IDXChannel - Pemerintah akan memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis di Maret 2025 sebagai agregator penyerapan hasil panen petani. Terlebih jika penerima manfaat telah mencapai angka 82,9 juta, maka ada 4 juta ton beras yang akan diserap.

"Tadi Bapak Menko Pangan menyebutkan MBG mulai Maret ini akan diupayakan lari dengan kencang," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (3/3/2024).

Untuk diketahui, potensi produksi beras dalam negeri subround I (Januari-April 2025) sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Januari-April 2019.

Pada empat bulan pertama di 2025 ini, BPS memproyeksikan total produksi beras dapat menyentuh angka 13,95 juta ton. Sebagai komparasi, Januari-April 2024 berada di 11,07 juta ton.

Lalu Januari-April 2023 di 12,98 juta ton. Selanjutnya Januari-April 2022 di 13,71 juta ton. Sementara di Januari-April 2021 di 13,58 juta ton dan di Januari-April 2020 di 11,52 juta ton. Terakhir, Januari-April 2019 berada di angka 13,63 juta ton.

Untuk perkiraan kebutuhan konsumsi beras bulanan, berdasarkan proyeksi neraca beras yang disusun Bapanas, pada Ramadan atau Maret ini akan meningkat sekitar 15,47 persen atau menjadi 2,738 juta ton. Di Februari 2025, kebutuhan konsumsi beras berkisar di 2,371 juta ton.

"Kalau nanti produksi beras kita semakin besar April ini, artinya kita harus siap-siap. Musim hujan seperti sekarang, kelebihannya produksi akan banyak. Jadi challenge-nya adalah kecepatan kita mengeringkan gabah dari kadar air yang mungkin sampai dengan 30 persen, kita harus turunkan gabahnya ke sampai dengan 14 persen," kata Arief.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menyarankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menggunakan pendekatan asosiasi atau kelompok dalam memberikan sertifikasi bagi 4,5 juta usaha mikro, kecil, menengah bidang pangan.

Zulkifli, atau yang akrab dipanggil Zulhas, mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa saat ini ada sekitar 4,5 juta UMKM yang mengajukan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dari jumlah tersebut baru 400 ribu yang diberikan.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendekatan tersebut agar sertifikasi bagi semuanya lebih cepat tercapai.

"Nah oleh karena itu saran saya tadi pakai asosiasi, pakai perkumpulan. Dulu saya pernah melakukan waktu saya Menteri Kehutanan. Sehingga satu dikasih, itu bisa berlaku untuk teman-temannya yang lain. Itu bisa mempercepat," katanya usai rapat terbatas untuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia meminta BPOM untuk mempercepat sertifikasi tersebut, karena berbeda dengan industri pangan yang punya sumber daya manusia, logistik, dan lainnya, modal UMKM terbatas.

"Kalau UMKM ini kan modal terbatas, jauh-jauh. Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Maluku harus ke sini ngurus, itu kan sulit sekali," katanya.

Pendekatan itu, katanya, juga sesuai dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam budaya Indonesia, yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi langkah BPOM untuk mempercepat sertifikasi industri garam nasional, dalam rangka pemenuhan suplai melalui produksi secara domestik.

"Kita enggak boleh impor lagi, dilarang sesuai Perpres 126, tapi disini kan belum cukup. Oleh karena itu tadi saya terima kasih dipercepat izin dari BPOM sehingga mereka bisa produksi lebih cepat," kata Zulhas.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa selama bulan puasa, skema program makan bergizi gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Nantinya, menu MBG akan dibagikan pada anak-anak saat pulang sekolah agar bisa dimakan di rumah.

Merespons hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar memastikan bahwa makanan-makanan tersebut akan melewati pengawasan yang ketat, sehingga tidak akan basi meskipun dibawa pulang.

"BPOM kan berperan untuk memitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanan yang dibawa pulang itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Misal kalau dibawa pulang, sayurnya tidak dicampur dengan nasi," kata Ikrar saat ditemui di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

"Dipisah-pisahkan di kontainer khusus, jadi dengan demikian tidak akan ada masalah," lanjut dia.

