Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perumnas terus mengembangkan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya adalah perumahan di Samesta Parayasa Parung Panjang yang disebut sebagai hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau.

Biasanya rumah berbasis TOD bentuknya hunian vertikal seperti apartemen atau rusun. Namun, Perumnas menghadirkan rumah tapak yang dekat dengan transportasi massal yakni Stasiun Lumpang.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan value added dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana seperti yang dikutip dari keterangan, Kamis (23/1/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djoko Wibowo. Ia melihat dengan adanya pembangunan Stasiun Lumpang, masyarakat sekitarnya akan terbantu dengan transportasi massal ini.

"Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun. Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini," ujar Djoko.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan bukan hanya perumahan yang akan berkonsep hijau, melainkan Stasiun Lumpang Parayasa pun demikian.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ungkap Budi.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya. Sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

(aqi/das)

Jakarta -

Produksi Semen Luber, tapi Kebutuhan 3 Juta Rumah Tak Sampai 10 Juta Ton

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyetop sementara atau moratorium penanaman modal asing (PMA) untuk industri semen. Hal ini dilakukan karena produksi semen dalam negeri berlebih mencapai 120 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah. Program itu dinilai akan membutuhkan semen cukup banyak.

Menurut Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, Putu Nadi Astuti kebutuhan untuk program itu hanya 10 juta ton semen.

"Kapasitas (produksi semen) 120 juta ton. Sementara kebutuhan (dalam negeri) hanya setengahnya. Kemudian dengan adanya program 3 juta rumah ini kebutuhan peningkatan kurang dari 10 juta ton," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Pembatasan investasi asing baru telah dilakukan beberapa tahun belakangan. Sementara investasi dari pelaku usaha dalam negeri disarankan untuk dibangun di daerah Indonesia Wilayah Timur.

"Sedangkan untuk PMDN karena pelaksanaan perizinan di daerah masih di daerah, sepertinya masih bisa ada investasi baru. Ke depan kami mengusulkan supaya pembatasan industri semen ini dituangkan di regulasi Perpres 49/2021. Saat ini investasi hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ada industri semen," terangnya.

Dikutip dari keterangan resmi Kemenperin pada 2023, pemerintah melakukan upaya penerapan kebijakan moratorium atau pengaturan investasi baru. Langkah strategis ini dalam rangka memperhatikan kondisi kelebihan kapasitas (overcapacity) di industri semen nasional.

Kala itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, dijabat oleh Ignatius Warsito mengatakan kondisi overcapacity industri semen terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

"Persentase overcapacity terbesar terjadi di Pulau Jawa, yaitu lebih dari 55,4 persen," ungkapnya, pada acara Kunjungan Kerja DPR RI di PT Semen Indonesia (Persero Tbk.), Gresik, Jawa Timur, Jumat (14/7/2023).

(ada/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Pupuk Indonesia melalui anak usahanya Pupuk Kaltim membangun pabrik soda ash pertama di tanah air yang mendukung sejumlah program Astacita, seperti kemandirian ekonomi, swasembada pangan, 3 juta rumah, hilirisasi, dan transisi ke ekonomi hijau.

“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam pernyataan, di Jakarta, Kamis.

Diia mengatakan pula, Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN memastikan pembangunan pabrik soda ash yang sudah direncanakan sekitar tahun 1995 namun batal karena krisis ekonomi itu, selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

Hal ini karena dengan dimulainya pembangunan pabrik soda ash, perusahaan milik negara itu berhasil mewujudkan mimpi Indonesia yang sempat tertunda.

Rahmad mengatakan sebagai pionir industri soda ash di Indonesia, pabrik milik Pupuk Kaltim akan mampu memasok kebutuhan dalam negeri yang selama ini amat bergantung dari impor. Soda ash merupakan bahan baku yang penting untuk berbagai industri, seperti kaca, keramik hingga tekstil.

Dia menyampaikan, pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat pemerintah turut memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat.

