Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap pihaknya tengah membentuk tim khusus bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah," kata Fahri.

Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.

"Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi," jelasnya.

Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan. Seperti yang diketahui lahan di perkotaan seperti di Jakarta terbatas. Untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.

"Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang. (Misalnya) Sehektare tanah, penghuni lamanya ambil seperempat hektare, tiga perempat hektare kita bangun lahan baru untuk menyerap pemukim-pemukim baru," jelasnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan.

"Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat," ujarnya.

Ia juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.

(aqi/das)

Sumedang -

Pemerintah pastikan lahan persawahan di daerah tidak bisa dijadikan kawasan perumahan. Sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia bisa terus terjaga dan bisa terus memproduksi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, telah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ara mengatakan, dalam rapat tersebut telah diputuskan terkait penggunaan area persawahan.

"Tidak ada alih fungsi lahan. Lahan persawahan tidak boleh dijadikan perumahan. Saksinya ada pak Mendagri. Hari Selasa lalu kita telah ketemu dengan pak Presiden di Istana. Sudah diputuskan tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya menginginkan bisa segera membuat surat terkait larangan tersebut. Sehingga aturan tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Tolong Mendagri, pak Mendes kita buat suratnya, kalau perlu hari ini. Jangan lama-lama," katanya.

Ara menegaskan semua elemen pemerintah jangan sampai melakukan pembangunan dengan mengorbankan persawahan. Menurutnya hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.

"Jangan kita membangun infrastruktur lain, tapi lahan pertanian terabaikan," ucapnya.

Dia menambahkan dari level pemerintah pusat, Gubernur, hingga bupati dan walikota bisa menjalankan larangan tersebut. Kata dia, larangan tersebut jangan hanya sekedar dalam aturan semata.

"Semua yang berkewenangan di sini buatlah keputusan di level masing-masing dan dijalankan. Jangan hanya buat keputusan saja. Perlu keberanian, kecepatan. Pastikan presiden setuju. Karena sebelumnya sudah ketemu Presiden dan setuju," pungkasnya.

(yum/yum)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihak BUMN ikut serta menjalankan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang menangani pendanaan.

"Kalau 3 juta rumah kan memang BTN sebagai fasilitas pendanaan," kata Erick saat ditemui wartawan usai acara BNI Investor Daily Round Table, Rabu (15/1/2025).

Selain BTN, Perumnas juga turut aktif dalam proses pembangunan 3 juta rumah. Fokus BUMN adalah pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD)

"Nanti kita fokusnya di sektor kita yang di TOD-TOD itu yang di tempat kereta api, yang sama BTN, sama semua itu, sama Perumnas itu," terang Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp 35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Sementara itu, dalam catatan detikcom sebelumnya BTN selaku BUMN yang membantu program 3 juta rumah dari segi pembiayaan juga sempat mengusulkan adanya perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah.

Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan usulan tersebut merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

(hns/hns)

Jakarta: Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 15 Januari 2025.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

(KIE)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu. Rumah-rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Menurutnya ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Imbasnya, masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah. Beberapa waktu lalu, Fahri menemukan kasus serupa pada saat tengah melakukan peninjauan proyek perumahan yang mendapat insentif perbankan.

"Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah," ungkapnya.

Ia tahu alasan mengapa hingga hari ini masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Alasannya adalah mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Selain itu, ia berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama dan ramah lingkungan.

"Nah jadi menurut saya isu green sebagai isu dari seminar ini menjadi penting karena kami juga mau apa yang kita bangun ini adalah untuk menjaga waktu yang panjang," ucapnya.

(aqi/zlf)

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka suara soal laporan terbangunnya 40.000 unit rumah kepada Presiden Prabowo Subianto selama dirinya menjabat.

Ara menjelaskan, pembangunan tidak hanya dilakukan Pemerintah, melainkan pengembang dan rakyat itu sendiri.

“Kalau kita (pemerintah) membangun itu kan dari anggaran yang ada hanya sekitar 8 persen.
Habis itu kan developer (pengembang), habis itu banyak masyarakat yang membangun sendiri,” jelas Ara menjawab Kompas.com, usai meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung, Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Sebagai contoh, pembangunan rumah di Kota Tangerang yang mayoritas dibangun oleh masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah meluncurkan kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Tujuannya, agar mereka bisa mandiri melakukan pembangunan rumah.

"Kalau saya dapet info, selama ini yang paling banyak adalah yang bangun swadaya. Kalau tadi kita lihat di Kota Tangerang, kayaknya semua semua, sebagian besar tadi yang mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah bangunan swadaya,” lanjutnya.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025 atau sekitar 2,5 bulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjabat, sudah tersalurkan 36.944 unit rumah.

Menurut Heru, itu dihitung hanya pada penyaluran pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Tapera. Ini belum ditambah dengan rumah komersial.

“Dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 5 Januari itu, sudah bisa kita salurkan pembiayaan kurang lebih 36.944 unit ya,” tandas Heru.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi dapat mencapai Rp1,8 triliun pada 2025, terutama untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies menjelaskan bahwa jumlah tersebut dipatok lebih tinggi dibandingkan penyaluran KPR Subsidi pada 2024 yang sebesar Rp1,6 triliun. Pembiayaan rumah subsidi itu dilakukan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

”Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2024).

Lebih terperinci, target penyaluran rumah subsidi melalui dua skema tersebut mencapai 10.750 unit pada tahun ini, meningkat dibandingkan 10.021 unit pada tahun lalu.

Corina menjelaskan bahwa melalui skema FLPP, masyarakat dapat mendapatkan hunian dengan uang muka hingga 1% dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Terdapat pula tawaran bunga spesial sebesar 5% fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor mencapai 20 tahun, dengan syarat yang berlaku.

