Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis respons publik terkait program unggulan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden setuju terhadap program yang tengah digagas Prabowo mulai dari makan bergizi gratis hingga tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Survei dilakukan pada 20-28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Target populasi survei WNI berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui multistage random sampling. Margin of error ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan beberapa program unggulan Prabowo salah satunya makan bergizi gratis. Hasilnya, mayoritas responden setuju dengan program tersebut.

"Program makan bergizi gratis ini paling populer hampir 100% masyarakat tahu 91% masyarakat tahu dan tingkat dukungannya sangat tinggi," kata Djayadi dalam jumpa pers secara virtual di kanal YouTube LSI, Rabu (5/2/2025).

Berikut hasil survei respons publik terhadap beberapa program unggulan Prabowo:

Program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program tersebut?

Sangat setuju 27,6%
Cukup setuju 62,7%
Kurang setuju 5,4%
Tidak setuju sama sekali 1,1%
Tidak tahu/tidak jawab 3,2%

Program makan bergizi gratis

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program tersebut?

Sangat setuju 36%
Cukup setuju 53,6%
Kurang setuju 8,1%
Tidak setuju sama sekali 1,4%
Tidak tahu/tidak jawab 0,9%

Program pemeriksaan kesehatan gratis

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program pemeriksaan gratis, penuntasan kasus TBC dan pembangunan rumah sakit berkualitas?

Sangat setuju 26,2%
Setuju 68%
Kurang setuju 3,3%
Tidak setuju sama sekali 0,6%
Tidak tahu/tidak jawab 1,9%

Program pembangunan lumbung pangan nasional

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program lumbung pangan nasional?

Sangat setuju 16,4%
Setuju 70,8%
Kurang setuju 6,5%
Tidak setuju sama sekali 0,8%
Tidak tahu/tidak jawab 5,6%

Program pembangunan sekolah unggul dan renovasi sekolah

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program pembangunan sekolah unggul dan renovasi sekolah?

Sangat setuju 20,3%
Setuju 72,5%
Kurang setuju 3,3%
Tidak setuju sama sekali 0,2%
Tidak tahu/tidak jawab 4%

Program kartu kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program kartu kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan?

Sangat setuju 20,4%
Setuju 69,5%
Kurang setuju 5,4%
Tidak setuju sama sekali 0,8%
Tidak tahu/tidak jawab 4%

Program kenaikan gaji ASN, TNI/Polri dan pejabat negara

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program kenaikan gaji ASN, TNI/Polri dan pejabat negara?

Sangat setuju 11%
Setuju 56,3%
Kurang setuju 22,2%
Tidak setuju sama sekali 6,1%
Tidak tahu/tidak jawab 4,5%

Program infrastruktur dan bantuan langsung tunai

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program infrastruktur dan Bantuan langsung tunai?

Sangat setuju 18,4%
Setuju 72,7%
Kurang setuju 5,1%
Tidak setuju sama sekali 1,3%
Tidak tahu/tidak jawab 2,5%

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Pada akhir pekan lalu, ramai kabar di media sosial soal penggusuran perumahan di daerah Bekasi oleh juru sita pengadilan. Padahal warga yang menjadi korban mengaku sudah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tim detikcom mencobadatang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar. Bidang tanah ini juga termasuk dalam tanah sengketa tersebut.

Kemudian di bagian depan perumahan terdapat 8 unit ruko yang juga berdiri di lahan sengketa. Ruko-ruko tersebut saat ini tidak beroperasi dan listriknya dipadamkan. Hanya 1 ruko yang tetap beroperasi karena pemiliknya berniat melakukan mediasi dengan pihak penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah.

Menurut Ketua RT 8 Ririn, terdapat 27 bidang tanah yang bersengketa, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Beberapa rumah yang berada di lahan bersengketa juga belum seluruhnya terbangun.

Ririn menjelaskan, di samping rumah yang berada di lahan sengketa, ada sekitar 30 unit rumah yang merupakan rumah lama yang status tanahnya aman dari kasus ini.

"Banyak yang belum jadi rumahnya. Yang (rumah) lama 30-an rumah," kata Ririn saat ditemui di Bekasi.

