Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa dokter hewan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis.

“Dokter hewan menjadi bagian penting untuk terlibat memenuhi kebutuhan protein hewani guna mendukung (program) makan bergizi gratis,” ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat terus bergantung pada impor daging dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dalam negeri, terutama dalam program makan bergizi gratis, sehingga dibutuhkan dukungan semua pihak, termasuk para dokter hewan.

Dengan program kerja yang saling terintegrasi dari berbagai kementerian terkait, ia optimis bahwa kebutuhan protein hewani domestik mampu dipenuhi.

“Selain berkeinginan untuk mewujudkan swasembada pangan, kita juga wajib untuk terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan protein hewani secara mandiri,” ucapnya.

Namun, Viva Yoga menyatakan bahwa jumlah dokter hewan di Indonesia saat ini sangat minim, sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar jumlah ideal yang dibutuhkan dapat tercapai.

Ia menuturkan bahwa kini hanya terdapat 13.500 dokter hewan, jauh dari kebutuhan di lapangan, sehingga diperlukan tambahan sebanyak 50 ribu dokter hewan.

“Ini suatu dilema sebab dari ribuan perguruan tinggi hanya ada empat belas perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran hewan (FKH),” katanya.

Keempat belas perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, IPB University, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Padjadjaran, Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Mandalika, Universitas Riau, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Viva Yoga mengatakan bahwa sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran Hewan.

Ia optimis jika RUU tersebut mendapat dukungan mayoritas fraksi, maka dalam waktu satu tahun RUU tersebut sudah dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Karena ini untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuh alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Suara ibu-ibu berceloteh ditimpa tangis para balita yang kegerahan, riuh terdengar pagi itu di Posyandu Dahlia, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Sekitar 45 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis di posyandu tersebut. Selain Posyandu Dahlia, makanan juga diberikan kepada sasaran yang sama di Posyandu Anyelir, Kecamatan Ciracas.

Setelah beberapa saat menunggu, Wakil Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka beserta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan tampak hadir untuk ikut mendistribusikan makanan hari itu.

Menu makanan yang disajikan terdiri dari nasi rempah, telur saus mentega, tumis labu siam bakso, jeruk, dan susu. Beberapa anak terlihat lahap memakan sajian tersebut, namun, beberapa ibu-ibu terlihat gelisah.

"Lauknya kurang, biasanya saya kasih anak saya makan ikan kalau di rumah," ujar Windy, ibu usia 24 tahun yang hadir di Posyandu Dahlia.

Ia terlihat kerepotan menenangkan anaknya yang menangis keras karena tidak nyaman dengan keramaian di posyandu yang cukup penuh dengan beberapa kader dan petugas yang membagi-bagikan makanan.

Beberapa ibu lain juga terlihat tak sabar dan memasukkan makanan ke kotak bekal yang mereka bawa dari rumah, karena beberapa lauk tidak termakan oleh anaknya. Beragam anak memang melahap makanannya hingga habis, tetapi beberapa yang lain terlihat memilih-milih lauk yang dimakan.

"Anak saya sehari-hari suka bakso, jadi baksonya habis, tetapi telurnya tidak habis," kata Endang Monalisa (45), warga Desa Susukan yang hadir di Posyandu Anyelir.

Endang datang bersama kedua anak kembarnya, Nizam dan Nadif yang berusia 3,5 tahun.

Baik di Posyandu Anyelir maupun Posyandu Dahlia, tak terlihat sosok ayah yang mendampingi anak-anaknya hari itu, meski bisa dipahami karena memang pembagian Makan Bergizi Gratis hari itu dilaksanakan di hari kerja, yakni hari Jumat.

"Mana ini bapak-bapaknya? Saya enggak lihat ada laki-laki ya, enggak ada bapak-bapak yang hadir ya hari ini?" tanya Wakil Menteri Veronica Tan kepada para ibu.

