Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk konsorsium asuransi jiwa dan asuransi umum untuk memberikan perlindungan end to end dalam proyek pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi program Presiden Prabowo.

Fauzi Arfan, Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan keterlibatan industri asuransi dalam proyek tiga juta rumah tersebut akan dapat meingkatkan penetrasi asuransi jiwa.

"Dengan adanya pelindungan end to end yang mencakup asuransi jiwa kredit, masyarakat akan lebih terpapar manfaat asuransi jiwa," kata Fauzi, Kamis (16/1/2025).

Selain itu, menurutnya hal tersebut juga bisa menjadi wadah utama asuransi jiwa untuk mulai meratakan edukasi mengenai asuransi jiwa di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dia menilai peran serta asuransi umum dan asuransi jiwa dalam proyek berskala besar ini berdampak baik terhadap peningkatan premi industri asuransi.

"Pembentukan konsorsium ini akan memberikan peluang strategis bagi industri asuransi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami percaya dengan manajemen yang tepat, masyarakat akan merasakan dampak positifnya dalam jangka panjang," tegasnya.

Fauzi melanjutkan, dalam implementasinya nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sasaran masyarakat berpenghasilan rendah ini mayoritas tidak memandang pengelolaan keuangan dan asuransi sebagai prioritas. Hal itu menurutnya akan menjadi tugas industri asuransi untuk mengembangkan program edukasi dan literasi yang sesuai dengan MBR.

Solusinya, dia berharap industri asuransi jiwa bisa bekerja sama dengan regulator maupun komunitas lokal agar edukasi yang diberikan lebih rasional dengan kondisi MBR.

"Kedua, kondisi keuangan MBR menjadi tantangan tersendiri untuk memiliki produk asuransi. Industri asuransi jiwa diharuskan untuk lebih inovatif dan efektif untuk menciptakan produk yang mampu dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat," ungkapnya.

Sependapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fauzi menilai perusahaan yang bisa bergabung dengan konsorsium nantinya harus lah perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Oleh karenanya, jumlah perusahaan asuransi yang bergabung akan diumumkan secara berkala sembari proses seleksi dan pembentukan konsorsium masih berlangsung," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) antusias menyambut dilibatkannya industri asuransi dalam program Presiden Prabowo pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nicolaus Prawiro mengatakan peluang tersebut akan sangat bagus bagi perusahaan yang memiliki produk asuransi properti seperti perlindungan kebakaran.

"Kami sangat tertarik dan menyambut dengan baik sekali jika program ini bisa direalisasikan karena akan berdampak sangat positif untuk asuransi properti dan tentunya pertumbuhan ekonomi juga," kata Nico kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Nico menjelaskan asuransi properti ini juga bisa memberikan perlindungan bagi risiko banjir dan gempa bumi. Namun, hal ini menurutnya perlu diperhatikan sehingga tidak menjadi kendala ketika sudah mulai diimplementasikan.

"Lokasi perumahan tersebut juga sangat penting. Kalau bisa bebas banjir dan bukan daerah gempa," katanya.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang membahas pembentukan konsorsium asuransi untuk memberikan perlindungan end to end bagi program pembangunan tiga juta rumah. Nico mengaku perusahaannya belum ada pembicaraan terkait pembentukan konsorsium ini.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi.

Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sedangkan untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

Dia mengatakan OJK telah berdiskusi dengan AAUI dan AAJI untuk membentuk konsorsium asuransi yang bisa memberikan pertanggungan bagi asuransi jiwa maupun asuransi umum.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini sedang dilakukan pembahasan pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pembahasan konsorsium dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Kami sudah diskusikan dengan para aosiasi, AAJI maupun AAUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Tidak dilakukan satu per satu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan asuransi jiwa kredit maupun asuransi [umum] untuk perlindungan properti," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Selasa (14/1/2025).

Ogi merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi. Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sementara untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

"Tentu ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian dari subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP [imbal jasa penjaminan] atau premi," ujarnya.

Ogi mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan asuransi anggora asosiasi telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam perlindungan di proyek pembangunan 3 juta rumah.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi industri asuransi untuk mendukung proyek pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, keterlibatan asuransi dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap debitur maupun kreditur jika debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran kredit rumah.