Proyek 3 juta rumah itu, kata dia lagi, diperkirakan membutuhkan banyak material konstruksi yang salah satu bahan bakunya terbuat dari soda ash, seperti kaca dan keramik.

Ia mengatakan, produk soda ash dihasilkan dari amonia dan karbondioksida (CO2) merupakan produk utama dan produk sampingan dari Pupuk Kaltim. Sehingga fasilitas produksi ini, diperkirakan mampu menyerap hingga 170.000 ton CO2 per tahun.

“Pembangunan pabrik soda ash mendapatkan momentum yang sangat tepat, karena pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun dan juga untuk transisi ekonomi yang lebih bersih” kata dia.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan pembangunan pabrik soda ash juga akan mendukung program pemerintah lainnya, yakni swasembada pangan.

Dia menuturkan pabrik soda ash akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida. Amonium klorida merupakan sumber nitrogen yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk NPK.

Adapun pabrik soda ash Pupuk Kaltim akan dibangun di lahan seluas 16 hektare di kawasan PT Kaltim Industrial Estate, Kalimantan Timur, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027.

Ketika beroperasi penuh, pabrik akan memproduksi 300.000 ton soda ash per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.

Selain Pupuk Kaltim, pabrik soda ash serupa juga akan dibangun oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya, yakni PT Petrokimia Gresik. Dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik kelak akan semakin mendukung program hilirisasi pemerintah dan mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR, KOMPAS.com - Pelajar kelas 1-6 Sekolah Dasar (SD) Negeri Cipayung 1, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima makan bergizi gratis (MBG) yang disponsori oleh Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) pada Kamis (23/1/2025).

Program dari Presiden Prabowo ini baru pertama kali dirasakan oleh para siswa di sekolah tersebut sejak dimulai pada 6 Januari 2025.

Namun, program makan bergizi gratis ini membuat pelajar SD lemas karena acara seremonial menyambut pejabat terlalu lama.

Para pejabat tersebut merupakan pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terdiri dari Pj, Sekda, dan kepala dinas.

"Sosialisasi dan pendistribusian program makan bergizi gratis gelombang 3 SDN Cipayung, Kec. Cibinong," tulisan banner lengkap dengan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelajar dan guru di sekolah tersebut tampak berbaris menyambut para pejabat.

Siswa dan siswi SD yang masih kecil dibimbing gurunya untuk ikut berbaris di depan kelas.

Selain berbaris, sebagian dari pelajar menyambut kedatangan Pj Bupati Bogor dengan tari-tarian khas Jawa Barat.

Pendistribusian MBG yang seharusnya dimulai pada pagi hari terpaksa molor sampai siang hari.

Acara seremonial itu mulai dari menyambut pejabat hingga foto bersama.

Para orangtua atau wali murid pun tampak ikut menunggu acara tersebut selesai.

Sementara para murid yang tadi antusias mengetahui ada makanan gratis, terpaksa makan pop mi terlebih dahulu di kantin sekolah.

Sejumlah orangtua mengutarakan pendapatnya terkait acara seremonial yang terlalu banyak. "Anak saya sudah lapar ini. (MBG-nya) belum dibagikan dari tadi," kata salah satu orangtua murid, Irma (50) kepada Kompas.com di dekat kantin sekolah.

Irma yang saat itu menunggu di bawah tangga didatangi putrinya menanyakan kapan makanan gratis dibagikan.

Sang ibu pun meminta untuk menunggu.

Meski begitu, kata Irma, anak-anak tetap antusias menunggu makan bergizi gratis dari pemerintah. "Seneng banget sih mereka, nungguin. Kan zaman kita mah nggak ada begini," ujar perempuan berkerudung tersebut.

Irma juga mengakui bahwa MBG ini sangat membantu keluarga.

Sebab, putrinya yang jarang makan pagi akhirnya semangat berangkat sekolah setelah mengetahui ada makan gratis. "Membantu banget ya. Anak yang nggak mau makan jadi akhirnya makan," ujarnya.

