial termasuk makan bergizi.

Melalui upaya ini, generasi penerus diharapkan dapat memahami peran mereka sebagai penyumbang pemerataan sosial di masa depan.

Akhirnya, program MBG sejatinya menjadi prototipe bagaimana kebijakan sosial dan fiskal membawa harmoni untuk memberikan banyak kebermanfaatan.

Dari sisi kesehatan, program MBG bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Dari sisi ekonomi, dapat tercipta basis pajak yang kuat.

Sementara dari sisi sosial, program MBG potensial membangun kesadaran akan pentingnya kontribusi bersama.

Kini, tantangannya adalah bagaimana memastikan program tersebut berjalan dengan baik serta menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

Harapannya, di masa depan para penerima manfaat program tersebut juga dapat memberikan sumbangsih pada generasi berikutnya melalui kontribusi pajak sehingga nantinya program lebih berkelanjutan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok rentan di Magelang, Jawa Tengah, diperkirakan akan mulai berjalan pada Februari 2025.

Sekitar 300 orang dari kelompok rentan menjadi target sasaran dari total maksimal 3.500 orang yang dapat dilayani oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang.

Kelompok rentan yang dimaksud meliputi ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, menjelaskan bahwa dapur mereka dibatasi untuk melayani penerima MBG maksimal 3.500 siswa dan kelompok rentan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 3.200 penerima akan dialokasikan untuk siswa, sementara sisanya akan diberikan kepada kelompok rentan.

"Saya berharap Februari kami sudah melayani bumil, busui, dan balita," ujar Rauuf di kantornya, Senin (20/1/2025).

Pemutakhiran data untuk bumil, busui, dan balita

KOMPAS.com/Egadia Birru Siswa kelas 1 di SD Negeri Jurangombo 4 mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis, Senin (6/1/2025).

Ia menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang memutakhirkan data mengenai bumil, busui, dan anak balita.

Kelompok ini nantinya akan menerima MBG pada siang hari.

Di sisi lain, Rauuf juga mengungkapkan bahwa saat ini mereka hanya memiliki dua unit mobil untuk mendistribusikan MBG, yang telah digunakan untuk menyalurkan makanan ke 21 sekolah.

Oleh karena itu, kemungkinan akan ada penambahan satu mobil lagi untuk mendistribusikan MBG kepada kelompok rentan.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang sebelumnya telah melakukan uji coba MBG dengan sasaran kelompok rentan pada 26-28 Desember 2024.

Uji coba tersebut menyasar 328 orang di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, yang terdiri dari 14 bumil, 93 busui, dan 221 anak balita.

Rauuf menyatakan bahwa uji coba tersebut tidak berjalan efektif karena titik distribusinya tersebar di sejumlah lokasi.

"Saya ingin mereka dikumpulkan di satu posyandu atau puskesmas tertentu, biar kami lebih mudah (menyalurkan MBG)," imbuhnya.

IDXChannel - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, Senin (20/1/2025).

Kerja sama keduanya diwujudkan dengan kedatangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji dengan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor. Keduanya melihat pembuatan makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.

Keduanya juga meninjau pendistribusian makanan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Puskesmas Kenari tidak jauh dari dapur SPPG.

"Ya ini kan menindaklanjuti MoU tadi bahwa kita bersama beliau berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil dan balita. Sekaligus kita cek di lapangan yang akan terjadi program kita untuk melanjutkan apa yang tadi disampaikan Kepala Badan khususnya berkenaan bantuan makanan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui sama balita," kata Wihaji.

Wihaji mengatakan tidak mungkin para ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk datang setiap harinya untuk mendapat program ini. Sehingga, pihaknya akan menyiapkan data hingga membantu untuk mendistribusikan makanan kepada mereka.

"Karena itu bekerja sama dengan kita tugasnya kementerian saya, satu menyiapkan datanya berapa ibu hamilnya, berapa ibu menyusuinya, berapa ibu yang punya balita.”

“Kemudian setelah itu mendistribusikan membantu mengirim makanan ke tempat masing-masing setelah itu bikin skemanya biar nanti teknisnya seperti apa dari BGN termasuk tadi, yang terakhir monitoring dan evaluasi," tuturnya.

Untuk hari ini, terdapat 89 ibu menyusui, 14 ibu hamil, dan 231 balita yang mendapatkan program MBG di Puskesmas Kenari. Dengan mendapat asupan gizi yang baik, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting pada anak.

"Kita evaluasi seperti apa setelah dikasih asupan gizi oleh Pak Presiden melalui program ini, tinggi badannya, beratnya seperti apa, nanti kerja sama dengan Posyandu. Dengan BGN ini lebih fokus karena jelas beliau leader-nya, saya teknis suporting untuk datanya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendukbangga/BKKBN. Dia juga menyebut program tersebut mencerminkan Presiden Prabowo Subianto sudah memikirkan asupan gizi anak semenjak dalam kandungan ibu.