“Yang bisa dilakukan adalah skema asuransi jiwa kredit (AJK) untuk debitur,” ujar Ogi dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Asuransi jiwa kredit dapat diintegrasikan dalam program pemerintah melalui paket bundling. Artinya, premi asuransi jiwa kredit menjadi bagian dari subsidi proyek tiga juta rumah.

“Pembayaran premi asuransi jiwa kreditnya tidak terlalu besar. Namun, jika diterapkan pada tiga juta rumah, ini feasible untuk dilakukan,” jelasnya.

OJK telah mendiskusikan skema ini dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Hasilnya, disepakati skema konsorsium sebagai mekanisme untuk pertanggungan asuransi jiwa kredit dan perlindungan properti.

“Untuk asuransi umum, kita bisa memberikan perlindungan properti terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Semua ini dapat dibundling menjadi satu produk perlindungan untuk konsumen,” tambah Ogi.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan proyek perumahan sekaligus memberikan keamanan finansial bagi para pihak yang terlibat.

Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan),

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa sebaiknya dibentuk konsorsium untuk mengelola jasa perasuransian dalam program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Usulan tersebut merupakan hasil diskusi antara OJK dengan para pelaku jasa perasuransian yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

“Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan), tapi sebuah konsorsium pertanggungan AJK (Asuransi Jiwa Kredit), maupun asuransi untuk perlindungan properti,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa penyediaan asuransi merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen pembeli rumah dan debitur pembiayaan pembelian rumah.

Selain itu, asuransi juga dapat melindungi bank, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan lainnya yang bertindak sebagai kreditur program pembangunan 3 juta rumah tersebut

“Industri perasuransian dapat terlibat di dalam proyek 3 juta rumah per tahun ini, apalagi kalau ini dilakukan selama 5 tahun (periode pemerintah Presiden Prabowo Subianto), ekosistem itu harus dibangun sampai kepada perlindungan terhadap konsumen (debitur) maupun kreditur,” ujarnya.

Ogi menyatakan bahwa asuransi umum properti dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan properti akibat kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Sementara Asuransi Jiwa Kredit melindungi bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya sebagai kreditur dari resiko kredit macet atau gagal bayar jika debitur meninggal dunia.

Ia mengatakan bahwa industri perasuransian juga dapat terlibat dengan menyediakan suretyship dan surety bond yang memberikan perlindungan kepada pemilik pekerjaan (obligee) untuk mengurangi risiko kerugian akibat pelaksana pekerjaan (principal) tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

“Kalau ini dilakukan secara ekosistem end-to-end, saya rasa ini dapat menciptakan perlindungan kepada debitor dan konsumen, karena ini merupakan suatu proyek jangka panjang, jadi ini suatu produk yang bisa diberikan untuk perlindungan terhadap proyek (3 juta rumah) ini,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri atas pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan industri asuransi dapat terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pada 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, peluang tersebut atas dasar industri asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen atau debitur.

"Adapun peran yang dapat dilakukan adalah perlindungan terhadap konsumen debitur dan juga sekaligus kreditur, apabila debitur itu tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban daripada pinjaman untuk rumah tersebut," kata Ogi dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK, Selasa (14/1/2025).

Menurut Ogi, konkretnya adalah OJK dapat mendorong skema untuk asuransi jiwa kredit yang bisa diberikan kepada debitur. Namun, asuransi tersebut harus di-bundling dengan program yang sudah ada.

"Jadi bagian daripada subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini, ada bagian untuk pembayaran IJP atau premi untuk asuransi jiwa kreditnya, yang jumlahnya itu tidak terlalu besar," tutur Ogi.

Untuk program 3 juta rumah, Ogi menjelaskan, OJK sudah mendiskusikan rencana itu dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) maupun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Menurut Ogi, memang akan lebih baik jika itu dilakukan secara konsorsium dan tidak dilakukan oleh satu perusahaan asuransi saja.

Untuk asuransi umum, lanjutnya, bisa memaksimalkan lini asuransi properti untuk bisa meng-cover perlindungan risiko asuransi kebakaran, banjir, dan gempa bumi.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan bundling menjadi satu produk untuk perlindungan konsumen.

