Jakarta -

Di perumahan terkadang ada rumah yang diubah menjadi tempat usaha. Seperti yang terjadi di kawasan Pondok Indah, terdapat rumah yang dijadikan kafe namun hal itu mendapatkan penolakan dari warga sekitar.

Warga menunjukkan penolakan karena merasa terganggu dengan adanya usaha di kawasan perumahan. Lantas, sebenarnya apa boleh rumah dijadikan tempat usaha? Berikut ini penjelasannya.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjelaskan boleh tidaknya rumah di perumahan dijadikan tempat usaha tergantung pada peraturan setempat. Peraturan soal alih fungsi rumah bisa diatur oleh manajemen perumahan dari pengembang, RT/RW, maupun rencana detil tata ruang (RDTR) yang dulu diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kalau rumah jadi tempat usaha itu sebetulnya harus melalui perizinan. Pertama, kesepakatan di tingkat RT/RW. Kalau dia perumahan formal harus estate management. Boleh nggak? Kalau tidak boleh, ada aturannya tidak boleh," ujar Yayat kepada detikProperti, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, banyak perumahan yang secara tata ruang terjadi pelanggaran. Terjadi penetrasi atau tekanan dari kegiatan ekonomi di sekitar perumahan, sehingga banyak rumah terpaksa atau dipaksa berubah menjadi tempat usaha.

Ia mengatakan dalam perumahan ada peta yang menentukan zona tata ruang. Sebagian hanya untuk permukiman, komersial, ataupun campuran.

Yayat menambahkan adapun rumah yang dijadikan tempat usaha tergantung pada tujuannya. Usaha tersebut semestinya memenuhi kebutuhan untuk warga di dalam perumahan, bukan mengundang masyarakat dari luar perumahan.

"Membuat usaha di rumahnya, tujuannya sebetulnya rumah itu bukan untuk melayani di luar lingkungan, tapi untuk di dalam lingkungan. Nah itu masih boleh. Jadi rumah dengan fungsi usaha untuk kegiatan mendukung kegiatan lingkungan. Tapi kalau di tempat-tempat perumahan yang resmi lainnya, itu tidak boleh, harus ada di kawasan pertokoannya atau di zona bisnisnya," tuturnya.

Selain itu, ia menyarankan bagi yang ingin membuka usaha di rumah agar berkompromi dengan warga setempat. Langkah ini guna mencegah timbulnya konflik antarwarga.

Soal rumah yang dijadikan tempat usaha di Pondok Indah, Yayat mengatakan warga Pondok Indah sudah lama menolak adanya rumah beralih fungsi jadi tempat usaha.

"Warga di Pondok Indah itu menolak rumah jadi tempat usaha. Itu fenomena sudah viral dari beberapa tahun yang lalu gitu. Karena warga kalau di Pondok Indah estate management-nya lemah, maka akan banyak rumah beralih fungsi," kata Yayat.

Terpisah, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengungkapkan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha diperbolehkan di mata hukum. Hal ini dengan catatan tempat usaha tersebut tidak membahayakan masyarakat sekitar dan lingkungan.

Ia menyebutkan aturan itu tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.

Rizal menjelaskan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Selama pemilik properti tidak mengganggu tetangganya atau menimbulkan kerugian untuk lingkungan sekitar, maka kegiatannya sah-sah saja. Terkait izin, pemilik rumah dapat meminta izin agar tetangga memahami situasinya nanti.

"Terkait bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Dalam pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib," kata Rizal kepada detikProperti beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video tentang rumah di kawasan Pondok Indah sedang viral di media sosial. Video itu bernarasi rumah tersebut mendapat penolakan dari warga lantaran dijadikan tempat usaha.

Berdasarkan video dari Instagram @jakartainpo, tampak sebuah spanduk merah dengan tulisan 'Kami Warga RW 15 MENOLAK KERAS !!! Hunian dijadikan tempat usaha'. Spanduk itu dipasang di atas jalan dekat rumah besar berwarna putih.

