Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pihaknya bakal mulai meneken nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dengan Qatar terkait dengan dukungan pembangunan 1 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PKP, Fahri Hamzah menuturkan bahwa kerja sama tersebut bakal mulai dilakukan pada hari ini, Rabu (8/1/2025).

“Kebetulan saya diundang ke istana untuk menyaksikan penandatanganan MOU pendanaan untuk satu juta rumah,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Namun demikian, Fahri masih belum menyebut berapa komitmen nilai investasi yang bakal dikucurkan Qatar membangun 1 juta rumah tersebut.

Dirinya mengaku baru akan melakukan pembahasan lebih lanjut setelah proses penandatanganan tersebut resmi dilakukan.

“Satu juta unit [yang dibangun]. Jadi kita lihat saja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga. Dan beliau secara pribadi juga adalah investor,» tuturnya.

Sebelumnya, Fahri juga sempat menyebut bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen inevstasi dari sejumlah negara lain untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya yakni Uni Emirates Arab (UEA) hingga Tiongkok.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

"Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Sosialisasi Program MBG kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya memperkuat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Netty mengatakan sosialisasi itu tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran positif Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga dapat mendorong pihak-pihak lain untuk terlibat menyukseskan program itu.

"Sosialisasi Program MBG kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat," ujarnya.

Netty memandang Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, kata dia, program tersebut harus didukung keberlanjutannya.

"Program Makan Bergizi Gratis harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," katanya.

Diketahui saat ini pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025 dengan target mencapai 937 dapur pada akhir bulan ini. Selain itu 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek, seperti kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja.

"Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu," ujarnya.

Netty juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Program MBG. Ia menilai transparansi atau keterbukaan itu dapat mengatasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program yang bertujuan antara lain untuk membangun SDM Indonesia yang unggul.

"Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Menurut World Health Organization External, ada 13 juta kematian disetiap tahunnya dan hampir seperempat dari semua penyakit disebabkan oleh lingkungan.

Selain itu 33% penyakit tersebut terjadi pada anak dibawah usia lima tahun. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit kardiovaskular serta stroke kondisinya dapat diperburuk oleh lingkungan yang tidak sehat.

Untuk itu, konsep green living sangat penting bagi keberlangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia namun juga bagi alam. Manfaat konsep ini bagi alam, dapat menjaga kelestarian serta keseimbangan yang tentunya juga dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Konsep perumahan green living mendukung keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan berkelanjutan, hingga dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.

Untuk mendukung konsep hunian green living, Perumnas melalui pengembangan kawasan perumahan terjangkau yang mengusung konsep green living  guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya. Konsep itu dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Pengembangan perumahan ini juga merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek, Minggu (29/12/24).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas.

Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Program ini akan meningkatkan akses pembiayaan perumahan dan mengurangi backlog kepemilikan rumah.

“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi  dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini,” ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP. 

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

"Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah kini menawarkan peluang bagi pelaku usaha catering untuk bergabung sebagai mitra.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki sertifikasi keamanan pangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tashya Megananda Yukki, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), menegaskan bahwa pelaku usaha catering yang terlibat dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saat ini, mitra catering yang dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah," kata Tashya saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/1/2025).

Meski program ini baru dimulai, Tashya menambahkan bahwa tidak semua pelaku usaha catering di Indonesia telah terlibat.

Ia berharap akan ada kolaborasi lebih luas dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperluas partisipasi pelaku usaha catering dalam program ini.

"Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha catering, terutama anggota APJI yang memenuhi kriteria yang ada," ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi yang lebih luas akan meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kolaborasi yang lebih luas diharapkan juga dapat membantu memberdayakan pelaku usaha catering untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Tashya mengakui bahwa pada hari pertama pelaksanaan program, semuanya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang masih wajar mengingat program ini baru dimulai.

"Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di hari-hari berikutnya berjalan lebih lancar dan optimal," tambahnya.

Program ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendistribusikan makanan bergizi gratis, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha catering yang berminat menjadi mitra program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

Syarat Utama Menjadi Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Untuk dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra catering, antara lain:

Usaha di Bidang Penyediaan Makanan Bergizi

Calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Penggunaan Bahan Pangan Lokal

Calon mitra wajib menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan. Ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal serta meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Dokumen Resmi

• Calon mitra harus memiliki dokumen resmi yang mencakup:
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Nomor Induk Berusaha (NIB)

Selain itu, pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra catering untuk menyuplai makanan bergizi setiap hari.

"Ini adalah program besar yang membutuhkan 30.000 mitra. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 13.000 mitra yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Syarat Lain untuk Menjadi Mitra

Selain tiga syarat utama di atas, calon mitra juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

Status Hukum yang Sah
Usaha harus memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga yang terpercaya.

Komitmen terhadap Kontribusi Berkelanjutan
Usaha harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis.

Visi dan Misi yang Sejalan dengan BGN
Calon mitra harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu menciptakan masyarakat yang sehat melalui pemenuhan gizi yang optimal.

