JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.

Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.

Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.

Bantuan Qatar dan kontraktor China

Dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," ungkap Bonny, dalam acara 'Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)' di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah," tutur dia.

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.

“Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.

Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia

Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.

Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.

"Naah... ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar," tulis warganet.

NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.

(DHI)

Surabaya -

Usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPD Sultan B Najamuddin pada Selasa (14/1).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan komentar terkait usulan tersebut. Ia mengaku setuju dana zakat maupun dana APBD digunakan untuk program yang bermanfaat bagi warga Surabaya.

"Saya mau lewat zakat, mau lewat APBD, saya setuju, yang penting dibuat untuk warga Surabaya," kata Eri saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Minggu (18/1/2025).

Mengenai penggunaan zakat untuk program MBG, Eri mengatakan bahwa ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, terutama terkait penggunaan dana zakat untuk fakir miskin dan kaum dhuafa.

"Kalau untuk fakir miskin apakah diberikan untuk sekolahnya atau dibantukan untuk permakannya, bisa-bisa saja digunakan," ujarnya.

Eri juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan zakat, dan apakah semua orang, termasuk ASN, sudah melaksanakan kewajiban zakat yang terkoordinasi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Kalau sudah bilang zakat, jangan zakat saja, kita juga harus berkaca, kita sudah zakat atau belum, ASN, orang-orang kaya sudah zakat belum? Kalau kita sudah mengatakan kita berzakat, maka Pemkot harus berani meminta seluruh ASN harus berzakat masuk ke Baznas," jelasnya.

Eri juga mempertanyakan mekanisme penyaluran zakat untuk program MBG, apakah dilakukan secara pribadi atau melalui Baznas, untuk memastikan kontrol yang tepat.

"Kalau sendiri-sendiri (zakat) lalu gimana caranya memberikan makan gratis? Lewat siapa? Tidak akan terkontrol kan? Pasti lewat Baznas baru bisa memberikan makan gratis. Nanti bagaimana fatwa MUI, kiai seperti apa, kita bisa jalankan. Kalau ada fatwa yang mengatakan Baznas itu zakat dibolehkan, ya nggak apa-apa, karena Baznas memang untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan," pungkasnya.

(irb/hil)

Ambon (ANTARA) - Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon melakukan pengawasan dan pengujian makanan yang disajikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa di Kota Ambon.

Pengawasan program makan bergizi Gratis dilakukan BPOM Ambon, dari lokasi produksi pengolahan makanan hingga ke lokasi distribusi yakni di sekolah, kata Kepala BPOM Ambon, Tamran Ismail, di Ambon, Minggu.

Ia mengatakan, pengawasan pengujian makan bergizi gratis dilakukan di dua lokasi yakni SMPN 14 Ambon dan MTS Muhajirin Ambon, menggunakan mobil Terosa (Mobil Keliling Untuk Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan).

Kegiatan pengawasan sampling dan pengujian makanan, bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi oleh sarana pengolah makanan dan didistribusikan ke siswa di dua sekolah telah terjamin keamanan pangan, dan sudah diproduksi sesuai dengan syarat keamanan pangan.

Untuk pengujian dilakukan terhadap parameter kimia dan mikrobiologi. Untuk parameter kimia dilakukan untuk tiga bahan berbahaya yang dilarang dalam pangan yakni Methanyl yellow, Rhodamin B, Formalin dan Boraks.

Pengujian parameter kimia ini langsung dilakukan di tempat menggunakan rapid tes kit dan diperoleh hasil semua sampel memenuhi syarat.

"Artinya tidak mengandung bahan berbahaya kimia. Untuk parameter mikrobiologi, sampel dibawa ke laboratorium mikrobiologi BPOM Ambon yang akan diuji selanjutnya, " katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan pengujian makan bergizi gratis bekerja sama dengan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, yang menjadi koordinator program di setiap provinsi dan kabupaten kota.