"Kerja, Bu," jawab para ibu yang hadir, serempak.

Veronica pun berpesan kepada mereka, sebaiknya di kesempatan berikutnya, ayah juga turut mendampingi agar bisa melihat perkembangan anaknya dan ikut berperan dalam pengasuhan.

Pentingnya pengasuhan setara

Dalam setiap kesempatan pemeriksaan balita di posyandu, memang kehadiran ayah masih jarang terlihat. Terdapat berbagai alasan mengapa kehadiran ayah masih minim, misalnya faktor ekonomi atau beban ganda pada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat 11,44 juta perempuan yang tercatat sebagai kepala rumah tangga, atau 15,7 persen yang mencari nafkah.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Indra Gunawan mengemukakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 400 pekerja informal perempuan di sembilan provinsi di Indonesia, meski jumlah pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki, kemungkinan perempuan untuk menjadi pekerja informal lebih besar, yakni sekitar 66 persen atau 54,5 juta pekerja.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang memiliki beban ganda dalam keluarga lebih rentan mengalami permasalahan ekonomi, sehingga dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengemukakan, pengasuhan yang setara dapat mengurangi beban ganda perempuan di dalam rumah tangga.

“Kalau kita bicara masyarakat kelas menengah di mana mereka dituntut harus bekerja dua-duanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang kemudian terjadi adalah beban ganda bagi para perempuan karena perempuan juga tetap dibebankan pada urusan domestik. Maka, yang sedang kami dorong adalah bagaimana kesetaraan di dalam membangun keluarga, di mana dalam pengasuhan, laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengasuh anak,” katanya.

Peran memenuhi kebutuhan ekonomi selama ini memang lebih banyak ditanggung oleh ayah, namun, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjelaskan, ayah juga mesti terlibat tidak sekadar untuk memenuhi keuangan dalam keluarga, tetapi juga hadir secara emosional untuk memenuhi kebutuhan psikologis ibu dan anak.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka mengemukakan, untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pihaknya kini tengah menggaungkan Gerakan Ayah Teladan (Gate) dalam lima program percepatan atau quick wins.

Selama ini dalam menyuapkan makanan ke anak-anaknya, terutama balita, sebagian besar masih dilakukan oleh ibu. Untuk itu, melalui program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, bisa mendapatkan edukasi tentang gizi yang baik bagi keluarga.

"Komposisi karbohidrat, protein, sayur, dan buah, juga ada tambahan susu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, nantinya masing-masing keluarga, baik ayah maupun ibu bisa melihat bahwa ternyata setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini. Jadi, nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya gizinya dapat terpenuhi setiap hari," ucapnya.

Edukasi tentang pemenuhan gizi nantinya juga melibatkan kader-kader mulai dari kader posyandu hingga tim pendamping keluarga (TPK) Kemendukbangga/BKKBN yang hingga kini jumlahnya mencapai 600 ribu orang tersebar di seluruh Indonesia.

"Anak bisa dikenalkan pula dengan beragam menu-menu lain, sehingga ini juga menjadi sangat penting. Anak lidahnya terbiasa dengan beragam menu, dan nantinya juga mudah-mudahan akan menemukan kebiasaan makan yang baik," tuturnya.

Untuk mewujudkan pengasuhan yang setara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya perencanaan dalam berkeluarga sehingga dapat mencetak anak-anak yang berkualitas.

"Keluarga berencana penting banget untuk mengedukasi keluarga. Anak yang berkualitas itu jauh lebih baik. Anak berkualitas itu dijaga baik-baik, dikasih makan yang benar, bergizi, dikasih sekolah yang tinggi," katanya.

Posyandu sebagai tempat untuk mengamati perkembangan balita di Indonesia memang sudah semestinya tidak hanya diisi oleh para ibu, tetapi juga para ayah, karena di situlah, orang tua bisa mengetahui capaian perkembangan sang anak.

