Ibu Hasna dan keluarga sudah mendapatkan rumah yang layak untuk sementara selama 6 bulan ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bergerak cepat membantu nenek Hasna dan keluarganya untuk mendapatkan rumah lebih layak huni.

"Ibu Hasna dan keluarga sudah mendapatkan rumah yang layak untuk sementara selama 6 bulan ke depan," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ara melakukan kunjungan mendadak ke rumah lama nenek Hasna dan berbincang-bincang dengannya. Dalam pertemuan tersebut, Ara sempat menawarkan nenek Hasna dan keluarga untuk pindah ke Rumah Susun Pasar Rumput. Namun, nenek Hasna merasa keberatan, karena mempertimbangkan keluarganya yang masih bersekolah di dekat tempat tinggal lamanya.

Setelah pertemuan tersebut, Ara bergerak cepat untuk mendapatkan tempat tinggal baru yang lebih layak huni bagi nenek Hasna dan keluarganya.

Dalam video yang dirilis oleh Kementerian PKP, terlihat nenek Hasna dan keluarganya sudah pindah ke rumah yang lebih layak huni yang didapatkan oleh Menteri PKP.

Lokasi rumah layak huni tersebut berjarak sekitar 200 meter dari rumah lama nenek Hasna. Rumah baru yang lebih layak huni itu memiliki satu lantai dan terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu merangkap ruang tengah yang luas, satu dapur dan satu kamar mandi yang lebih layak dibandingkan sebelumnya.

Rumah tersebut juga sudah memiliki listrik dan dalam kondisi bersih ketika nenek Hasna beserta keluarganya pindah ke rumah itu.

Tim dari Kementerian PKP juga melakukan recheck mengenai tempat tinggal baru yang dihuni keluarga nenek Hasna.

Dalam kesempatan tersebut juga Ara bersama jajaran Kementerian PKP memberikan bantuan sembako kepada nenek Hasna dan keluarga. Selain sembako, Menteri PKP juga memberikan bantuan berupa perlengkapan tidur dan rumah tangga antara lain kasur 5 set, bantal dan guling 5 set, serta kompor 1 set.

Nenek Hasna dan keluarganya menyampaikan terima kasih kepada Menteri PKP dan jajarannya yang telah membantu mereka untuk mendapatkan rumah yang lebih layak huni.

Nenek Hasna (62) merupakan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sebelumnya tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter dengan dua lantai (kumuh, kondisi tidak layak) yang dihuni oleh 13 orang. Kondisi rumah tersebut masuk gang, kawasan permukiman kumuh dan padat.

Nenek Hasna tinggal dengan satu orang anak, 8 orang cucu dan 3 orang cicit. Nenek Hasna bekerja sebagai pengumpul botol plastik dengan pendapatan Rp15 ribu per hari.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian optimistis Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu menyediakan sebanyak tiga juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyediaan rumah tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung.

"Saya sangat PD (percaya diri) begitu Pak Ara (sapaan Maruarar Sirait) yang ditunjuk untuk melakukan program ini karena paham betul kerjanya cepat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Tito menceritakan saat baru tiba di Jakarta setelah mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Menteri PKP langsung mendatangi Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat itu, Tito juga turut menemani kunjungan tersebut. Dia mengatakan Menteri Ara telah memiliki konsep bagaimana menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna memenuhi kebutuhan lahan.

Strategi inilah yang dilakukan Menteri Ara dalam meningkatkan pemanfaatan Rusun Pasar Rumput yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya.

Melalui langkah itu, harga sewa rusun tersebut dapat diturunkan sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, Menteri Ara juga membangun konsep gotong royong dengan melibatkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau memiliki aset agar terlibat dalam program penyediaan perumahan tersebut.

"Kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara, ini menjadi snowball effect, memberikan snowball effect, efek bola salju yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tetapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain," ujar Mendagri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Tito dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

"Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka," kata Tito mengutip Antara.

Menurut Tito, ada beberapa poin yang harus dikerjakan pemda untuk menggolkan program tersebut.

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau asetidle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan.

Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

"Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snow ball effect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain," ujar dia.