"Kami mendapatkan tugas mengawal Program MBG, berkolaborasi dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," katanya.

Dengan cara tersebut pihaknya memastikan sebaran dan keamanan pangan terkait MBG aman dan baik untuk siswa.

Program makanan bergizi di Ambon dimulai di 14 sekolah di Kota Ambon, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2.279 siswa.

Sebanyak 14 sekolah tersebut terdiri dari empat TK yakni TK Almansuro, Kartika, Imam Assyafi’i, dan Nurul Hijrah; tujuh sekolah dasar, yakni SD MIT Mutiara Bangsa, MIN 2 Ambon, SD Inpres 54 Nania, SD Kristen 2 Hunuth, SD Inpres 28 Mania, SD Inpres 55 Nania, dan SD Kristen Nania.

Kemudian tiga SMP yakni MP Negeri 24, SMP Negeri 16, dan MTS Almuhajirin, di Kecamatan Baguala dan Teluk Ambon.

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Badan Bank Tanah (BBT) siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Dukungan itu diberikan dalam bentuk pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan (HPL) untuk menjadi dapur MBG.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha BBT, Hakiki Sudrajat mengatakan, Badan telah menyiapkan 11 titik lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di daerah-daerah yang relatif sulit terjangkau seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),

"Lokasi-lokasi ini kira-kira cukup berdekatan dengan desa, terutama desa-desa terluar yang mungkin saja belum tersentuh. Mudah-mudahan kita bisa mengejar mitra-mitra kita untuk berpartisipasi untuk persiapan Makan Bergizi Gratis," katanya di Bandung, Jawa, Barat dikutip Minggu (19/1/2025).

Dia menyebut, inisiatif BBT untuk mendukung program pemerintah ini merupakan tahap awal. Sebelas titik yang ditawarkan sebagian besar di luar Jawa yakni Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Bangka Belitung, Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Poso (Sulawesi Tengah), Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat), Kendal dan Brebes (Jawa Tengah), Cianjur serta Purwakarta (Jawa Barat).

Hakiki mengatakan, lahan yang disiapkan untuk SPPG sangat memadai karena rata-rata lahan yang dimiliki BBT luasnya di atas 500 meter persegi. Namun, lokasinya mesti disesuaikan lagi dengan kebutuhan program MBG supaya tidak jauh dari sekolah.

"Mungkin inisiatif kami ini akan bergulir terus. Saat ini 11, mungkin nanti menjadi 15 karena lokasi-lokasi seperti di Sumut itu dekat dengan keramaian, ada SD atau SMP dan yang paling terdekat untuk kami support di lokasi-lokasi kami itu (jaraknya) 500 meter ke sekolah sehingga cocok untuk keperluan dapur," ujar Hakiki.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi mengatakan, kebutuhan dapur MBG ditetapkan minimal 20x20 meter. Syarat luas lahan ini diperlukan karena SPPG bertanggung jawab menyediakan 3.000 porsi MBG per hari.

"Kenapa (luasnya) harus segitu? Karena SPPG bertanggung jawab membagikan dan mengumpulkan bahan baku makanan itu 3.000 porsi per hari. Kalau terlalu kecil, chaos karena stok beras saja 250 kg, sayur 350 kg, ayam 350 kg, dan telur 3.000 butir," katanya.

Dedek memastikan kebutuhan dapur MBG sangat besar sehingga perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Saat ini, kata dia, pemerintah lewat Badan Gizi Nasional mengoperasikan 220 SPPG. Pada April 2025 direncanakan bisa mencapai 937 SPPG dan akan terus bertambah secara bertahap menjadi 30 ribu titik pada 2029.

"Jadi kita banyak butuh dapur dengan luas yang cukup. Kalau penyimpanan, chiller atau kulkas kurang, nanti tingkat kesegaran berkurang atau merosot. Atau ruang terlalu kecil karena ada 45-50 orang di situ, itu nanti chaos, hieginitasnya juga akan merosot juga," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan dua pekan sejak 6 Januari 2025 lalu. Sejauh ini, program MBG menuai respons dari berbagai pihak.