Ikrar mengetahui masih banyak masyarakat yang mungkin takut bahwa makanan tersebut akan basi, sehingga bisa berdampak kepada kesehatan anak-anak. Namun, BPOM sendiri menegaskan akan memberikan pendampingan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

"Iya, makanan pasti aman. Kami dari Badan POM bagaimana mendampingi SPPG untuk memberikan layanan sesuai prosedur yang aman tadi. Jadi aman, tidak ada masalah," tegasnya.

Pemerintah sendiri melalui BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

(dpy/up)

BEKASI, iNews.id – Ratusan rumah warga di Perumahan Arthera Hill 2, Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 170 sentimeter, Selasa (4/3/2025). Ratusan warga terpaksa dievakuasi petugas ke tempat yang lebih tinggi.

Selain intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Senin (3/3/2025) malam, banjir juga dipicu oleh jebolnya tanggul Kali Cikarang yang berada tepat di samping perumahan tersebut.

Data sementara yang dihimpun menunjukkan, 300 kepala keluarga (KK) di Perumahan Arterra Hill 2, Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi terdampak banjir.

Seorang relawan bencana, Yuda menyampaikan, sejumlah tim relawan saat ini masih berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir. 

"Dari jam empat pagi itu kita evakuasi peningkatan secara drastis karena disebabkan oleh tiga titik tanggul yang jebol sehingga dalam dua jam air menigkat hingga 170 sentimeter," ujar Yuda di lokasi.

Dia menuturkan, derasnya arus serta minimnya perahu menjadi kendala dalam proses evakuasi warga. Dalam proses evakuasi, kata dia memprioritaskan untuk kalangan lansia, anak-anak, balita, ibu-ibu.

"Sejauh ini sudah 50 orang dievakuasi. Masih ada bveberapa yang terjebak. Sebelumnya sudah ada yang mengevakuasi mandiri," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

Bogor -

Banjir merendam perumahan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm.

Salah seorang warga Perumahan Pondok Damai, Cileungsi, Kabupaten Bogor, bernama Paulus menceritakan rumahnya terendam banjir sejak kemarin malam (3/3) akibat hujan deras. Paulus mengatakan air masuk ke rumahnya sejak semalam.

"Banjir dari semalam, banjir sampai masuk rumah," ujar Paulus kepada detikcom, Selasa (4/3/2025).

Paulus mengatakan tinggi air di dalam rumahnya itu sekitar 30 cm. Namun, jika dia keluar dari rumah, tinggi air sekitar 40 hingga 50 cm.

"Di sini sudah langganan banjir, setiap hujan deras pasti banjir," katanya.

Foto: Banjir di Perumahan Cileungsi, Bogor (dok istimewa)

Dia mengatakan warga yang rumahnya tidak memiliki lantai dua mengungsi ke masjid terdekat. Sementara warga yang memiliki rumah dua lantai menetap di sana.

"Ada beberapa warga, tetangga, mengungsi ke masjid dekat rumah," katanya.

Banjir Terparah Tahun 2020

Paulus mengatakan banjir terparah itu tahun 2020. Saat itu hujan seharian hingga mengakibatkan rumahnya terendam banjir.

"Yang paling parah itu tahun 2020, hujan dari sore sampai malam, banjir masuk rumah saya sampai sepinggang orang dewasa," ucapnya.

Hingga saat ini warga Pondok Damai belum mendapat bantuan. Dia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengatasi masalah banjir yang sudah menjadi langganan warga di saat musim hujan.

"Bantuan sampai sekarang belum ada, paling pengamanan banjir dari Damkar," kata Paulus.

(zap/imk)

KOMPAS.com - Update terkini kondisi banjir di Tangerang Selatan, terpantau genangan berada dii 11 titik, pada Selasa (4/3/2025).

Dilansir dari TribunJakarta.com, banjir tertinggi berada di wilayah Perumahan Pondok Maharta dengan tinggi muka air mencapai 120 sentimeter atau 1,2 meter.