Ririn menuturkan warga yang menjadi korban dalam kasus ini telah mengosongkan properti mereka sejak Kamis (30/1/2025) saat hari eksekusi. Waktu penggusuran rumah ini mundur 10 hari dari jadwal yang tertulis dalam surat pemberitahuan yakni seharusnya pada Senin (20/1/2025).

Warga yang menjadi korban sempat melakukan perlawanan di depan gerbang dan bertahan di properti mereka. Namun, pada Kamis itu, juru sita dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sudah meminta mereka untuk segera mengosongkan barang di rumah. Listrik dan air pun sudah dicabut. Menurut warga sekitar yang setiap hari berjualan di dekat perumahan, area ruko pada malam sangat gelap sejak hari itu.

"Makanya udah nggak ada yang dagang. Udah pada pindah. Kalau malam gelap itu, listriknya udah dipadamin," ujar Yani, salah satu pedagang yang berjualan di seberang perumahan kepada detikProperti.

Jumlah lahan yang bersengketa mencapai 3.100 meter persegi yang mencakup Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depannya. Rumah-rumah tersebut bernilai Rp 600-700 jutaan. Sementara itu untuk ruko bernilai Rp 1,2-1,5 miliar per unitnya.

Di depan perumahan saat ini sudah terpasang plang kepemilikan lahan atas nama Hj Mimin Jamilah.

"Tanah ini milik Hj. Mimi Jamilah seluas 36.030 m2 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS," tulis plang kepemilikan lahan yang dipasang pada hari penggusuran.

Pabrik narkotika jenis tembakau sintetis terbesar di Jawa Barat berhasil dibongkar Polres Bogor bersama Polda Jawa Barat. Para pelaku menyamarkan lokasi pabrik di permukiman warga.

"Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam jumpa pers di Polres Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025).

Polisi menangkap dua peracik tembakau sintetis, yakni HP (34) dan AA (23). Para pelaku melakukan itu karena alasan ekonomi.

"Dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah faktor ekonomi," kata Rio.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mewanti-wanti kepada masyarakat yang menyewakan rumah atau kontrakan kepada orang tidak dikenal. Dia menyebut pemilik rumah harus mengecek identitas penyewa dan wajib lapor.

"Saya imbau tempat ini kan pemukiman padat penduduk, mereka sifatnya tertutup tidak mau terbuka atau bergaul. Makanya saya harapkan jika ada satu rumah yang ditempati atau dikontrak atau disewa oleh orang wajib lapor sehingga masyarakat tahu apa identitasnya," ujar Mukti.

Mukti mengatakan narkotika jenis tembakau sintetis ini memang tidak berbau menyengat dari luar rumah. Karena itulah, dia mengimbau masyarakat melaporkan ke polisi setempat jika menemukan orang yang mencurigakan menyewa sebuah rumah atau kontrakan.

"Kalau kita cek dari luar bau daripada narkotika jenis sintetis ini tidak terlalu bau, makanya kita perlu bener peran dari masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian atau polres atau polsek seandainya ada orang ngontrak sewa, orangnya tertutup itu tolong dilaporkan ke kita," ujar Mukti.

125 Botol Ditemukan

Ada sebanyak 125 botol berukuran 50 ml siap edar yang ditemukan di laboratorium narkoba tersembunyi di kawasan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat ini. Polisi mengatakan cairan tersebut dijual untuk disemprotkan ke batang rokok untuk menghasilkan efek seperti ganja.

"Jadi itu rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya," ujarnya.

Polisi menyita barang bukti kurang lebih sebanyak 1 ton tembakau sintetis dengan nilai total sekitar Rp 350 miliar. Tembakau sintetis itu dikemas dalam 50 dus dengan berat masing-masing 20 kg.

Selain itu, disita juga 20 jeriken berisi 282 liter cairan sintetis (MDMB Inaca), 479,6 gram serbuk MDMB Inaca sebagai bibit sintetis, dan 2 alat semprot ukuran 6 liter berisikan cairan sintetis.

Polisi memburu 2 orang pengendali pabrik narkotika jenis tembakau sintetis di Sentul tersebut. Polisi sudah mengetahui ciri-ciri dari kedua buronan berinisial B dan E.