Selain itu, kata Ogi, hal lain yang juga bisa dilibatkan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap masa pembangunan proyek.

Jadi, dengan produk yang dimiliki, seperti suretyship atau surety bond, perusahaan asuransi atau penjaminan bisa terlibat dalam proyek 3 juta rumah.

"Kalau hal itu dilakukan secara ekosistem secara end to end, saya rasa dapat membuat perlindungan terhadap kreditur dan debitur karena program 3 juta rumah merupakan proyek jangka panjang karena sampai 20 tahun," kata Ogi.

Ogi menambahkan, perusahaan asuransi lewat asosiasi mendukung bundling produk itu dilakukan terhadap proyek 3 juta rumah. Untuk menindaklanjutinya, OJK akan membentuk suatu konsorsium.

"Nanti akan ada yang menjadi lead-nya, tetapi saat ini belum ditetapkan. Tentunya kami mensyaratkan perusahaan yang terlibat memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik untuk bisa ikut dalam konsorsium dan program 3 juta rumah," ujar Ogi.

(Fiki Ariyanti)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terbuka peluang bagi industri perasuransian terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini disebut sudah didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri perasuransian dapat berperan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun debitur/kreditur apabila mereka tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban pinjaman untuk rumah tersebut.

"Konkretnya adalah, yang bisa kita lakukan adalah skema untuk asuransi jiwa kredit (AJK) yang bisa diberikan kepada debitur," kata Ogi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Ogi menyebut produk itu harus digabungkan (bundling) dengan yang sudah ada. Untuk pelaksanaannya, nantinya akan dibentuk konsorsium sebagai pertanggungan asuransi jiwa kredit untuk perlindungan properti.

"Jadi untuk asuransi umum, properti, itu bisa kita meng-cover untuk perlindungan terhadap risiko untuk asuransi kebakaran, kemudian asuransi terhadap banjir, dan juga asuransi gempa bumi. Nah itu bisa di-bundling dalam suatu produk perlindungan terhadap konsumen," bebernya.

Selain itu, Ogi menyampaikan hal lain yang juga bisa dilibatkan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap masa pembangunan proyek. Jadi dengan produk yang dimiliki seperti suretyship atau surety bond, perusahaan asuransi atau penjaminan bisa terlibat dalam proyek 3 juta rumah.

"Kalau ini dilakukan secara ekosistem dari end-to-end, saya rasa ini membuat perlindungan kepada debitur dan konsumen karena ini merupakan suatu proyek yang cukup panjang, jangka panjang karena sampai lebih dari 20 tahun. Jadi ini suatu produk yang bisa kita berikan untuk perlindungan terhadap proyek ini," imbuhnya.

Ogi memastikan perusahaan asuransi yang akan terlibat dalam program 3 juta rumah hanya yang dalam kondisi sehat. "Beberapa dari asosiasi sudah menyatakan ketertarikan untuk produk ini dan kita akan membentuk suatu konsorsium, nanti ada yang lead-nya, sebagai lead-nya seperti apa kita perlu tetapkan. Tapi tentunya kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Jawa Timur tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK.

Imron menyampaikan pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain untuk mengendalikan wabah PMK.

“Diharapkan kasus segera terkendali terjadi penurunan kasus [PMK], sehingga tidak mengganggu program MBG,” kata Imron kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

Secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. Data ini sebagaimana mengacu pelaporan harian Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.

Kementan juga mengakui bahwa kasus wabah PMK terbanyak memang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.Kendati demikian, Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

“PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” terangnya.

Selain vaksinasi, Imron menyampaikan bahwa pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

Di samping itu, pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan disinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

Selain itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dan pengaturan lalu lintas ternak. Di samping itu, Imron menuturkan bahwa kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari wabah ini.

Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya pada Senin (6/1/2025), sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025.“[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” kata Dadan kepadaBisnis.

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nixon Napitupulu bakal menambah jumlah pembiayaan Kredit Perumahan yang dipersiapkan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) hingga ojek online.

Dia menyebut bahwa pekerjaan seperti pengendara buruh tani, pedagang kaki lima, ojek online, tukang cukur, dan lainnya yang selama ini memiliki Fasilitas Likudiitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkatkan jumlahnya dari 10% dari porsi total kredit FLPP yang diberikan menjadi 20%.

