Gresik -

Sering tergenang air hingga dikira banjir, saluran air di Jalan Raya KH Syafii, Manyar, Gresik dibongkar. Saluran air tersebut ternyata mampet karena tertutup oleh tanah urukan.

Belum diketahui siapa yang menyumbat saluran air tersebut. Akibat sumbatan urukan itu, air secara otomatis tidak bisa mengalir hingga meluber ke Jalan Raya dan mengganggu aktivitas warga yang melintas.

Pantauan di lapangan, alat berat sudah siaga dan sejumlah personel dari Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik melakukan pembongkaran. Terlihat, saluran air yang tertimbun urukan menjadi sumber penyebab banjir di jalan raya KH Syafii.

"(Pembongkaran) Masih jalan terus karena bersinggungan dengan masyarakat," kata Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik, Ida Lailatusa'diyah, Rabu (15/1/2025).

Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda yang merupakan warga Suci, Manyar menambahkan penyebab air meluber di jalan raya KH Syafii memang adanya drainase yang diuruk oleh pemilik bangunan usaha di sekitar tersebut.

"Problem utama di depan beberapa bangunan drainase ditutup yang punya lahan, artinya diuruk, menyebabkan air dari sisi timur tidak bisa lewat secara maksimal, tidak memungkinkan, air lewat jalan," kata Huda sapaan akrabnya.

Huda menyarankan saluran air yang ada di sisi timur dan sisi barat harus dibongkar. Tujuannya, agar air tidak lagi meluber ke jalan raya lagi.

"Tindakan yang dilakukan itu normalisasi, semuanya dikeruk sisi timur sama sisi barat, didatangkan alat berat," imbuhnya.

(abq/iwd)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah bakal memangkas anggaran infrastruktur demi program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia tidak menyebutkan berapa besaran pemotongan tersebut.

Menurut Thomas, meski ada pemangkasan, pembangunan infrastruktur akan tetap jadi program utama pemerintah. Hanya saja pembiayaan proyek yang direncanakan akan lebih mengandalkan investor.

"Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta)," ujar Thomas ditemui di kantor IDN, Rabu (15/1).

Ke depannya, pemerintah, kata Thomas, akan lebih banyak mengajak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan karena APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial," jelasnya.

Anggaran negara akan digunakan untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, ada kemungkinan anggaran perlu tambahan meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

"Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus," terangnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Meski besar, namun angka ini turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp423 triliun.

Apabila jadi dipangkas, maka anggaran infrastruktur akan lebih kecil dari Rp400 triliun di tahun ini.

DEMAK, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, direncanakan akan diluncurkan pada Februari 2025.

Dukungan terhadap program ini datang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), yang menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal dalam penyediaan menu sajian serta melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua PGSI Demak, Noor Salim, menyampaikan harapannya agar program MBG dapat melibatkan masyarakat setempat.

"Masyarakat punya usaha ternak ada ayam potong, beras, kemudian teman-teman guru ada yang petani buah dan nelayan. Jadi saya harapkan dirangkul," ungkap Salim melalui sambungan telepon pada Rabu (15/1/2025).

Pernyataan ini disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, pekan lalu.

Sebagai bentuk dukungan, PGSI Demak telah meminta seluruh sekolah madrasah dan umum yang bernaung di bawah koordinasi PGSI untuk bersikap kooperatif dalam menyajikan data siswa serta menyediakan tempat cuci tangan.

"Paling tidak ada dua yang kita sampaikan, bahwa sekolah madrasah siap berperan aktif mendukung MBG dan menyajikan data. Jumlah siswa kan berubah-ubah ada pindahan dan sebagainya," tambahnya.

Salim juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam program MBG, termasuk penggunaan kemasan stainless yang dapat digunakan kembali. "Termasuk cuci tangan bagi siswa agar MBG juga tetap menjaga kebersihan," jelasnya.

Menurut informasi yang diperoleh, program MBG di Demak akan dimulai setelah pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selesai.

Komandan Kodim Demak, Maryoto, mengungkapkan bahwa progres pembangunan SPPG saat ini telah mencapai 30 persen. "Progres sekarang dapur ini sedang dibangun, kurang lebih 30 persen. Insyaallah bulan depan, apabila sudah jadi dan kru sudah ada, bisa segera operasional," kata Maryoto di Kodim Demak, Selasa (14/1/2025).

