JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.

“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.

“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.

Solo -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, merespons keluhan ibu kantin dengan hadirnya makan bergizi gratis (MBG). Zulhas, sapaannya, mengatakan bahwa program MBG baru digulirkan beberapa hari. Untuk itu, dirinya ingin melihat terlebih dahulu ke depan akan seperti apa.

"Kan baru berapa bulan, beberapa hari. Nanti kita lihat baru beberapa hari, yak," kata Zulhas ditemui di Diamond Convention Hall, Solo, Rabu (15/1/2025).

Sejauh ini, kata Zulhas, anggaran dari pemerintah untuk MBG baru dianggarkan Rp 71 triliun. Dirinya memastikan dengan anggaran tersebut bisa digunakan hingga akhir 2025.

"Ya kan baru (berjalan MBG, red) memang anggaran baru Rp 71 triliun itu akan memberikan manfaat kira-kira sampai 17 juta sampai akhir tahun jadi kemarin banyak motong sampai Juni, nggak, sampai akhir tahun 17 juta (sasaran)," jelasnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, bila memungkinkan dan APBN masih ada, Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran.

"Nah kemungkinan nanti kalau pemerintah longgar, Bapak Presiden, kalau longgar APBN-nya akan dilihat dulu, kalau longgar. Kalau bisa ditambah Rp 140 triliun maka pengguna manfaat bisa 80 juta lebih," pungkasnya.

Keluhan Ibu Kantin

Diberitakan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah bergulir lima hari ini berimbas pada pedagang di kantin sekolah. Beberapa pedagang kantin sambat mengalami penurunan penghasilan.

Pantauan detikJateng di SMPN 12 Semarang, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, ada sekitar tujuh pedagang di kantin sekolah. Suasana kantin itu tampak sepi.

Para siswa terlihat makan siang dengan menu makanan dari program MBG. Salah satu pedagang, Rofiana (42), mengaku telah mengalami penurunan omzet selama program MBG berjalan lima hari ini.

"Ada penurunan omzet, nasi-nasi itu sisa. Biasanya ada 35 stok nasi itu habis, sekarang sisa. Kalau minum biasa, tetap habis," kata Rofiana saat ditemui detikJateng di SMPN 12 Semarang, Jumat (10/1).

Selain di Semarang, keluhan juga disuarakan Nari (54), ibu kantin di Kecamatan Purwokerto Timur, Cilacap. Nari yang mengelola kantin di SD Negeri 1 Kranji mengaku rekanannya UMKM makanan basah meliburkan diri usai makan bergizi gratis digulirkan.

"Yang basah-basah itu titipan semua. Saya tidak ngeliburin, dia yang ngeliburin sendiri, sudah takut dahulu ada program makan gratis. Takutnya tidak laku, apa-apa mahal jadi istirahat dahulu. Setiap hari mereka nitip ke sini terus," kata dia kepada wartawan, Senin (6/1).

(apu/rih)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis meminta usul penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) dikaji lagi. Ia mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Dikutip di laman resmi Baznas, delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Kemudian golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat).

"Sementara anak sekolah tak semuanya miskin atau perlu bantuan," ujar Cholil.

Ia memandang dana infak dan sedekah sebetulnya bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis.

Namun, kata Cholil, lagi-lagi perlu ada skala prioritas apakah penggunaan dana infak dan sedekah lebih penting untuk makan bergizi gratis atau kebutuhan lainnya.

"Perlu dikaji apakah dana umat ini lebih tepat untuk makannya atau untuk biaya sekolahnya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat untuk membiayai makan bergizi gratis lewat pendanaan yang bersumber pada zakat. Dengan demikian, program MBG tak hanya bersumber dari APBN.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," lanjutnya.

Kupang -

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu pertama dilaksanakan di Kota Kupang dan dipantau langsung oleh Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi, pada Senin (13/1/2025).

"Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota (Kupang) kurang lebih Rp 2 miliar untuk mendampingi kegiatan itu, sedangkan anggaran lainnya dari pemerintah pusat," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami, dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Pemerintah Kota Kupang, dia berujar, sangat siap untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis tersebut. Ia menyebut program tersebut menyasar sekitar 70 ribu siswa di Kota Kupang.