Pakar gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Dwi Sarbini SSt, M Kes menilai ada beberapa evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Ia pun memberikan pandangannya soal keberadaan susu.

"Tapi yang sering terjadi saat ini, menu MBG belum sepenuhnya sesuai, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai kendala, seperti logistik atau anggaran," jelas Dwi dikutip dari laman UMS.

Keberadaan Susu Jadi Sorotan

Menurut Dwi, banyak warga yang mengunggah konten di media sosial yang menanyakan soal keberadaan susu. Ternyata tak semua menu berisikan susu.

Berdasarkan pedoman Isi Piringku, susu bukan lagi menu esensial untuk anak. Dwi mengatakan, susu kini bukan lagi menu penyempurna gizi seimbang terlebih susu kemasan di luar mengandung banyak gula.

"Sumber kalsium kan ada banyak. Brokoli misalnya. Tanpa susu pun sumber kalsium itu banyak," katanya.

Kebutuhan Gizi Anak Harus Diperhatikan

Dwi menyebut pedoman Isi Piringku yang diterbitkan Kementerian Kesehatan seharusnya menjadi acuan untuk menu MBG. Sesuai pedoman tersebut, menu yang baik terdiri dari 1/3 piring berisi sayuran, 1/3 berisi makanan pokok, 1/6 berisi buah, dan 1/6 berisi protein.

Sementara itu, angka kecukupan gizi setiap anak berbeda. Besarnya tergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan aktivitas anak.

Anak SD usia 6-12 tahun membutuhkan 1.400-2.000 kalori per hari, anak SMP usia 13-15 tahun membutuhkan 2.050-2.400 kalori per hari, dan anak SMA usia 16-18 tahun membutuhkan 2.100-2.650 kalori per hari.

Menurut Dwi, makan siang harusnya memenuhi 30 persen dari jumlah kebutuhan kalori. Angka tersebut sekitar 400-800 kalori.

Manfaatkan Sumber Pangan Lokal

Dwi menyarankan pemenuhan sumber bahan MBG bisa menggunakan pangan lokal. Beberapa pangan lokal bisa dijadikan sumber karbohidrat lain.

"Nasi bisa diganti sumber karbohidrat lain. Bisa kentang, jewawut, ubi, singkong, atau gembili. Kita harus memperhatikan kearifan lokal. Apa yang dipunyai, itu yang dimanfaatkan," tuturnya.

Ia berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi. Mengingat program ini masih baru berjalan, hal-hal buruk yang bisa terjadi harus dicegah dari sekarang.

"Agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh anak-anak," tuturnya.

(cyu/nwy)

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Bank Tanah menyediakan 11 lokasi untuk dapurmakan bergizi gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat dalam media gathering di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025).

"Ini merupakan inisiatif dari kami karena kami juga mendapat banyak masukan dan kami melihat mungkin saja inisiatif kami ini akan bergulir terus," ujar Hakiki.

Hakiki menjelaskan bahwa sekitar 95 persen dari 11 titik tersebut mampu menyediakan lahan untuk dapur MBG seluas 500 meter persegi.

"Rata-rata lokasi kami hampir 95 persen itu di atas 500 meter persegi, jadi mungkin sudah cukup untuk memfasilitasi penyediaan dapur," lanjut Hakiki.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan bahwa kebutuhan luas area dapur MBG adalah minimal 400 meter persegi.

"Minimal 20 x 20 meter, cuma di beberapa dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu memang ada yang lebih karena ada lahan parkir dan lain-lain," kata Uki.

