Bandung -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta warga tak punya rumah yang tinggal di kolong jalan layang Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung untuk pindah ke rusunawa yang telah disediakan.

Diketahui, kolong jalan layang Mochtar Kusumaatmadja jadi tempat yang banyak dihuni oleh warga yang tidak memiliki rumah. Para warga tinggal dengan menyewa tempat hingga mendirikan gubuk kecil berbahan tripleks.

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung area pemukiman di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Kamis (5/12/2024). Ditemani Sekda Jabar Herman Suryatman dan Pj Wali Kota Bandung A Koswara, serta calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Maruarar berkeliling melihat kondisi pemukiman padat penduduk di tengah kota tersebut.

"Kita coba tata, sesudah di Jakarta minggu lalu memindahkan yang di bawah kawasan jembatan tol gitu supaya dipindahkan ke rumah susun. Kami melakukan ini yang kedua setelah Jakarta, itu Bandung dan kita usahakan dibuat juga di tempat lain," kata Ara sapaannya saat diwawancarai.

Ara menyebut, sedikitnya ada 4 kepala keluarga dari kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja yang akan direlokasi ke rusun yang sudah disediakan di kawasan Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Contohnya di sini (kolong flyover) ada 4 (KK) yang saya minta ke untuk relokasi ke rumah susun. Kemudian ibunya dikasih pelatihan juga, QPI-nya bisa bekerja ran berusaha," ujarnya.

Ara mengungkapkan, proses relokasi warga akan dilakukan bertahap yang dimulai pada 18 Desember 2024 mendatang. Dia juga menegaskan, warga tidak hanya akan direlokasi, tapi juga dibina dan didampingi untuk mendapat kehidupan yang lebih layak.

"Kita lakukan itu rencananya tanggal 18, konsepnya sudah siap tinggal dieksekusi mulai dari pemindahan hingga pendampingan, termasuk (pemberian) modalnya," tandasnya.

Sementara Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, pemindahan warga dari kolong jembatan itu menjadi bagian dari penanganan masyarakat miskin ekstrim perkotaan melalui fasilitasi rusunawa dan pemberian ekonomi.

Herman menyebut, ada 100 kepala keluarga yang akan direlokasi ke dua rusun di Kabupaten Bandung.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ucap Herman.

"Kita akan gratiskan sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu, kurang lebih satu tahun. Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," sambungnya.

Menurut Herman, warga yang direlokasi juga akan diurus segala keperluannya, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak. "Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," tandasnya.

(bba/sud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan anggaran sebesar Rp 110,95 triliun untuk tahun 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut merupakan limpahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kemudian dibagi dua untuk Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024, mengenai Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp 116,23 triliun.

"Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian PKP, serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing K/L, jumlah tersebut kami bagi sebesar Rp 110,95 triliun untuk Kementerian PU dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun, untuk selanjutnya kami bagi per unit organisasi," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selanjutnya, anggaran tersebut dibagi untuk empat direktorat jenderal (ditjen). Alokasi anggaran paling besar diberikan kepada Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,42 triliun.

Anggaran Ditjen SDA itu akan digunakan untuk pembangunan 20 bendungan dan revitalisasi danau atau situ, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai, dan lainnya.

Kemudian, alokasi anggaran terbesar kedua diberikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 37,31 triliun, disusul Ditjen Prasarana Strategis Rp 21,85 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 11,52 triliun.

Sebagai informasi, salah satu program prioritas Kementerian PU saat ini adalah membangun dan merehabilitasi infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur irigasi untuk ke sawah-sawah petani.

"Prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras lho," ujar Dody saat ditemui usai Raker dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Bahkan, untuk mewujudkan mimpi pemerintah dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, Dody mengatakan, kewajiban Kementerian PU adalah mendukung Kementerian Pertanian (Kementan).

"Beras kan semua orang kan kalau enggak makan beras kan seolah-olah enggak makan. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," tuntas Dody.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Hal tersebut diungkapkan Presiden di hadapan warga Muhammadiyah dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

"Rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, tidak usah diseminarkan berapa jumlah rumah dan tipe berapa, dia (rakyat) butuh segera. Berdiri minimal tiga juta rumah," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan rumah untuk rakyat merupakan program kritis yang harus segera dilaksanakan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pernyataan Presiden tersebut menjadi cambuk bagi Kementerian PKP untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan lebih sistematis.