Ke depan, selain untuk memantau perkembangan anak yang dilakukan tiap bulan, posyandu juga akan menjadi tempat untuk edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, sehingga, peran ayah yang hadir sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang setara dalam keluarga.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berlangsung di sejumlah sekolah sejak Senin (6/1/2025).

Pemerintah mengadakan Makan Bergizi Gratis dengan target 3 juta penerima hingga Januari 2025 untuk memberikan asupan gizi lebih baik dan mencegah stunting.

Nah, di tengah-tengah pelaksanaan program tersebut, rupanya ada warganet yang mengaku dipungut biaya pembelian wadah makanan oleh pihak sekolah.

Pengguna akun X @tanya****s itu pada Jumat (10/1/2025) membagikan tangkap layar pesan WhatsApp berisi perintah agar wali murid mengumpulkan uang Rp 10.000 untuk membeli wadah makan program Makan Bergizi Gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kmn selain ke adm*n g3r*ndr*," tulis warganet itu dalam unggahan yang tayang hingga 1,8 juta kali hingga Minggu (12/1/2025).

Lalu, benarkah masyarakat dipungut uang untuk pembelian wadah makanan program Makan Bergizi Gratis dan ke mana masyarakat bisa melaporkan pungutan tersebut?

Wadah Makan Bergizi Gratis

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan masyarakat seharusnya tidak boleh dipungut biaya apa pun dalam pelaksanaan program MBG, termasuk membeli wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," ujarnya kepada Kompas.com pada Minggu (12/1/2025).

Dalam program Makan Bergizi Gratis, penerima akan mendapatkan makanan dalam wadah berbahan stainless steel. Pemakaian wadah tersebut ditujukan untuk mengurangi produksi limbah. Wadah dari bahan stainless steel pun dianggap lebih higienis dan bisa digunakan berulang-ulang.

Terkait penyediaan wadah makan stainless steel untuk Makan Bergizi Gratis, Dadan memastikan, biayanya berasal dari anggaran BGN.

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," tegasnya.

Dadan meyakinkan, BGN akan meningkatkan cakupan layanan secara bertahap untuk menjangkau semua sekolah yang akan menyalurkan makan bergizi gratis.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung saat ini memang baru diadakan pada tahap awal dan belum terlaksana di semua sekolah.

Lapor pungutan wadah makan

Dadan menambahkan, semua informasi resmi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan disampaikan BGN kepada masyarakat lewat laman www.bgn.go.id.

"Adapun informasi yang bukan dari portal resmi BGN dapat diabaikan," lanjut dia.

Balikpapan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan Program.Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan mulai Januari ini menyasar peserta didik semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan," ujar Muhaimin di Balikpapan, Minggu.

Menurut dia, Makan Bergizi Gratis tersebut masih menggunakan dana dari BGN, dengan kisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk satu porsi makanan bergizi.

Makanan bergizi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).hingga kelas tiga sekolah dasar (SD) sederajat dengan harga Rp8.000 per porsi, dan kelas empat SD hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat dengan harga Rp10.000 per porsi.

"Untuk penyedia makanan yang ditunjuk BGN adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan," ujarnya.

Ia mengatakan makanan untuk Makan Bergizi Gratis harus dipastikan telah memenuhi standar gizi, kemudian tempat pengolahan makanan harus bersih dan memenuhi syarat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan diminta melakukan sosialisasi agar Program Makan Bergizi Gratis dapat dilaksanakan.

Disdikbud juga diminta untuk melakukan pendataan dan menandai untuk mengetahui kondisi anak, sebagai antisipasi apabila ada peserta didik alergi terhadap makanan tertentu.

"Harus ada data peserta didik yang mungkin punya alergi makanan tertentu, seperti ayam atau telur dan sebagainya. Jadi, saat dikirim makanan sesuai kondisi peserta didik," katanya.