Informasi ini didapat dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan yang dihimpun mulai dari pukul 23.20 WIB hingga dilaporkan pukul 04.25 WIB.

Laporan Kondisi Banjir di Tangerang Selatan

Komandan Peleton Satgas BPBD Kota Tangsel, Dian Wiryawan juga melaporkan bahwa banjir juga merendam sejumlah kawasan lainnya.

Banjir terpantau menggenangi Perumahan RW 09 dan 10, Kelurahan Pondok Kacang Timur dengan ketinggian air mulai 30 sentimeter hingga 1,2 meter. Di lokasi ini, sebanyak 650 kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

Banjir juga terpantau menggenangi wilayah Perum Taman Mangu, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, dengan tinggi muka air mencapai 60 sentimeter. Di lokasi ini, sebanyak 400 KK terdampak.

Kemudian, Banjir juga dilaporkan terjadi di Perum Pamulang Asri 2 RW 9, Serua Indah, Kecamatan Ciputat, dengan tinggi muka air mencapai 20 - 70 sentimeter menyebabkan 180 KK terdampak.

"Banjir di perumahan Graha Mas RT 07, 08 RW 12 Jelupang Kecamatan Serpong Utara, tinggi muka air 30 - 50 sentimeter. Ada 100 KK terdampak," kata Dian.

Kawasan Pasar Ceger Terdampak Banjir

Kawasan Pasar Ceger yang berada di Jalan Ceger Raya, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), juga terendam banjir pasca hujan yang turun pada Senin (3/3/2025).

Dikutip dari TribunTangerang, banjir menggenangi ruko-ruko yang berada di bagian depan Pasar Ceger.

Akibatnya beberapa pedagang di Pasar Ceger terpaksa menutup lapaknya karena seluruh area telah dikepung banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel juga tak henti mengantarkan warga dengan perahu karet.

Sebagian pedagang yang minta diantarkan ke Pasar Ceger, dan sebagian lainnya minta bantuan untuk mengantarkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman.

"Seumur-umur, ini baru pertama kali saya pakai perahu karet karena banjir, biasanya di sini (Pasar Ceger) banjirnya enggak setinggi ini, paling cuma semata kaki," kata Pedagang perlengkapan bayi, Bayu, Pondok Aren, Tangerang SelatanSelasa (4/3/2025).

Sebagian pedagang juga ada yang mulai beraktivitas untuk membersihkan toko terendam banjir. Para pedagang membersihkan lumpur dengan cara disiram kemudian dipel.

"Ini banjir pertama di tahun 2025. Cukup parah. Dari semalam kita sebenarnya sudah mengamankan sebagian barang karenakan hujannya cukup deras ya," kata Farida, pedagang.

Meskipun begitu, Farida mengungkap bahwa ia tetap akan berjualan usai tokonya bersih dari lumpur.

"Iya mau enggak mau, sayang juga kalau tutup," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "UPDATE 11 Titik Banjir di Tangerang Selatan, Tertinggi di Perum Pondok Maharta Capai 1,2 Meter".

Kehadiran produk tersebut juga mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menghadirkan sejumlah produk perlindungan bagi masyarakat agar nyaman dan aman merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, baik yang mudik ke kampung halaman maupun yang merayakan di rumah.

Corporate Secretary Jasindo Brellian Gema di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa salah satu produk proteksi tersebut adalah Jasindo Travel Insurance yang memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat yang bepergian.

Kehadiran produk tersebut juga mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik oleh pemerintah.

“Jasindo Travel Insurance hadir untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik dengan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko kecelakaan hingga berbagai ketidaknyamanan selama perjalanan,” ujar Brellian Gema.

Ia menuturkan bahwa produk asuransi tersebut memberikan manfaat utama berupa perlindungan medis dan kecelakaan diri, serta berbagai manfaat tambahan.

Manfaat tambahan tersebut antara lain bantuan darurat di seluruh dunia; perlindungan dari risiko perjalanan, termasuk keterlambatan dan pembatalan; perlindungan rumah saat ditinggal mudik; tanggung jawab pribadi; biaya risiko kendaraan sewaan; serta perlindungan visa jika ditolak.

