Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG

Banyuwangi (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tetap diberikan kepada siswa dan khusus selama Ramadhan menu MBG diganti dengan makanan kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa.

"Program MBG berjalan lancar dan jangkauan terus bertambah, selama bulan puasa program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Di Banyuwangi, sudah ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tersebar di tiga kecamatan yang menjangkau 39 sekolah dengan jumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 5.642 orang.

Bupati Ipuk menyampaikan bahwa selama bulan Ramadhan, menu makan bergizi gratis yang didapatkan oleh para siswa bukan seperti makanan siap saji yang dikonsumsi di sekolah biasanya, namun diganti dengan makanan kering untuk berbuka puasa yang bisa dibawa pulang, seperti kurma, susu, telur, makanan ringan dan buah.

Program MBG di Banyuwangi secara resmi dimulai pada 3 Februari 2025, dan saat ini pelaksanaan MBG telah menjangkau 39 sekolah di Banyuwangi, mulai dari jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta.

"Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di wilayah Kecamatan Rogojampi, Sempu dan Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menyampaikan pendistribusian makanan selam bulan puasa ke sekolah-sekolah tersebut tetap berlangsung setiap hari.

Selama bulan puasa pendistribusian makanan tetap dilakukan oleh pihak SPPG ke sekolah-sekolah setiap hari.

"Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima makan bergizi gratis yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa," kata Suratno.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru,” ujar Mu’ti di Jakarta, Sabtu.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

...Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

“Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, Sabtu.

Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

“Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (20/2) di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Biak (ANTARA) - Prajurit Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 Kodim 1708 Biak Numfor, Papua, memasang lantai keramik di 10 rumah warga di Kampung Kbusdori, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor.

Komandan Kodim 1708 Biak Numfor Letkol Inf Marsen Sinaga dalam keterangan di Biak, Sabtu, mengatakan pemasangan lantai keramik di rumah warga Kampung Kbusdori sebagai penerima manfaat pembangunan fisik 10 unit rumah.

Menurut dia, pekerjaan fisik 10 rumah itu akan selesai tepat waktu untuk selanjutnya diserahkan kepada warga Kbusdori.

Salah satu personel Satgas TMMD Serka Saharudding menjelaskan pembangunan rumah ini telah memasuki tahap akhir.

Dengan dimulainya pemasangan lantai keramik, lanjut dia, maka progres pembangunan kini sudah mencapai 85 persen.

"Kami terus bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab di mana saat ini telah memasang lantai keramik dan ini menjadi tanda pembangunan rumah ini hampir selesai," ujarnya.

Menurut dia, pemasangan lantai keramik merupakan tahap penting dalam proses pembangunan rumah.

Lantai yang rapi dan bersih, kata dia, akan menambah kenyamanan bagi penghuninya sehingga Satgas TMMD mengerjakan pemasangan ini dengan penuh ketelitian.

"Kami memastikan setiap lembar keramik dipasang dengan presisi. Kami tidak ingin asal cepat selesai, tetapi juga harus kuat dan rapi. Semua dilakukan untuk kenyamanan penghuni nantinya," ujar dia.

Dalam beberapa hari ke depan diharapkan seluruh proses pemasangan keramik bisa rampung.

Setelah tahap ini selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan proses finishing seperti pengecatan dan pembersihan, sebelum akhirnya rumah diserahkan kepada warga Kampung Kbusdori dalam kondisi yang layak huni.

"Kami tetap mengutamakan kualitas dan ditargetkan seluruh program TMMD selesai tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan disebut tetap memenuhi standar gizi yang disyaratkan meskipun mengalami perubahan dalam jenis menu yang disajikan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa menu yang disajikan tetap mengandung karbohidrat dan protein sesuai kebutuhan untuk anak-anak sekolah.