Menurutnya, pihak sekolah telah melakukan sosialisasi sebelumnya.

Program MBG bakal berlangsung mulai dari Senin sampai Jumat. "Makanya kita juga tanya, higienis nggak. Tadi lihat itu ada tiga lauk. Nasi lauk ayam, sayur wortel, buah, dan ada susu," ucapnya. "(Apa yang dirasakan anak dari MBG ini?) belum ada dampaknya sih, belum kelihatan. Ini kan baru pertama, jadi belum tahu gimana-gimananya," imbuhnya.

Irma juga mendukung dan setuju dengan program makan bergizi gratis dari pemerintah.

Namun, dirinya akan tetap masak untuk dua anak lainnya yang sekolah di SMK. "Soalnya anak saya bukan cuma ini, ada yang di SMK juga, kan di sana nggak dapat (MBG), baru yang ini (putrinya) aja ngerasain MBG di SD," terangnya.

Sementara itu, Diah (40) merasakan hal serupa.

Sebab, anaknya juga menunggu makan bergizi gratis itu untuk dibagikan setelah acara seremonial selesai.

Untungnya, Diah sudah memberi anaknya sarapan di rumah.

Sementara anak-anak lain ada yang belum sarapan. "(Kelamaan nggak nunggu? Udah aman kali perutnya bocah, kan pada dikasih sarapan duluan di rumah," ujarnya.

Diah mengatakan supaya sekolah mengurangi penyelenggaraan acara seremonial.

Pasalnya, ia dan anaknya sudah datang sejak pagi dan harus menunggu lama lagi. "(Seremonial ini gimana?) Lama, kasihan anak-anak itu belum sarapan, jadi lemas. Saya aja dari pagi nungguin, lama jauh, bolak-balik. Nah, untungnya anak saya udah makan duluan tadi di rumah," bebernya.

Ia menduga acara seremonial yang terlalu banyak itu supaya terlihat ada seninya jelang pembagian makan bergizi gratis dari pemerintah.

Kegiatan-kegiatan seperti itu justru mengurangi nilai penting dari program MBG yang seharusnya cepat dibagikan dan dirasakan anak-anak kecil. "Ya biar ada seninya kali," pungkasnya.

SURABAYA - Perum Bulog bersama TNI menggelar sosialisasi tentang pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk Tahun 2025 di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Kanwil Jatim, Surabaya, Rabu (22/1/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu sebesar Rp6.500/kg dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebagaimana keputusan terbaru Kepala Badan Pangan Nasional.

Keputusan ini mengatur perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga gabah serta beras dalam negeri, yang diharapkan bisa memberikan harga yang lebih baik bagi petani.

Acara yang berlangsung dengan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Marga Taufiq; Pangdam V/Brawijaya Mayjend Rudy Saladin; Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Heri Susanto; dan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Sumrambah.

Dalam kesempatan tersebut Marga Taufiq mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Perum Bulog dan TNI AD Kodam V Brawijaya.

"Kami berharap dapat mempercepat proses penyerapan hasil panen petani agar cadangan beras pemerintah (CBP) tetap terjaga dengan baik, serta menciptakan stabilitas pangan yang menguntungkan bagi masyarakat,? ujarnya.

Mayjend Rudy Saladin menyambut baik pelibatan TNI AD dalam mendukung program ini, ?Kami siap mendukung pelaksanaan pengadaan gabah dan beras tahun 2025 guna mendukung program swasembada pangan, terutama beras yang dicanangkan pemerintah pusat,? ucapnya.

Selain itu, Brigjen TNI Heri Susanto juga menambahkan bahwa TNI AD selama ini terlibat aktif dalam pendampingan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, Perum Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal dan menjadikannya sebagai cadangan pangan pemerintah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional,? katanya.

Sosialisasi ini juga turut memperkenalkan berbagai program penting seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dan Program Mitra Tani, yang bertujuan untuk memfasilitasi petani dalam menjual hasil pertaniannya dengan harga yang wajar.

