Berbeda dengan sejumlah daerah lainnya yang sudah memulai program makan bergizi gratis sejak 6 Januari, beberapa daerah baru memulai program ini pada Senin, 13 Januari.Di antaranya adalah Kabupaten Sleman dan Gunungkidul di Yogyakarta, serta Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Begitu pula Kota Surabaya, Jawa Timur, yang menggelar uji coba makan bergizi gratis di lima sekolah di Kecamatan Wonocolo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menyebut belum ada koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pedoman teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Uji coba program unggulan Presiden Prabowo itu dilaksanakan di Lombok Timur pada Senin (13/1/2025).

"Masih belum ada koordinasi, masih belum ya, " kata Ketua DPRD Lombok Timur M. Yusri kepada awak media, Selasa (14/01/2025).

DPRD Lombok Timur akan memberikan atensi program Makan Bergizi Gratis ini jika memang ada laporan. Namun, sampai saat ini Yusri belum berani bicara banyak terkait program tersebut karena masih belum menerima petunjuk teknis dari BGN.

Yusri menilai sebagai mitra penyelenggara, pemerintah daerah seharusnya ada koordinasi dengan DPRD dalam uji coba program Makan Bergizi Gratis ini.

Diberitakan sebelumnya, uji coba program Makan Bergizi Gratis telah dilakukan di tiga sekolah di Lombok Timur, salah satunya berlokasi di SMKN 3 Selong. Namun masih ditemukan adanya kekurangan, terutama terkait menu makanan, misalnya saja tidak tersedianya susu atau air minum.

Kepala Sekolah SMKN 3 Selong, Ruslan, menjelaskan ada sebanyak 585 paket Makan Bergizi Gratis yang diterima di SMKN 3 Selong. Uji coba makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan selama lima hari ke depan.

"Karena ini masih uji coba, kami dari pihak sekolah sudah menyiapkan sebanyak 10 dus air mineral," jelas Ruslan.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan mendukung apabila pemerintah menaikkan anggaran untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, dengan angka penerima manfaat yang cukup berlimpah memang wajar apabila ada kenaikan anggaran untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kami posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Apalagi, kata Sudaryono, saat ini anggaran sebesar Rp71 triliun baru mampu mencakup 17,5 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Padahal, target pemerintah adalah mengincar 83 juta siswa.

“Ya [Rp71 triliun] itu sampai akhir tahun saja kan ya. Cuma kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya,” ucapnya

Meski begitu, Sudaryono mengatakan bahwa Kementeriannya tak terpaku dalam meningkatkan anggaran agar program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu. Mengingat, saat ini pelaksanaan dan kesiapan unit layanan di lapangan juga menjadi faktor penentu.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah meramu antisipasi agar setiap program bisa berjalan dengan baik.

“Tentu saja kalau Presiden kan liat semangatnya, segala sesuatu maunya realisasi segera. Kayak pupuk beres, urusan Bulog juga beres persiapan panen dan lainnya. Pak presiden ini kan programnya bagus, Rencananya bagus semua ingin jalan,” pungkas Sudaryono.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya yang dimulai pada Senin (13/1/2025) mengundang perhatian soal pengelolaan limbahnya.

Pada hari pertama, Pemkot Surabaya menyasar lima sekolah dengan total lebih dari 3.300 siswa.

Namun, jumlah tersebut masih jauh dari total 3.352 sekolah negeri dan swasta di Surabaya untuk semua jenjang, seperti data Dapo.Kemendikbud.go.id.

Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Some, menyoroti potensi masalah pengelolaan limbah yang bakal membebani Kota Surabaya.

"Sampah ini akan menjadi beban kota," ujar Wawan di Surabaya, Selasa (14/1/2024).

Wawan menjelaskan, untuk memasukkan limbah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kota Surabaya harus membayar Rp185 ribu per ton.

Dia sebutkan, sisa makanan MBG yang masih berada di tempat makan akan dikembalikan ke dapur, kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Nah kerjasama ini aman terus kami pantau, kami awasin," imbuh dia.

Lebih lanjut, Wawan mengusulkan agar Pemkot Surabaya bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah MBG menggunakan metode magot, sehingga tidak menumpuk di satu tempat.