“Menu bulan puasa tetap mengandung karbohidrat dan protein, roti, jeruk, telur, kurma, dan takjil, serta susu,” ujar Irma saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Menu MBG Ramadhan Bukan soal Kesenangan

Menurut Irma, menu MBG selama Ramadhan tidak hanya sekadar memberikan kesenangan bagi pelajar, tetapi juga tetap menjaga pemenuhan gizi mereka.

Hal ini menanggapi tanggapan sejumlah pelajar yang menyatakan lebih menyukai menu selama bulan puasa dibandingkan hari-hari biasa.

“Jadi sekali lagi, bukan soal kesenangan. Kalau menu bulan puasa kan terdiri dari kurma, susu, telur, kacang hijau atau takjil, dan roti," kata Irma.

"Menu ini kan hanya untuk buka puasa, tidak sama dengan menu yang disyaratkan untuk menambah perkembangan otak anak bangsa,” tambah Irma.

Lebih lanjut, Irma menjelaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah terus mengevaluasi dan mencari skema terbaik dalam pelaksanaan program MBG agar tetap optimal.

“Kami pun dari Komisi IX masih mencari formula yang tepat untuk MBG ini. Kami masih akan mempelajari bagaimana pelaksanaan MBG di negara-negara yang sudah melaksanakan program ini,” kata Irma.

Perubahan Menu MBG Selama Ramadhan

Perubahan menu MBG di awal pekan pertama Ramadhan menjadi roti, sereal instan, kurma, dan telur telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

“Iya betul,” ujar Dadan saat dihubungi oleh Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Namun, Dadan menjelaskan bahwa mulai pekan kedua Ramadhan, menu MBG yang dibagikan ke sekolah-sekolah dengan mayoritas murid yang tidak berpuasa akan kembali seperti sedia kala.

“Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan normal,” katanya.

Selain itu, Dadan juga menambahkan bahwa minimal satu kali selama Ramadhan akan diadakan buka puasa bersama di sekolah yang mayoritas muridnya menjalankan ibadah puasa.

Pada kesempatan tersebut, menu MBG yang diberikan akan kembali seperti biasa, yakni nasi beserta lauk pauk.

“Saat buka bersama, menu kembali normal,” ungkapnya.

Sebelumnya, perubahan menu MBG pada awal Ramadhan menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, setelah unggahan viral menunjukkan bahwa makanan yang dibagikan terdiri dari roti, sereal instan, dua butir kurma, dan telur rebus.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa program ini tetap berkomitmen dalam memastikan gizi yang cukup bagi para penerima manfaat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul"Anggota DPR Sebut Menu MBG Bulan Puasa Tetap Penuhi Gizi".

Puluhan rumah di Perumahan RGS 7, Pancoran Mas, Depok, terendam banjir. Bahkan satu rumah jebol karena tak kuasa menahan debit air.

Kabid Penganggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Denny Romulo mengungkap banjir terjadi usai diguyur hujan deras Sabtu (8/3) sore ini.

"Damkar sudah di TKP,," kata Denny saat dihubungi, Sabtu.

Denny menjelaskan peristiwa banjir itu bermula adanya longsor di saluran air perumahan tersebut yang menyebabkan arus air terhambat.

"Sehingga terjadi kerusakan rumah beberapa warga. (Jebol)," ujar dia.

Akibat peristiwa ini puluhan warga perumahan turut terdampak.

"Terdampak mengakibatkan 37 kepala keluarga rumah yang terdampak," jelas petugas.

Adapun BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir pada sore ini.

Hal tersebut diprediksi berlangsung hingga pukul 18.30 WIB.

"Potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang," tulis BMKG melalui akun X @infoBMKG, Sabtu ini.

Pembangunan 1 juta rumah yang didanai Qatar akan dimulai pada April mendatang setelah Lebaran. Lokasi pertama untuk hunian tersebut berada di Kalibata, Jakarta Selatan lebih tepatnya di bekas komplek perumahan anggota DPR RI. Pembangunan ini termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengungkapkan rumah tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memuji proyek ini. Namun, ia menyayangkan hingga saat ini pemerintah terlihat belum membuat skema yang matang untuk mewujudkan pembangunan 1 juta rumah tersebut.