Brellian menyampaikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat produk perlindungan tersebut dengan premi Rp5 ribu per hari untuk perjalanan domestik, Rp120 ribu per hari untuk perjalanan internasional ke kawasan non-Schengen, dan Rp200 ribu per hari untuk perjalanan internasional ke kawasan Schengen.

Kawasan Schengen terdiri atas 29 negara Eropa yang tidak memberlakukan kebijakan paspor dan kontrol perbatasan antarmasing-masing negara.

Negara-negara tersebut yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Islandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, Spanyol dan Yunani.

Tidak hanya bagi pemudik dan wisatawan, Jasindo juga menyediakan produk perlindungan bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga di rumah.

Salah satunya adalah melalui kolaborasi dengan IndiHome, layanan internet dari Telkomsel yang merupakan anak usaha BUMN Telkom Indonesia, dalam program “Puas Internetan, Dapatkan Ekstra Perlindungan”.

Brellian menuturkan bahwa melalui program tersebut, pelanggan IndiHome bisa mendapatkan manfaat santunan kecelakaan diri dan meninggal dunia hingga Rp25 juta serta santunan kebakaran rumah hingga Rp20 juta.

“Kolaborasi Jasindo dengan berbagai ekosistem BUMN semakin memperkuat perannya sebagai perusahaan asuransi inovatif yang menghadirkan solusi perlindungan bagi masyarakat. Dengan berbagai pilihan proteksi, Jasindo memastikan perjalanan mudik dan momen Lebaran bersama keluarga berlangsung dengan aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

LEBAK, iNewsLebak.id - Pemerintah Provinsi Banten melalui Gubernur Andra Soni telah mengumumkan bahwa pelajar di Banten akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir tahun 2025.

Program ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan akses gizi yang memadai bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Menurut Gubernur Andra Soni, program MBG ini tidak akan membebani pemerintah daerah karena pembiayaannya akan ditangani secara nasional.

Arahan ini langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya memperbaiki sumber daya manusia melalui program gizi yang memadai. 

Selain itu, Pemprov Banten juga berencana melanjutkan program sekolah gratis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA, SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten.

Polda Banten juga terlibat aktif dalam mendukung program MBG dengan membangun dapur makan bergizi gratis di Kota Serang. Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan distribusi makanan bergizi gratis bagi pelajar berjalan lancar dan efektif.

Program MBG ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi ribuan siswa di wilayah tersebut dan akan mulai beroperasi pada April 2025.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN), Inkoppontren, dan Puskoppontren Banten juga telah memulai pembangunan dapur umum di Kabupaten Serang sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program ini akan melayani berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk siswa TK hingga SMA, santri pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Target utama program MBG adalah memastikan bahwa semua pelajar di Banten, termasuk di Lebak, dapat menikmati makanan bergizi secara gratis menjelang akhir tahun 2025.

Meskipun beberapa daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, Pemprov Banten berkomitmen untuk melaksanakan program ini dengan baik.

Dengan adanya program MBG, diharapkan kualitas gizi pelajar dapat meningkat, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih optimal dan menjadi generasi unggul di masa depan.

Program ini juga merupakan langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

 

 

Editor : Imam Rachmawan

Jakarta: Tim SAR menyisir permukiman warga yang terendam banjir di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025. Banjir yang mencapai sekitar 3 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung.

Di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu warga terdampak yakni 51 keluarga (KK) atau 108 jiwa yang terdiri dari 6 KK atau 18 jiwa di RT005/08, 20 KK atau 45 jiwa di RT016/07 dan 25 KK atau 45 jiwa di RT 017/07.

Hujan deras sejak Senin malam - Selasa dini hari (3-4 Maret) membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. AFP PHOTO/Bay Ismoyo

(WWD)

Saya minta semua pengusaha di Palembang dan di Indonesia, jangan menjual bahan pokok di atas HET

Palembang (ANTARA) - Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan pemantauan pasar murah di Kantor Pos Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai pemantauan, mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk memastikan pasar murah berjalan lancar dan bahan pokok dapat diakses oleh masyarakat luas.