Ia mengingatkan, jika dikelola oleh pihak swasta, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dan pertanggungjawabannya bisa dipertanyakan.

"Sekarang bagaimana dapur bisa kerja sama dengan DLH dan kampung, karena Surabaya juga punya 12 TPS 3R dan 28 rumah kompos yang bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Komunitas Nol Sampah juga berencana mengajak sekolah-sekolah di Surabaya untuk menghindari penumpukan sampah berlebihan akibat program MBG.

"Kami mengajak untuk bikin program makan dihabiskan. Jadi didorong untuk habis karena kalau jadi sampah akan jadi gas metan," tutur dia.

Sebagai alternatif, setiap siswa diminta untuk membawa kotak makan dari rumah agar sisa makanan bisa dibawa pulang.

"Kemarin ada yang usul, paguyuban kelas orangtuanya mesti menyediakan lauk-lauk tertentu untuk antisipasi kalau misal anaknya tidak cocok dengan lauk MBG," sambung Wawan.

Ia menekankan, masalah sampah di Surabaya adalah persoalan penting.

Meskipun dapat diolah, sampah makanan dapat berbahaya karena menghasilkan gas metan.

"Jangan sampai semua sampah dibuang ke TPA karena kita punya potensi magot, rumah kompos, dan masih banyak lagi," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) turut dirasakan oleh santri di pesantren.

Menu-menu makan bergizi gratis pun seolah menjadi menu mewah, dibandingkan dengan menu-menu setiap hari yang lebih standar.

"Jadi anak saya juga dua di pesantren, menunya mungkin sangat standar. Jadi kalau menu MBG kalau di pesantren menjadi mewah," kata Khofifah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Khofifah menilai, menu-menu dalam program MBG sudah memenuhi standar gizi lantaran diatur oleh tiga konsultan, salah satunya adalah ahli gizi.

Oleh karenanya, pelibatan tiga konsultan dalam program makan bergizi gratis sangat membantu.

"Ini ada konsultan gizi, ada konsultan yang sebagai kepala dapur, ada akuntan. Jadi, tiga ini, menurut saya, tidak boleh berkurang untuk bisa mengawal dapur sehat itu agar bisa berjalan sesuai standar," beber dia.

Ia menuturkan, program MBG memiliki banyak dampak unggulan.

Salah satu dampaknya adalah merekrut tenaga kerja baru.

Perekrutan tenaga kerja ini dilihatnya saat meninjau makan bergizi gratis di Jawa Timur.

Tak hanya itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga berkembang karena adanya permintaan pemenuhan bahan baku makan bergizi, mulai dari telur, cabai, hingga sayur mayur.

"Di Makodim itu ada 48 yang bisa direkrut. Dari mulai yang mencuci tempat makan, dari yang mencuci, kemudian yang masak, dan selanjutnya itu ada 48," ujar Khofifah.

Program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat di Situbondo hingga kini belum juga dimulai. Alasannya, administrasinya belum selesai. Padahal, sesuai rencana program makan gratis bagi para siswa di Situbondo itu seharusnya dimulai kemarin, Senin (13/1).

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Situbondo, M Haekal Riski Fajrial program makan bergizi gratis di Situbondo memang belum bisa terealisasi karena ada beberapa kendala.

"Dapur umum SPPG yang akan memenuhi seluruh siswa di Situbondo masih proses pembangunan," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Haikal menjelaskan bahwa nanti pada tahap awal pelaksanaan sesuai rencana ada 20 sekolah yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis meski belum tahu kapan realisasinya.

"Kalau ditanya kapan akan memulai, saya sendiri masih belum tau dan juga masih sounding ke Dandim," imbuhnya.

Haikal menjelaskan hingga saat ini tahapan yang terealisasi masih terbatas. Ini karena baru ada satu dapur SPPG yang siap melaksanakan penyediaan menu Makan Bergizi Gratis.

Pantauan di lapangan, dapur umum Situbondo yang berlokasi di eks markas Batalyon 514 Kostrad di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo tidak tampak adanya aktivitas. Bahkan terpantau juga instalasi jaringan listrik di dapur umum SPPG tersebut baru akan dipasang.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

JAYAPURA, KOMPAS.com - Menu makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunugan seharga Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per porsi.

