Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan setiap abdi negara harus siap menerima penugasan apapun, termasuk Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTN.

"Sebagai abdi negara, tentunya harus siap menerima penugasan apapun dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab," kata Dwi kepada detikcom, Kamis (27/3/2025).

Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyatakan keprihatinan dan penolakan keras terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ini. Sudah sepatutnya Dirjen Pajak bersikap adil dan netral terhadap seluruh wajib pajak baik rakyat kecil, pelaku UMKM, perusahaan swasta maupun BUMN seperti BTN.

IWPI pun mempertanyakan bagaimana Dirjen Pajak bisa bersikap objektif terhadap BTN jika pada saat yang sama ia menerima gaji dan fasilitas sebagai Komisaris Utama BTN.

"Ini adalah konflik kepentingan struktural, dan merupakan bentuk potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terang benderang," kata Ketua IWPI Rinto Setiyawan.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN pada Rabu (26/3) menyetujui Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama. Selain itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan.

KOMPAS.com - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menghentikan izin pembangunan perumahan. Saat ini, kata Dedi, di Bekasi sudah sangat banyak perumahan.

"Sudah kebanyakan, sawah-sawahnya sudah ketutup rumah," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Akibat sawahnya hilang, lanjut dia, akhirnya orang-orang Bekasi tidak punya penghasilan harian. Mereka kemudian dagang menggunakan tempat apapun dan pinjam duit dari bank emok.

Pada kesempatan itu, gubernur dan bupati menyerahkan dana kompensasi kepada warga yang rumah dan warungnya dibongkar karena berada di daerah aliran sungai.

Pasca pembongkaran bangunan di daerah aliran sungai, kata Dedi, saat ini sungainya sudah mulai terbentuk. Normalisasi sungai akan terus dilakukan sampai dengan Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut).

"Sampai indah, pohon-pohon harus bagus," jelas Dedi

Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam video tersebut menjelaskan, saat ini normalisasi sungai dalam tahap pembersihan sampah. Setelah Lebaran, proses normalisasi kembali dilanjutkan.

Dedi meminta Pemda Bekasi fokus pada normalisasi sungai secara bersama.

"Jangan lupa nanti ada pergeseran anggaran Kabupaten Bekasi," ujar Dedi.

Dia kemudian bertanya kepada bupati, anggaran akan difokuskan untuk apa?

"Membangun sarana prasarana jalan, jembatan, drainase, irigasi, puskesmas, rumah sakit, pendidikan, kesehatan, rutilahu," beber Ade.

Dedi kembali bertanya, total anggaran ada berapa?

Ade menjawab, "Rp 8,3 triliun," sebutnya.

KOMPAS.com - Masyarakat yang mengalami permasalahan di bidang perumahan kini bisa mengadukan nasibnya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pasalnya, Kementerian PKP telah resmi meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) pada Rabu (26/3/2025).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukannya ialah efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

"Silakan hubungi BENAR-PKP di Nomor HP 081288888911 (WhatsApp) dan kami siap menindaklanjuti pengaduan," tutur Ara.

Lebih lanjut, berikut tata cara pengaduan dan mekanisme layanan BENAR-PKP:

• Akses aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-91
• Masyarakat menyampaikan pengaduan dan melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp
• Pengaduan diterima Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP di Pusat maupun Balai, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang
• Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan akan menindaklanjuti dengan melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Perumahan Masuk Tiga Besar Pengaduan Rakyat

Menurut data YLKI dan BPKN, permasalahan perumahan selalu masuk ke dalam ranking tiga besar pengaduan masyarakat.

Selama periode tahun 2024, tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan.

Terdiri dari 116 pengaduan tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 pengaduan masuk YLKI, serta 35 pengaduan masuk ke aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sementara sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima tujuh pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

KOMPAS.com - Masyarakat yang mengalami permasalahan di bidang perumahan kini bisa mengadukan nasibnya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pasalnya, Kementerian PKP telah resmi meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) pada Rabu (26/3/2025).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukannya ialah efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

"Silakan hubungi BENAR-PKP di Nomor HP 081288888911 (WhatsApp) dan kami siap menindaklanjuti pengaduan," tutur Ara.

