Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana mengelola lahan seluas lima hektare milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), terletak di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Tapi Menteri Maruarar harus berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. #maruararsirait #erickthohir #lahankalijodo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro-rakyat ini perlu didukung dan dilanjutkan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah yang digelar BTN di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut sejumlah usulan perubahan pelaksanaan FLPP pada tahun 2025:

Kuota Ditambah Jadi 800.000 Unit

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pengembang dan perbankan dinilai sangat mendukung apabila kuota FLPP ke depan ditingkatkan jumlahnya.

"Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil," katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon L Napitupulu menyambut baik rencana Kementerian PKP yang ingin menaikkan kuota FLPP pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pihaknya akan membicarakan hal ini secara intens dengan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta asosiasi perumahan terkait.

"Kami diskusi dan menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200.000-an menjadi angka 800.000-an," ucap Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Saat ini, BTN juga sedang mendiskusikan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaannya nanti.

Nixon pun berharap agar kenaikan kuota FLPP tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Porsi APBN dan Perbankan dalam FLPP Jadi 50:50

Ara mengusulkan adanya perubahan proporsi anggaran FLPP yang di dalamnya berasal dari APBN dan perbankan.

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP yaitu 75 dari APBN dan 25 dari perbankan, atau 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan anggaran dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," terang Ara dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Hal senada juga pernah disampaikan Nixon. Bahwa, komposisi anggaran FLPP tahun 2025 diusulkan menjadi 50:50.

"Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen likuiditasnya," imbuhnya dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Tenor Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir dan Maruarar Sirait sepakat untuk mendorong adanya perpanjangan tenor KPR subsidi alias FLPP menjadi hingga 30 tahun.

Seperti diketahui, masa tenor maksimal KPR FLPP ialah 20 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, cicilannya akan jauh lebih murah," ujar Erick usai menemui Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut dia, skema tersebut tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan lain, Nixon menambahkan, kendati tenornya diperpanjang menjadi 30 tahun, masa subsidi yang diberikan cukup sampai 10 tahun.

Pasalnya, ia menilai cukup banyak masyarakat yang sudah bisa melunasi cicilan KPR dalam rentang waktu 10 tahun sampai 11 tahun.

"Tapi, enggak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun. Nanti kami buat tenor yang panjang sampai 30 tahun," tuntas Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi Gerindra, Maruarar Sirait tengah menjadi sorotan usai blak-blakan menggelar sayembara untuk menangkap buronan KPKHarun Masiku.

Tak tanggung-tanggung, jumlah hadiah yang dirogoh dalam kantong pribadi mantan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) untuk sayembara itu mencapai Rp8 miliar.

Perlu diketahui, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap," ujar pria yang disapa Ara itu.

Lantas, berapa harta yang dimiliki Maruarar Sirait?

Maruarar Sirait tercatat telah melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 2019. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Ara memiliki harta Rp85 miliar.

Harta tersebut dilaporkan Ara saat menjabat sebagai Anggota DPR RI fraksi PDI-Perjuangan atau PDIP periode 2014-2019.

Dalam LHKPN itu, harta Ara didominasi aset tanah dan bangunan sebesar Rp74 miliar. Aset tersebut tersebar di Tangerang, Bandung, Jakarta hingga Toba Samosir.

Kemudian, memiliki aset transportasi dan mesin senilai Rp1,1 miliar dengan rincian Fotton Ambulance Rp94 juta,Toyota Alphard Rp713 juta, dan Toyota Fortuner Rp344 juta.

Selain itu, Ara juga mempunyai harta bergerak lainnya Rp7,4 miliar, surat berharga Rp11 miliar, kas dan setara kas Rp19 miliar dan harta lainnya Rp5 miliar. Tercatat, Ara memiliki utang sebesar Rp33,7 miliar.

Di lain sisi, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan Ara belum mengisi LHKPN dalam jabatannya saat ini sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun demikian, kata Pahala, bahwa berdasarkan sistem yang dimiliki lembaga antikorupsi itu, Ara telah mengisi form LHKPN untuk jabatannya yang sekarang.

"Yang sekarang sudah mengisi form, terpantau dari sistem kpk. Tapi belum dikirim," ujar Pahala saat dihubungi, Senin (2/12/2024).