"Setidaknya kita pingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan dari sektor informal," katanya kepda wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Meski begitu, dia mengaku bahwa tantangan yang perlu diselesaikan saat ini adalah menyelesaikan verifikasi dokumen. Mengingat, pekerja sektor informal tak memiliki slip gaji seperti karyawan yang punya pembuktian dokumen penghasilan secara teratur.

"Kalau bank lihat dokumen, sedangkan sektor informal dokumennya rada kacau. Memang kami lagi buat skemanya. Misalnya dia nabung 3–6 bulan itu saja dokumennya, kalau track record-nya bagus ya kita kasih," imbuhnya.

Menurutnya peluang untuk menyelesaikan skema tersebut bisa dilakukan. Apalagi, kata Nixon, pekerja seperti supir ojek online saat ini sudah bekerja sama dengan aplikator untuk menyalurkan kredit.

"Kaya supir ojek online, gue sebut merek depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu ada dokumenkan, jadi bisa juga [mengajukan kredit]," ucapnya.

Tak hanya pengemudi ojek online, dia melanjutkan bahwa pihaknya juga sudah bekerja sama dengan paguyuban tukang cukur asal garut (Asgar) guba memberikan kredit pada tuang pangkas.

"Itu paguyuban bantu [verifikasi] kalau ada kaya gitu mudah. Kalau asosiasi kita sudah nemu, tapi kalau yang lepasan ini kita cari cara terus deh mungkin nabung caranya," pungkas Nixon.

Ketua Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) Sumsel Yenita menilai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang, Sumatera Selatan sudah mencukupi untuk pemenuhan gizi anak. Pemenuhan kebutuhan gizi ini tercapai setelah anggaran per porsi dinaikkan dari Rp 6.000 ke Rp 8.000 untuk siswa TK-SD.

"Dalam susunan menu seimbang harus ada unsur zat gizi penghasil tenaga (karbohidrat), zat gizi pembangun (protein hewani dan nabati), vitamin dan mineral (sayur dan buah). Kalau yang sudah berjalan saat ini gizinya sudah seimbang," ujar Yenita, Rabu (8/1/2025).

Dia menyebut varian susu ditiadakan karena minuman itu bisa digantikan dengan protein hewani lain. Namun, jika ditambahkan susu maka akan lebih komplit. "Untuk susu bisa digantikan dari protein hewani," katanya.

Meski menu dinilai sudah mencukupi dari segi nilai gizi, Yenita mewanti-wanti agar porsi MBG yang diberikan kepada siswa setidaknya harus memenuhi 30 persen dari kebutuhan harian siswa.

Dia merincikan kebutuhan makan ideal dalam sehari adalah makan pagi 30 persen, snack pukul 10.00 WIB 5 persen, makan siang 30 persen, snack pukul 16.00 WIB 5 persen, dan makan malam 30 persen.

"MBG bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi makan siang sebesar 30 persen dari kebutuhan satu hari," terang ahli gizi dari RSUP dr Mohammad Hoesin Palembangini.

Untuk berat dalam porsi MBG, dia menyebut berbeda-beda antar tiap siswa sekolah. Seperti porsi antarsiswa TK, SD, SMP, maupun SMA.

"Porsi anak TK, SD, SMP, dan SMA tentu berbeda-beda. Tapi menghitungnya berdasarkan kebutuhan sesuai usia. Jadi untuk MBG makan siang harus 30 persen dari kebutuhan," jelasnya.

Terkait nilai dalam menu MBG sebesar Rp 8.000 untuk siswa TK-Kelas 3 SD dan kelas 4 SD-SMP Rp 10.000 dalam program MBG ini, dia menyebut variasi menu untuk lauk hewan terbatas. Pembuat harus memutar otak agar nilai gizi per porsi tercukupi dengan anggaran yang ada.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah kini menawarkan peluang bagi pelaku usaha catering untuk bergabung sebagai mitra.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki sertifikasi keamanan pangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tashya Megananda Yukki, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), menegaskan bahwa pelaku usaha catering yang terlibat dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saat ini, mitra catering yang dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah," kata Tashya saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/1/2025).

