Bandung -

Sebuah rumah di komplek elit Perumahan Podomoro, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mendadak didatangi oleh aparat kepolisian berpakaian preman Pada Rabu (11/12/2024). Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat produksi narkoba. Polisi yang datang untuk melakukan penggerebekan tampak mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga narkoba, termasuk kotak dan kardus yang sedang dirapikan.

Ikhsan (20), seorang warga sekitar, merasa kaget dengan kedatangan polisi yang tiba-tiba. "Kaget sih, tadi lagi tidur siang, bangun gara-gara itu (banyak polisi). Mulainya dari jam 11 siang lah," ungkap Ikhsan. Ia juga menyebutkan bahwa rumah tersebut jarang dihuni dan didiami oleh beberapa laki-laki yang sering kedatangan tamu yang membuat keributan di sekitar rumah.

"Kurang tahu ada berapa orang di dalam rumah kurang tahu. Soalnya jarang keluar juga orangnya. Laki-laki semua," kata Ikhsan menambahkan. Ia juga menceritakan bahwa sering kali terdengar suara motor dan keributan di malam hari, yang menandakan ada tamu yang datang ke rumah tersebut. "Sehari-hari jarang keluar orangnya. Soalnya waktu itu malam pernah, berisik di sini rame ada motor juga, itu doang yang saya tahu," jelasnya.

Pengungkapan Jaringan Narkoba Terorganisir

Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi yang lebih besar yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Laboratorium narkoba tersebut, yang terhubung dengan jaringan internasional, memproduksi cairan Happy Water dan Liquid Narkotika. Operasi ini bermula dari penemuan barang bukti dalam sebuah mobil milik tersangka SR di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari situ, polisi mengembangkan penyelidikan hingga akhirnya menemukan laboratorium yang tersembunyi di antara perumahan masyarakat.

Dari lokasi pertama, polisi berhasil mengamankan 100 sachet kemasan serbuk Happy Water, serta 51 jerigen berisi cairan liquid narkotika dengan berbagai rasa. Tidak berhenti di situ, penggerebekan berlanjut ke lokasi kedua dan ketiga, termasuk rumah di Bojongsoang, Bandung, yang digunakan sebagai laboratorium produksi. Polisi mengamankan 7.333 sachet Happy Water, 494 botol cairan vape, serta sejumlah pil berbahaya, yang diperkirakan akan dipasarkan pada malam tahun baru.

Selain itu, ditemukan 62 butir pil warna hijau kuning yang diduga mengandung MDMA dan 95 butir pil warna merah yang juga mengandung zat serupa. Barang bukti lain yang diamankan adalah 5,9 kg jerigen berisi cairan liquid vape rasa pandan dan anggur, serta dua botol plastik berisi cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter. Semua barang bukti tersebut sudah diuji di laboratorium forensik dan terbukti mengandung zat berbahaya seperti amfetamina, metamfetamina, dan bahan kimia berbahaya lainnya.

Modus Operandi dan Rencana Pemasaran

Wakabareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa laboratorium ini juga terhubung dengan jaringan internasional, khususnya dari Malaysia. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap tiga orang pelaku berinisial SR, SP, dan IV. Namun, satu pelaku berinisial A masih buron dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Asep Edi menyebutkan bahwa modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan menyembunyikan lokasi produksi narkoba di tengah permukiman masyarakat agar tidak terdeteksi.

"Motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," ungkap Asep.

Tersangka SR berperan sebagai penghubung ke pembeli atau konsumen, sementara SP berperan sebagai peracik bahan baku, dan IV berperan sebagai pengemas produk.

Asep juga mengungkapkan bahwa jaringan ini mengoperasikan laboratorium secara terorganisir, dengan tujuan untuk menciptakan produk narkoba dalam jumlah besar untuk diedarkan di pasar ilegal.

"Tersangka kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas. Kami menetapkan DPO terhadap seorang A yang mempunyai peran sebagai pengendali jaringan yang saat ini masih dalam proses perjalanan oleh tim kami," tegasnya.

Dengan berhasilnya penggerebekan ini, pihak kepolisian mengklaim telah menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba. Estimasi nilai barang bukti yang diamankan mencapai Rp 670 miliar.