Ada pun daftar 11 lokasi dapur MBG di atas lahan Badan Bank Tanah adalah sebagai berikut:

1. Batubara - Sumatra Utara,
2. Solok - Sumatra Barat,
3. Kepulauan Bangka Belitung,
4. Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur,
5. Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur,
6. Poso - Sulawesi Tengah,
7. Cianjur - Jawa Barat,
8. Purwakarta - Jawa Barat,
9. Kendal - Jawa Tengah,
10. Brebes - Jawa Tengah, dan
11. Lombok Utara - Nusa Tenggara Barang (NTB).

KOMPAS.com-Program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi besar meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal itu juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Dosen Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, seperti dilansir laman UGM, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya.

Toto menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Subejo juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

GENDANG program makan bergizi gratis (MBG) sudah ditabuh, sudah berjalan, sejak awal Januari, di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk tahap awal menyasar 600.000-an siswa sekolah.

Banyak ditemukan persoalan di lapangan, misalnya, siswa ogah makan karena menunya tidak menarik, kalah dengan menu bekal dari ibunya.

Bagaimana mau menarik, jika lauknya cuma tahu tempe saja, tak ada ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein hewani lainnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, Badan POM menemukan adanya sayur basi yang disajikan. Bahkan, di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa perutnya mual-mual setelah makan ayam goreng krispi!

Persoalan lain, yang (mungkin) terlupakan adalah program MBG, mendulang sampah makanan (food waste) yang signifikan. Plus menghasilkan sampah kemasan, apalagi jika kemasan itu berupa plastik, kertas, dan bahan lainnya yang sulit didaur ulang secara alami oleh lingkungan.

Artinya, program MBG menjadi persoalan bagi lingkungan, menghasilkan sampah yang kian menggunung di berbagai daerah di Indonesia.

Sepertinya yang dibikin mual-mual bukan hanya siswa, tapi juga pemerintah, terkait alokasi dana yang dibutuhkan.

Bagaimana tidak mual-mual jika untuk 6 (enam) bulan ke depan dana yang diperlukan segede gunung anakan, yakni Rp 75 triliun. Dan sampai 5 (lima) tahun ke depan menyedot fulus Rp 450 triliun. Akan didongkel darimana fulus sebanyak itu?

Ee, tiba-tiba Sultan Najamudin, Ketua senator Indonesia, DPD RI, mengusulkan dana zakat agar dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Usulan yang kontra produktif alias sesat pikir. Dana zakat adalah dana milik umat, yang peruntukannya sudah jelas, sudah terukur sesuai syariat Islam. Sangat wajar jika usulan ini mendulang protes publik yang sangat keras.

Pemerintah pun secara verbal juga tidak setuju, entah klise atau menolak sungguhan. DPR, MUI, ormas Islam, tokoh masyarakat; sudah pasti menolaknya.

Senyampang munculnya usulan yang kontra produktif itu, membuncah usulan, daripada menggunakan dana zakat, pemerintah bisa menggunakan dana cukai rokok. Usulan ini dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Nasdem, Irma Chaniago.

Dari sisi ide, ini usulan yang lumayan kreatif, patut ditimang-timang. Dana cukai rokok memang lumayan banyak, sekitar Rp 183 triliunan (2024). Lumayan kan untuk menambal program MBG agar tidak makin boncos dan menggerogoti program penting lainnya.

Sayangnya, untuk 2025 pemerintah justru menunda/membatalkan kenaikan cukai rokok. Pembatalan ini, dari sisi kebijakan pengendalian tembakau juga merupakan kemunduran.

Padahal kenaikan cukai rokok selain mandat regulasi (UU Cukai), juga bermanfaat ganda. Yakni untuk pengendalian konsumsi rokok di satu sisi (untuk menurunkan prevalensi merokok pada anak), dan di sisi lain pemerintah mendapatkan cuan signifikan untuk menambal pendapatan negara.

Plus artinya bisa digunakan pula untuk menginjeksi dana program MBG tersebut.