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi adanya minat dan dukungan dari pemerintah dan berbagai Perusahaan dari Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Rumah hijau, ramah lingkungan serta tahan gempa yang dilakukan pemerintah di Jepang diharapkan juga bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

“Kami percaya bahwa Jepang salah satu inspirasi kita di dalam membangun pembangunan-pembangunan infrastruktur dan rumah masyarakat yang baik,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menurut Fahri, upaya menurunkan emisi karbon ini yang berasal dari perumahan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan perlu kerjasama dari semua pihak. Untuk itu, Kementerian PKP berharap terjalin kerjasama yang lebih lanjut antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Apalagi Kementerian PKP sebagai Kementerian baru memiliki tugas di sektor perumahan yang disebutkan oleh Presiden sebagai janji kampanye yakni membangun 3 juta rumah yakni 2 juta di desa dan 1 juta di kota. Gagasan pembangunan rumah yang begitu besar ini tentu memerlukan kerjasama dari semua pihak.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak serta dukungan dari negara-negara asing yang berpartisipasi dan memberikan dukungan pada Program 3 Juta Rumah ini," jelas dia.

Pemerintah mengadakan seminar bertajuk Perumahan, Bangunan dan Kota Berkelanjutan yang dilaksanakan pada 14 – 15 Januari 2025 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dan kerjasama dalam program pembangunan rumah dan perkotaan yang berkelanjutan dan terjangkau berdasarkan best practise dan kajian dari Jepang.

“Pembangunan rumah di Jepang tidak saja kuat tapi menggunakan teknologi modern dan bangunan yang green (hijau), ramah lingkungan yang bisa mengurangi emisi karbon dan bisa kita lihat langsung kalau pergi dan berkunjung ke Jepang,” ujar dia,

(KIE)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus berupaya mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya adalah program 3 juta rumah. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2025, BNI akan kembali berkontribusi dalam pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan target penyaluran sebanyak 10.750 unit rumah subsidi dari 10.021 unit tahun lalu.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan upaya BNI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas Pemerintah untuk pengadaan 3 juta rumah.

"Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia," ungkap Corina dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2025).

BNI menargetkan KPR bersubsidi naik menjadi Rp 1,8 triliun pada 2025 dibandingkan Rp 1,6 triliun tahun lalu. Program KPR bersubsidi FLPP BNI disalurkan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian pertama dengan kemudahan akses yang didapatkan melalui program ini.

"Lewat skema FLPP masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati bunga spesial sebesar 5% fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor hingga 20 tahun. Syaratnya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp 7 juta untuk pekerja lajang dan Rp 8 juta untuk yang sudah menikah," ungkapnya.

Bukan hanya itu, lewat skema Tapera, BNI juga mendukung penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui skema ini, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bunga ringan sebesar 5% fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun. Syarat untuk menerima manfaat ini adalah peserta tapera dengan gaji maksimal Rp8 juta.

Dia mengatakan cakupan yang luas, BNI memastikan bahwa program ini dapat dinikmati lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Lewat pelaksanaan program FLPP dan Tapera, BNI melaksanakan fungsinya sebagai agent of development, menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutupnya.

(akd/akd)

Boyolali -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ingin lebih banyak mitra yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Ke depan, kantin sekolah juga akan dilibatkan.

Hal itu dikemukakan Dadan saat ditanya adanya keluhan kantin sekolah yang omzetnya menurun karena program ini. Dadan menyatakan, ke depan akan menggandeng banyak mitra termasuk kantin sekolah.

"Ya, nanti akan masuk seperti itu (gandeng kantin sekolah). Begini, untuk tahap awal ini karena pola pendanaan kita dan kita harus tahu bahwa tanggal 6 (Januari 2024) ini program sudah launching, sementara kami baru bisa blokir APBN tanggal 6. Jadi tahap awal ini adalah kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi lebih awal," ujarnya di sela-sela meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di dapur SPPG Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Rabu (15/1/2025).

Saat ini pihaknya sedang berusaha agar dana dari APBN untuk program ini bisa cair lebih awal. Sehingga nantinya mitra BGN tidak harus menalangi lebih dulu.

"Sehingga nanti UMKM, pengusaha kantin, pengusaha warung tegal dan sebagainya bisa ikut terlibat dalam program ini. Kedepannya ya. Mohon sabar karena ini baru 0,7 persen dari keseluruhan program," kata Dadan.