"Kurang lebih ada 70 ribu siswa, mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP sangat siap menerima program Makan Bergizi Gratis," terangnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Badan Gizi Nasional, Florencio Mario Vieria, menjelaskan tahap pertama program MBG di Kota Kupang dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alak. Program tersebut melayani 3.138 balita, anak, dan ibu menyusui yang tersebar di tujuh sekolah dan posyandu.

Setelah Kecamatan Alak, Mario berujar, SPPG akan dibuka pada Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. "Dalam waktu dekat akan dibuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kelapa Lima dan Oebobo," ujar dia.

(iws/gsp)

Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar APBD turut membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis.

Diharapkan, sumbangan APBD dapat memperluas cakupan, penerima Makan Bergizi Gratis.

Usulan ini disampaikan langsung Khofifah ke Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Merdeka, Selasa siang.

Khofifah menyampaikan, pembiayaan makan bergizi gratis hanya berfokus lewat APBN yang diberikan kepada Badan Gizi Nasional.

Menurutnya Pemprov Jawa Timur memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program makan bergizi gratis melalui APBD.

KOMPAS.com - Sayuran jadi salah satu makanan yang tidak disukai oleh sebagian anak.

Terlebih jika tidak diolah dengan baik dan sesuai selera anak, alhasil sayuran tersebut semakin tidak menarik dan tidak akan dimakan oleh anak.

Menurut dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, rasa tidak suka terhadap sayur juga dialami oleh sebagian siswa yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak sedikit anak yang makan sayur sekadar formalitas, bahkan banyak yang enggan menghabiskannya. Khawatirnya, dalam jangka panjang hal ini dapat meningkatkan limbah makanan.

Tidak dibiasakan oleh orangtua

Dr. Tan mengungkap, salah satu alasan banyak anak yang enggan memakan sayuran di menu Makan Bergizi Gratis, karena tidak dibiasakan untuk makan sayur oleh orangtuanya.

Anak-anak yang tidak dibiasakan makan sayuran akan menganggap rasanya aneh dan tidak enak.

Maka tak heran, anak-anak tidak mau makan sayuran yang diberikan dalam menu MBG.

“Pertama yang harus diketahui, anak-anak itu kalau di rumahnya dibiasakan makan sayuran atau tidak? Kalau tidak, tentu enggak akan dimakan kalau disediakan di sekolahnya,” ujar dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Kurang diberikan edukasi dari pihak sekolah

Selain itu, ia menilai, seharusnya anak-anak juga dibantu edukasi oleh pihak sekolah untuk mulai menyukai sayuran sebelum program ini berlangsung.

Membuat anak terbiasa dan gemar makan sayuran tidak bisa terwujud secara instan. Dibutuhkan edukasi dari orangtua dan pihak sekolah secara berkelanjutan.

“Supaya anak suka sayur di menu Makan Bergizi Gratis ini, pastikan ada pre-program education yang mengajak anak untuk menyukai sayur-sayuran,” jelasnya.

Sementara itu, dr. Tan menegaskan, program ini seharusnya berpacu pada konsep Isi Piringku, yang memasukan berbagai jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Degan begitu, para orangtua pun jadi teredukasi terkait kebutuhan gizi harian anak dan menerapkannya di rumah.

“Menurut saya, program MBG ini bisa jadi unggulan, kalau dijalankan dengan benar. Jadi edukasi gizi keluarga juga, supaya orangtua belajar dan memiliki referensi makanan anak yang bergizi,” pungkas dr. Tan.

Jakarta -

Pemerintah sudah mulai menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Senin (6/1) di sejumlah sekolah di Tanah Air. Seiring dengan implementasi perdananya, sejumlah kritik disampaikan dari berbagai kalangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program tersebut akan mendatangkan dampak besar bagi perputaran ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Namun menurutnya, implementasi program ini masih terlalu dini untuk dikritik.

"Kalau ada kritik-kritik itu jangan kritik-kritik sebenarnya. Jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu padahal waktu dia jadi pejabat, dia juga maling juga. Jadi, kita tunggu saja lihat," ujar Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan MBG dengan tujuan mencapai pemerataan, mengurangi stunting, dan kemiskinan. Hal ini dipercaya dapat terwujud karena MBG mampu mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.