Informasi Operasional dan Penerima Manfaat
Calon mitra juga diminta untuk memberikan informasi rinci terkait area operasional dan komunitas yang akan menerima manfaat program, seperti sekolah, panti sosial, atau tempat lain yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.

Cara Daftar Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Pendaftaran sebagai mitra catering program Makan Bergizi Gratis bisa dilakukan secara online melalui laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran yang perlu dilakukan:
Akses Laman Resmi Kunjungi laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

• Buat Akun Baru Masukkan data seperti nama mitra, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan kata sandi untuk membuat akun baru.
• Login dengan Akun Terdaftar Setelah membuat akun, login dengan menggunakan informasi yang telah didaftarkan.
• Isi Formulir Pendaftaran Lengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan bidang kerjasama yang diinginkan.
• Unggah Dokumen Pendukung Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.
• Kirim Pendaftaran Klik tombol Kirim untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Setelah pendaftaran diajukan, tim program Makan Bergizi Gratis akan memproses pengajuan dan mitra akan menerima pemberitahuan melalui email apabila pendaftaran berhasil.

Pengajuan Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Setelah diterima sebagai mitra, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi untuk mendukung distribusi program.

Berikut adalah langkah-langkah pengajuan titik:

• Login ke Akun Mitra Masuk ke akun mitra melalui laman https://mitra.bgn.go.id.
• Masuk ke Menu Pengajuan Titik Pilih menu "Pengajuan Titik" dan klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Tandai Lokasi pada Peta Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta yang tersedia, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan".
• Lengkapi Data Informasi Bangunan Isi semua informasi terkait lokasi bangunan yang digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Ceklis Kesiapan Pastikan semua ketentuan yang diperlukan sudah terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan.
• Unggah Dokumen yang Diperlukan Unggah dokumen yang diminta, seperti izin lokasi atau foto bangunan.
• Klik "Ajukan" Setelah semua data terisi dan dokumen terunggah, klik tombol "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan.

Tim program Makan Bergizi Gratis akan memverifikasi pengajuan Anda dan menghubungi mitra apabila proses pengajuan sudah selesai.

Pendaftaran sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya apapun, jadi peluang ini terbuka untuk siapa saja yang memenuhi kriteria dan siap berkontribusi dalam menyukseskan program ini.

Sumber: Kompas.com (Wahyu Adityo Prodjo, Mela Arnan)

Bisnis.com. JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menuturkan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan program prioritas yang banyak dilakukan di negara maju.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menilai program MBG juga dapat membuka partisipasi masyarakat, di samping untuk menurunkan angka stunting di Tanah Air. Maka dari itu, program MBG harus menjadi program semua pihak.

“Karena banyak negara maju yang sebenarnya menempatkan program makan bergizi ini menjadi program prioritas negara-negara tersebut,” kata Ferry dalam acara Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Selain untuk menurunkan angka stunting atau malnutrisi, sambungnya, pemberian program makan bergizi atau makan siang gratis ini diharapkan juga bisa membuka partisipasi ekonomi rakyat seluas-luasnya termasuk koperasi.

Ferry mengatakan bahwa koperasi bisa ikut berpartisipasi dalam program MBG, baik sebagai penyalur bahan baku, penyalur bahan-bahan olahan, serta menjadi dapur atau unit pelayanan.

“Harapannya program makan bergizi ini menjadi program unggulan yang bukan hanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menurut pendapat kami ini harusnya menjadi gerakan kita semuanya,” tuturnya.

Kendati demikian, Ferry mengakui program MBG yang baru ini juga bisa mengalami trial and error. Meski begitu, dia berharap implementasi program MBG secara berlanjut akan semakin sempurna.

“Dan insyaallah harapannya Presiden [Prabowo Subianto], anak-anak Indonesia kemudian hari akan menjadi anak-anak yang nutrisinya cukup dan mereka akan menjadi tidak stunting lagi,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wamenkop Ferry juga menekankan bahwa bahan baku untuk menyajikan program MBG berasal dari dalam negeri alias lokal, mulai dari koperasi sayur, peternakan ayam, ayam petelur, maupun peternakan ayam potong.

Berdasarkan catatan Kemenkop, koperasi yang paling siap memasok bahan baku program MBG adalah koperasi pondok pesantren. “Karena mereka memang biasa melayani kebutuhan makanan untuk ribuan siswa atau santri,” jelasnya.

Namun, Ferry menyampaikan bahwa sebanyak 1.331 koperasi ikut memasok bahan-bahan untuk penyelenggaraan program MBG. Di samping itu, juga ada koperasi yang kini sudah mulai mempersiapkan dapur MBG.

KOMPAS.com - Puluhan orang merasa telah menjadi korban dugaan penipuan perumahan subsidi di kawasan Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebab, mereka tak kunjung mendapat kepastian kepemilikan rumah di proyek perumahan berinisial GRA. Bahkan, terdapat unit hunian yang dijanjikan tak kunjung dibangun oleh developer.

Para korban melalui Penasihat Hukumnya, Sultan Akbar Pahlevi mengatakan, sudah banyak warga yang menjadi korban penipuan yang dilakukan pihak developer melalui pria berinisial CN.