Angka ini lebih mahal dari ketetapan pemerintah yang menetapkan program makan bergizi gratis dengan harga Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 per porsi.

Selisih harga di Papua Pegunungan disebabkan oleh harga bahan pokok di wilayah itu lebih tinggi dari daerah lain.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai mengatakan, karena ada selisih harga itu, pihaknya masih merumuskan program tersebut supaya bisa dilaksanakan di setiap sekolah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.

“Ada selisih harga antara yang ditentukan secara nasional, yaitu Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per porsi dengan harga di Papua Pegunungan, yakni Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per porsi,” kata Velix dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Untuk menentukan harga ini, Velix menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih merumuskannya bersama dengan Badan Gizi Nasional.

“Apakah tambahan pendanaan akan diberikan oleh Pemerintah Papua Pegunungan. Inilah yang harus disesuaikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyiapkan anggaran pada tahun 2025, untuk membiayai program makan bergizi gratis ini.

“Kami telah siapkan pendanaan di tahun 2025 untuk hal ini,” ujarnya.

Velix berharap, semua pihak di Provinsi Papua Pegunungan bisa duduk bersama guna memutuskan harga secara bersama-sama.

“Kami harapkan program MBG ini bisa berjalan dengan baik dan membawa masyarakat bagi seluruh masyarakat di Papua Pegunungan,” harapnya.

Kita tentu berharap program ini dapat segera berjalan dalam rangka mendukung gizi siswa

Simpang Empat,- (ANTARA) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat siap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan menyiapkan sarana pendukungnya.

"Kita siap menyediakan sarana penunjang seperti sendok dan air minum. Namun, kita masih menunggu regulasi tentang pelaksanaan program itu," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pasaman Hayatul Muna di Simpang Empat, Selasa.

Menurut Hayatul Muna, pihaknya telah didatangi oleh pihak dari Badan Gizi Nasional yang berkoordinasi tentang jumlah siswa dan kesiapan sekolah.

"Sebanyak 893 data siswa telah kami berikan ke Badan Gizi Nasional. Kita siap menyukseskan program dari Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Dia mengatakan pula, meskipun siswa di SMP N1 Pasaman heterogen namun tidak ada permintaan khusus tentang makanan atau rasanya nanti.

"Kita tentu berharap program ini dapat segera berjalan dalam rangka mendukung gizi siswa," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Adrianto mengatakan, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis tentang pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah itu.

"Program makan bergizi gratis di Pasaman Barat belum dimulai karena kita masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional," katanya.

Dia menjelaskan, terkait data sekolah dan jumlah siswa yang ada telah didata dan diserahkan beberapa bulan yang lalu.

"Kita telah melakukan pendataan siswa yang diharapkan memperoleh program makan bergizi gratis ini. Besar harapan kita program ini berjalan secepatnya di Pasaman Barat," katanya.

Menurutnya, data sementara yang diserahkan adalah 72 unit SMP, 286 Sekolah Dasar, dan puluhan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dia menilai basis data siswa dan sekolah itu sangat penting untuk mengetahui jumlah penerima.

"Kita berharap program makan bergizi gratis ini nantinya bisa membantu pemenuhan gizi pelajar," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengingatkan semua pihak bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh gagal dilaksanakan di provinsi itu.

“Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar serius untuk ini,” katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar terkait program MBG di Padang.

Hadir dalam kegiatan itu Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; jajaran Forkopimda Sumbar, jajaran asisten Setdaprov dan kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, dan dimoderatori oleh Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki pengalaman untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar. Hal itu bisa disinkronkan dengan pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.

“Kita coba jajaki juga untuk melibatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” katanya.

Sementara itu dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN. Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.

“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.

Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh kementerian sudah "dikondisikan" untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.

“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. Ia pun berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.

“Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” kata Irjen Gatot.

Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut membiayai program makan bergizi gratis.

Usulan tersebut disampaikan Khofifah kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebab, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari Muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah, Selasa.

Ia menuturkan, tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan standar menu.

Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi per anak.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah.

Ia mengungkapkan, Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan.

Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD.

Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.

"Kabupaten/kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting, lho, untuk meluaskan sapaan, meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi," tutur Khofifah.