"Kami warga RW 15 Pondok Indah sudah kompak menolak jika rumah atau hunian itu dijadikan tempat usaha seperti salah satu rumah yang akan kita lewati ini yang tiba-tiba saja diam-diam ingin menjadikan rumah tersebut sebagai restoran atau kafe tentu saja itu nggak boleh dan ditolak warga sekitar," kata narasi dalam video Instagram @jakartainpo, dikutip Minggu (6/4/2025).

Dari penelusuran detikProperti, video tersebut sempat viral pada Oktober 2024 lalu ketika diunggah oleh warganet bernama mirhan. Namun, video tersebut kembali heboh belum lama ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOMPAS.com - Program rumah subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan jurnalis.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga demokrasi.

Dalam pesan singkat kepada Kompas.com pada Jumat (5/4/2025), Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa rumah-rumah ini diperuntukkan bagi wartawan yang membutuhkan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.Pembangunan akan difokuskan di wilayah strategis luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” ujar Ara.

Program ini dirancang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.

Ini memungkinkan wartawan, baik dari media besar maupun yang bekerja paruh waktu, untuk memiliki hunian tanpa beban finansial berat.

Ara menegaskan bahwa MoU alokasi rumah wartawan akan ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada Selasa (8/4/2025).

Siapa Saja yang Masuk Daftar Penerima Rumah Subsidi?

Tak hanya wartawan, Kementerian PKP juga menetapkan alokasi rumah subsidi untuk berbagai kelompok profesi strategis:

1. Petani (20.000 unit): Kelompok ini dianggap sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
2. Nelayan (20.000 unit): Kontribusi besar mereka dalam sektor perikanan membuat mereka layak mendapat perhatian.
3. Buruh (20.000 unit): Pekerja sektor industri dan manufaktur yang kerap kesulitan memiliki rumah.
4. Tenaga Kerja Migran (20.000 unit): Bentuk apresiasi atas sumbangsih devisa bagi negara.
5. Tenaga Kesehatan (30.000 unit): Perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang berjuang di garda depan kesehatan.
6. Guru (20.000 unit): Penghargaan bagi pendidik generasi bangsa.
7. Prajurit TNI AD (5.000 unit): Disusul rencana alokasi untuk AL dan AU.
8. Personel Kepolisian (14.500 unit): Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Total kuota rumah subsidi mencapai 420.000 unit, yang dialokasikan agar setiap profesi mendapat bagian pasti. Hal ini juga menjadi dasar koordinasi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga seperti Tapera.

Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, tantangan utama mencakup keterbatasan lahan, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran.

Ara menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi kualitas konstruksi, serta pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyasar penerima manfaat yang benar-benar layak.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegas Ara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Wartawan, Profesi Mana Lagi yang Mendapat Kuota Rumah Subsidi?".

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

3. Buruh (20.000 Unit)

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi disediakan untuk para buruh, khususnya yang bekerja di sektor industri dan manufaktur.

Langkah ini bertujuan mendukung tenaga kerja yang menjadi penggerak roda ekonomi, namun sering kali kesulitan memiliki rumah karena pendapatan terbatas.

4. Tenaga Kerja Migran (20.000 Unit)

Pekerja migran Indonesia (PMI), yang telah menyumbang devisa besar bagi negara, juga tak luput dari perhatian.

Alokasi 20.000 unit rumah subsidi ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras mereka di luar negeri, sekaligus memudahkan kepulangan mereka dengan jaminan hunian.

5. Tenaga Kesehatan (30.000 Unit)

Tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, mendapatkan kuota terbesar yakni 30.000 unit.

Setelah perjuangan mereka selama pandemi dan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan mereka.

6. Guru (20.000 Unit)

Guru, sebagai pendidik generasi bangsa, juga masuk dalam daftar prioritas dengan alokasi 20.000 unit.

Program ini telah mulai direalisasikan, salah satunya di Bogor sejak Maret 2025, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi mereka di bidang pendidikan.

7. Prajurit TNI Angkatan Darat (5.000 Unit)

Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk prajurit TNI AD. Selain itu, rencana perluasan bantuan juga mencakup Angkatan Laut dan Angkatan Udara, meski jumlah pastinya belum dirinci.