Ia mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari Kecamatan Balikpapan Selatan, kemudian Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

"Pendistribusian Makan Bergizi Gratis dibagi dalam tiga tahap, yakni pada pukul.07.45 WITA, 10.00 WITA, dan pukul 13.00 WITA agar makanan yang diantar masih segar dan layak konsumsi," demikian Muhaimin.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besok dimulai di Kota Cirebon, Senin (13/1/2025). Pemkot Cirebon pun telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk bahan makanan yang akan disajikan.

Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengatakan, sebagai langkah awal, pelaksanaan program MBG di Kota Cirebon akan dimulai di dua titik. Pertama, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Dapur Jalan Karangjalak, Sunyaragi. Titik berikutnya yakni Yayasan Miftahul Ulum di Jalan Sekar Kemuning.

“Kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan balita, yang sangat membutuhkan asupan gizi yang berkualitas,” ujar Agus, Ahad (12/1/2025).

Kepala SPPG Unit Dapur Jalan Karangjalak, Sunyaragi, Yoga Adijaya SGz, menjelaskan, pihaknya akan melayani 15 kelompok yang akan menerima manfaat dari program MBG.Kelompok penerima manfaat tersebut terdiri dari anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun total penerimanya sebanyak 2.877 orang.

Sedangkan di SPPG Yayasan Miftahul Ulum, terdapat 23 kelompok penerima manfaat. Untuk total keseluruhan penerimanya, sebanyak 2.872 orang. Adapun menu yang disediakan dalam program MBG itu sangat beragam dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Yakni, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, serta buah-buahan.

“Bahan makanan yang digunakan telah disesuaikan dengan standar gizi yang diperlukan bagi kelompok sasaran,” katanya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon juga akan memberikan pendampingan dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Program itu ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi.

KOMPAS.com - Sejumlah warganet mengkritik kondisi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan dengan budget atau anggaran Rp 10.000 per porsi.

Pengguna akun X @hal***TA misalnya. Ia menilai, makanan dari program Makan Bergizi Gratis termasuk kategori sad food. Jika dibandingkan, katanya, makanan untuk pasien di rumah sakit tampak lebih enak dan bergizi.

Istilah sad food biasa dipakai oleh orang yang membeli atau memasak makanan dengan penampilan, porsi, atau rasa yang mengecewakan.

Lalu, bisakah uang Rp 10.000 bisa menjadi modal untuk menyediakan makanan bergizi dan berpenampilan menarik dalam program MBG?

Penjelasan chef soal pengoptimalan uang Rp 10.000

Saat dimintai pendapat, Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut uang Rp 10.000 pada dasarnya bisa menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, ia melihat, hal itu kemungkinan hanya bisa terjadi jika makanan dibuat langsung oleh pemerintah, bukan dimasak oleh vendor katering atau pihak ketiga.

"Jika ada pihak ketiga, perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi dan menarik. Sebab, mereka kan perlu membagi anggaran bukan hanya untuk membeli bahan, tetapi juga membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh berpendapat, pihak ketiga rasanya akan kesulitan untuk bisa menyediakan makanan berkualitas dan menarik dari hasil pemanfaatan anggaran Rp 10.000 per porsi.

Ia pun khawatir, pihak ketiga pada akhirnya hanya menyiapkan makanan dengan kualitas bahan dan penampilan yang lebih rendah jika anggaran program makan bergizi gratis tetap Rp 10.000 per porsi.

Oleh sebab itu, apabila anggarannya tidak ditambah, Teguh menyarankan kepada Pemerintah lebih baik melakukan proses memasak sendiri makanan dalam program MBG tersebut. Sebab, pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran untuk biaya tenaga, transportasi, dan keuntungan.

"Tanpa keuntungan sama sekali, (makanan seharga) Rp 10.000 isinya bisa disusun dengan nasi putih, ayam, sumber nutrisi tambahan seperti tahu, tempe, atau mi, sayuran, serta buah," tuturnya.