"Karena tujuan ini tidak bisa dilakukan tanpa orkestrasi besar dalam suatu negara untuk membuat semuanya terlibat," kata Wamen Fahri Hamzah.

Dikatakan Wamen Fahri, tujuan dasar Program Tiga Juta Rumah untuk memberantas kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki kehidupan rakyat.

"Setelah rumahnya jadi dapat mengubah gaya hidup orang menjadi lebih bersih dan lebih ada tempat belajar," jelasnya.

Wamen Fahri menambahkan, penyediaan rumah untuk rakyat juga mendukung pemberantasan stunting/gangguan pertumbuhan pada anak.

"Karena rumah yang dibangun dilengkapi sanitasi dan pengelolaan sampah sehingga tidak hanya rumahnya yang bersih juga lingkungannya," tandasnya.

Untuk diketahui, Fahri juga merupakan lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah menyambut baik Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 yang mengangkat tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”.

"Saya sebagai kader Muhammadiyah tentunya, saya sekolah SD, SMP dan SMA di Muhammadiyah pasti ikut bangga dengan acara ini," ujar Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok "gangster" yang membawa senjata tajam menyatroni permukiman warga di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024) dini hari.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial Instagram, para remaja itu mulanya konvoi di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan menumpangi sepeda motor. Mereka rata-rata berboncengan sambil membawa senjata tajam berjenis celurit.

Usai konvoi, para gengster itu masuk ke permukiman warga sambil berteriak-teriak. Tak jelas apa yang mereka teriaki.

Namun, mereka berteriak sambil mengacungkan senjata tajam. Tak ada warga yang keluar rumah saat peristiwa ini terjadi.

Tidak terlihat juga ada polisi yang nampak di lokasi untuk membubarkan aski para gangster tersebut.

Usai berteriak dan mengacungkan celuritnya, kelompok pemuda itu kembali melanjutkan perjalanannya.

Saat di perjalanan, mereka tiba-tiba berhenti dan langsung berlarian seakan-akan ada seseorang yang sedang dikejar. Namun, dalam video yang beredar, tak terlihat ada orang yang dikejar kelompok itu.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiyansyah mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui kejadian ini.

“Ini sedang ditindaklanjuti,” ujar Agung saat dikonfirmasi pada Rabu (4/12/2024).

Agung mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, tidak ditemukan korban jiwa atau korban luka akibat konvoi yang dilakukan oleh para pemuda ini.

“Belum tawuran, baru rencana tawuran,” kata Agung.

Jakarta -

Program tiga juta rumah menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua Satgas Perumahan Hashim S Djojohadikusumo program tersebut dapat membuka hingga 6 juta lapangan pekerjaan.

Hashim mengaku optimistis program tersebut dapat terealisasi. Sebab, banyak negara berminat untuk menyuntikan dana pada program tersebut, seperti Abu Dhabi, Qatar, China, hingga Singapura.

"Program perumahan Pak Prabowo akan didukung oleh dana dari Abu Dhabi dana dari Qatar, dana dari China, ada dari India, ada dari Singapura. Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari Pak Prabowo. Ini pasti terwujud," kata Hashim saat menghadiri acara NTV CEO Awards 2024, di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Untuk merealisasikan program tersebut, Prabowo juga telah memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menghitung program rumah di pedesaan itu memerlukan minimal 4 sampai 5 juta pekerja.

"Satu rumah perlu 4 sampai 5 tukang untuk bangun satu unit rumah. Kalau di kota kan beda, itu apartemen, perlu juga ratusan ribu pekerja baru sehingga kita bisa menampung 5 sampai 6 juta pekerjaan baru," jelas Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi itu.

Hashim pun berharap banyak anak-anak Indonesia yang mendapat pekerjaan yang tidak perlu susah payah mencari di kota atau bahkan di luar negeri. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi menjadi pekerja migran.

"Mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mencari pekerjaan di pedesaan, anak-anak ini bisa dapat pekerjaan di Indonesia, tidak perlu lagi jadi TKI atau TKW di luar negeri. Itu harapan Pak Prabowo. Kita berikan suatu pekerjaan yang bermartabat tentu dengan upah yang layak, upah yang fair, yang adil. Jadi ini harapan Pak Prabowo dan saya, para CEO memberikan nafkah yang layak," pungkas adik kandung Prabowo itu.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya membahas penataan organisasi kelembagaan, optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan tugas dan fungsi di lingkup Kementerian PKP.