8. Personel Kepolisian (14.500 Unit)

Personel Polri mendapatkan kuota 14.500 unit rumah subsidi. Alokasi ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Menurut Ara, alokasi kuota ini bertujuan memberikan kepastian bagi berbagai pihak, termasuk bank penyalur, pengembang, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan konsumen.

“Dari kuota 420.000, kami pastikan setiap profesi strategis mendapat bagian, supaya ada kepastian bagi siapa saja yang berhak,” ujar Ara dalam salah satu pernyataannya pada awal April 2025.

Program ini juga merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan fokus pada MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, program ini menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan dan kualitas bangunan.

Ara menegaskan akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kualitas rumah subsidi, serta memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegasnya.

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

KOMPAS.com -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, berkomitmen menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu inisiatif terbaru yang digaungkannya adalah alokasi 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan, sebagai bagian dari Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Langkah ini tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pengakuan atas peran penting wartawan sebagai pilar keempat demokrasi.

Ara, yang resmi dilantik sebagai Menteri PKP pada Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, telah menggulirkan berbagai program perumahan sejak awal masa jabatannya.

Dalam salah satu pernyataannya pada 31 Maret 2025, ia menegaskan bahwa wartawansebagai salah satu pilar demokrasi, termasuk dalam kelompok profesi yang akan diprioritaskan.

“Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan. Mereka bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan,” ujar Ara.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Lokasi dan Kualitas Jadi Perhatian Utama

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia akan digelar pada Selasa (8/4/2025) di Wisma Mandiri.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Pemilihan lokasi ini diharapkan tetap memudahkan akses wartawan ke pusat kegiatan jurnalistik, khususnya di ibu kota.

Selain lokasi, Ara juga menekankan pentingnya kualitas bangunan. Ia berkomitmen agar rumah subsidi yang disediakan tidak hanya murah, tetapi juga tahan lama dan nyaman.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang belum setahun sudah retak-retak atau temboknya hancur. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Untuk itu, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pengembang terpercaya dan melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembangunan.

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Realisasi program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ara menyebut bahwa inisiatif rumah subsidi mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Bank-bank BUMN, seperti BNI, Mandiri, dan BTN, juga digandeng untuk memastikan penyaluran KPR subsidi berjalan lancar.

“Kami bagi tugas supaya fokus. Misalnya, BNI urus satu kawasan, Mandiri yang lain, dan BTN juga ambil bagian,” jelas Ara.

Inisiatif rumah subsidi untuk wartawan ini merupakan bagian dari ambisi besar pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain wartawan, Ara juga telah mengalokasikan ribuan unit rumah untuk profesi lain, seperti 20.000 unit untuk guru, 30.000 untuk tenaga kesehatan, 20.000 untuk petani, dan 20.000 untuk nelayan.

Total kuota FLPP tahun ini mencapai 420.000 unit, yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi bank, pengembang, dan konsumen.

Bagi wartawan, program ini menjadi angin segar di tengah tantangan ekonomi dan tingginya biaya hidup.

Hunian yang layak tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga mendukung peran strategis mereka dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Dengan pengalaman Ara sebagai politikus senior dan jejaringnya yang luas, harapan pun mengemuka bahwa inisiatif ini dapat terwujud tepat waktu dan tepat sasaran.

JAKARTA - Generasi muda di Indonesia bukan hanya karena harga hunian yang semakin hari kian mahal, mereka juga harus dihadapkan dengan ketimpangan terhadap akses transportasi publik .Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan, hingga saat ini banyak kawasan perumahan yang tidak memiliki fasilitas transportasi umum untuk menopang aktivitas bekerja.

Djoko menilai, perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi, padahal sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum .

"Saat ini layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis bahkan sudah banyak yang hilang, meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada," kata Djoko dalam pernyataan resminya pada Rabu (2/4/2025).

Lanjut Djoko mengungkap, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum.

Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%.

Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi. Baca Juga:Tarif 3 Moda Transportasi Terintegrasi, Masyarakat Diajak Beralih ke Angkutan Publik

"Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum," ujar Djoko.

"Selain itu, penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta," tambahnya.

Setelah sempat terkendala dinamika politik pada tahun sebelumnya, kini bisnis properti diyakini bangkit kembali

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sulawesi Selatan, Khoiruman, optimistis tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan sektor perumahan dan ekonomi yang ditandai dengan permintaan hunian premium yang terus naik perlahan.