"Saat ini, sudah ada 38 korban yang datang melaporkan kasus ini, dan kami masih membuka posko untuk siapa saja yang merasa menjadi korban," ujar Sultan Akbar kepada TribunKaltim di pusat kuliner Grand City Balikpapan, Senin (6/1/2025).

Kronologi dan permasalahan

Ia menjelaskan, mulanya sejumlah korban sedang mencari rumah subsidi. Kemudian diperkenalkan pada proyek perumahan GRA.

Dalam prosesnya, pihak developer melalui CN, yang bekerja sama dengan perusahaan berinisial PT PIE, menawarkan pembelian rumah melalui program KPR subsidi.

Meskipun korban memiliki penghasilan yang melebihi batas sebagai penerima rumah subsidi, pihak developer tetap memberikan tawaran tersebut, dengan jaminan bahwa rumah bisa dibeli dengan maksimal KPR sebesar Rp 12 juta.

Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan.

"Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ucap Sultan Akbar.

Bahkan, beberapa korban yang sudah melakukan akad kredit dan membayar cicilan merasa sangat dirugikan karena rumah yang dibeli tidak dapat dihuni.

Fasilitas umum di perumahan tersebut juga tidak memadai, dan beberapa rumah terendam banjir saat hujan.

Selain itu, terdapat pula korban yang telah membayar UTJ, enam bulan kemudian menyadari bahwa rumah yang dibeli tidak kunjung dibangun. Padahal mereka dijanjikan oleh developer bahwa pembangunan rumah dalam waktu enam bulan.

"Setelah tiga tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pembangunan rumah sama sekali," tandasnya.

Terdapat pula permasalahan lain, di mana salah satu korban mengetahui bahwa blok rumah yang telah dipilih untuk akad kredit ternyata sudah diakadkan kepada orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mulanya pihak developer memberikan janji untuk memindahkan korban ke blok lain, namun pada akhirnya blok yang dijanjikan tersebut juga dijual lagi kepada orang lain tanpa konfirmasi lebih lanjut.

Keinginan refund tak terealisasi

Para korban yang merasa dirugikan mencoba meminta pengembalian uang (refund), namun pihak developer tidak memberikan respons.

Korban yang ingin mengajukan refund juga tidak mendapatkan solusi. Meskipun sudah berkali-kali mendatangi kantor developer, mereka hanya diberikan janji-janji.

Istri dari CN yang turut terlibat dalam kasus ini juga menjanjikan pengembalian uang korban setelah akad kredit yang dilakukan pada November. Namun sampai saat ini, uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

Pelaku diduga mantan caleg

Sultan Akbar menduga, modus utama dari oknum developer tersebut adalah untuk meraup keuntungan dari segala biaya yang dibayarkan oleh para korban.

Skema penipuan ini, kemungkinan besar juga berhubungan dengan penggelapan dana.

Apalagi setelah CN, yang diduga sebagai pelaku utama, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari salah satu partai dengan identitas warna biru muda dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2023.

Untuk itu, Sultan Akbar berencana membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana ke aparat yang berwenang.

"Kami juga akan membawa kasus ini ke ranah perdata atau kepailitan untuk memulihkan hak-hak para korban," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "Mantan Caleg Diduga jadi Dalang Penipuan Perumahan Subsidi di Balikpapan, Puluhan Warga jadi Korban"

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Budi Susilo

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sejarah baru kebijakan membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

"Melalui pelaksanaan MBG Presiden Prabowo membuktikan komitmen program unggulannya dalam kampanye, sekaligus membuka jalan lebar-lebar munculnya pemuda-pemudi generasi emas jelang tahun 2045," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025)

Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini menjelaskan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

"Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan," lanjutnya.

Eddy menyampaikan, sebagai Pimpinan MPR RI ia mendukung penuh pelaksanaan MBG dan akan turun langsung untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program ini.

"Saya tentu mendukung penuh dan memastikan agar Program MBG yang diluncurkan berhasil dan kelak menjangkau seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Sebagai Pimpinan MPR RI, Eddy juga menghimbau agar jangan ada yang berani 'cawe-cawe' dengan mengurangi hak ataupun mutu MBG demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

"MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen," ungkapnya.

"Sebagai Anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," tutup Eddy.

Lihat juga Video 'Mendikdasmen soal Makan Bergizi Gratis: Bagian dari Pendidikan Karakter':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meningkat ke angka Rp 420 triliun.

Zulhas menerangkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun saat ini hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Sebagai informasi, program MBG telah dimulai pada 6 Januari 2025.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," terang Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Melonjaknya anggaran MBG itu disebabkan karena sebagian komoditas pangan masih diimpor. Untuk itu, produksi dalam negeri perlu digenjot agar Indonesia mencapai swasembada pangan. Dengan begitu pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

"Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas," ungkap dia.

Untuk mencapai swasembada pangan, ada berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah. Pertama terkait percepatan pembangunan irigasi, kedua kebijakan penyuluh daerah, ketiga pengadaan pupuk dan bibit.

"Ini pada akhrinya (untuk kebutuhan) Makan Bergizi Gratis. Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," terangnya.

Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang pada periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

Simak Video: Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos

[Gambas:Video 20detik]