Selain menggali potensi cuan dari cukai rokok, pemerintah bisa menggali potensi pendapatan lain, yakni menerapkan cukai pada minuman manis dalam kemasan (MBDK).

Sayangnya, dalam hal ini pemerintah tampak ambigu, dan masuk angin, mungkin karena tekanan dari industri MBDK. Padahal wacana cukai MBDK sudah digaungkan sejak 2022, dan akan diterapkan pada 2023.

Wacana itu tertunda karena alasan pemilu. Pemerintah menjanjikan cukai MBDK akan diterapkan pada pertengahan 2025. Semoga bukan hanya pepesan kosong.

Program MBG jelas memerlukan dana yang bikin kening Presiden Prabowo Subianto pening, pusing tujuh keliling. Tersebab dana sebanyak itu, belum ada dalam skema anggaran APBN.

Akibatnya pemerintah menyunat berbagai anggaran di semua kementerian dan lembaga. Termasuk menyunat 50 persen alokasi anggaran untuk subsidi untuk angkutan umum di Indonesia. Ironis kan?

Oleh sebab itu, akan lebih ideal dan futuristik jika pemerintah menaikkan cukai rokok dan menerapkan cukai MBDK pada 2025.

Kebijakan pembatalan cukai rokok pada 2025 sebaiknya dianulir saja. Dan segera terapkan cukai MBDK untuk melindungi anak-anak dan masyarakat Indonesia.

Tingginya konsumsi rokok dan produk MBDK terbukti menjadi gaya hidup yang sangat tidak sehat, dan terbukti menjadi pencetus utama tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Dan menjadi pencetus defisitnya finansial BPJS Kesehatan pula.

Mimpi bahwa program MBG bisa menjadi anak tangga untuk mewujudkan generasi emas akan terwujud, asal paralel dengan kebijakan produktif lainnya, yakni pengendalian konsumsi rokok dan produk MBDK itu.

Sehingga diharapkan dengan kenaikan cukai rokok dan penerapan cukai MBDK, ada transformasi perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat.

Jadi kita tinggalkan usulan yang kontra produktif nan sesat pikir itu, dana zakat untuk program MBG. Kita dorong cukai rokok untuk menyokong program MBG. Segera naikkan cukai rokok dan terapkan cukai MBDK.

KOMPAS.com-Program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi besar meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal itu juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Dosen Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, seperti dilansir laman UGM, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya.

Toto menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Subejo juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

GENDANG program makan bergizi gratis (MBG) sudah ditabuh, sudah berjalan, sejak awal Januari, di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk tahap awal menyasar 600.000-an siswa sekolah.

Banyak ditemukan persoalan di lapangan, misalnya, siswa ogah makan karena menunya tidak menarik, kalah dengan menu bekal dari ibunya.

Bagaimana mau menarik, jika lauknya cuma tahu tempe saja, tak ada ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein hewani lainnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, Badan POM menemukan adanya sayur basi yang disajikan. Bahkan, di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa perutnya mual-mual setelah makan ayam goreng krispi!

Persoalan lain, yang (mungkin) terlupakan adalah program MBG, mendulang sampah makanan (food waste) yang signifikan. Plus menghasilkan sampah kemasan, apalagi jika kemasan itu berupa plastik, kertas, dan bahan lainnya yang sulit didaur ulang secara alami oleh lingkungan.

Artinya, program MBG menjadi persoalan bagi lingkungan, menghasilkan sampah yang kian menggunung di berbagai daerah di Indonesia.

Sepertinya yang dibikin mual-mual bukan hanya siswa, tapi juga pemerintah, terkait alokasi dana yang dibutuhkan.

Bagaimana tidak mual-mual jika untuk 6 (enam) bulan ke depan dana yang diperlukan segede gunung anakan, yakni Rp 75 triliun. Dan sampai 5 (lima) tahun ke depan menyedot fulus Rp 450 triliun. Akan didongkel darimana fulus sebanyak itu?