"Jika dikonversikan upaya pengerebekan yang kami lakukan, telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba, khususnya jenis happy water dan liquid narkotika," kata Asep.

Para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidi 113 ayat 2, lebih subsidiar 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit yaitu Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar rupiah.

(sya/tey)

Klaten -

Hujan lebat hampir setengah hari di Kabupaten Klaten membuat debit air Sungai Dengkeng meningkat. Air bahkan mulai meluap ke permukiman warga dan lahan pertanian padi.

Pantauan detikJateng, air meluap di Desa Wiro dan Talang, Kecamatan Bayat. Di Desa Wiro, air hanya naik sebentar kemudian surut tetapi di Desa Talang luapan lebih lama.

Air dari Sungai Dengkeng terus mengalir ke utara masuk Desa Planggu. Ketinggian di kedua desa tersebut bervariasi tetapi ada yang satu meter meskipun hanya spot-spot yang tergenang.

Di Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, air meluap dari Bendung Tukuman ke utara. Air masuk ke sawah tanaman padi usia sekitar 40-50 hari.

"Jika air tidak segera surut ada sekitar 10-15 hektare yang terancam. Yang sudah terendam usia 40-50 hari," kata Kades Plosowangi, Danang Mahendra kepada detikJateng di lokasi, Sabtu (14/12/2024) siang.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Menurut Danang, air berasal dari luapan Sungai Dengkeng yang mengalir dari pintu. Diharapkan air segera surut sehingga tidak terus mengalir ke wilayahnya.

"Asalkan air sungai surut, ini juga surut. Repot kalau hujan lagi di wilayah atas," katanya.

Salah satu warga Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Ilham mengatakan air mulai naik ke perkampungan sekitar pukul 11.00 WIB. Air menggenangi Desa Talang dan masuk ke Planggu.

"Air mulai naik di Talang terus mengalir ke Planggu. Air dari Sungai Dengkeng karena hujan turun sejak pagi hari," katanya kepada detikJateng.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Terpisah, Kalak BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna menyatakan hujan sejak pagi berdampak luapan di beberapa wilayah. Mulai Kecamatan Klaten Utara, Kalikotes, Cawas, dan Bayat.

"Mulai Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Kalikotes, Cawas, dan Bayat. Air akibat luapan sekitar 40 sentimeter di Kalikotes dan Klaten Utara, yang paling parah di Cawas kaitannya dengan luapan bendung Tukuman," papar Syahruna kepada detikJateng di lokasi.

Menurut Syahruna, air luapan masuk ke lahan pertanian padi di Desa Plosowangi. Area yang terancam sekitar 10 hektare.

"Sekitar 10 hektare padi. Untuk di Desa Talang ketinggian air sampai 135 sentimeter tetapi tidak semua rumah dan lokasi," katanya.

(rih/ahr)

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

(abr/abr)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar Teknik Sumber Daya Air Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Prof Nanang Saiful Rizal mengungkapkan penyebab banjir yang mengepung kawasan kota di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase kawasan permukiman yang kurang memadai," katanya di Jember, Jumat.

Hujan deras yang mengguyur Jember menyebabkan banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter, sehingga ratusan rumah di kawasan kota tergenang pada Kamis (12/12).

Ia mengungkapkan sejumlah penyebab banjir tersebut sekaligus memberikan saran mitigasi agar bencana banjir yang menerjang kawasan kota tidak terulang kembali.

"Sistem drainase yang ada saat ini tidak mampu mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa outlet tidak langsung menuju anak Sungai Bedadung, aliran air terhambat oleh bangunan, dan banyak yang tertutup sampah.

Hal serupa juga terjadi pada anak Sungai Bedadung yang melintasi Kota Jember dan kapasitas anak sungai tersebut tidak lagi mampu menampung debit air akibat banjir.

Ia juga menyoroti dampak perubahan fungsi lahan, terutama di dataran tinggi Kabupaten Jember dan banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan tanpa mempertimbangkan konservasi air.

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan telah meningkatkan koefisien limpasan air, sehingga debit banjir saat hujan meningkat lebih dari dua kali lipat," katanya.