Kedua tersangka dijerat Pasal 113 ayat 2 dan/atau Pasal 114 ayat 2 dan/atau Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 103 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keduanya terancam hukuman mati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BLORA, KOMPAS.com – Sebuah proyek pembangunan bertuliskan "Badan Gizi Nasional, Deputi Pengadaan Umum" berdiri di pinggir Jalan Lapangan Terbang, Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dalam papan informasi proyek tersebut, tercantum bahwa pembangunan Dapur Gizi dilakukan oleh PT. Karisma Talenta Agung dengan tanggal kontrak 8 Januari 2025 dan waktu pelaksanaan selama lima minggu.

Namun, tidak ada informasi mengenai jumlah anggaran dalam papan proyek tersebut.

"Enggak ada, karena mandiri. Jadi memang beberapa dapur umum anggarannya ada yang dari pribadi bersifat mandiri dan ada yang bersifat resmi dari pemerintah," ujar Suryana, pelaksana PT Karisma Talenta Agung, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Suryana juga menjelaskan bahwa lokasi pembangunan dapur gizi tersebut berada di lahan pribadi milik warga setempat yang telah disewa oleh pihaknya.

"Jadi itu dapur mandiri, kita membangun sendiri. Intinya kita membangun sendiri pakai anggaran sendiri," katanya.

Pembangunan dapur gizi tersebut dilakukan di atas lahan seluas 1.240 meter persegi yang disewa untuk jangka waktu lima tahun.

"Itu tanah milik pribadi kita sewa, untuk sementara lima tahun," tambahnya.

Sementara itu, Sadimin, pemilik lahan tersebut, mengungkapkan bahwa awalnya ia dihubungi oleh seseorang yang ingin membangun dapur gizi di lahannya.

Menurutnya, calon penyewa telah melakukan survei di beberapa lokasi sebelum akhirnya memilih lahan miliknya.

"Kemudian lihat lahan di situ, saya di rumah, mereka bilang mau menyewa lahan tersebut, Rp 14 juta, Rp 15 juta, Rp 17,5 juta, namun saya tolak. Kemudian ada kesepakatan Rp 20 juta per tahun. Akhirnya, sewa per tahun Rp 20 juta, kontrak lima tahun," jelas Sadimin yang juga seorang perangkat desa setempat.

Dapur gizi mandiri ini nantinya akan digunakan untuk program makan bergizi gratis yang ditargetkan bagi 3.000 penerima manfaat.

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

Ada pun jumlah bidang tanah yang disengketakan sebanyak 27 unit, dengan rincian 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Saat ini rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2 dalam keadaan kosong serta air dan listrik sudah dipadamkan.

Menurut penuturan Ketua RT 08 Kecamatan Tambun Selatan, Ririn, 10 hari setelah penggusuran terjadi, warga Cluster Setia Mekar Residence 2 diberi waktu untuk mediasi. Ririn mengatakan pihak Hj. Mimi Jamilah menawarkan kepada warga, apabila ingin mempertahankan rumahnya, warga bisa membeli lahan tersebut dengan nominal yang telah ditentukan per meternya.

"Ya mudah-mudahan dengan ini 10 hari ini ada hal yang baik gitu. Ada yang mereka mediasi gitu aja," kata Ririn saat ditemui di Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, pemberitahuan eksekusi beberapa bangunan di atas lahan milik Hj. Mimi Jamilah telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang pada 12 Desember 2024. Pada saat itu, Ririn, Ketua RW 25, Kepala Desa, Camat, Propam, Kapolres, hingga Satpol PP diminta ke PN Cikarang untuk menerima surat jadwal eksekusi tersebut. Dalam surat tersebut dijadwalkan waktu eksekusi bangunan berlangsung pada 20 Januari 2025.

Setelah itu, Ririn sebagai Ketua RT 8 meminta Ketua Lingkungan untuk menyampaikan surat tersebut kepada warga perumahan dan ruko. Mereka sempat mengadakan pertemuan bersama. Ririn mengungkapkan reaksi pertama dari warga dan pemilik ruko Cluster Setia Mekar Residence 2, banyak yang tidak percaya dengan pemberitahuan tersebut. Sebab warga juga memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah atas rumah dan ruko yang mereka beli.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Sejak Desember hingga 20 Januari, warga tetap bertahan di properti masing-masing, berkegiatan seperti biasa. Ternyata waktu eksekusi terjadi pada Kamis (30/1/2025). Warga melakukan perlawanan di depan gerbang Cluster Setia Mekar Residence 2. Namun, mereka tidak bisa menghentikan juru sita pengadilan yang telah memberikan surat pengosongan properti. Selain itu, listrik dan air di rumah mereka juga langsung dipadamkan.