Selanjutnya memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

"Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoom meeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga real estate untuk meyakinkan (pemda)," ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

"Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda)," ucap Tito.Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal tersebut disampaikan Ara saat menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Dia menjelaskan, usulan tersebut dilakukan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

"Yang juga penting adalah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Lebih lanjut, dirinya juga meminta dukungan kepada Wamenkeu untuk dapat memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah. Di mana sebelumnya, Ara menyebut telah mengantongi kesepakatan dengan Pemda Tingkat 2 untuk melakukan penghapusan BPHTB.

Kemudian, dirinya juga memastikan bahwa pemerintah turut berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya menjadi 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin.

Dari segi pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengaku siap bersinergi dengan Kementerian PKP untuk dapat mempermudah proses persetujuan KPR bagi masyarakat.

Di mana, untuk mewujudkan hal itu dirinya juga menyampaikan usulan untuk meringankan biaya cicilan masyarakat dengan melakukan perpanjangan tenor hingga 30 tahun.

"Salah satunya dengan wacana usulan perpanjangan tenor hingga 30 tahun," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Dia menegaskan, Kementerian Keuangan bakal berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat menyediakan payung hukum atas usulan yang disampaikan tersebut.

"Untuk itu tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, program pembangunan perumahan rakyat dengan target membangun 3 juta rumah tiap tahunnya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah.

Pasalnya, dia mengatakan, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat.

Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

“Apa yang kita akan lakukan? 3 juta rumah itu dari mana?” katanya.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar memang mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Bahkan, dia menyebut bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 29 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menyiapkan pembiayaan dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah pembiayaan program 3 juta rumah dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan berbagai pihak swasta.

"Dan berbagai macam metode, tadi saya katakan anggaran saya saja turun dari Rp 14 triliun tahun ini menjadi Rp 5 triliun tahun depan. Itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimistis," kata dia dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Ia menambahkan, sebelum menjalankan inisiatif tersebut, pihaknya terus memetakan permasalahan yang ada, termasuk yang terjadi di industri pengembang properti.

"Ini bagian dari belanja masalah. Saya juga punya prinsip bukan hanya belanja masalah tetapi belanja dukungan dan belanja peluang. Jadi kita lakukan tiga belanja dalam tiga minggu ini," imbuh dia.

Pria yang karib disapa Ara itu bilang, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk, di antaranya, memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, Maruarar bilang, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapatkan mandat khusus, yaitu membangun 3 juta unit rumah.

Langkah ini diambil untuk mengurangi backlog perumahan yang tercatat sebesar 12,7 juta unit.

Namun demikian, hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dalam rangka "merumahkan" rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diutarakan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Kami berharap dari Kementerian Keuangan, boleh PPN dan PPh, kalau memang kita mau hadir buat rakyat kecil, harusnya mereka jangan dipajakin lagi," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut dia, pembebasan PPN dan PPh diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa lebih mudah memiliki rumah.

"(Pembebasan PPN dan PPh) Bukan buat orang kaya, bukan buat developer yang besar-besar, bukan buat perumahan real estat," pungkas Menteri PKP.

Dalam kesempatan berbeda, Ara mengaku telah berkunjung ke Kementerian Keuangan bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu, dan bertemu Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Responnya Pak Suhasil bagus," katanya usai acara "Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024), dikutip dari Tribunnews.

Kendati demikian, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan tetap dihormati.

"Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial," pungkas Ara.

(Tribunnews - Penulis: Endrapta Pramudhiaz | Editor: Choirul Arifin)

Kementerian PKP dan BUMN, kita bisa bekerja sinergis, fokus untuk melakukan terobosan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk memetakan seluruh aset BUMN dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, dimana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga dimana yang memang perumahan menengah nantinya," ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, Kementerian BUMN memiliki komitmen yang sama dengan Kementerian PKP untuk bagaimana menyukseskan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Terobosan Pak Ara (Maruarar) luar biasa sangat menolong kami juga ke depannya, dan kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden yakni Program 3 juta rumah serta kita punya komitmen yang sama serta insya Allah kita dukung dari kerja-kerja berat Pak Menteri PKP," katanya pula.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria atas bantuan yang luar biasa dari jajaran Kementerian BUMN.

"Kementerian PKP dan BUMN, kita bisa bekerja sinergis, fokus untuk melakukan terobosan. Ada Perumnas, Semen Indonesia, BTN, kita bangun rumah dengan harga murah kepada rakyat," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait terus mengampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Menurut dia, anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kementerian PKP ingin mendorong semangat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak, baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan memetakan aset-aset BUMN yang tak terpakai untuk dipakai dalam membangun proyek 3 juta rumah murah pemerintah.