Ia mengatakan idealnya alih fungsi tersebut diimbangi dengan peningkatan resapan air di hulu, misalnya melalui pembangunan bendungan, embung, long storage, atau infrastruktur sejenis untuk menampung, menyimpan, dan meresapkan air permukaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengembang properti dalam mengatasi masalah banjir, khususnya dengan menerapkan sistem zero run-off.

“Air hujan yang turun seharusnya diresapkan oleh sumur resapan di setiap rumah. Kelebihannya ditampung di kolam pada setiap blok perumahan, dan jika masih ada sisa, dialirkan ke danau perumahan. Dengan cara itu, air yang turun menjadi tanggung jawab perumahan itu sendiri,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan keuntungan sistem zero run-off. Selain mampu mereduksi banjir, sistem itu juga meningkatkan ketersediaan air tanah, sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau.

Ia juga membedakan antara dua jenis banjir yakni banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman berasal dari dataran tinggi, sedangkan banjir lokal terjadi akibat ketidakmampuan sistem drainase kawasan dalam mengalirkan air hujan.

"Untuk menangani banjir kiriman, kami menyarankan konservasi air di daerah hulu dan penggunaan teknologi Early Warning System (EWS) berbasis Internet of Things (IoT)," katanya.

Sementara itu, untuk banjir lokal, pihaknya merekomendasikan sistem zero run-off dan teknologi MagnaTank, yaitu sistem penyimpanan air bawah tanah berbentuk kotak yang dapat ditempatkan di bawah jalan, rumah, atau garasi.

Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang properti dalam menerapkan langkah-langkah preventif.

“Pemerintah harus tegas mengatur izin pembangunan perumahan, masyarakat perlu sadar untuk tidak melanggar aturan seperti membangun di sempadan sungai atau membuang sampah sembarangan," katanya.

Ia mengatakan pengembang harus konsisten menerapkan sistem zero run-off. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan Jember bebas dari banjir di masa depan.

KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini karena masih banyak MBR yang belum memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, backlog hunian mencapai 9,9 juta unit pada tahun 2023.

Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan besarnya kebutuhan perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus dilakukan secara ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujar AHY.

Pemerintah akan mendukung dengan berbagai programnya untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat.

Salah satunya melalui Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.

Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan untuk semua.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah terus berupaya mendorong ekosistem perumahan yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Ara melihat adanya ekosistem yang baik di permukiman ini, antara developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen yang nantinya menikmati hunian.

Ara mengapresiasi AHY yang selalu mendukung penuh program Kementerian PKP. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian PKP, merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo maupun AHY.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan agar program Inpres Jalan Daerah (IJD) lanjut di tahun 2025. Kementerian mengusulkan anggaran untuk program tersebut Rp 15 triliun.

Program IJD sendiri sebelumnya dilakukan di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Menteri PU Dody mengatakan, pihaknya mengusulkan agar IJD dilanjutkan. Namun ia belum dapat memastikan berapa rincian panjang jalan yang disasar tahun depan. Selain itu, juga diperlukan inpres baru mengingat pemerintahan telah berganti.

"Yang kemarinbelum dilakukan, diusulkan tahun depan. Berapa ribu km saya sih nggak inget ya, tapi pasti ada lah (usulan dilanjutkan)," kata Dody, kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya mengajukan anggaran untuk IJD sekitar Rp 15 triliun. Namun yang cair hanya sekitar Rp 900 miliar, sehingga direncanakan untuk melanjutkan program ke ruas-ruas jalan yang belum sempat ditangani.

"Rancangan tahun depan itu Rp 15 triliun. Karena tahun ini kita minta Rp 15 triliun, tapi cuma dikasih Rp 900 miliar," kata Diana dalam kesempatan yang sama.

Diana mengatakan, usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lengkap dengan data-data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Dia optimistis, program ini bisa berlanjut tahun depan.

"Kalau datanya udah komplit, nanti kan tinggal pelaksananya, kan sudah," ujarnya.

Selain IJD, pihaknya juga berencana melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah. Namun ia tak merincikan berapa besar anggaran yang diajukan untuk tahun depan.

Kementerian PU juga berencana merealisasikan Inpres Irigasi. Diana mengatakan, untuk tahun 2025 mendatang pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.