Teguh berpendapat, setidaknya butuh anggaran minimal Rp 15.000 untuk dapat menyediakan makanan per porsi yang bergizi, enak, dan layak untuk diberikan kepada orang lain dalam program MBG.

Ia mengingatkan, besaran anggaran itu belum termasuk untuk penyediaan minuman susu asli. Dalam hal ini, Teguh berharap pemerintah tidak memberikan minuman susu olahan berpemanis.

Lebih baik dimasak sendiri

Teguh melanjutkan, makanan yang tidak diolah dengan benar dalam program Makan Bergizi Gratis berpotensi membahayakan keamanan konsumen.

Misalnya, bahan makanan yang tidak disimpan dalam suhu tepat maupun mengalami kesalahan distribusi, akan berpotensi menyebabkan keracunan bila dikonsumsi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi selama program berlangsung.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan menyatakan bahwa pihaknya bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram memastikan pengawasan gizi makanan dalam program MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kami ingin melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko mulai dari hulu, seperti penyiapannya, kemudian bagaimana pengolahan bahan makanannya, penyimpanannya, pola distribusi hingga kemudian penyajian sampai distribusinya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mataram Emirald Isfihan saat dikonfirmasi di Mataram, Minggu (12/1/2025).

Emirald menambahkan bahwa pengawasan juga akan dilakukan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah. Dia pastikan SDM yang mengelola makanan dalam kondisi sehat agar tidak menjadi media penularan penyakit.

Program MBG di Kota Mataram dipastikan mulai berjalan pada Senin (13/1/2025). Program yang merupakan inisiatif pemerintahan Prabowo Subianto ini ditargetkan menyasar 3.000 hingga 3.500 peserta didik pada tahap awal.

Secara keseluruhan, MBG di Mataram akan menjangkau 69 ribu hingga 70 ribu pelajar dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, program ini juga menyasar 10 persen ibu hamil dan menyusui di wilayah Mataram.

"Kami siap menyajikan data-data yang dibutuhkan, karena di situ ada kepentingan kami" imbuh Emirald.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pusat yang mengelola program MBG di Mataram.

"Hasil koordinasi, ada perwakilan SPPG yang ditunjuk untuk Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, dan Kecamatan Mataram. Untuk Kecamatan Mataram, dapurnya berada di Zipur TNI AD," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan bahwa setiap dapur akan menjangkau 3.000 hingga 3.500 peserta didik yang berada dalam radius tiga kilometer dari lokasi dapur.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Jakarta (ANTARA) - Menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah, menjadi tujuan utama dilaksanakannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, MBG diharapkan juga dapat mendongkrak perekonomian lokal atau masyarakat setempat.

MBG dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Terdapat empat tujuan dari program ini, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.

Tak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

Pembangkit ekonomi lokal

Dengan dana Rp71 triliun, program MBG diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Setidaknya akan ada 937 SPPG di 26 provinsi hingga akhir Januari 2025.

SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.

Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.

Pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.

Tak hanya menggerakkan perputaran uang di wilayah yang bersangkutan, MBG juga memberikan dampak berganda atau multiflier effect lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja.

Permintaan pesanan makanan yang meningkat, dapat berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG dapat mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

"Saat UMKM kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiflier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja," kata Eliza.

Untuk memudahkan eksekusi perintah, distribusi logistik hingga sistem pembayaran, tentunya memang harus memiliki lembaga khusus yang dapat menaungi para UMKM ataupun warga lokal. Dalam hal ini, koperasi bisa mengambil perannya.

Peranan koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa peran koperasi dalam MBG menjadi jembatan dalam mendukung petani, nelayan hingga peternak lokal dalam menyediakan bahan baku, hingga mengelola satuan pelayanan penyediaan gizi dan distribusi logistik.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam MBG dan akan terus bertambah seiring berjalannya program.