"Itu bagus. Cuma saya melihat ini mesti ada satu apa ya, rencana yang matang. Karena sampai saat ini saya belum tahu harganya berapa. Apakah disewakan atau dijual, harganya berapa. Ini yang saya lihat, ini salah satu gaya komunikasi yang saya bilang agak nggak bagus saat ini," kata Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menilai membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalibata terlalu mahal. Sebab, lokasinya cukup strategis sehingga harga tanah biasanya ditawarkan dengan cukup mahal. Model hunian yang pas untuk program ini adalah bangunan vertikal seperti apartemen atau rusun.

"Kemahalan. Kalau rumah tapak nggak mungkin lah. Kalau di situ, paling nggak rumah susun atau apartemen. Karena harga tanahnya udah mahal. Kalau rumah tapak, ya kalau bisa dibilang itu bodoh. Daerahnya udah daerah mahal, daerah dalam kota, daerah strategis," ujar Anton saat ditemui di tempat yang sama.

Selain itu, Anton juga menyarankan model huniannya bisa dibuat semacam transit oriented development (TOD) yang menghubungkan rumah dan stasiun kereta api Kalibata.

"Sebenernya paling bagus ya dia bikin TOD di situ. Bikin TOD koneksinya ke stasiun Kalibata," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan Qatar, akan menyediakan sekitar 20.000 unit. Rencananya, hunian yang akan dibangun oleh Qatar berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat skema sewa apabila memang diperlukan.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi hasil temuan KPK terkait adanya pengurangan nilai makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan mengatakan jika pagu bahan baku berbeda sejak awal.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Dadan mengatakan perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar Wilayah Indonesia Barat. Dadan menyampaikan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai index kemahalan masing-masing daerah.

"Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah," jelasnya.

Dadan mengatakan pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari.

"Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," ujarnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuh dia.

Diketahui, Dadan dan jajarannya pernah mendatangi gedung KPK pada Rabu (5/3). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan BGN. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

Setyo lalu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal pekan pertama puasa adalah roti, sereal instan, kurma, dan telur.

“Iya betul,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Dadan mengatakan, mulai pekan kedua Ramadhan, menu MBG yang dibagikan ke sekolah yang mayoritas muridnya tidak berpuasa akan kembali seperti sedia kala.

“Di daerah yang mayoritas tidak puasa mulai minggu depan akan normal,” ujar dia.

Dadan juga menyebut, minimal satu kali selama Ramadhan akan digelar buka puasa bersama di sekolah yang mayoritas muridnya berpuasa.

Saat buka bersama itu, menu MBG akan diberikan seperti biasanya, yakni nasi beserta lauk pauk.

“Saat buka bersama, menu kembali normal,” tegas Dadan.

Adapun dalam sebuah unggahan yang viral di media sosial, terlihat menu makan bergizi gratis berupa roti, sereal, dua buah kurma, dan telur rebus. Banyak warganet yang memprotes kebijakan pemerintah itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Akreditasi kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunggu jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 2.000 dan penerima manfaat mencapai 6 juta.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkirakan, target tersebut akan tercapai lima bulan lagi.

“Untuk 2.000 SPPG akan stabil sampai Agustus sehingga momen yang baik untuk dilakukan evaluasi,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

Dadan mengatakan, selama SPPG tidak bertambah, pihaknya tak akan melakukan akreditasi.

Adapun BGN berencana menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dadan mengatakan, ada dua lembaga akreditasi yang akan dilibatkan, diantaranya IDSurvey, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Lembaga sertifikasi ini ditunjuk guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari SPPG.

Dadan mengatakan, saat ini BGN sedang menyusun skema akreditasi bersama Kantor Akreditasi Nasional (KAN).

“BGN akan mengkategorisari SPPG berbagai kriteria, di antaranya, sarana prasarana, keamanan pangan, halal, dan proses bisnis,” tegas Dadan.