"Nanti kan kita lihatlokasinya mana, berapa panjangnya,nah ini perkiraan dikalikan dengan harga satuannya kan kira-kira ketemunya segitu (Rp 7 triliun), sambil nanti diverifikasi lagi," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya telah Dody mengusulkan penambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program pembangunan Jalan Daerah.

Dody memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini telah bertambah Rp 40,59 triliun, dari yang semula hanya Rp 75,63 triliun. Namun kini anggaran tersebut berkurang usai pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga alokasi utama, antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

(acd/acd)

Jakarta -

Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024 tak digugat ke MK. Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor urut 03 itu.

"Selamat untuk Pramono dan Rano Karno, selamat memimpin Jakarta," kata Ara, sapaan Maruarar, kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

Ara meyakini Jakarta di bawah Pramono dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dia mengaku kenal baik dengan Pramono dan Rano.

"Kita pasti bisa bekerja sama, bersinergi, bersanding untuk kemajuan Jakarta, kemajuan Indonesia. Saya mengenal baik dengan Pak Pramono, Pak Rano, siap bersinergi," kata Ara.

Ara yang merupakan pendukung Ridwan Kamil menegaskan siap bekerja sama, khususnya di bidang perumahan rakyat, bersama Pramono-Rano.

"Kementerian PKP siap bersinergi dalam perumahan dan permukiman di Jakarta," kata Maruarar yang membuat gebrakan merelokasi warga dari kolong jembatan tol ke beberapa rusun di Jakarta ini.

Simak juga Video 'RIDO & Dharma-Kun Tak Gugat ke MK, Pramono: Terima Kasih':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(gbr/imk)

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
mengatakan penyaluran Kredit Penyaluran Rumah (KPR) yang yang dilakukan BTN sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni. Hingga saat ini, BTN mencatat ada sekitar 29 ribu unit rumah terbangun yang telah disalurkan kepada masyarakat.

"Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat miliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.

Menteri PKP didampingi Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga secara langsung mengunjungi salah satu perumahan bersubsidi yakni Perumahan Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten.
"Tadi Pak Nixon menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai dengan hari ini pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29 ribu rumah yang sudah disampaikan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi," jelas dia.

Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Untuk itu, Kementerian PKP bersama Kementerian / Lembaga serta pemerintah dan mitra kerja akan tetus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui ]rogram 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga mengatakan bahwa informasi dari manajemen stok saat ini ada sekitar 142 ribu rumah yang sudah siap huni. Sedangkan yang akan dibangun ada sekitar 492 ribu unit tersebar di seluruh Indonesia.

"Artinya potensi rumah siap untuk 2025 ada sekitar 634 ribu dan kami bersama Bank BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa Bank BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di 2025 mendatang," ungkap dia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kementerian PKP kepada BTN untuk terus dapat berkomitmen dalam bidang pembiayaan perumahan untuk mendukung terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Bank BTN siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Kami akan terus berupaya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Berdasarkan data BTN, realisasi KPR Subsidi FLPP dan Tapera di 2024 telah mencapai 204.025 unit, sementara realisasi KPR Subsidi Bank BTN di 150.704 unit. Adapun realisasi KPR Subsidi sejak 20 Oktober sampai dengan 5 Desember 2024 sebanyak 32.958 unit dimana realisasi Bank BTN sebanyak 24.712 unit.

Sedangkan untuk hunian di Perumahan Pondok Taktakan Indah berjumlah 2.181 unit dan total yang sudah akad KPR sebanyak 1.649 unit.

Setiap unit hunian dibangun di atas lahan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Sejumlah fasilitas umum juga tersedia pada area perumahan ini seperti taman bermain, lapangan olahraga, musholla dan ruang terbuka publik lainnya serta lokasi perumahan ini juga dekat dengan akses transportasi dan pendidikan.

(KIE)

Jakarta -

Bareskrim Polri membongkar pabrik narkotika yang berada di perumahan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terungkap barang haram itu hendak diedarkan saat perayaan malam tahun baru mendatang.