"Setelah sempat terkendala dinamika politik pada tahun sebelumnya, kini bisnis properti diyakini bangkit kembali," kata Khoiruman di Makassar, Sulsel, Minggu.

Sikap optimistis itu sejalan dengan pemerintah yang memberikan dukungan nyata melalui kebijakan baru, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembentukan kementerian khusus yang menangani sektor perumahan.

"Mencermati kondisi tersebut, Summarecon Mutiara Makassar (SMM) yang bergerak di sektor properti memperkenalkan hunian eksklusif terbarunya yang berlokasi strategis melalui exit Pintu Tol yang dekat dengan bandara dan Pelabuhan Makassar," kata Executive Director Summarecon Mutiara Makassar, Indra Widjaja Antono.

Hunian tersebut adalah Onyx Residence untuk menjawab tingginya permintaan hunian premium keluarga di Kota Makassar.

Sejak dikembangkan pada tahun 2018, Summarecon Mutiara Makassar telah meluncurkan lima klaster hunian, yaitu Jade Residence, Beryl Residence, Crystal Residence, The Topaz Residence, dan The Morizen yang bekerjasama dengan developer ternama Jepang, Sumitomo Forestry.

"Onyx Residence mengusung konsep arsitektur kontemporer sehingga menciptakan hunian yang terasa aman dan nyaman," kata Indra.

Selain itu, juga mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan adanya ruang multifungsi dengan kenyamanan privasi serta bukaan ruang yang memperlancar sirkulasi udara dan pencahayaan langsung dengan void yang tinggi.

Dalam waktu dekat juga segera hadir restoran fine dining yang menawarkan menu otentik Indonesia yaitu Restoran Plataran Summarecon Mutiara Makassar dan beragam komersial lainnya serta International Chain Hotel.

Kehadiran berbagai fasilitas penunjang kawasan terpadu seperti pasar modern, sekolah berkualitas hingga pusat perbelanjaan akan menjadikan kawasan menjadi semakin hidup sehingga kebutuhan penghuni akan dapat dipenuhi tanpa harus keluar dari kawasan.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR - Perkembangan infrastruktur dibarengi aksesibilitas memberikan dampak luas terhadap suatu kawasan. Fasilitas jalan umum dan jalan tol menjadikan transportasi publik lebih mudah yang dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan.

Hal ini terjadi di kawasan Bogor yang mengalami dampak lanjutan dari kemudahan aksesibilitas dengan berkembangnya fasilitas perkotaan dan area permukiman yang berdampak positif terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat.

Di Bogor inilah PT Sentul City Tbk (BKSL), salah satu pengembang terkemuka di Indonesia mengembangkan kawasan seluas 3.150 hektare. Sejak tahun 1993, PT Sentul City Tbk telah menggarap 1.250 hektare yang hingga saat ini terus berprogres.

Pengembangan daerah ini membuat Sentul City semakin pesat berkembang menjadi kawasan utama hunian, bisnis maupun investasi. Kemudahan aksesibilitas juga terus mendorong peningkatan produk propertinya.

Memiliki keunggulan dari segi lokasi berada di kaki gunung dengan ketinggian 170-300 meter di atas permukaan laut (mdpl) membuat kawasannya lebih sejuk dibandingkan wilayah Jabodetabek lainnya.

CEO PT Sentul City Tbk Eddy Sindoro menuturkan kawasan permukiman ini dikembangkan dengan mengusung visi eco city yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan memastikan sustainability keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari setiap aktivitas pengembangan kotanya.

?Kami terus beradaptasi dengan dinamika lingkungan terutama masyarakat di sekitar kawasan. Kami percaya bahwa keberhasilan sejati dari suatu pengembangan daerah adalah mengusahakan kesejahteraan kota dan lingkungan sekitar. Sejalan dengan visi dan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas hidup selain pertumbuhan ekonomi, kami juga mengusahakan pengembangan hubungan interaksi antar manusianya,? ujar Eddy, Sabtu (29/3/2025).

