Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ingin lebih banyak mitra yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Ke depan, kantin sekolah juga akan dilibatkan.

Hal itu dikemukakan Dadan saat ditanya adanya keluhan kantin sekolah yang omzetnya menurun karena program ini. Dadan menyatakan, ke depan akan menggandeng banyak mitra termasuk kantin sekolah.

"Ya, nanti akan masuk seperti itu (gandeng kantin sekolah). Begini, untuk tahap awal ini karena pola pendanaan kita dan kita harus tahu bahwa tanggal 6 (Januari 2024) ini program sudah launching, sementara kami baru bisa blokir APBN tanggal 6. Jadi tahap awal ini adalah kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi lebih awal," ujarnya di sela-sela meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di dapur SPPG Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Rabu (15/1/2025).

Saat ini pihaknya sedang berusaha agar dana dari APBN untuk program ini bisa cair lebih awal. Sehingga nantinya mitra BGN tidak harus menalangi lebih dulu.

"Sehingga nanti UMKM, pengusaha kantin, pengusaha warung tegal dan sebagainya bisa ikut terlibat dalam program ini. Kedepannya ya. Mohon sabar karena ini baru 0,7 persen dari keseluruhan program," kata Dadan.

Pihaknya bersyukur pada tahap awal program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena dukungan dari semua pihak yang sangat peduli dengan program ini dan membantu Badan Gizi Nasional dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Karena terus terang yang mereka terlibat diawal ini adalah mereka yang merah putih di dada. Karena kalau hitung untung rugi berat ya di awal ini," ucapnya.

Diungkapkan Dadan, program makan bergizi gratis ini mulai jalan tanggal 6 Januari 2025. Sementara pihaknya baru bisa membuka blokir APBN di tanggal 6 Januari tersebut. Sehingga para mitra ini sudah melaksanakan program tersebut, namun uang dari negara baru bisa dibuka blokirnya.

"Oleh sebab itu kami sekarang sedang berusaha agar APBN itu bisa masuk ke rekening kami lebih awal. Sehingga para bapak-bapak, para mitra -mitra yang selama ini menghandel program bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," jelas Dadan.

"Ke depan kami ingin lebih banyak mitra dan lebih banyak pihak UMKM, katering, warung tegal dan lain-lain bisa ikut terlibat di dalam program ini, karena uangnya bisa masuk duluan. Tidak harus di talangin dulu," imbuh dia.

Untuk kerja sama dengan kantin sekolah tersebut, menurut Dadan, mekanismenya sama dengan yang lainnya. Dijelaskan dia, bagi yang berminat menjadi mitra bisa membuka website remi BGN, yaitu bgn.go.id lalu klik option mitra.

"Atau langsung juga ketik di google mitra.bgn.go.id untuk menjadi mitra badan gizi nasional. Nanti isi semua kolom yang ada di situ, dan kami akan verifikasi secara terpusat," paparnya.

Dadan menyatakan, nantinya semua sekolah di Indonesia akan mendapatkan program ini. Target utamanya menyasar ke 82,9 juta penerima manfaat. Namun, hal itu dilaksanakan secara bertahap.

"Tentu saja (menyasar ke semua sekolah), karena ini target utamanya kan ke 82,9 juta penerima manfaat. Tapi untuk 2025 ini, karena budget kami baru Rp 71 T, jadi untuk Januari sampai April itu kami akan melayani 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu melalui 937 SPPG," terang dia.

Kemudian di bulan April sampai Agustus, akan ditambah lagi menjadi 6 juta penerima manfaat yang akan dilayani 2.000 SPPG. Lalu Dari akhir Agustus hingga Desember, akan menjadi 5.000 SPPG untuk melayani minimal 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat.

"Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 220 SPPG di seluruh Indonesia mencakup 31 provinsi. Akan bertahap bertambah dari waktu ke waktu," tegasnya.

SPPG yang melayani program bergizi gratis sekarang ini adalah mitra BGN, baik itu instansi pemerintah, kementerian lain maupun pihak ketiga. Sedangkan BGN sendiri baru akan membangun 1.542 yang baru akan selesai Agustus mendatang.