Dirangkum detikcom, Jumat (13/12/2024), Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan pengungkapan pabrik narkoba di Bogor dan Bandung ini hasil kerja sama Baresrkim dengan Polda Jawa Barat dan Bea Cukai. Lokasi pabrik narkoba yang di Bogor terletak di kawasan Cibinong, sementara pabrik narkoba di Bandung berada di Buah Batu.

"Pengungkapan ini dimulai dari temuan paket di Kelurahan Nanggewer Cibinong, kita kembangkan sehingga merujuk kepada clandestine lab di dua lokasi lainnya. Lab ini terhubung dengan peredaran narkoba jaringan antara Malaysia dan Indonesia," kata Irjen Asep dalam konferensi pers, Kamis (12/12/2024).

Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga orang tersangka. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam menjalankan pabrik narkoba tersebut.

Berikut sederet fakta terkait pembongkaran pabrik narkoba di Jabar:

1. Barbuk Narkoba Total Rp 670,8 M Disita

Dilansir Antara, dari hasil penggerebekan, petugas menyita barang bukti berupa happy water sebanyak 7.573 bungkus, liquid vape berbagai rasa sebanyak 259 liter, bahan baku narkotika, alat produksi seperti mesin penghancur dan berbagai perlengkapan kimia.

"Untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai Rp 670,8 miliar," katanya.

2. Diduga Terkait Jaringan Narkoba Malaysia-RI

Asep mengungkapkan bahwa laboratorium ini diduga terkait jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. Adapun, modus operandi para tersangka adalah menyamarkan lokasi produksi di kawasan pemukiman untuk menghindari kecurigaan. Pabrik narkoba di Bandung dibongkar berdasarkan pengembangan kasus narkotika jenis happy water di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Asep menyebut pengungkapan kasus bermula saat polisi melakukan operasi gabungan di Bogor dan mengamankan barang bukti narkoba cairan happy water dan cairan liquid dalam sebuah mobil milik tersangka SR.

"Upaya ini berhasil dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal yang kemudian kita kembangkan," kata Irjen Asep di Bandung, Kamis (12/12/2024).

Setelah itu, Bareskrim Polri mendatangi lokasi kedua, yaitu di salah satu perumahan, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut merupakan rumah milik tersangka SR.

Kemudian polisi melakukan penggerebekan di lokasi ketiga, yaitu di Komplek Podomoro Park, Kecamatan Bojosoang, Kabupaten Bandung, Rabu (11/12) kemarin. Dari lokasi, polisi menangkap tersangka berinisial SP dan inisial IV serta sejumlah barang bukti berupa bahan baku narkotika.

"Ada juga mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Antara lain, yang pertama dua buah mesin mixer merek Spiral," ucap Asep.

Tonton juga Video: Polda Metro Bongkar Pabrik Narkoba di Bogor, Jutaan Pil PCC Disita

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

3. Selamatkan 9 Juta Jiwa dari Narkoba

Bareskrim Polri mengatakan, pengungkapan kasus ini berdampak pada penyelamatan 9 juta jiwa dari bahaya narkoba.

"Untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai Rp 670,8 miliar. Jika dikonversikan, upaya penggerebekan yang kami lakukan telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa," jelas Asep.

Irjen Asep menjelaskan pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, komitmen ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tindak lanjut arahan Bapak Presiden tersebut, Bapak Kapolri membentuk Satgas Pemberantasan Narkoba yang merupakan bentuk kolaborasi antara kementerian/lembaga memberantas narkoba di Indonesia. Bapak Kapolri juga menyampaikan komitmen yang sama kepada kami bahwa kita semua harus terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari hulu hingga ke hilir," ujar Asep.

4. Peran 3 Tersangka yang Ditangkap

Bareskrim Polri menjerat tiga tersangka kasus pabrik narkoba jenis happy water dan liquid di sebuah perumahan mewah di Bandung. Polisi mengungkap peran dari ketiga tersangka.

Asep menyebut ketiga tersangka yang diringkus Bareskrim adalah inisial SR, SP, dan IV. Menurutnya, ketiga tersangka itu memiliki peran masing-masing, mulai dari peracik bahan hingga pengemas.

"Pertama inisial SR berperan sebagai penghubung. Kedua inisial SP berperan sebagai peracik bahan baku. Ketiga IV berperan sebagai pengemas," terang Asep dalam konferensi pers di Bandung.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 ayat 2 lebih subsider Pasal 113 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar," kata dia.