Ia meminta para pengusaha di Kota Palembang agar tidak menjual bahan pokok dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) agar warga tidak kesusahan dalam mendapatkan bahan pokok selama Ramadhan.

"Saya minta semua pengusaha di Palembang dan di Indonesia, jangan menjual bahan pokok di atas HET," katanya.

Ia menegaskan apabila sudah diimbau tetapi tidak dilakukan, maka pihaknya akan menyegel seperti yang dilakukan di Jakarta dan ada di Jawa Tengah, namun ia berharap di Palembang tidak terjadi hal demikian.

Menurut dia, harga jual pangan di pasar murah itu di banderol sesuai HET dan telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai panduan teknis pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.

Operasi pasar dan pasar murah ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau saat Ramadhan.

Mentan juga mengapresiasi dukungan PT Pos Indonesia dalam penyediaan lokasi distribusi bahan pangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

Ia menyebutkan sengaja menitikkan pasar murah itu ke kota besar karena dapat menjangkau warga masyarakat hingga ke pedesaan.

Saat ini sudah ada 2.800 pasar murah di seluruh titik Kantor Pos di Indonesia dari total 4.500 Kantor Pos dan ia sudah meminta untuk mengisi semuanya dan beroperasi sampai tiga hari menjelang Lebaran.

Sementara pasar murah itu menyediakan sembilan bahan pokok mulai dari beras, minyak, daging kerbau, telur, hingga gula dengan harga lebih murah 10 hingga 16 persen dibandingkan harga normal.

Sejumlah warga bersyukur atas pasar murah itu dan berharap bisa di gelar setiap hari bukan hanya di bulan Ramadhan saja.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

Efek sustainable yang sama juga berlaku pada pembangunan infrastruktur untuk memudahkan investasi baru dan lainya.

Sementara belanja rutin dan operasional, katakanlah belanja perjalanan dinas, imbas produktifnya akan terasa di saat pos anggaran tetap ada setiap tahun.

Perusahaan tour and travel, hotel dan restoran, rental kendaraan, UMKM suvenir akan menjadi penikmat rutin setiap tahun, bersama dengan semua SDM yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, saat anggaran perjalanan dinas dipangkas, efeknya juga terpangkas seketika. Karen itulah dikatakan tidak sustainable.

Lantas, bagaimana jika anggaran hasil penghematan digunakan untuk membiayai makan siang gratis? Apakah efeknya akan lebih baik atau justru malah lebih buruk?

Untuk makan siang gratis, efeknya bisa sustainable jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena memang digunakan untuk perbaikan nutrisi SDM masa depan bangsa.

Sebagaimana diketahui, pembangunan SDM memang membutuhkan waktu panjang, tidak bisa sekali “libas”.

Jadi secara temporal, pertama, efeknya sebenarnya sama dengan belanja rutin. Jika dalam dua tahun ternyata program makan siang gratis terhenti, maka efeknya tidak akan terlalu terasa.

Secara teknis efek produktifnya sepanjang rantai pasok program makan siang gratis juga terhenti saat programnya terhenti, persis sama dengan belanja perjalanan dinas.

Efek penambahan gizi kepada anak sekolah SD hanya selama dua tahun, misalnya, tentu hanya akan menyelamatkan anak-anak dua angkatan dari ancaman stunting.

Setelah itu, jika kondisi orangtua mereka tak juga membaik, otomatis budaya makan anak-anak tersebut akan kembali ke pola semula.

Kedua, jika ternyata makan siang gratis untuk anak-anak SD hanya menggantikan makan siang yang telah mereka bawa selama ini dari rumah, maka makan siang gratis pemerintah otomatis akan menghentikan rantai pasok makan siang mandiri dari orangtua anak-anak SD tersebut yang didapat dari pasar di mana mereka tinggal.

Artinya, ada rantai pasok makan siang yang terhenti di pasaran, lalu digantikan oleh rantai pasok baru versi pemerintah.