Untuk itu sejak 5 tahun lalu, Sentul City konsisten telah menjalankan suatu gerakan nyata yang lahir dari ketulusan hati sebagai langkah awal dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Langkah-langkah kecil yang berkembang menjadi suatu aktivitas berkala yang dinamakan Ladang Pahala dengan menyediakan ruang berbagi kasih dan kebaikan sehingga menjadi keberkahan bersama.

Gerakan bersama ini meluas dengan melibatkan pihak pemerintah desa dan Kecamatan serta Polsek setempat juga tokoh masyarakat serta mitra usaha dengan menjalankan program ?Sentul City Peduli Sesama-Ladang Pahala.

Kegiatan sosial yang dilakukan seperti pelatihan pemberdayaan masyarakat, pengobatan gratis, gerakan penghijauan dengan penanaman pohon, pembersihan bantaran kali dan sungai dari sampah, serta pemberian sembako.

Program rutin yang dilaksanakan setiap bulan meliputi pelatihan bahasa Inggris, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan kegiatan donor darah. Bakti sosial Ladang Pahala telah berjalan hampir 5 tahun dengan mencapai kegiatan ke-114 bagi desa-desa sekitar di Kecamatan Babakan Madang.

Dalam satu bulan terakhir pada Maret 2025, kegiatan bantuan kepada masyarakat khususnya yang sedang terdampak bencana alam dengan pemberian sembako serta perlengkapan bayi dan makanan pendamping ASI. Bantuan diharapkan meringankan beban warga akibat bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah.

Direktur PT Sentul City Tbk Njoo Harun Permadi mengatakan, bantuan ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan apa yang hilang, namun pihaknya berharap dapat meringankan beban kesulitan yang sedang dialami korban bencana alam.

?Kami juga mengapresiasi peran pemerintah, relawan, dan semua pihak yang telah bekerja sama dalam upaya pemulihan dengan semangat gotong royong. Semoga sinergi ini terus terjalin agar kita dapat bangkit dan terus melangkah maju,? ujarnya.

Selama Maret 2025, kegiatan bakti sosial Sentul City telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada 7 Maret 2025 di Desa Cijayanti, dilanjutkan pada 11 Maret 2025 di Desa Bojong Koneng, dan 14 Maret 2025 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor.

Jakarta -

Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama, menghadiri undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bertemu dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli.

Dalam keterangan pers yang diterima detikcom, disebutkan bahwa perusahaan berinteraksi dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta dengan baik dan kondusif. Perusahaan juga menampung masukkan-masukkan baru untuk menjadi bahan pertimbangan.

Pimpinan perusahaan melaporkan bahwa ada mekanisme konsumen menjual ke pasar atas unit inden yang belum terjadwal penyerahan dan mekanisme penukaran unit inden terhadap unit siap serah terima. Perusahaan mengaku selama ini sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut

Perusahaan juga melaporkan per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta uang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4,904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16,128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1,647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Perusahaan juga menegaskan bahwa selama ini ada mekanisme konsumen menjual ke pasar atas unit indent yang belum terjadwal penyerahan dan mekanisme penukaran unit indent terhadap unit siap serah terima. Menurut pihak Meikarta sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut.

Sebelumnya diberitakan konsumen Meikarta sempat menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.
"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

(abr/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima asosiasi pengembang REI, Apersi, Himperra, Asprumnas, dan Appernas Jaya menuding Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah berbohong dan hanya omong-omong belaka (omdo).

Menurut mereka, apa yang dilakukan Ara (sapaan akrab Maruarar) hanya kosmetika yang tak menyentuh persoalan substantif perumahan.

Sebut saja langkah Ara yang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan subsidi.

Menurutnya para pengembang ini harus diaudit karena rumah subsidi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Informasi selengkapnya baca di sini Dituding Bohong dan Hanya Omdo oleh Pengembang, Ara: Rakyat yang Menilai

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Ara mengatakan, program tersebut menawarkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi para guru.

Lantas, apa saja syarat untuk mendapatkan program ini?

Ketahui jawabannya di siniProgram Rumah untuk Guru Indonesia: Ini Syarat dan Ketentuannya

One Global Gallery pusat perbelanjaan terbesar milik Crown Group yang diakuisisi Iwan Sunito pada 2024, mencatat kinerja tingkat hunian 90 persen.