Lebih lanjut, berikut tata cara pengaduan dan mekanisme layanan BENAR-PKP:

• Akses aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-91
• Masyarakat menyampaikan pengaduan dan melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp
• Pengaduan diterima Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP di Pusat maupun Balai, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang
• Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan akan menindaklanjuti dengan melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Perumahan Masuk Tiga Besar Pengaduan Rakyat

Menurut data YLKI dan BPKN, permasalahan perumahan selalu masuk ke dalam ranking tiga besar pengaduan masyarakat.

Selama periode tahun 2024, tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan.

Terdiri dari 116 pengaduan tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 pengaduan masuk YLKI, serta 35 pengaduan masuk ke aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sementara sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima tujuh pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) mengungkapkan banyaknya diadukan di sektor perumahan. Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan ada 1.326 kasus pengaduan di sektor perumahan yang diterima.

Salah satu kasus yang ditanganinya terkait dengan Meikarta. Mufti menuturkan, pihaknya sempat mendapat pengaduan dari sekitar 100.000 konsumen Meikarta yang dirugikan. Dari kasus tersebut, ada sekitar 13.000 konsumen yang sudah selesai permasalahannya.

Tak hanya itu, ada juga kasus wanprestasi dari pelaku usaha. Belum lagi persoalan mengenai sertifikat tanah yang belum dipecah, sertifikat masih tertahan di bank, sertifikat dianggurkan, dan sebagainya.

"Dan ini seringkali menjadi masalah yang kita hadapi, sehingga sulit akses pengaduan dan tentu kepastian hukum yang paling penting sehingga nanti Kanal BENAR-PKP ini juga bisa memberikan kepastian," katanya dalam acara Peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, sulitnya menyelesaikan pengaduan terkait perumahan karena oknum pengembang kerap mengganti-ganti namanya maupun nama perusahaan hingga mencantumkan alamat palsu. Ia berharap, para pelaku 'nakal' tersebut bisa mendapatkan sanksi atas perbuatannya melalui BENAR-PKP.

"Dan harapan kita sekali lagi kepada pelaku usaha ini, karena banyak pelaku usaha yang nakal. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan satu guidance. Ini pengusaha yang memang benar-benar bagus, kita apresiasi. Tapi kalau ada pengusaha yang nakal, ya tentu terimalah sanksi dari kita semua," katanya.

Ditemui wartawan sesuai acara, Mufti mengungkapkan pihaknya sempat membuka posko pengaduan untuk kasus Meikarta beberapa waktu lalu. Posko pengaduan tersebut sudah dibuka dua kali.

"Cuman yang (batch) pertama kan nggak kami expose karena pihak Meikarta kompromi datang ke kantor kami, tapi yang kedua semakin banyak di posko itu sudah melawan Meikarta kan gitu. Konsumen digugat, sampai kemudian diproses di peradilan dan kami juga lawan sebenarnya dan melalui kekuatan DPR kemarin berhasil (konsumen mendapat haknya)," tuturnya kepada wartawan.

Untuk kasus terbaru yaitu pada 2024, Mufti mengaku pihaknya belum menerima aduan terkait Meikarta. Bertepatan dengan meluncurnya layanan BENAR-PKP, ia berharap kasus konsumen Meikarta bisa terselesaikan.

"Dan harapan kita sampai hari ini mudah-mudahan Satgas yang dibentuk ini melalui BENAR-PKP ini menjadi bisa mengeksekusi," tuturnya.

Mufti menambahkan saat ini sedang membantu menyusun draft Peraturan Menteri PKP yang mengatur hak-hak konsumen perumahan terlindungi. Ia berharap dalam 1-2 bulan ke depan penyusunan draft tersebut bisa selesai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima asosiasi pengembang REI, Apersi, Himperra, Asprumnas, dan Appernas Jaya menuding Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah berbohong dan hanya omong-omong belaka (omdo).