Meski program ini baru dimulai, Tashya menambahkan bahwa tidak semua pelaku usaha catering di Indonesia telah terlibat.

Ia berharap akan ada kolaborasi lebih luas dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperluas partisipasi pelaku usaha catering dalam program ini.

"Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha catering, terutama anggota APJI yang memenuhi kriteria yang ada," ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi yang lebih luas akan meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kolaborasi yang lebih luas diharapkan juga dapat membantu memberdayakan pelaku usaha catering untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Tashya mengakui bahwa pada hari pertama pelaksanaan program, semuanya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang masih wajar mengingat program ini baru dimulai.

"Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di hari-hari berikutnya berjalan lebih lancar dan optimal," tambahnya.

Program ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendistribusikan makanan bergizi gratis, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha catering yang berminat menjadi mitra program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

Syarat Utama Menjadi Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Untuk dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra catering, antara lain:

Usaha di Bidang Penyediaan Makanan Bergizi

Calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Penggunaan Bahan Pangan Lokal

Calon mitra wajib menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan. Ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal serta meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Dokumen Resmi

• Calon mitra harus memiliki dokumen resmi yang mencakup:
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Nomor Induk Berusaha (NIB)

Selain itu, pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra catering untuk menyuplai makanan bergizi setiap hari.

"Ini adalah program besar yang membutuhkan 30.000 mitra. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 13.000 mitra yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Syarat Lain untuk Menjadi Mitra

Selain tiga syarat utama di atas, calon mitra juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

Status Hukum yang Sah
Usaha harus memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga yang terpercaya.

Komitmen terhadap Kontribusi Berkelanjutan
Usaha harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis.

Visi dan Misi yang Sejalan dengan BGN
Calon mitra harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu menciptakan masyarakat yang sehat melalui pemenuhan gizi yang optimal.

Informasi Operasional dan Penerima Manfaat
Calon mitra juga diminta untuk memberikan informasi rinci terkait area operasional dan komunitas yang akan menerima manfaat program, seperti sekolah, panti sosial, atau tempat lain yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.

Cara Daftar Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Pendaftaran sebagai mitra catering program Makan Bergizi Gratis bisa dilakukan secara online melalui laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran yang perlu dilakukan:
Akses Laman Resmi Kunjungi laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

• Buat Akun Baru Masukkan data seperti nama mitra, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan kata sandi untuk membuat akun baru.
• Login dengan Akun Terdaftar Setelah membuat akun, login dengan menggunakan informasi yang telah didaftarkan.
• Isi Formulir Pendaftaran Lengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan bidang kerjasama yang diinginkan.
• Unggah Dokumen Pendukung Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.
• Kirim Pendaftaran Klik tombol Kirim untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Setelah pendaftaran diajukan, tim program Makan Bergizi Gratis akan memproses pengajuan dan mitra akan menerima pemberitahuan melalui email apabila pendaftaran berhasil.

Pengajuan Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Setelah diterima sebagai mitra, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi untuk mendukung distribusi program.

Berikut adalah langkah-langkah pengajuan titik:

• Login ke Akun Mitra Masuk ke akun mitra melalui laman https://mitra.bgn.go.id.
• Masuk ke Menu Pengajuan Titik Pilih menu "Pengajuan Titik" dan klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Tandai Lokasi pada Peta Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta yang tersedia, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan".
• Lengkapi Data Informasi Bangunan Isi semua informasi terkait lokasi bangunan yang digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Ceklis Kesiapan Pastikan semua ketentuan yang diperlukan sudah terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan.
• Unggah Dokumen yang Diperlukan Unggah dokumen yang diminta, seperti izin lokasi atau foto bangunan.
• Klik "Ajukan" Setelah semua data terisi dan dokumen terunggah, klik tombol "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan.

Tim program Makan Bergizi Gratis akan memverifikasi pengajuan Anda dan menghubungi mitra apabila proses pengajuan sudah selesai.

Pendaftaran sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya apapun, jadi peluang ini terbuka untuk siapa saja yang memenuhi kriteria dan siap berkontribusi dalam menyukseskan program ini.

Sumber: Kompas.com (Wahyu Adityo Prodjo, Mela Arnan)