Menurut Dadan, saat ini sudah banyak yang berminat menjadi mitra BGN. Di database BGN, sudah lebih dari 13 ribu. Secara pelan-pelan diseleksi dan sudah 1.000-an yang diseleksi.

Video: Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional

Video: Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ujung tombak untuk menangani masalah ini. seperti diketahui, pemerintah telah menggelontorkan dana APBN sebesar 71 triliun untuk menopang kebutuhan anggaran program tersebut. Dengan biaya 1o ribu rupiah per porsi, nantinya program ini akan menyasar setidaknya 17,5 juta penerima manfaat.

Meski sejumlah catatan muncul seiring berjalannya program MBG, namun beberapa pihak menyebut jika usaha ini perlu berjalan dengan sejumlah pengawasan. Bukan hanya pemerintah sebagai penyelenggara, masyarakat juga turut ambil bagian dalam menjaga kualitas mutu menu serta kandungan gizi MBG. Sebab, bukan tidak mungkin jika penurunan kualitas terjadi saat proses distribusi berjalan.

Seperti sebelumnya, mengutip detikHealth, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya indikasi sayur basi di program makan bergizi gratis. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan laporan ini didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu. Sayur yang basi kita cegah untuk tidak didistribusikan, itu contohnya," beber Taruna kepada awak media, Jumat (10/1/2025).

intervensi sejumlah pihak untuk memastikan besarnya nilai gizi dalam setiap menu juga menjadi faktor penting untuk dilakukan. Sebab, sejak nilai per menu dipatok menjadi 10 ribu rupiah, sejumlah pihak pun menyangsikan kandungan gizi dalam MBG. Ditambah lagi tidak adanya susu dalam beberapa menu di sejumlah daerah semakin memperkuat ketidakyakinan masyarakat terhadap nutrisi yang tersedia.

Merangkum detikHealth, sejumlah syarat perlu dipenuhi agar kualitas gizi dapat dinilai baik bagi masyarakat. Pertama adalah menentukan perbandingan antara kuantitas makanan dengan jumlah kalori. Hal ini kemudian harus disesuaikan dengan siapa yang akan mengkonsumsinya apakah anak atau ibu hamil.

Kedua, program MBG juga harus memperhatikan metode Hazard Analysis Critical and Control Point (HACCP) atau pengelolaan keamanan dari makanan. Ketiga, adalah bagaimana bahan baku makanan itu dipilih dan disimpan, serta bagaimana racikan bumbu-bumbu itu dibuat. Syarat terakhir adalah menghitung durasi serta metode distribusi. Jangan sampai makanan yang sudah dinilai baik secara gizi hingga pemilihan bahan dan cara mengolah menjadi rusak saat akan disajikan.
Layakkah MBG disebut sebagai ujung tombak perbaikan gizi nasional dan jembatan untuk Indonesia lepas dari stunting? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikHealth

Kembali ke Jawa Timur, detikSore kali ini akan membahas lebih lanjut bencana lahar dingin yang terjadi di kaki Gunung Semeru. Seperti diberitakan oleh detikJatim, Banjir lahar hujan gunung Semeru menerjang Sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Banjir lahar dingin ini diketahui terjadi pada Selasa (14/1) sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan laporan detikJatim, sebuah jembatan tertimbun material lahar dingin. Akibatnya, seluruh warga satu dusun di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari di seberang sungai leprak terisolir. Ini karena akses jembatan limpas dari Dusun Sumber Kajar menuju Sumberlangsep tertimbun banjir lahar Gunung Semeru. Lalu bagaimana situasi terakhir di sana? Ikuti laporan langsung jurnalis detikJatim yang berada di lokasi dalam Indonesia Detik Ini.