Dengan perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan bagi petani, Bulog dan TNI berharap produksi padi di Indonesia pada tahun 2025 akan meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan teknis kepada jajaran Kodim dan Cabang Bulog seluruh Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen dalam mengentaskan rumah tak layak huni dalam program 3 juta rumah.

Adapun merujuk data Badan Pusat Statistis (BPS),jumlah keluarga di Indonesia yang masih menempati rumah tak layak huni pada 2024 mencapai 34,75%, sedangkan rumah tangga yang menempati rumah layak huni mencapai 65,25%.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru tetapi juga mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Backlog kami selesaikan, lalu rumah tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kami harus selesaikan,” ujarnya dikutip dari laman resmi, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru. Pasalnya, tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dengan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Fahri.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Riau Elvi Syofriadi menuturkan pengembang berkomitmen dalam mengentaskan permasalahan rumah tak layak huni di Riau. Merujuk data BPS, besaran rumah yang layak huni baru di Riau baru mencapai 57,19, artinya jumlah rumah tak layak huni di kawasan tersebut masih besar.

Salah satu yang dilakukan REI dengan berkolaborasi Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Hal ini dilakukan dengan pengembangan rumah dan mencakup pemenuhan fasilitas sosial di sekitar kawasan Lanud Roesmin Nurjadin. REI Riau juga menyalurkan bantuan rumah gratis kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan rumah gratis di Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri, Jalan Uka/Karosin Dusun 1 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Bantuan rumah gratis ini diberikan kepada keluarga Damri, seorang buruh perkebunan karet dengan penghasilan Rp60 ribu per hari. Beliau memiliki empat anak. Keluarga ini sebelumnya menumpang di tanah milik orang lain dengan mendirikan pondok seadanya dan berlantai tanah,” tuturnya.

Pihaknya juga berkomitmen menanam sebanyak 500 bibit pohon rambutan, mangga dan ketapang di lokasi Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri. Kegiatan ini sebagai bagian dari Program Sejuta Pohon yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum REI pada 2024 lalu.

“Kami menanam dua pohon di setiap rumah yang bibitnya. Aksi tanam pohon merupakan upaya REI Riau untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Elvi.

Komandan Lanud (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama (Marsma) TNI Feri Yunaldi menuturkan program bantuan rumah layak huni itu sudah dijalankan sejak tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, pihaknya membentuk tim internal yang dibantu oleh perangkat wilayah terkait.

“Kami mendapat bantuan dari pengurus RT/RW setempat untuk membantu memverifikasi serta seleksi calon penerima bantuan rumah layak huni. Kriterianya adalah masyarakat tidak mampu, penghasilan tidak tetap, dan berdomisili di sekitar Lanud Roesmin Nurjadin,” ujarnya.

Lanud Rusmin Nurjadin telah menyalurkan sebanyak 6 unit rumah layak huni kepada warga Pekanbaru sejak November 2023 hingga akhir tahun 2024 kemarin. Calon penerima bantuan rumah layak huni harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan sertipikat tanah dan mendapat persetujuan dari aparatur pemerintahan desa setempat.

“Semula program bantuan dari Lanud Roesmin Nurjadin adalah bedah rumah. Kemudian meningkat menjadi membangun rumah baru yang lebih layak huni tipe 36 plus,” kata Feri.

BREBES, KOMPAS.com - Setelah sempat dihentikan selama sehari, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ribuan pelajar di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kembali dilanjutkan mulai Kamis (23/1/2025).

Sebanyak 10 sekolah di Kecamatan Songgom menerima kiriman makanan sehat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didampingi oleh pihak Koramil Songgom.

Sekolah-sekolah yang terlibat dalam program ini meliputi TK Pertiwi Songgom, SDN 1-6 Songgom, SDN 8 Songgom, SMPN 3 Songgom, dan SMKN 1 Songgom.

Penambahan sekitar 500 porsi makanan bergizi juga disediakan untuk satu sekolah TK dan ibu hamil di wilayah Kecamatan Songgom.