Belum tentu secara total program makan siang gratis menciptakan efek produktif yang dibawa oleh keseluruhan rantai pasok makan siang gratis tersebut, sebagaimana yang dielu-elukan pemerintah.

Tetap ada potensi destruktifnya kepada perekonomian, dengan berhentinya rantai pasok makan siang anak-anak SD yang bergantung kepada pasar konvensional selama ini.

Akan ada pengurangan permintaan lauk pauk, beras, sayur, dan sejenisnya, di pasar-pasar konvensional di mana orangtua anak-anak SD tersebut berbelanja selama ini.

Nahasnya, misalnya untuk program makan siang gratis anak-anak SD, jika ternyata hampir 100 persen anak-anak SD selama ini memang membawa makan siang dari rumah, katakan saja demikian, maka otomatis imbas produktif dari program makan siang gratis sebenarnya menjadi tidak ada atau cateri paribus (konstan).

Pasalnya, kehadiran rantai pasok makan siang gratis untuk anak-anak SD tadi hanya menggantikan rantai pasok dari pasar konvensional yang ada.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah pergeseran pelaku/pelaksana semata, dari yang awalnya benar-benar dilakukan berdasarkan mekanisme pasar, digantikan rantai pasok yang di-engineering oleh pemerintah.

Secara ekonomi politik, kondisi ini tentu menjadi tidak lebih baik. Rantai pasok makan siang gratis dari pasar konvensional yang dilakukan secara mandiri oleh orangtua murid, masih berpotensi mendistribusikan kekayaan ekonomi (memberi imbas positif kepada ekonomi) secara merata, tergantung kepada model penguasaan sumber daya sepanjang rantai pasok makan siang tersebut.

Dan saya mengasumsikan proses makan siang mandiri dari orangtua murid jauh lebih terdistribusi secara merata efek ekonominya, mengingat masih kuatnya logika pasar di baliknya.

Harga masih bergantung kepada permintaan dan penawaran, bukan berdasarkan “baseline” versi pemerintah.

Nah, jika kondisi tersebut menjadi latar yang mengiringi lahirnya program makan siang gratis, maka tidak saja efeknya menjadi “konstan”, tapi juga lebih destruktif karena akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih “government endorsed” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis.

Artinya, keberadaan “winner dan loser” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis akan sangat terasa.

Yang mendapatkan proyek makan siang gratis, beserta dengan rantai pasok yang ada di belakangnya, akan menjadi pemenang.

Sementara pelaku di pasar konvensional yang menjadi rantai pasok makan siang mandiri selama ini akan menjadi loser.

Di sini saya ingin mengatakan bahwa efek produktif jangka pendek dan menengah dari makan siang gratis tidak serta merta terjadi.

Boleh jadi hanya berupa perubahan pelaku/pelaksana/operator di rantai pasok makan siang gratis semata, jika ternyata hanya menggantikan budaya makan siang gratis “bawa dari rumah” yang sudah ada sebelumnya dengan makan siang gratis besutan pemerintah.

Di pasaran yang terjadi adalah zero sum game antara rantai pasok baru versi pemerintah dan rantai pasok lama versi makan siang gratis.

Efek produktifnya hanya akan terjadi jika makan siang gratis berangkat dari asumsi bahwa memang anak-anak SD tadi sebelumnya tidak makan siang gratis dan tidak pula membeli makan siang gratis di luaran.

Sehingga dengan hadirnya makan siang gratis, akan tercipta rantai pasok baru yang akan menggerakan perekonomian di sepanjang rantai pasok tersebut.

Arti lainya, imbas produktif dari hilangnya setengah anggaran rutin, lalu sebagian besar dialihkan untuk makan siang gratis, boleh jadi berujung negatif.

Pasalnya, terjadi pergeseran anggaran dari pos yang produktif, tapi tidak sustainable kepada pos produktif, tapi kurang sustainable sekaligus berpotensi negatif ke pasaran.

Sehingga, meyakini bahwa program makan siang gratis bisa menjadi salah satu triger untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya kira, belum memiliki dasar yang terlalu kuat untuk diyakini.

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.