Ify Alyssa akan hadir di detikSore untuk menutup edisi kali ini. Saat ini, Musisi muda independen tengah merilis album bertajuk "Menata". Dalam kesempatannya, ia menyebut jika album ini menggambarkan perjalanan Ify menemukan kedewasaan emosional setelah menghadapi perbedaan dalam hubungan yang tidak dapat disatukan. Apa cerita di balik album barunya ini? Lagu apa yang menjadi highlight dari album ini? apa yang baru dibandingkan album-album Ify Alyssa sebelumnya, simak obrolannya hanya di Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!" (far/vys)

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan usul dana zakat dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dibicarakan dengan para pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1).

Haedar mengatakan pembicaraan usulan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i yakni 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Haedar pun tak mempersoalkan dengan adanya usulan tersebut jika untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, di sisi lain manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan lebih jauh jika usulan ini mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bakal ada perbedaan di antara para ulama terkait penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com.

Anwar mengatakan penggunaan dana zakat untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tidak tepat. Namun, ia mengatakan peluang program MBG menggunakan dana infak dan sedekah bisa dilakukan karena ketentuan penyalurannya tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

"Tetapi menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar mengusulkan coto hingga pallumara sebagai menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi tersebut mempertimbangkan menjaga kearifan lokal lewat makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Saya sarankan sesuaikan dengan kearifan lokal karena kita Makassar Makan Enak. Sekali-sekali menu ikan, coto meskipun mungkin sedikit daging, supaya anak-anak bisa merasakan menu khas Makassar, pallumara, pallucellla," kata Plt Kepala Disdik Makassar Nielma Palamba dalam keterangannya dikutip, Rabu (15/1/2025).

Nielma mengatakan usulan tersebut juga untuk memperkuat branding Makassar sebagai 'Kota Makan Enak'. Namun saran tersebut akan dikaji lebih lanjut.

"Saya sarankan sesuaikan dengan kearifan lokal karena kita Makassar Makan Enak," tambah Nielma.

Sementara pelaksanaan program MBG sejauh ini tidak ada kendala signifikan. Pihaknya masih mengidentifikasi ada tidaknya siswa yang tidak cocok dengan menu makanan yang disajikan.

"Sejauh ini belum ada keluhan. Tapi kita juga identifikasi misalnya ada tidak alergi telur, ikan dan seterusnya. Kita data, sehingga nanti ditersendirikan," tuturnya.

"Kemudian anak-anak yang tidak makan sayur, tanya org tua kenapa. Kami minta suruh anaknya biasakan anak makan sayur dengan variatif, karena ada tidak makan sayur," sambungnya.

Nielma memastikan akan mengawal program nasional itu. Pihaknya akan memantau perkembangan dan kesuksesan program MBG.

"Infonya ke depan akan dievaluasi apakah berat badan bertambah, tinggi badan bertambah dan tingkat intelejensinya. Jangan sekadar kenyang tapi kesehatan juga," imbuh Nielma.

Diketahui, program MBG di Makassar mulai diujicobakan untuk 10 sekolah tingkat SD hingga SMP pada Senin (6/1). Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menilai MBG merupakan program peradaban.

"Program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru peradaban yang kuat yang dimulai dari anak-anak kita generasi baru kita the next generation kita," kata Danny.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di masa mendatang, meski hingga saat ini alokasinya masih tetap Rp71 triliun.

Dadan menjelaskan peningkatan anggaran bisa terjadi jika program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan secara penuh selama satu tahun kalender untuk seluruh penerima manfaat.

"Sejauh ini tetap Rp71 triliun. (Jika ada) kebijakan lain, itu ranah presiden," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/1).

Dadan pun menanggapi proyeksi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa anggaran untuk program MBG dapat mencapai Rp420 triliun per tahun.

"Jika nanti sudah penuh dari Januari sampai Desember untuk 82,9 juta (penerima), akan demikian. Tapi untuk 2025, sementara ini tetap Rp71 triliun," tambahnya.

Zulkifli sebelumnya menyebut anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Jumlah anggaran itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan BGN juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun, yakni tambahan Rp140 triliun pada Juni mendatang.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof Dadan lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program MBG bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk MBG pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, BGN akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana enggan berspekulasi jauh soal wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Dadan menyatakan, keputusan soal menggunakan dana zakat untuk program makan bergizi gratis merupakan wewenang Presiden prabowo Subianto.

