Bandung -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta warga tak punya rumah yang tinggal di kolong jalan layang Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung untuk pindah ke rusunawa yang telah disediakan.

Diketahui, kolong jalan layang Mochtar Kusumaatmadja jadi tempat yang banyak dihuni oleh warga yang tidak memiliki rumah. Para warga tinggal dengan menyewa tempat hingga mendirikan gubuk kecil berbahan tripleks.

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung area pemukiman di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Kamis (5/12/2024). Ditemani Sekda Jabar Herman Suryatman dan Pj Wali Kota Bandung A Koswara, serta calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Maruarar berkeliling melihat kondisi pemukiman padat penduduk di tengah kota tersebut.

"Kita coba tata, sesudah di Jakarta minggu lalu memindahkan yang di bawah kawasan jembatan tol gitu supaya dipindahkan ke rumah susun. Kami melakukan ini yang kedua setelah Jakarta, itu Bandung dan kita usahakan dibuat juga di tempat lain," kata Ara sapaannya saat diwawancarai.

Ara menyebut, sedikitnya ada 4 kepala keluarga dari kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja yang akan direlokasi ke rusun yang sudah disediakan di kawasan Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Contohnya di sini (kolong flyover) ada 4 (KK) yang saya minta ke untuk relokasi ke rumah susun. Kemudian ibunya dikasih pelatihan juga, QPI-nya bisa bekerja ran berusaha," ujarnya.

Ara mengungkapkan, proses relokasi warga akan dilakukan bertahap yang dimulai pada 18 Desember 2024 mendatang. Dia juga menegaskan, warga tidak hanya akan direlokasi, tapi juga dibina dan didampingi untuk mendapat kehidupan yang lebih layak.

"Kita lakukan itu rencananya tanggal 18, konsepnya sudah siap tinggal dieksekusi mulai dari pemindahan hingga pendampingan, termasuk (pemberian) modalnya," tandasnya.

Sementara Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, pemindahan warga dari kolong jembatan itu menjadi bagian dari penanganan masyarakat miskin ekstrim perkotaan melalui fasilitasi rusunawa dan pemberian ekonomi.

Herman menyebut, ada 100 kepala keluarga yang akan direlokasi ke dua rusun di Kabupaten Bandung.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ucap Herman.

"Kita akan gratiskan sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu, kurang lebih satu tahun. Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," sambungnya.

Menurut Herman, warga yang direlokasi juga akan diurus segala keperluannya, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak. "Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," tandasnya.

(bba/sud)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,274 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dukungan manajemen untuk Kementerian PKP.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.
Adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang merupakan BA BUN yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,274 triliun tersebut berasal dari Inpektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Menteri PKP juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Dirinya berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas dia.

Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PKP. Pertama, untuk Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp0,212 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan.

Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp0,908 triliun. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian lanjutan pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak.

Ketiga untuk Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp3,707 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 tower

"Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi," jelas dia.

Ke empat adalah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 0,078 T. Ditjen tersebut akan mendorong Pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ke lima adalah Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp0,009 triliun. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA / KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

"Yang terakhir atau ke enam adalah Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan alokasi anggaran Rp0,359 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan," jelas dia.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp 5,274 triliun untuk tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 116.227.045.313.000. Saat Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP pun didistribusikan untuk kedua Kementerian tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ara dengan Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendapat anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.274.391.058.000 sementara Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110.952.654.255.000.

Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan Kementerian PKP akan terdiri dari 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp 0,359 triliun, Itjen Rp 0,009 triliun, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 triliun, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 triliun, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 0,078 triliun," kata Ara dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Rincian Pagu Anggaran 2025 Kementerian PKP Rp 5,274 T

Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 T

- Pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- Optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, peningkatan kualitas Permukiman kumuh Kawasan Jembol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo, dan Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan

Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 T

- Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS di seluruh provinsi

- Lanjutan Rumah Khusus untuk DOB, pembangunan Rusus Suku Moi, lanjutan pembangunan Rusus pascabencana di Ternate, pembangunan Rusus Malawi tahap 1, dan Pembangunan Rusus pascabencana di Lebak

Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 T

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun MBR terdampak IKN, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC), lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 tower

- Pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama

- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR di seluruh provinsi

Ditjen Tata Kelola dan pengendalian Risiko Rp 0,078 T

- Pelaksanaan tata kelola, pengendalian risiko, dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Inspektorat Jenderal Rp 0,009 T

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga, penyusunan rancangan NSPK pengawasan, serta layanan pengawasan, layanan audit dengan tujuan tertentu, layanan audit kinerja, layanan review RKA-K/L dan layanan review laporan keuangan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur

Sekretaris Jenderal Rp 0,359 T

- Gaji dan tunjangan, tata kelola/administrasi pegawai, layanan operasional perkantoran, layanan data dan informasi publik, pembentukan produk hukum, pembinaan pengelola keuangan, pengelolaan BMN, serta analisis pelaksana kebijakan

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 November 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan tidak akan ada tambahan anggaran untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lasarus menyatakan, anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan dalam rapat kerja dengan Komisi V pada awal September yang lalu, sebelum Kementerian PUPR dipecah menjadi dua.

Pada rapat itu disahkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313. Kemudian, pada tanggal 29 November 2024, pihaknya telah menerima surat Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

“Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," ujar Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya sudah meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar dia saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (doorstop) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.

Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.

“Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.

“Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.

Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.

“Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.

“Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.

Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.

Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.

Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.

“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia

Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.