Sementara itu, skema Tapera menjadi medium penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kemudahan serupa, yakni uang muka hingga 1% dan bunga ringan sebesar 5% fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun.

Dengan cakupan itu, pihaknya memastikan bahwa program ini dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," pungkas Corina.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara perihal dampak program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan KPR perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perbankan menerapkan manajemen risiko dalam mengelola dana masyarakat, tak terkecuali untuk pembiayaan produktif seperti KPR.

“Dukungan berbagai program pemerintah terutama yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat dan bauran kebijakan akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi, termasuk dalam mendorong pertumbuhan KPR,” katanya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (14/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintahan di semua tingkatan tidak boleh lagi memberikan izin untuk mengalihfungsikan kawasan persawahan menjadi perumahan.

Aturan tersebut, menurut Maruarar, bertujuan untuk melindungi lahan produktif pertanian dari alih fungsi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

"Kemarin di Istana Negara aturan ini sudah diputuskan, sudah disetujui Presiden Prabowo, tidak boleh lahan sawah untuk perumahan," ujar Maruarar saat menghadiri Hari Jadi Desa di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Tolong Pak Mendagri, Pak Menteri Desa ini kita buat suratnya hari ini juga, jangan lama-lama," imbuhnya.

Maruarar mengingatkan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar tidak mengorbankan lahan pertanian demi pembangunan.

Ia menekankan pentingnya keberanian dari para pemimpin lokal untuk menegakkan aturan tersebut.

"Jangan membangun yang lain-lain, tapi lahan-lahan buat pertanian itu juga kita kurangi sendiri. Kepala desa juga perlu keberanian untuk menegakkan aturan ini," tuturnya.

Maruarar optimistis, dengan terjaganya lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, swasembada pangan dapat tercapai.

"Kita harus jaga pangan kita tetap aman, maka itu harus berani, jangan lagi ada lahan persawahan jadi perumahan. Kita harus tegas menerapkan aturan ini," tegasnya.

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR Subsidi BTN," ujarnya di Jakarta Rabu (15/1/2025).

Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

“Dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

Dia menyebut, dukungan BTN untuk Program Tiga Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR Subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Nixon sebelumnya menyampaikan bahwa kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

“Jadi, pemerintah bisa menggunakan subsidinya setelah 10 tahun itu untuk diberikan ke pengajuan baru, sehingga daya jangkaunya lebih luas. Sedangkan tenor kreditnya sudah disepakati usulannya dengan Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk diperpanjang hingga 30 tahun, sehingga ketika bunganya floating, angsurannya juga akan turun,” ujar Nixon.

Selain itu, BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri.

Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, BANDUNG— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan saat ini tidak diperbolehkan lagi lahan pesawahan dialih fungsikan menjadi perumahan ataupun fungsi lainnya.

Hal tersebut menurutnya sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes YPT) Yandri Susanto.

“Hari Selasa lalu kita bertemu dengan Presiden [Prabowo Subianto] sudah diputuskan tidak boleh lahan sawah untuk perumahan, tolong Pak Mendagri, Pak Mendes kita buatkan suratnya, kalau perlu hari ini juga, jangan lama-lama,” ungkap dia dalam peringatan Hari Desa Nasional, di Desa Cibeureum, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, jangan sampai tujuan untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan malah terhambat karena perizinan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman terus diberikan.

“Jangan kita mau membangun yang lain-lain tapi akhirnya lahan-lahan buat pertanian akhirnya kita kurangi sendiri,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta, semua level pemerintahan, baik pusat, gubernur, bupati/walikota hingga kepala desa untuk membuat keputusan yang dijalankan terkait hal ini.

“Semua yang punya kewenangan di sini saya minta buatlah keputusan di level masing-masi g, dan dijalankan, jangan cuma buat keputusan, yang Gubernur buat, yang Bupati/walikota buat, yang kepala desa buat juga, perlu keberanian, kecepatan,” ungkapnya.

Ia memastikan, hal ini sudah disetujui dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.

“Saya pastikan Presiden setuju karena minggu lalu Mendagri dan saya ketemu, sudah setuju dengan langkah itu,” tegasnya.

Jakarta: Qatar menambah komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintah Qatar kini berencana membangun total 6 juta unit rumah di Indonesia. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati antara kedua negara.

Semula, Qatar hanya berencana membangun 1 juta rumah berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Istana Merdeka. Namun, mereka memutuskan untuk menambah 5 juta unit rumah lagi, yang sepenuhnya berasal dari pemerintah Qatar.

"Jadi, total rumah yang akan mereka kerjakan adalah 6 juta rumah," ujar Fahri Hamzah melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, 15 Januari 2025.

Baca juga: Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

Peran Pemerintah dan Semi-Government

Fahri menjelaskan, perjanjian investasi awal untuk pembangunan 1 juta rumah melibatkan entitas semi-pemerintah Qatar. Sementara itu, tambahan 5 juta unit rumah sepenuhnya didukung oleh pemerintah Qatar. Hal ini menunjukkan komitmen besar Qatar dalam membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi untuk mengatasi defisit perumahan di Indonesia tetapi juga memberikan peluang kerja yang besar bagi masyarakat lokal. "Tambahan 5 juta unit rumah itu berasal dari pemerintah Qatar,” tambah Fahri.

Pertemuan di Doha Akan Bahas Skema Pembangunan

Rencana pembangunan 6 juta rumah ini masih dalam tahap pembahasan. Fahri menyebutkan bahwa skema dan rincian proyek akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung di Doha pada akhir bulan ini.

"Skema pembangunannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Doha pada akhir bulan ini," jelas Fahri.

(DHI)