Pihaknya bersyukur pada tahap awal program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena dukungan dari semua pihak yang sangat peduli dengan program ini dan membantu Badan Gizi Nasional dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Karena terus terang yang mereka terlibat diawal ini adalah mereka yang merah putih di dada. Karena kalau hitung untung rugi berat ya di awal ini," ucapnya.

Diungkapkan Dadan, program makan bergizi gratis ini mulai jalan tanggal 6 Januari 2025. Sementara pihaknya baru bisa membuka blokir APBN di tanggal 6 Januari tersebut. Sehingga para mitra ini sudah melaksanakan program tersebut, namun uang dari negara baru bisa dibuka blokirnya.

"Oleh sebab itu kami sekarang sedang berusaha agar APBN itu bisa masuk ke rekening kami lebih awal. Sehingga para bapak-bapak, para mitra -mitra yang selama ini menghandel program bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," jelas Dadan.

"Ke depan kami ingin lebih banyak mitra dan lebih banyak pihak UMKM, katering, warung tegal dan lain-lain bisa ikut terlibat di dalam program ini, karena uangnya bisa masuk duluan. Tidak harus di talangin dulu," imbuh dia.

Untuk kerja sama dengan kantin sekolah tersebut, menurut Dadan, mekanismenya sama dengan yang lainnya. Dijelaskan dia, bagi yang berminat menjadi mitra bisa membuka website remi BGN, yaitu bgn.go.id lalu klik option mitra.

"Atau langsung juga ketik di google mitra.bgn.go.id untuk menjadi mitra badan gizi nasional. Nanti isi semua kolom yang ada di situ, dan kami akan verifikasi secara terpusat," paparnya.

Dadan menyatakan, nantinya semua sekolah di Indonesia akan mendapatkan program ini. Target utamanya menyasar ke 82,9 juta penerima manfaat. Namun, hal itu dilaksanakan secara bertahap.

"Tentu saja (menyasar ke semua sekolah), karena ini target utamanya kan ke 82,9 juta penerima manfaat. Tapi untuk 2025 ini, karena budget kami baru Rp 71 T, jadi untuk Januari sampai April itu kami akan melayani 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu melalui 937 SPPG," terang dia.

Kemudian di bulan April sampai Agustus, akan ditambah lagi menjadi 6 juta penerima manfaat yang akan dilayani 2.000 SPPG. Lalu Dari akhir Agustus hingga Desember, akan menjadi 5.000 SPPG untuk melayani minimal 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat.

"Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 220 SPPG di seluruh Indonesia mencakup 31 provinsi. Akan bertahap bertambah dari waktu ke waktu," tegasnya.

SPPG yang melayani program bergizi gratis sekarang ini adalah mitra BGN, baik itu instansi pemerintah, kementerian lain maupun pihak ketiga. Sedangkan BGN sendiri baru akan membangun 1.542 yang baru akan selesai Agustus mendatang.

Menurut Dadan, saat ini sudah banyak yang berminat menjadi mitra BGN. Di database BGN, sudah lebih dari 13 ribu. Secara pelan-pelan diseleksi dan sudah 1.000-an yang diseleksi.

(afn/ahr)

Makassar -

Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar mengusulkan coto hingga pallumara sebagai menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi tersebut mempertimbangkan menjaga kearifan lokal lewat makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Saya sarankan sesuaikan dengan kearifan lokal karena kita Makassar Makan Enak. Sekali-sekali menu ikan, coto meskipun mungkin sedikit daging, supaya anak-anak bisa merasakan menu khas Makassar, pallumara, pallucellla," kata Plt Kepala Disdik Makassar Nielma Palamba dalam keterangannya dikutip, Rabu (15/1/2025).

Nielma mengatakan usulan tersebut juga untuk memperkuat branding Makassar sebagai 'Kota Makan Enak'. Namun saran tersebut akan dikaji lebih lanjut.

"Saya sarankan sesuaikan dengan kearifan lokal karena kita Makassar Makan Enak," tambah Nielma.

Sementara pelaksanaan program MBG sejauh ini tidak ada kendala signifikan. Pihaknya masih mengidentifikasi ada tidaknya siswa yang tidak cocok dengan menu makanan yang disajikan.

"Sejauh ini belum ada keluhan. Tapi kita juga identifikasi misalnya ada tidak alergi telur, ikan dan seterusnya. Kita data, sehingga nanti ditersendirikan," tuturnya.