Koperasi juga bisa mendampingi standardisasi dapur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pemerintah juga harus memberikan kepastian dan akses bagi para petani, peternak dan nelayan untuk bisa bergabung menjadi vendor dapur SPPG ataupun dapur sekolah dan UMKM.

Harus menjadi bahan pertimbangan juga, bagaimana jika petani, nelayan, dan peternak tersebut belum menjadi anggota koperasi, diperbolehkan menjual barangnya kepada koperasi.

Tentunya, kerja sama dan kolaborasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik agar program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pengawasan tender

Tidak dapat disangkal, untuk bisa masuk dalam ekosistem MBG, maka pasti akan ada persaingan, apalagi program strategis ini dengan anggaran yang besar.

Perlu ada pengawasan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat setempat, pihak keamanan, pemerintah hingga lembaga lainnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bersedia untuk mengawasi tender program makan bergizi gratis (MBG) guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Program MBG disebut masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha. Pengawasan ini akan meliputi logistik, pendistribusian, serta UMKM mana saja yang terlibat.

Selain itu, KPPU juga akan memantau bagaimana mekanisme lelang, tender dan juga harga yang ditawarkan oleh vendor.

Pengawasan-pengawasan ini wajib dilakukan agar tidak ada pihak yang memonopoli penyediaan MBG dan terjadi persaingan usahanya benar-benar sehat.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian lokal dapat bergerak secara merata dan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meningkatkan pendapatan dari MBG.

Pada akhirnya MBG bukan hanya sekadar meningkatkan gizi para calon pemimpin masa depan Indonesia, tetapi juga mampu menghidupkan perekonomian lokal dan membantu kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga menjadi lebih produktif dengan adanya kesempatan kerja baru, khususnya bagi yang selama ini tidak berpenghasilan.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Budi Arie menyebutkan, pemerintah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis hingga akhir tahun 2025 dengan menyasar 19,47 juta penerima manfaat. Namun, anggaran itu rencananya akan ditambah.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tang menyebut anggaran Rp 71 triliun hanya sampai Juni 2025. Anggaran makan bergizi gratis disebut Zulhas bisa naik hingga tembus Rp 410 triliun untuk tahun ini.

Di sisi lain, Budi Arie mengatakan, program makan bergizi gratis akan memfasilitasi konsolidasi dan agregasi bagi petani, nelayan, serta peternak untuk meningkatkan usahanya.

“Baik sebagai penyedia bahan baku bagi makan bergizi gratis maupun menjadi bagian dari pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menyebutkan, koperasi yang dapat menjadi bagian dari program makan bergizi gratis atau MBG secara otomatis akan mengalami peningkatan skala usaha.

DOK. Tim Media Presiden Prabowo Warga Semarang mendapatkan pekerjaan dalam pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di sisi lain naiknya kapasitas usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota terutama para petani, peternak, nelayan lokal dan pelaku usaha kecil,” kata Budi Arie.

Saat ini, terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging, dan buah.

Kemenkop telah mengusulkan beberapa koperasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG dan telah mendampingi koperasi-koperasi tersebut standarisasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami mendorong minimal 200 koperasi yang berperan sebagai hub dalam program MBG untuk mengkonsolidasikan produk suplai dapur MBG dari koperasi lainnya. Harapannya koperasi tersebut dapat memasok kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan SPPG," kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Budi Arie menyebutkan, pemerintah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis hingga akhir tahun 2025 dengan menyasar 19,47 juta penerima manfaat. Namun, anggaran itu rencananya akan ditambah.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tang menyebut anggaran Rp 71 triliun hanya sampai Juni 2025. Anggaran makan bergizi gratis disebut Zulhas bisa naik hingga tembus Rp 410 triliun untuk tahun ini.

Di sisi lain, Budi Arie mengatakan, program makan bergizi gratis akan memfasilitasi konsolidasi dan agregasi bagi petani, nelayan, serta peternak untuk meningkatkan usahanya.