Ada pun, nilai rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 sekitar Rp 600-700 jutaan per unit. Lalu, untuk ruko di depannya senilai Rp 1,2-1,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid segera mengecek praktik penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ganda yang ada di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Nusron mengaku telah mendengar kabar dan aduan mengenai hal itu. Akan tetapi, dirinya belum dapat memberikan informasi lanjutan lantaran tengah dalam tahap investigasi.

“Pastinya saya belum paham, saya cek terlebih dahulu daripada saya keliru, nanti saatnya [saya cek],” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (5/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ramai di media sosial para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 melakukan demonstrasi lantaran huniannya digusur oleh PN Cikarang.

Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima juga mengemukakan pihaknya akan mengundang warga korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat.

Aria menuturkan, pihaknya akan mendengar aspirasi dari para korban yang tergusur itu. Bahkan, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan korban untuk segera mengirim surat audiensi.

“Kita nunggu suratnya dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya. Saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia melanjutkan, jika surat telah terkirim, audiensi bisa dilaksanakan pada minggu depannya dengan dibarengi kasus-kasus sengketa tanah lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) mempertanyakan alasan pemerintah yang lebih memilih menggandeng investor luar negeri dibandingkan dalam negeri untuk program 3 juta rumah.

Hal ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pertanyaannya, kok kita enggak diajak Pak Prabowo tanda tangan ya di Istana? Padahal kita selalu jadi investor dalam negeri," ujar Joko dalam media gathering di Kantor DPP REI, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Padahal, sektor properti dalam negeri selalu menduduki peringkat 4 penyumbang investasi terbanyak.

Papar Joko, pada tahun 2023 investasi di sektor properti tembus di angka Rp 115 triliun, dan naik menjadi Rp 122 triliun pada tahun 2024.

"Sesuai dengan research yang kita lakukan, kerja sama dengan FEB UI bahwa sektor properti itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, secara data ketika diinjeksi sekitar Rp 112 triliun maka akan memberikan impact 0,5 persen," kata Joko.

Karenanya, Joko berharap pemerintah bisa lebih menghargai dan melibatkan investor atau pengembang dalam negeri yang selama ini juga telah menghidupkan bisnis sektor perumahan.

Sementara selain dengan Qatar, pemerintah juga membidik kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Turkiye, hingga Singapura.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PKP.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan UEA tersebut terpantau belum terealisasi.

Rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi telah dikosongkan sejak hari eksekusi terjadi. Bangunan tersebut berdiri di lahan sengketa yang dimenangkan oleh pihak tergugat Hj. Mimi Jamilah.

Ketua RT 8 Tambun Selatan Ririn, mengungkapkan ada kejadian tak terduga setelah rumah tersebut kosong dan listrik dipadamkan. Ia menemukan beberapa tukang rongsok mendatangi rumah untuk mengambil barang-barang warga yang tersisa.

"Jangan sampai barang-barang pada rusak (karena nggak diamanin sebelum penggusuran). Bener kan, barang-barang pada rusak pada dijarah. Sama orang luar. Dari rongsokan. Dari luar lah," kata Ririn saat ditemui di Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Kejadian penjarahan ini terjadi pada malam hari. Ririn memergoki sendiri aksi pencurian tersebut. Ia heran ada sekelompok orang di sekitar rumah yang dikosongkan, tetapi ia tidak mengenal mereka. Begitu pula dengan warga lain yang bersamanya saat itu.

"Malem-malem kata saya, 'Nah ini siapa?' Gitu. 'Lah siapa Bu RT (warga lain tanya)?'. 'Saya nggak kenal'. 'Kamu siapa!'," tutur Ririn.

Ia melihat salah satu benda yang diambil adalah pompa air. Tukang rongsokan tersebut membongkar pompa air tersebut sampai ke bagian terkecil. Setelah tertangkap basah, tukang rongsokan tersebut langsung kabur.

Ririn mengatakan pada saat memberitahu warga Cluster Setia Mekar Residence 2 soal pengosongan barang-barang, ia meminta agar mereka mengamankan barangnya terlebih dahulu. Bahkan ia siap menampung beberapa barang milik warga untuk disimpan di halamannya. Apabila gugatan selanjutnya dimenangkan oleh warga, maka mereka bisa mengambil kembali barang-barang tersebut.