Rata-rata kepala daerah di wilayahnya, lanjut dia, menyambut baik keputusan tersebut.

Pembiayaan pun bisa dilakukan sesuai kemampuan dan kapasitas fiskal di daerah masing-masing.

"Ya tentu, sesuai kemampuan. Pemprov kan juga bisa, oh di sana kemampuan fiskalnya sangat terbatas, oh ya itu disuplai dari pemprov misalnya," ujar Khofifah.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengambil kebijakan untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Tim Khusus MBG.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pembentukan Tim Khusus MBG itu melalui rapat bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dengan adanya tim tersebut, pelaksanaan program MBG di Sumbar berjalan baik dan lancar.

“Pertama yang kami tekankan adalah, program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Jadi kami bersama Forkopimda dan instansi vertikal di Sumbar berkomitmen untuk menyukseskannya," kata Mahyeldi, Selasa (14/1/2025).

Gubernur menyampaikan program serupa dengan MBG tersebut sebenarnya telah dilaksanakan Pemprov Sumbar, berupa memberikan kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar.

"Sekarang tinggal kami sinkronkan dengan pelaksanaan program MBG. Pengalaman ini, semakin menguatkan keyakinan kami untuk menyukseskan program MBG di Sumbar," ujarnya.

Mahyeldi menyampaikan ada pun langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3. Program ini bertujuan meningkatkan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Melalui program SPPI, peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi peran yang menantang dan penuh tanggung jawab.

Peran yang ditawarkan dalam program ini tidak hanya memiliki posisi strategis, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi Badan Gizi Nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dengan memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Anda yang berminat, terdapat sejumlah persyaratan dan dokumen yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar. Untuk bergabung dengan Badan Gizi Nasional melalui program SPPI, Anda harus memenuhi beberapa kriteria utama. Berikut adalah rincian persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat pendaftaran ASN SPPI Badan Gizi Nasional

1. Kewarganegaraan dan usia

Calon pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia maksimal 30 tahun pada saat pendaftaran.

2. Pendidikan

Pelamar minimal memiliki gelar Sarjana (S1) atau Magister (S2) dari berbagai jurusan yang relevan. Sertifikat pendidikan harus disiapkan dalam bentuk dokumen asli dan salinan.

3. Kesehatan dan integritas

Pelamar wajib sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter. Pelamar juga tidak boleh memiliki catatan kriminal atau pernah diberhentikan tidak hormat dari instansi sebelumnya.

4. Penempatan kerja

Pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sebagai syarat mutlak. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mendukung pemerataan distribusi makanan bergizi.

Persyaratan dokumen

1. Scan dokumen penting

Pastikan Anda memiliki salinan digital dari KTP, Kartu Keluarga, pas foto berlatar putih, ijazah terakhir, dan transkrip nilai.

2. Sertifikat pendukung

Jika Anda memiliki sertifikat kursus atau pelatihan, lampirkan sebagai dokumen pendukung untuk memperkuat aplikasi Anda.

3. Surat keterangan sehat

Sertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh dokter resmi.

4. Dokumen pelengkap lainnya

Jangan lupa untuk menyertakan dokumen tambahan seperti kartu BPJS (jika ada), surat bebas narkoba, dan surat izin dari atasan jika Anda sedang bekerja.

Jadwal dan seleksi pendaftaran

1. Pembukaan pendaftaran

Pendaftaran akan dibuka mulai 27 Desember 2024 dan ditutup pada 15 Maret 2025. Pastikan seluruh dokumen sudah lengkap sebelum batas waktu penutupan.

2. Seleksi administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 20 Maret 2025. Peserta yang lolos akan menerima undangan untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

3. Pelatihan dasar

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dasar yang berlangsung dari 5 Mei hingga 3 Juli 2025.

4. Pelatihan manajerial

Pelatihan manajerial akan dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 4 Agustus 2025 sebagai persiapan untuk penempatan di Badan Gizi Nasional.

Bagi yang berminat, pastikan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dalam proses pendaftaran.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi di https://spp-indonesia.com. Situs tersebut menyediakan detail lengkap mengenai pendaftaran dan program yang ditawarkan.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025