"Hari ini (Kamis 23/1/2025) sudah mulai didistribusikan lagi ke 10 sekolah. Kemudian ada penambahan untuk satu TK dan ibu hamil. Penambahan sekitar 500 porsi," kata Komandan Koramil Songgom, Kapten Caj Bambang, saat dikonfirmasi wartawan.

Kapten Caj Bambang juga menambahkan bahwa para Babinsa di lapangan telah melakukan monitoring pendistribusian makanan bergizi.

"Selama kegiatan distribusi berjalan aman dan lancar," pungkasnya.

Sebelumnya, program MBG yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 untuk 3.000 siswa di 10 sekolah di Kecamatan Songgom dihentikan sementara setelah masa uji coba dinyatakan selesai pada Rabu (22/1/2025).

Orangtua dan siswa berharap agar program tersebut dapat dilanjutkan karena sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Dari WA grup mengabarkan bahwa hari ini sementara dihentikan dulu sampai nanti ada pemberitahuan lagi. Untuk alasannya saya sementara belum tahu," ungkap Agus Marwoso, Wakil Kepala SDN 3 Songgom, saat ditemui di kantornya, Rabu (22/1/2025).

Agus menambahkan, beberapa siswa mengaku kecewa setelah mendengar penghentian program, terutama siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Tadi pagi anak-anak menanyakan, bahkan ada yang belum sarapan menunggu makanan bergizi, karena anak-anak sangat senang sekali," kata Agus.

Ia berharap agar program MBG dapat dilanjutkan kembali, mengingat manfaatnya bagi siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. "Siswa di sini rata-rata berasal dari keluarga petani, pembuat batu bata, dan pencari pasir. Memang kebanyakan dari keluarga kurang mampu," tambahnya.

Salah satu wali murid, Istiana (35), juga mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia berharap program tersebut dapat dilanjutkan. "Anak saya kalau di rumah makan sendiri kurang lahap. Kalau di sekolah makan bareng-bareng temannya senang. Selain itu juga bisa menghemat biaya rumah tangga," kata Istiana.

Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Songgom, yang tidak menerima kiriman makanan bergizi pada hari yang sama.

Para siswa mendapatkan informasi tentang penghentian sementara program ini pada Selasa (21/1/2025) malam. "Sudah tahu hari ini tidak dapat. Tahunya semalam info dari guru. Akhirnya uang saku hari ini dibanyakin. Harapannya ya masih berlanjut," kata Zahwa, siswa kelas 8 SMPN 3 Songgom.

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari, mengonfirmasi penghentian sementara program makan bergizi gratis.

"Informasi itu lewat WA dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk pemberhentiannya karena masa uji coba sudah cukup. Jadi dihentikan dulu. Belum ada pemberitahuan kapan akan dimulai lagi," jelas Dewi.

Dewi menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada siswa yang mengeluh karena tidak mendapatkan makanan bergizi gratis.

Beberapa dari mereka bahkan menambah uang saku untuk makan. "Kami berharap makan bergizi gratis bisa dilanjutkan karena ini merupakan program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh siswa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pendamping Program Makan Bergizi Gratis di Brebes sekaligus Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Songgom hanya dihentikan sehari setelah masa uji coba selesai.

"Sebenarnya bukan dihentikan, jadi masa uji cobanya sudah selesai. Sehingga ada break (istirahat) sehari. Untuk penyiapan, langsung dipegang yayasan yang ditunjuk oleh BGN (Badan Gizi Nasional) dari pusat," katanya.

Diketahui, 10 sekolah di Kecamatan Songgom menjadi sasaran program makan bergizi gratis ini, yang menyasar 3.000 siswa dari tingkat TK hingga SMA/SMK yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Jakarta -

Program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dilengkapi sarana transportasi yang terjangkau. Sarana transportasi yang terjangkau menjadi tulang punggung dalam kelancaran program tersebut.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan perencanaan pembangunan 3 juta rumah tersebut harus terintegrasi dengan sarana transportasi.