"Taruh dulu tempat gua dah. Sampai tak (aku) gituin, lho. Kalau seumpama udah selesai (masalahnya), nanti mau ditaruh lagi di sana (rumah masing-masing) nggak apa-apa. Yang penting udah ada tempat, ini," tekannya.

Diberitakan sebelumnya, proses eksekusi atau penggusuran berlangsung pada Kamis (30/1/2025). Juru sita pengadilan telah datang sejak pagi hingga pukul 18.30 WIB. Terdapat beberapa bangunan yang dihancurkan. Penggusuran untuk warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 ruko di depannya ditunda karena warga mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Cikarang. Sidang perdana akan digelar pada Senin (10/2/2025).

Saat ini Cluster Setia Mekar Residence 2 kembali dijaga ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk kecuali warga di perumahan tersebut. Rumah-rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 merupakan hunian tipe 45/72 bernilai Rp 600-700 jutaan.

Alasan terjadinya eksekusi atau penggusuran adalah karena lahan seluas 3.100 meter persegi di perumahan tersebut merupakan lahan sengketa. Pengadilan Negeri Bekasi melalui putusan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Alhasil, pemilik tanah pun meminta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dihancurkan. Bangunan yang telah dihancurkan pada hari eksekusi adalah ruko penjual kitchen set di samping Cluster Setia Mekar Residence 2, tempat jualan pedagang kaki lima, Alfamart, tukang bubur, bengkel mobil, dan warteg.

Pertikaian sempat meletus di hari eksekusi. Sebab, warga perumahan dan ruko mengaku memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah dan tidak mengetahui jika tanah yang mereka beli adalah tanah sengketa.

Video: Sempat Kecelakaan, Bocah SMP di Bekasi Ternyata Dijadikan Kurir Uang Palsu

Video: Sempat Kecelakaan, Bocah SMP di Bekasi Ternyata Dijadikan Kurir Uang Palsu

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

KOMPAS.com -Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan saat ini tengah menjadi sorotan para calon pembeli rumah.

Di kawasan ini, tersedia berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Harga rumah subsidi di Kabupaten Tapin ini berkisar di bawah Rp 200 juta, menjadikannya pilihan menarik bagi banyak orang yang ingin memiliki rumah.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah subsidi yang dapat ditemukan di Kabupaten Tapin:

1. Pondok Indah Permata Dewi: Tipe 36

Terletak di Lokpaikat, proyek ini dikembangkan oleh PT Widiko Citra Griya Mandiri.

Pondok Indah Permata Dewi menawarkan 76 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 160 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 142 juta, dengan 69 unit sudah terjual dan 7 unit masih tersedia.

2. Griya Sinar Binuang Permai: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama dan terletak di Binuang, Kabupaten Tapin.

Griya Sinar Binuang Permai menawarkan 109 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Harga per unitnya adalah Rp 144 juta. Saat ini, 97 rumah telah terjual dan masih tersedia 12 unit.

3. Cahaya Binderang Asri: Tipe 36

Juga berlokasi di Lokpaikat, proyek ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama.

Cahaya Binderang Asri menawarkan 80 rumah tapak, dengan harga per unit sebesar Rp 144 juta.

Hingga kini, 66 rumah telah terjual dan tersisa 14 unit untuk dipasarkan.

4. Griya Berkah Guru: Tipe 36

Perumahan ini berada di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dan dikembangkan oleh PT Graha Chakra Nusantara.

Griya Berkah Guru menawarkan 58 rumah, dengan banderol Rp 145 juta per unit.

Setiap rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

5. Surya Persada Binuang: Tipe 36

Terletak di Binuang, Kabupaten Tapin, Surya Persada Binuang menawarkan rumah dengan harga Rp 149 juta.

Masing-masing unit merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Mengapa Memilih Rumah Subsidi di Tapin?

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang ditawarkan, Kabupaten Tapin menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk calon pembeli yang mencari rumah dengan harga terjangkau.

Keberadaan proyek-proyek tersebut menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi.

Jika Anda mencari rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta, Kabupaten Tapin bisa menjadi pilihan yang tepat.