Hal itu menjadi komitmen Kementerian BUMN untuk membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyukseskan program rumah murah besutan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan. Di mana memang untuk perumahan rakyat,” ujar Erick saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama antarkementerian.

Dengan kolaborasi bersama Kementerian BUMN, dia berharap, bukan hanya bisa membantu skema pembiayaan dalam mendapatkan rumah murah saja yang bisa dinikmati masyarakat. Namun, proyek pembangunan rumah murah itu akan memanfaatkan aset-aset miliki perusahaan BUMN yang sudah tidak terpakai lagi.

Penggunaan aset-aset milik BUMN itu dinilai bisa menekan biaya produksi dalam pembuatan rumah.

“Rumah itu kan ada tanah, ada bantuan, ada izin dan pajak kalau misalnya satu variabel itu tidak ada lagi berarti bisa lebih murah. Kalau variable biayanya berkurang, harusnya harga rumahnya berkurang enggak? Maka dari itu, tolong doakan ya semoga itu bisa jalan,” kata Ara.

Tak hanya aset BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga berencana akan menggunakan aset sitaan Kejagung untuk proyek pembangunan itu.

Menteri PKP Ara pun sudah mendatangi Kejagung di hari pertama kerjanya untuk membahas rencana itu.

Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” ujarnya usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, yang akan memanfaatkan aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Program 3 Juta Rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut pihaknya sangat mendukung rencana Menteri PKP untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan BLBI.

Dia memaparkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri PKP terkait rencana tersebut. Rio mengatakan dirinya akan bertemu dengan Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam waktu dekat untuk membahas rencana penggunaan aset sitaan BLBI.

"Pak Ara sudah telepon saya, saya lagi nunggu saja," kata Rio dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Seiring dengan rencana Kementerian PKP, dia mengatakan Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset BLBI yang dapat digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang telah dimasukkan ke dalam daftar titik potensial untuk pembangunan perumahan. Meski demikian, Rio tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

Dia melanjutkan, daftar aset tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut oleh Menteri PKP. Kajian lebih lanjut diperlukan karena pembangunan sebuah perumahan juga bergantung pada minat masyarakat terhadap sebuah daerah tertentu.

"Nanti kita akan siapkan daftarnya. Kemudian, tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana dari daftar tanah yang diminati (untuk pembangunan rumah)," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan rencana penggunaan lahan sitaan BLBI ketika menjelaskan satrategi untuk memperoleh lahan secara gratis. Salah satu kandidat lahan yang diincar untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu adalah aset rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Adapun bekas politikus PDIP itu mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum.

"Ujungnya harga rumahnya kepada konsumen yaitu rakyat bisa jadi lebih murah. Apalagi konsep kita sedapat mungkin tanahnya itu gratis. Apakah tanah negara, swasta, tapi sedapat mungkin ya tekad kami gratis, maka kami punya ide tanah dari tanah tanah hasil korupsi," jelasnya.

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengklaim banyak investor asing yang tertarik dengan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

Maka dari itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema investasi yang menarik untuk ditawarkan kepada investor dalam rangka membangun rumah-rumah baru di Indonesia.

"Secara prinsip, sejak rencana pembangunan 3 juta rumah diumumkan, maka permintaan (investasi) dari berbagai negara di dunia baik swasta maupun pemerintah sangat besar. Oleh karena itu, menjadi tugas kita untuk menyiapkan diri bagi investasi yang akan menguntungkan rakyat ini," kata Fahri Hamzah melalui pesan singkat kepada IDXChannel, Kamis (7/11/2024).

Fahri Hamzah mengakui hingga saat ini paling tidak ada tiga calon investor asing yang siap mendanai program 3 juta rumah, seperti Qatar, China, dan Dubai. Namun, dia masih enggan untuk menyebutkan investasi itu berasal dari perusahaan apa, serta berapa komitmen nilai investasi yang akan dilakukan.

"Ada banyak negara dan swasta (siap berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto mengatakan, calon investor dari ketiga negara tersebut siap melaksanakan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Jadi kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, tampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada China, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Ada rencana untuk meneken MoU, tetapi kami ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi kemudian beban negara dan rakyat di kemudian hari," katanya.

(Dhera Arizona)