"Jadi, tidak asal. Misalnya, Menteri Perumahan bilang, tanahnya di sana. Di sana ada transportasinya? Ada infrastrukturnya atau tidak? Karena ini perlu diantisipasi, sudah dibangun tetapi tidak akan dihuni. Ini juga terkait dengan yang kawasan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun," ujar Nirwono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nirwono jika program perumahan ini tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka rumah-rumah yang dibangun nanti bisa sepi peminat.

"Kita harus ingatkan kembali, dalam rencana ini, pengembangan tiga juta rumah tadi harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi yang terutama. Lokasi lahan rumah itu tidak asal menunjuk lahan, tetapi tolong perhatikan apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan transportasi massal. Sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," terang Nirwono.

Sebagai informasi, menurut catatan detikcom, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program tiga juta rumah.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB beberapa waktu lalu.

Pemilihan NTB sebagai percontohan program tiga juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora.

"Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

(hns/hns)

PALEMBANG - Palembang merupakan salah satu kota di kawasan Sumatera yang terus berkembang. Jumlah penduduknya kini mendekati 1,8 juta jiwa. Tak pelak sejumlah pengembang pun melakukan ekspansi membangun hunian di kawasan ini.

Salah satunya di kawasan Ulu Palembang (Jakabaring) yang wilayah yang mendapat perhatian lebih dari Pemkot Palembang dan bisa diakses dengan Transmusi juga LRT.

Ulu punya potensi besar menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan sentra aktivitas di Jakabaring, yang tengah bergerak menjadi "kota baru" karena disiapkan menjadi pusat pemerintahan.

Berdasarkan RTRW Kota Palembang 2004-2014, Kawasan Jakabaring diarahkan menjadi pusat pelayanan dan akan ada sejumlah pembangunan penting.



Di antaranya meliputi kawasan pusat perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, kawasan pusat kegiatan olahraga, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan pariwisata dan industri kecil.

Pengembang yang mengembangkan kawasan Ulu Palembang di antaranya Terrakon Properti yang membangun Royal Grande Residences (RGR).

Kawasan ini akan dibangun gedung DPRD, kejaksaan tinggi, hingga kantor bank. Selain itu juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan rumah sakit.

Pembangunan berada di lokasi yang tengah berkembang pesat di Kota Palembang dengan fasilitas infrastruktur yang memadai serta didukung lokasi strategis.

?Dulu kawasan Tegal Binangun (masuk dalam wilayah Ulu Palembang) sepi, sekarang ramai karena kami bikin perumahan. Saya yakin ini akan terulang di kawasan Sungai Pinang ini,? kata Direktur Utama RGR Nata Susanto dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Perumahan ini dibangun di atas lahan seluas 6,3 hektare dan berada dekat gerbang tol Trans Sumatera. Untuk membangun kawasan hunian berkualitas dan elit ini digelontorkan investasi sekitar Rp300 miliar.

?Ketertarikan konsumen dengan perumahan yang berlokasi di kawasan Jakabaring, Palembang ini akan semakin tinggi,? ujar Nata.

Palembang -

Dinas Pendidikan Kota Palembang bakal menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis di wilayahnya selama bulan Ramadan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri.

Ia menyampaikan berdasarkan rencana, program bergizi gratis di Palembang disetop sementara atau tidak disalurkan.

"Untuk makanan bergizi gratis selama Ramadan, informasi sementara disetop dulu dan akan kembali disalurkan usai Ramadan," kata Amri kepada detikSumbagsel, Rabu (22/1/2025).

Wacana penyetopan program makan bergizi gratis yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Palembang ini berbanding terbalik dengan pemerintah pusat.

Dilansir detikNews, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program MBG akan tetap berjalan di bulan Ramadan. Bahkan skema pembagian menu MBG tersebut sudah disusun matang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian MBG selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, belum lama ini.

Hal tersebut Dadan sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

(dai/dai)