“Baik sebagai penyedia bahan baku bagi makan bergizi gratis maupun menjadi bagian dari pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menyebutkan, koperasi yang dapat menjadi bagian dari program makan bergizi gratis atau MBG secara otomatis akan mengalami peningkatan skala usaha.

DOK. Tim Media Presiden Prabowo Warga Semarang mendapatkan pekerjaan dalam pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di sisi lain naiknya kapasitas usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota terutama para petani, peternak, nelayan lokal dan pelaku usaha kecil,” kata Budi Arie.

Saat ini, terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging, dan buah.

Kemenkop telah mengusulkan beberapa koperasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG dan telah mendampingi koperasi-koperasi tersebut standarisasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami mendorong minimal 200 koperasi yang berperan sebagai hub dalam program MBG untuk mengkonsolidasikan produk suplai dapur MBG dari koperasi lainnya. Harapannya koperasi tersebut dapat memasok kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan SPPG," kata Budi Arie.

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Usulan Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin, untuk menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan.  Pertanyaan kunci yang mengemuka, bolehkah zakat digunakan untuk program yang juga menjangkau non-Muslim?

Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur, memberikan pandangannya terkait hal ini. "Dalam fiqih klasik, zakat memang hanya diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Tawbah ayat 60," jelasnya.  

Delapan golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil.  

"Mayoritas ulama konservatif berpegang teguh pada pandangan ini, bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada Muslim," tambah Ulul Albab.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya seragam.  Ulama kontemporer memiliki interpretasi yang lebih luas.  

"Dr. Yusuf al-Qaradawi misalnya, berpendapat bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan kemanusiaan yang lebih besar, termasuk membantu non-Muslim," ungkap Ulul Albab.  

Al-Qaradawi menafsirkan 'fii sabilillah' secara lebih inklusif, meliputi berbagai aktivitas kemanusiaan yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang agama.

Terkait infak dan sedekah, Ulul Albab menjelaskan, bahwa infaq dan sedekah lebih fleksibel.  Kedua sumbangan ini bersifat sukarela dan dapat diberikan kepada siapa saja tanpa terikat ketentuan agama yang ketat seperti zakat.

Oleh karena itu, jika zakat dipertanyakan penggunaannya untuk MBG yang menjangkau non-Muslim, infak dan sedekah dapat menjadi alternatif pendanaan.

"Pemerintah dan lembaga zakat dapat berkolaborasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikannya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, baik Muslim maupun non-Muslim," saran Ulul Albab.

Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kepedulian sosial dengan prinsip zakat.  

"Meskipun fiqih klasik membatasi penerima zakat, prinsip kemanusiaan dalam Islam membuka ruang bagi infak dan sedekah yang lebih inklusif," tegasnya.  

Program MBG, menurutnya, merupakan langkah positif untuk mencapai keadilan sosial dan mempersempit kesenjangan.  

"Zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas," tutup Ulul Albab.  

Program MBG bukan sekadar program makan siang, tetapi upaya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk hidup sehat dan berkembang.

Editor : Ali Masduki

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Jawa Timur tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK.

Imron menyampaikan pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain untuk mengendalikan wabah PMK.

“Diharapkan kasus segera terkendali terjadi penurunan kasus [PMK], sehingga tidak mengganggu program MBG,” kata Imron kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

Secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. Data ini sebagaimana mengacu pelaporan harian Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.

Kementan juga mengakui bahwa kasus wabah PMK terbanyak memang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.Kendati demikian, Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

“PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” terangnya.

Selain vaksinasi, Imron menyampaikan bahwa pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

Di samping itu, pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan disinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

Selain itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dan pengaturan lalu lintas ternak. Di samping itu, Imron menuturkan bahwa kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari wabah ini.

Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya pada Senin (6/1/2025), sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025.“[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” kata Dadan kepadaBisnis.