"Kami di KementerianPAN-RB bersama Kementerian PKP membahas bagaimana penguatan kelembagaan dan SDM, sehingga terwujudnya akselerasi tugas dan fungsi yang diemban Kementerian PKP. Dengan demikian diharapkan kerja - kerja yang dilakukan instansi di bawah kepemimpinan Menteri PKP segera diakselerasi dan dapat dirasakan masyarakat luas," kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Dia mengatakan KementerianPAN-RB dan Kementerian PKP memiliki visi sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Rini menjelaskan tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk bagaimana dukungan SDM aparatur yang memiliki kapasitas.

"KementerianPAN-RB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, berdasarkan dengan prinsip efisiensi kelembagaan selaras dengan tata kelola organisasi yang efektif," tuturnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki target menyediakan 3 juta rumah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pihaknya juga memiliki keinginan untuk membangun hunian bagi para ASN, anggota TNI, dan POLRI berpangkat rendah.

Untuk mengakselerasi keinginan tersebut perlu adanya organisasi yang lincah serta efisien, serta pengisian SDM yang memiliki kompetensi dalam mengerjakan target -target yang telah ditetapkan.

"Perlu adanya tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif guna mewujudkan hal tersebut," tutupnya.

(anl/ega)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,274 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dukungan manajemen untuk Kementerian PKP.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.
Adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang merupakan BA BUN yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,274 triliun tersebut berasal dari Inpektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Menteri PKP juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Dirinya berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas dia.

Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PKP. Pertama, untuk Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp0,212 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan.

Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp0,908 triliun. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian lanjutan pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak.

Ketiga untuk Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp3,707 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 tower

"Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi," jelas dia.

Ke empat adalah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 0,078 T. Ditjen tersebut akan mendorong Pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ke lima adalah Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp0,009 triliun. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA / KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

"Yang terakhir atau ke enam adalah Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan alokasi anggaran Rp0,359 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak senyum dulu.

Saat itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Kepala Negara mengaku sudah tahu semua masalah di Indonesia, mulai dari tidak adanya satu data hingga banyak aturan Undang-Undang yang bertabrakan.

Prabowo meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

Ia kemudian menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

"Solusinya bagaimana? Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili Wakil Menteri (Fahri Hamzah). Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau," ucapnya.

"Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Saat itu, selorohan Prabowo lalu muncul. Ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak tersenyum selama program belum terealisasi.

"Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Pak Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan banyak sekali pengeluaran anggaran yang bisa dihemat.

Hal ini diketahui usai ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan wakil-wakil menterinya untuk meneliti.

Namun, ia enggan menyebutkan pos-pos anggaran yang bisa dihemat tersebut agar para menterinya tidak cepat puas.

Yang pasti, lanjutnya, jika itu bisa dilakukan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil.

"Kebocoran-kebocoran kita kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa (kejar pertumbuhan 8 persen). Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar, gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota," ujar Prabowo.

Kupang -

Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala badan/lembaga untuk puasa perjalanan dinas selama lima tahun. Salah satu yang disindir Prabowo adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah.

Prabowo meminta kebutuhan rumah warga miskin tidak perlu diseminarkan. Namun, pembangunannya harus disegerakan. Prabowo menargetkan agar Fahri bisa membangun minimal 3 juta rumah untuk warga miskin.

"Menteri Perumahan Rakyat, dan Wakil Menteri, rakyat miskin yang kategori muda butuh rumah. Nggak usah diseminarkan, dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah Fahri Hamzah boleh tersenyum, sekarang jangan senyum dulu dong," ujar Prabowo sembari berkelakar saat menghadiri Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Dalam acara yang dihadiri para menteri itu Prabowo menjelaskan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen dapat menghemat dana hingga Rp 15 triliun. "Tolonglah para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Prabowo, anggaran dari pemangkasan perjalanan dinas mencapai Rp 15 triliun itu bisa digunakan untuk hal lain. Misalkan, membangun bendungan, irigasi, hingga memperbaiki SD. Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari program yang bisa dihemat.

Sebelumnya, sejumlah kalangan keberatan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kebijakan tersebut mengakibatkan pengelola hotel dan meeting, incentive, conferences and exhibition (MICE) kehilangan pemasukan hingga miliaran rupiah.

Salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB). "Dari informasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, ada sekitar 17 MICE (yang terdampak)," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Malady di Mataram, Kamis (28/11/2024).

Jamal menuturkan, salah satu hotel dari 17 MICE yang batal mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat oleh Kementerian Keuangan.

(hsa/hsa)