Ee, tiba-tiba Sultan Najamudin, Ketua senator Indonesia, DPD RI, mengusulkan dana zakat agar dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Usulan yang kontra produktif alias sesat pikir. Dana zakat adalah dana milik umat, yang peruntukannya sudah jelas, sudah terukur sesuai syariat Islam. Sangat wajar jika usulan ini mendulang protes publik yang sangat keras.

Pemerintah pun secara verbal juga tidak setuju, entah klise atau menolak sungguhan. DPR, MUI, ormas Islam, tokoh masyarakat; sudah pasti menolaknya.

Senyampang munculnya usulan yang kontra produktif itu, membuncah usulan, daripada menggunakan dana zakat, pemerintah bisa menggunakan dana cukai rokok. Usulan ini dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Nasdem, Irma Chaniago.

Dari sisi ide, ini usulan yang lumayan kreatif, patut ditimang-timang. Dana cukai rokok memang lumayan banyak, sekitar Rp 183 triliunan (2024). Lumayan kan untuk menambal program MBG agar tidak makin boncos dan menggerogoti program penting lainnya.

Sayangnya, untuk 2025 pemerintah justru menunda/membatalkan kenaikan cukai rokok. Pembatalan ini, dari sisi kebijakan pengendalian tembakau juga merupakan kemunduran.

Padahal kenaikan cukai rokok selain mandat regulasi (UU Cukai), juga bermanfaat ganda. Yakni untuk pengendalian konsumsi rokok di satu sisi (untuk menurunkan prevalensi merokok pada anak), dan di sisi lain pemerintah mendapatkan cuan signifikan untuk menambal pendapatan negara.

PURWOREJO, KOMPAS.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyebut dana desa dapat dialokasikan untuk mendanai makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Kemendes PDT melalui Mulyadin Malik, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, di sela-sela kegiatan Hari Desa Nasional yang digelar di Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah.

"Bisa (digunakan untuk makan siang bergizi gratis), nanti dikelola oleh Bumdes," kata Malik, Sabtu (18/1/2025).

Malik menyebut, dengan potensi yang ada di Desa Krandegan dan teknologi pompa tenaga surya, pihaknya yakin desa akan mampu berswasembada pangan sekaligus swasembada energi.

Dengan swasembada pangan, kata Malik, nantinya Bumdes akan hidup dan bisa menjadi jembatan untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan MBG di daerah.

"Dana desa kita prioritaskan untuk swasembada pangan, energi, termasuk makan siang bergizi," kata Malik.

Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, mengatakan, di desanya kini telah memiliki teknologi pompa air bertenaga surya.

Pompa tersebut bisa mengairi sawahnya sekitar 70 hektare tanpa ada biaya operasional karena sudah menggunakan tenaga matahari.

Dwinanto mengatakan, pembuatan pompa bertenaga surya tersebut bekerja sama dengan Agros Global, perusahaan agritech berbasis di Singapura.

Kolaborasi dua lembaga ini menghasilkan pompa air bertenaga surya yang digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Hasilnya, lahan di Desa Krandegan seluas 70 hektare yang semula hanya dapat panen 1-2 kali kini sudah dapat panen 3 kali dalam satu tahun.

Penggunaan pompa air bertenaga surya ini juga bisa menghemat sekitar 50 persen biaya operasional pertanian.

Berkat kerja sama ini, kata Dwinanto, tahun ini akan menambah pompa air bertenaga surya portable sebanyak 7 pompa.

Hal ini dilakukan untuk membantu para petani yang belum terpenuhi pengairan di desanya.

"InsyaAllah tahun ini akan kita tambah sekitar 7 pompa air bertenaga surya," kata Dwinanto.

"Untuk air yang digunakan untuk lahan pertanian para petani kita gratiskan. Namun kita imbau untuk membayar zakat pertanian yang hasilnya kita gunakan untuk memberantas kemiskinan di desa," tambah Dwinanto.