"Pak Presiden sudah memikirkan anak dari dalam kandungan, ada yang menyusui. Kalau yang menyusui maka diambil manfaatnya oleh anak adalah nutrisi dari ASI jadi ibunya harus berkualitas. Makannya jadi ini hal yang luar biasa bagi saya suatu yang sangat mengharukan dan membahagiakan," kata Dadan.

(Febrina Ratna Iskana)

Samarinda (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut secara suka cita Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada tahap pertama di wilayah tersebut.

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," kata Kepala SDN 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Senin.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya Program MBG ini. Lilik menambahkan, Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," harapnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan cukup bervariasi. "Hari ini menunya cukup bagus, ada ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsinya pun disesuaikan dengan usia anak-anak," jelas Lilik.

Ia juga melihat antusiasme siswa yang menandaskan makanan mereka. Disampaikan Lilik bahwa hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan para siswa.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambahnya.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang seluruhnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Untuk menjaga ketertiban, Lilik membagi waktu makan menjadi empat sesi berdasarkan kelas.

"Pembagian sesi ini bertujuan agar semua siswa dapat menikmati makan siang dengan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," kata Sirajul.

Sirajul menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk memasak dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Pihaknya juga telah menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran program ini.

Untuk sementara, dapur umum yang beroperasi baru satu titik. Rencananya, akan ada tiga titik dapur umum yang akan dibangun untuk menunjang program MBG ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

Pihak SPPG akan terus memantau perkembangan program MBG dan secara bertahap akan menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

Program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," ucapnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

Pasalnya, anak-anak tidak terbiasa makan makanan baru dan tidak doyan makan sayur. Akibatnya, sisa makanan mereka bisa menjadi sampah.

"Sambil training kantin (menjadi SPPG), anak diberi edukasi pentingnya makan sayur. Diajak mencicipi makanan. Anak tidak terbiasa makan sehat, perlu diajari," terang Tan.

Menurutnya, zat gizi dari makanan gratis tergantung apa yang diberikan SPPG. Namun yang penting, menu makanan tersebut sesuai preferensi anak agar tidak terbuang.

Katering selaku SPPG seharusnya menyiapkan menu makanan gratis yang bahan masakan dan cara memasaknya sesuai kearifan lokal daerah tempat tinggal para anak.

3. SOP harus dijalankan

Lebih lanjut, Tan juga menyoroti kasus keracunan MBG di Sukoharjo dan tumpukan sampah makanan di beberapa daerah.

"Ini menunjukkan Standard Operating Procedure (SOP) pemerintah tidak dijalankan dengan benar. Kalau dijalankan, tidak ada kejadian seperti ini," jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Tan meminta daerah yang mengalami kendala tersebut untuk berhenti segera melakukan evaluasi.

Dia menerangkan, katering yang menyediakan makanan untuk anak-anak perlu menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk memastikan keamanan pangan.

Misalnya, makanan jadi harus disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celsius. Sebab, makanan jadi yang berada di suhu 5-60 derajat celsius selama lebih dari dua jam berpotensi terkontaminasi. Kondisi ini mengakibatkan keracunan.

4. Harus menjangkau daerah 3T

Tan pun mempertanyakan janji pemerintah memberlakukan program MBG dengan target utama anak-anak di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T

"Kenyataannya, yang dapat itu daerah Jabodetabek atau pusat pemerintah di pulau-pulau lain luar Jawa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Tan pun menilai MBG diadakan di sekolah-sekolah yang anaknya mampu mendapatkan makanan lebih sehat dari keluarganya.

Kenyataan ini membuat program Makan Bergizi Gratis menjadi kurang tepat sasaran dan terkesan terburu-buru dilaksanakan.

5. Meninjau sumber pendanaan MBG

Terkait biaya MBG, Tan juga menyoroti program tersebut memiliki sumber pendanaan yang cenderung simpang-siur.

Pemerintah sempat menyebut uang zakat dari masyarakat Indonesia akan dipakai sebagai biaya MBG. Padahal, dia menilai peruntukan zakat untuk MBG tidak sesuai tujuannya.

"Penerima MBG tidak semua Muslim dan tidak mampu. Uang zakat itu harus diberikan sebaik-baiknya ke orang tidak mampu," kata Tan.

Di samping itu, pemerintah sebenarnya telah menganggarkan uang yang sangat besar untuk melaksanakan MBG yang mencapai Rp 71 triliun dari APBN 2025.

6. Sistem monitoring

Tan menambahkan, pemerintah mungkin membentuk SPPG sebagai mitra BGN dalam menyiapkan makanan gratis untuk mencegah korupsi.

Padahal untuk mencegah korupsi, pemerintah memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

"Ketakutan adanya korupsi berarti menunjukkan pemerintah tidak memiliki sistem monitoring yang baik. Kalau ada evaluasi, pelaksanaan program ini bisa lebih baik," tandas Tan.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.