5. 1 Tersangka DPO

Bareskrim juga masih memburu satu orang pelaku lainnya yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Peran dari DPO itu sebagai pengendali jaringan narkoba tersebut.

"Selain itu kami tetapkan sebagai DPO terhadap seorang X berperan sebagai penggalian jaringan yang masih dalam pengejaran tim kami," ucapnya.

6. Narkoba Hendak Diedarkan Saat Malam Tahun Baru

Polisi mengungkap ketiga tersangka hendak menjual barang haram itu pada malam tahun baru di Jakarta. Polisi menuturkan motif para tersangka untuk memperoleh keuntungan.

"Motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian barang bukti yang diamankan rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," kata Asep.

Tonton juga Video: Polda Metro Bongkar Pabrik Narkoba di Bogor, Jutaan Pil PCC Disita

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(taa/aud)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berencana akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (16/12/2024). Ia ingin membahas perihal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera juga diminta hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12/2024).

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu juga diminta mempersiapkan dengan matang bahan pemaparannya.

"Kita coba yakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN sudah siap ya tahun 2025. Tolong nanti ada presentasi, ada datanya Pak Nixon bahwa betul-betul ya. Kita yakinkan dengan siap," pesan Ara.

Setelah itu, Ara juga berencana bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Bank BTN. Bahasan kali ini mengenai usulan kuota FLPP menjadi 600 ribu unit.

"Sesudah itu saya akan ajak BTN untuk ketemu dengan Pak Menko, Pak AHY. Kalau diperlukan kita juga akan yakinkan kepada Bapak Presiden bahwa BTN tahun depan siap menyalurkan sekitar 600 ribu. Tolong dipersiapkan ya Pak (Dirut BTN)," ujarnya.

Sebelumnya, Nixon menyatakan sanggup menyalurkan 600 ribu kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Ia melihat berdasarkan data internal BTN, stok rumah mereka saat ini sekitar 631.978 unit. Rumah-rumah ini terdiri dari rumah sudah siap huni, proses finishing, hingga dalam proses pembangunan, tetapi belum disalurkan ke masyarakat.

"Terdapat yang sudah jadi, yang sudah dibangun, dan dalam proses pembangunan, finishing, kurang lebih 142.769 unit. Sedangkan masih ada yang pembiayaan konstruksinya yang kami biayai, jadi kurang lebih masih ada lagi 489.209 unit. Atau kita total untuk potensi tahun 2025, kurang lebih stoknya adalah 631.978 unit," jelas Nixon.

Ia berharap kuota FLPP tahun depan dapat ditambah agar 631.978 unit rumah yang belum disalurkan tersebut dapat dipasarkan dengan skema pembiayaan tersebut.

"Jadi Pak Menteri, kalau tahun depan kita dikasih kuota 500.000-600.000, maka kita bisa lakukan dengan sangat cepat," lanjutnya.

(aqi/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan, 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) tengah didata mendukung Program Strategis Nasional (PSN) bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pendataan pun dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti pak Nusron sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara.

Ara mengungkapkan hal ini usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron membeberkan, pelaksana dari PSN yang diusulkan Ara dan Nusron kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Namun demikian, Nusron mewanti-wanti soal harga yang tanah yang tidak boleh melebihi appraisal (penilaian) bagi PSN.

"Kalau dia menaikkan lebih tinggi sehingga terjadi dispute (sengketa), bisa konsinyIasi di pengadilan. Itu efeknya murah," katanya.

Apabila tanah tidak tersedia, Pemerintah pun melaksanakan pengadaan tanah bersifat business-to-business (B2B) dengan beberapa pihak.

Contohnya, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, maupun Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani).

"Lahannya PTPN yang idle, yang sudah enggak produktif, seperti di Pulau Jawa kan itu ada, bisa diturunkan atau kopi, atau teh bisa diturunkan. Menjadi apa? Menjadi perumahan. Kalau enggak ada lahan PTPN, bisa minta tolong lahan Perhutani. Kalau ini masuk PSN, bisa jadi kawasan pemukiman juga," tutup Nusron.