"Ini wilayah (ranah) Presiden (untuk memutuskan)," kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ketika ditanya mengenai langkah yang akan diambil bila Prabowo menyetujui wacana itu, Dadan juga irit komentar.

"(Saya) menunggu arahan (Presiden)," ujar Dadan.

Wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masayrakat fakir miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini guna mempercepat implementasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Keputusan penggunaan APBD tersebut diperoleh setelah Dadan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurut Dadan, keputusan tersebut sebagai respons atas usulan agar APBD dilibatkan bersamaan dengan APBN dalam program MBG. 

"Sudah kami koordinasikan dengan Mendagri," kata Dadan kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Menurut Dadan, dukungan pemerintah daerah (Pemda) sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi program MBG, sehingga APBD dapat direalisasikan. Dadan menyebut tiga hal yang dapat dilakukan BGN dan Pemda.

Pertama, Pemda dapat menyiapkan infrastruktur MBG. Kedua, Pemda membina masyarakat untuk memasok bahan baku MBG berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, dinas-dinas terkait dapat bersama-bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Saat ini, kata Dadan, BGN fokus untuk mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun yang telah disiapkan dalam APBN 2025 untuk pelaksanaan program MBG selama satu tahun.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 17,5 juta penerima melalui 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun pertama.

"Januari-April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG. April-Agustus melayani 6 juta melalui 2000 SPPG. Akhir Agustus-Desember melayani 15 juta sampai 17,5 juta melalui 5000 SPPG," jelas Dadan.

Diketahui, penggunaan APBD untuk mendukung program MBG diusulkan sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengungkapkan bahwa tambahan biaya dari APBD untuk MBG dapat meningkatkan standar menu, yang saat ini anggaran program tersebut ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi.

Dia juga mengaku telah menyampaikan kepada kepala daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terkait pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis. Rata-rata kepala daerah di wilayahnya pun menyambut baik usulan tersebut.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejauh ini semuanya swasta, yang BGN baru bangun ada 1.542, ini baru akan selesai Agustus

Boyolali (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini masih terus menyeleksi calon mitra untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Semua pihak yang terlibat di awal adalah pihak-pihak yang sangat peduli terhadap program ini," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu.

Dadan mengatakan saat ini ada 13.000 yang sudah berminat menjadi mitra dan yang sudah terseleksi ada sekitar 1.000 calon mitra. Ia mengapresiasi pihak-pihak yang sejak awal membantu BGN untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

"Mereka yang terlibat ini adalah yang Merah Putih di dada. Kalau menghitung untung rugi berarti awal program ini berjalan tanggal 6 Januari, tapi kami sendiri baru bisa buka blokir APBN tanggal 6 mereka sudah melaksanakan," katanya.

Terkait hal itu saat ini pihaknya sedang berusaha agar APBN dapat lebih awal masuk ke BGN. "Sehingga para mitra yang selama ini menangani makan bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," kata Dadan.

Ke depan pihaknya juga ingin menggandeng lebih banyak mitra, termasuk UMKM, katering, dan warung Tegal (warteg) untuk ikut terlibat dalam Program MBG.

"Karena uangnya bisa masuk duluan, jadi tidak harus ditalangin dulu," katanya.

Dadan mengatakan target utama Program MBG menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat. Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak 3 juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 SPPG.

"Selanjutnya pada April ke Agustus melayani enam juta penerima manfaat yang dilayani oleh 2.000 SPPG, di akhir Agustus ke Desember jadi 5.000 SPPG yang melayani 15-17,5 juta penerima manfaat," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini sudah ada sebanyak 220 SPPG di 31 provinsi di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi dan angka tersebut akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

"Sejauh ini semuanya swasta, yang BGN baru bangun ada 1.542, ini baru akan selesai Agustus. Jadi semua yang sekarang menyukseskan adalah mitra, baik instansi pemerintah, kementerian lain, maupun pihak ketiga," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan rencana awal maka Program MBG menyasar ke ibu hamil, ibu menyusui, balita, selain pelajar mulai dari PAUD-SMA, termasuk santri maupun sekolah agama.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Budi Arie Dorong Tahu dan Tempe Bisa Jadi Bahan Utama Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