Menurut mereka, apa yang dilakukan Ara (sapaan akrab Maruarar) hanya kosmetika yang tak menyentuh persoalan substantif perumahan.

Sebut saja langkah Ara yang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan subsidi.

Menurutnya para pengembang ini harus diaudit karena rumah subsidi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Informasi selengkapnya baca di sini Dituding Bohong dan Hanya Omdo oleh Pengembang, Ara: Rakyat yang Menilai

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Ara mengatakan, program tersebut menawarkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi para guru.

Lantas, apa saja syarat untuk mendapatkan program ini?

Ketahui jawabannya di siniProgram Rumah untuk Guru Indonesia: Ini Syarat dan Ketentuannya

One Global Gallery pusat perbelanjaan terbesar milik Crown Group yang diakuisisi Iwan Sunito pada 2024, mencatat kinerja tingkat hunian 90 persen.

Founder & CEO One Global Capital Iwan Sunito mengungkapkan, One Global Gallery telah meningkatkan aset ritel dan memperkuat pendapatan berulang (recurring income) perusahaan sejalan dengan visi untuk go public pada 2031.

Pusat perbelanjaan dengan luas ruang ritel 3.000 meter persegi dan 130 lot parkir mobil ini resmi dibuka pada Juli 2021.

Informasi selengkapnya baca di siniDiambil Alih Iwan Sunito, Mal Terbesar Crown Group Terisi 90 Persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyetujui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama.

RUPST BTN juga menyetujui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan. Sementara Direktur Utama BTN masih dijabat oleh Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi oleh Oni Febrianto Raharjo.

"Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN," kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris BTN:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
• Komisaris: Fahri Hamzah

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Human Capital, Compliance & Legal: Eko Waluyo
• Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
• Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur IT: Tan Jacky Chen
• Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Simak juga Video 'Wamen PKP: Bata Interlock Bisa Jadi Solusi Bangun Rumah Kuat dan Murah':

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) bakal segera merampungkan pengalihan aset lahan koruptor yang saat ini tengah disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyebut rencana pengalihan aset itu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Yang sedang dijajaki aset sitaan dari kejaksaan dari para koruptor, tapi itu prosesnya masih panjang. Harus kita yakinkan kepastian lahan untuk berinvestasi. Jadi, melalui HPL Badan Bank Tanah kita jamin kepastian itu,” kata Parman saat ditemui di kantornya, Selasa (25/3/2025).

Lebih lanjut, Parman menyebut bakal segera membahas teknis pengalihan aset itu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam penjelasannya, Prabowo disebut bakal mengeluarkan instruksi yang bakal mempercepat pengalihan lahan sitaan kejaksaan menjadi HPL Badan Bank Tanah.

Pasalnya, tambah Parman, tanpa instruksi Presiden pengalihan aset itu masih harus menunggu hasil pengadilan yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah incraht. Sehingga, bakal diperlukan waktu yang cukup lama.

“Jadi prosesnya cukup panjang. Tapi Insya Allah kalau dipercepat memang perlu kerja sama semua tim. Nanti Insya Allah ada arahan dari Presiden untuk bagaimana memperpendek proses tersebut,” tegasnya.

Meski belum merinci berapa luas potensi lahan sitaan koruptor itu, Parman menyebut pada tahap awal lahan yang dibidik berlokasi di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Rumpin (Kabupaten Bogor). Cikupa (Kabupaten Tangerang) dan Maja (Kabupaten Lebak).

“Rumpin [wilayahnya] tidak begitu masuk ke dalam. Yang Maja dan Cikupa agak lumayan. Itu dari aset sitaan Kejaksaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

Dirjen Pajak Suryo Utomo ditetapkan menjadi komisaris utama BTN menggantikan eks komisioner KPK Chandra Hamzah.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Surya, BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

Sementara, untuk posisi Direktur Utama tetap dijabat oleh Nixon L.P. Napitupulu.

Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama : Oni Febrianto Raharjo

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Operasional: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

Direktur Finance and Strategy : Nofry Ronu Poetra

Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

DIrektur Commercial Banking: Hermita

Direktur IT: Tan Jacky Chen