Luhut mengatakan, dalam 10 tahun terakhir perputaran dana desa di Indonesia mencapai Rp 1,1 miliar per desa. Dengan adanya program MBG, ditambah dengan rencana penerapan Government Technology (GovTech), diproyeksikan perputaran dana di desa bisa mencapai Rp 9 miliar.

"Sekarang ada MBG, kita mau bikin GovTech membuat lebih tertata dengan lebih baik baik. Kami hitung-hitung ada dana berputar di desa Rp 8-9 miliar. Ini angak yang besar," ujarnya.

Ekonomi didorong dengan proses pengadaan bahan baku MBG yang berbasis lokal, mulai dari pembelian telur hingga ayam. Manfaat penerapan MBG di sekolah-sekolah pun menurut Luhut juga perlahan-pahan mulai terlihat.

"Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, itu mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang makan. Itu nanti akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam telor dan sebagainya," kata dia.

"Ini yang disebut Prof Mubyarto dari UGM Ekonomi Pancasila. Tanpa kita sadari, kita mulai implementasi apa itu ekonomi Pancasila. Itu bagus jadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga," sambungnya.

(shc/ara)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon pada Rabu (15/1). Menurut keterangan, Gibran ada agenda mendesak lain yang tak bisa ditinggalkan.

"Sehubungan Wapres RI ada agenda kenegaraan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan, maka kunjungan kerja ke Ambon dan Merauke dibatalkan," kata Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi Diskominfo Maluku John Rumlawang di Ambon, dilansir Antara.

Gibran bersama sang istri, Selvi Ananda, sedianya akan memantau secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri 3 Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kemudian, anak sulung Presiden ke-7 RI itu juga dijadwalkan meninjau salah satu desa wisata di Kota Ambon dan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

"Wapres sampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerja sama terkait persiapan yang telah dilakukan," kata John.

Namun, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 3 Hative Besar tersebut tetap berlangsung meski tanpa Gibran.

Sejak MBG diuji coba di berbagai wilayah di Indonesia, Gibran memang kerap meninjau ke sekolah-sekolah. MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran.

Saat ini, hanya terdapat dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi di Kota Ambon. Keduanya berlokasi di RT03 RW03 Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Baguala, dan di Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Herman Khaeron, meminta rakyat untuk melonggarkan daya kritis mereka terhadap program makan bergizi gratis.

Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah catatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, seperti tidak semua penerima mendapatkan susu, hingga ada makanan yang asam karena sudah dimasak sejak malam harinya.

"Ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi dengan besaran yang begitu masif dan kontinu tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu, longgarkanlah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menjelaskan, pasti akan ada penyesuaian yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, mulai dari menu, porsi, pengiriman, hingga waktu memasaknya.

Jika terlalu lama dimasak pun, kata Herman, risikonya adalah makan bergizi gratis terlambat diantar ke sekolah.

"Kalau terlalu cepat (dimasaknya), ini bisa basi nanti. Masaknya subuh, baru dikirim jam 12, ya basi," ucapnya.

Menurut Herman, tidak mudah untuk mengatur sebuah dapur dengan target 3.000 siswa per hari.

Namun, Herman meyakini, pada akhirnya program makan bergizi gratis di RI bisa lancar seperti yang dipraktikkan di Jepang.

"Pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi. Karena ini cara-cara yang tentu dilakukan untuk kebaikan kita, baik dalam jangka pendek untuk memenuhi nutrisi gizi, kemudian memenuhi unsur kebutuhan utama siswa," ujar Herman.

"Tetapi dalam jangka panjang, ini akan mempersiapkan generasi-generasi yang unggul," kata dia melanjutkan.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

(hal/hns)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.

Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).



Kensati demikian, Sultan menilai DNA masyarakat Indonesia itu dermawan dan suka bergotong royong. Ia pun menilai, kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," usul Sultan.

Dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu. Selain masyarakat, Sultan mengaku telah meminta bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," ucap Sultan.

"Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," sebutnya.