"Kemudian anak-anak yang tidak makan sayur, tanya org tua kenapa. Kami minta suruh anaknya biasakan anak makan sayur dengan variatif, karena ada tidak makan sayur," sambungnya.

Nielma memastikan akan mengawal program nasional itu. Pihaknya akan memantau perkembangan dan kesuksesan program MBG.

"Infonya ke depan akan dievaluasi apakah berat badan bertambah, tinggi badan bertambah dan tingkat intelejensinya. Jangan sekadar kenyang tapi kesehatan juga," imbuh Nielma.

Diketahui, program MBG di Makassar mulai diujicobakan untuk 10 sekolah tingkat SD hingga SMP pada Senin (6/1). Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menilai MBG merupakan program peradaban.

"Program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru peradaban yang kuat yang dimulai dari anak-anak kita generasi baru kita the next generation kita," kata Danny.

(sar/hmw)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap pihaknya tengah membentuk tim khusus bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah," kata Fahri.

Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.

"Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi," jelasnya.

Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan. Seperti yang diketahui lahan di perkotaan seperti di Jakarta terbatas. Untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.

"Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang. (Misalnya) Sehektare tanah, penghuni lamanya ambil seperempat hektare, tiga perempat hektare kita bangun lahan baru untuk menyerap pemukim-pemukim baru," jelasnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan.

"Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat," ujarnya.

Ia juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.

(aqi/das)

Sumedang -

Pemerintah pastikan lahan persawahan di daerah tidak bisa dijadikan kawasan perumahan. Sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia bisa terus terjaga dan bisa terus memproduksi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, telah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ara mengatakan, dalam rapat tersebut telah diputuskan terkait penggunaan area persawahan.

"Tidak ada alih fungsi lahan. Lahan persawahan tidak boleh dijadikan perumahan. Saksinya ada pak Mendagri. Hari Selasa lalu kita telah ketemu dengan pak Presiden di Istana. Sudah diputuskan tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya menginginkan bisa segera membuat surat terkait larangan tersebut. Sehingga aturan tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Tolong Mendagri, pak Mendes kita buat suratnya, kalau perlu hari ini. Jangan lama-lama," katanya.

Ara menegaskan semua elemen pemerintah jangan sampai melakukan pembangunan dengan mengorbankan persawahan. Menurutnya hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.

"Jangan kita membangun infrastruktur lain, tapi lahan pertanian terabaikan," ucapnya.

Dia menambahkan dari level pemerintah pusat, Gubernur, hingga bupati dan walikota bisa menjalankan larangan tersebut. Kata dia, larangan tersebut jangan hanya sekedar dalam aturan semata.

"Semua yang berkewenangan di sini buatlah keputusan di level masing-masing dan dijalankan. Jangan hanya buat keputusan saja. Perlu keberanian, kecepatan. Pastikan presiden setuju. Karena sebelumnya sudah ketemu Presiden dan setuju," pungkasnya.

(yum/yum)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihak BUMN ikut serta menjalankan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang menangani pendanaan.

"Kalau 3 juta rumah kan memang BTN sebagai fasilitas pendanaan," kata Erick saat ditemui wartawan usai acara BNI Investor Daily Round Table, Rabu (15/1/2025).

Selain BTN, Perumnas juga turut aktif dalam proses pembangunan 3 juta rumah. Fokus BUMN adalah pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD)

"Nanti kita fokusnya di sektor kita yang di TOD-TOD itu yang di tempat kereta api, yang sama BTN, sama semua itu, sama Perumnas itu," terang Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp 35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Sementara itu, dalam catatan detikcom sebelumnya BTN selaku BUMN yang membantu program 3 juta rumah dari segi pembiayaan juga sempat mengusulkan adanya perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah.

Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan usulan tersebut merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

(hns/hns)

Jakarta: Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 15 Januari 2025.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

(KIE)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu. Rumah-rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Menurutnya ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Imbasnya, masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah. Beberapa waktu lalu, Fahri menemukan kasus serupa pada saat tengah melakukan peninjauan proyek perumahan yang mendapat insentif perbankan.

"Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah," ungkapnya.

Ia tahu alasan mengapa hingga hari ini masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Alasannya adalah mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Selain itu, ia berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama dan ramah lingkungan.

"Nah jadi menurut saya isu green sebagai isu dari seminar ini menjadi penting karena kami juga mau apa yang kita bangun ini adalah untuk menjaga waktu yang panjang," ucapnya.

(aqi/zlf)