Founder & CEO One Global Capital Iwan Sunito mengungkapkan, One Global Gallery telah meningkatkan aset ritel dan memperkuat pendapatan berulang (recurring income) perusahaan sejalan dengan visi untuk go public pada 2031.

Pusat perbelanjaan dengan luas ruang ritel 3.000 meter persegi dan 130 lot parkir mobil ini resmi dibuka pada Juli 2021.

Informasi selengkapnya baca di siniDiambil Alih Iwan Sunito, Mal Terbesar Crown Group Terisi 90 Persen

Jakarta (ANTARA) - SUN Terra, penyedia solusi energi surya untuk sektor residensial & komersial, menjalin kerja sama dengan empat pengembang properti terkemuka di Indonesia, untuk menghadirkan solusi energi bersih dengan pemasangan sistem panel surya di hampir 1.000 rumah sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Empat pengembang propertiyaitu Sinar Mas Land, PT Sinar Mitbana Mas, PT Putra Alvita Pratama, dan PT Bumi Parama Wisesa.

“Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di sektor properti serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dengan pemasangan sistem energi surya sejak awal, penghuni tidak hanya dapat menghemat biaya listrik, tetapi juga turut berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon,"ujar Karina Darmawan, CEO SUN Terra dalam keterangannya, Rabu.
Manfaat keekonomian ini memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat. Para pemilik rumah bisa lebih hemat, terutama di momen Lebaran, di mana konsumsi listrik cenderung meningkat.

Kesadaran akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan semakin meningkat di kalangan masyarakat urban, termasuk dalam memilih hunian yang berkelanjutan, seperti pemakaian peralatan elektronik berdaya listrik rendah, smart home system, penggunaan kendaraan listrik, desain sirkulasi udara yang meminimalkan penggunaan energi, serta penggunaan energi surya sebagai sumber energi altermatif di rumah.

Sebanyak 776 unit rumah yang dibangun di berbagai cluster perumahan, seperti Hiera BSD, Yara at Kaia Grand Wisata Bekasi, Terravia BSD, Layton at NavaPark BSD, dan Richmond Cluster di Kota Wisata Cibubur, akan langsung dilengkapi solar panel sehingga penghuni dapat menikmati manfaat energi surya sejak hari pertama.

Saat ini, mayoritas rumah masih dalam tahap pengembangan, sehingga rencana pemasangan panel surya akan direalisasikan secara bertahap mengikuti progres pembangunan.
Demo pemasangan solar panel di Terravia BSD Dengan kapasitas mulai dari 1,1 kWp hingga 2,75 kWp per rumah dan total kapasitas mencapai sekitar 1,3 MWp, sistem ini bekerja secara on-grid.

Hal ini memungkinkan penghuni rumah tetap terhubung dengan jaringan listrik PLN, sehingga pasokan energi tetap stabil dan optimal meskipun bergantung pada sumber energi terbarukan.

Selain itu pemasangan energi surya juga dapat menghemat biaya listrik dalam jangka panjang. Inisiatif ini menjadi momentum yang tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan listrik rumah tangga biasanya meningkat.

Dengan memanfaatkan energi surya, penghuni dapat mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional, menghemat tagihan listrik, dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Lebaran, seperti perjalanan mudik atau persiapan perayaan bersama keluarga.

Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat menjadi model bagi pengembang lain dalam mengadopsi teknologi energi surya di sektor perumahan, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim.

Dengan inovasi dan kerja sama strategis, SUN Terra berharap dapat menjangkau lebih banyak pengembang perumahan di masa mendatang dan mendorong perubahan positif dalam pola konsumsi energi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membahas peluang kerja sama terkait program subsidi 220 ribu rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar lebih tepat sasaran untuk keluarga yang membutuhkan.

Pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3), Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, kolaborasi program subsidi rumah tersebut dapat menggunakan data keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN. "Kami akan menyiapkan data sekitar dua minggu setelah libur Lebaran, dengan berkoordinasi bersama tim terkait siapa saja yang memenuhi syarat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan merespons adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah disalurkan kepada masyarakat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025