"Tempe (dan tahu) pasti direkomendasikan oleh BGN karena memenuhi kandungan gizi, jadi saya harap Rumah Tempe Indonesia ini bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga kita bisa replikasi model usaha ini ke tempat lain," ucap Menkop Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Dalam kunjungan ke RTI tersebut, Budi Arie mengapresiasi upaya dari Rumah Tempe Indonesia dan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) yang sudah melakukan diversifikasi produk tempe menjadi beberapa produk unggulan lain seperti kripik tempe, cookies tempe, nugget dan lain sebagainya.

Hal ini menandakan bahwa komoditas tempe dan tahu tidak hanya bisa diandalkan untuk pemenuhan gizi pada program MBG namun juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara.

"Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Menkop Budi Arie.

Adapun Budi Arie menyampaikan Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memfasilitasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leader program MBG agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU, nanti kita ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan 3 pertemuan dengan BGN. Saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari BGN.

"Kita sudah sudah tiga kali bicara dan BGN, terakhir kali ketemu itu Desember 2024," katanya.

Ia berharap keputusan terkait dengan pihaknya menjadi pemasok dari produk tempe dan tahu dapat segera diputuskan.

"Kita harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kita ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG," katanya.

Simak Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Baiq Silawati, seorang jurnalis perempuan di Lombok Timur, dipaksa menghapus rekaman video saat meliput dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa yang menimpa reporter Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV itu terjadi pada Selasa (14/1/2025).

"Saya kan kemarin liputan ditugaskan kantor untuk datang. Nah, ketika di lokasi itu saya disambut baik oleh petugas dapurnya dan mempersilakan saya untuk mengambil gambar," jelas Sila, sapaannya, kepada detikBali, Rabu (15/01/2025).

Tak berselang lama setelah mengambil rekaman suasana dapur, Sila didatangi oleh Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam. Dia meminta agar hasil rekaman video kondisi dapur MBG dihapus saat itu juga.

"Saya diajak ke dalam ruangannya (Ketua PPMBG). Di sana ada staf perempuan yang lain juga. Nah, di dalam ruangan tersebut saya disuruh untuk menghapus rekaman video," ungkap Sila.

Dia mengaku sudah menyebutkan identitasnya sebagai jurnalis Selaparang TV. Namun, Agamawan berkukuh agar rekaman video milik Sila dihapus. Saat itu, Sila berupaya mempertahankan.

"Namun, yang bersangkutan tetap mengambil kamera saya. Saya sempat ambil lagi, tapi dia rebut lagi hingga kemudian menghapus rekaman video saya," sesalnya.

Selama menjalankan tugas-tugas jurnalistik, Sila baru pertama kali menemukan insiden seperti itu. Sampai sekarang, dia masih merasa syok. Namun, Sila bersyukur tidak ada kekerasan fisik maupun verbal dalam insiden tersebut.

Sementara itu, Ketua PPMBG Lombok Timur Agamawan Salam mengakui penghapusan video tersebut. Dia beralasan saat itu kondisi dapur MBG berantakan. Selain itu, para pekerja di dapur juga belum memakai alat pelindung diri (APD).

"Ya memang benar saya meminta menghapus video rekaman di dapur, karena kondisinya masih belum rapi dan karyawan juga masih belum memakai APD lengkap, karena Mbak Sila-nya nggak mau, jadi saya hapus sendiri. Itu saya sampaikan dengan cara baik-baik ya, tanpa ada kekerasan," beber pria yang akrab disapa Wawan tersebut saat ditemui awak media di kantornya.

Wawan pun mengaku khilaf atas insiden tersebut. Dia meminta maaf secara khusus kepada Sila, Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV, dan seluruh jurnalis di Lombok Timur.

"Saya meminta maaf kepada Baiq Silawati, Pemred, dan teman-teman jurnalis, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi," tandasnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...