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan hasil produksi dari tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, bisa menjadi sumber protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, tambak Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang juga diharapkan bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

"Modeling Tambak BINS Karawang diharapkan dapat menggenjot produktivitas perikanan untuk mendukung Asta Cita Presiden terkait Swasembada Pangan serta pemerataan ekonomi dan Makan Bergizi Gratis dengan protein ikan. Selain itu, Modeling Tambak BINS Karawang juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar," ujarnya usai mengunjungi kawasan BLUPPB Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan bahwa modeling tambak BINS Karawang dibangun sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa (Pantura).

KKP sendiri akan merevitalisasi 78.000 hektar tambak kurang produktif di empat provinsi, mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur.

Revitalisasi akan dimulai pada tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029.

Salah satu komoditas yang akan dibudidayakan adalah ikan nila salin.

Fasilitas yang dibangun untuk mendukung Modeling Tambak BINS Karawang terdiri dari petak pemeliharaan yang dilengkapi dengan e-feeder serta monitoring IoT untuk mengukur salinitas, suhu, DO, pH, dan amoniak.

Selain itu, dibangun juga prasarana pendukung seperti kantor utama dan ruang kontrol, petak pemeliharaan (kolam induk, kolam pendederan, dan kolam pembesaran), ruang jaga tambak, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ruang genset, mini laboratorium, gudang pakan, gudang peralatan, dan bangsal panen.

Trenggono menambahkan bahwa ikan nila menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya prioritas nasional yang dikembangkan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan pasar, baik dalam maupun luar negeri, dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

Produksi ikan nila Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 1,37 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 5,4 persen per tahun.

Hasil produksi tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor.

"Ekspor ikan nila Indonesia juga mengalami peningkatan nilai rata-rata 6,74 persen. Puncak ekspor tertinggi pada tahun 2023 yaitu senilai Rp 1,3 triliun dengan volume ekspor 11.166 ton ikan nila," jelasnya.

Sebagai informasi, model kawasan tambak budidaya ikan nila salin ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebelumnya, pada 8 Mei 2024 yang lalu.

Adapun pembangunannya dimulai sejak tahun 2023 di lahan seluas 84 hektar.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Karawang -

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau tambak budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang, Jawa Barat. Prabowo mengecek potensi penyediaan bahan makan bergizi gratis berbasis protein ikan di kawasan itu.

Pantauan detikcom, Senin (2/12/2024), Prabowo hadir sejak pukul 09.00 WIB. Prabowo mengenakan seragam safari cokelat dan bertopi biru tua. Dirjen Perikanan Budidaya TB Haeru turut hadir.

Sebelum meninjau lokasi, Prabowo bersama Trenggono melihat denah kawasan seluas 84 hektare itu. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektare per siklus.

Prabowo kemudian ikut menebarkan benih ikan nila. Benih itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Ia pun sempat menyapa warga-warga yang hadir dan para pembudidaya ikan di sekitar kawasan tambak.

(fca/gbr)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang. Tak hanya itu, skema ini juga mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.
Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," jelas dia.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800 ribu unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus di dukung," ungkap dia.

(KIE)

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (2/12).

Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Prabowo menyaksikan langsung proses budidaya ikan nila yang berlangsung di kawasan tersebut.

Prabowo kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak. Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektare per siklus.

Berdasarkan keterangan yang diterbitkan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

Prabowo-Gibran menjanjikan program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat sebagai program kampanye Pilpres 2024 lalu. Mereka yakin pasokan makanan gratis diperlukan agar anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau dapur makan bergizi gratis yang dibangun di setiap Pangkalan TNI AU (lanud) di seluruh Indonesia.

Salah satu yang ditinjau yakni dapur bergizi yang disediakan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/12).

Dalam siaran pers TNI, Senin, dijelaskan bahwa peninjauan itu dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas dapur sesuai dengan standar yang ditetapkan pihak BGN.

"Renovasi ini merupakan upaya kami mendukung program makan siang bergizi secara optimal. Kehadiran tim Badan Gizi Nasional memberikan masukan berharga agar dapur dapat beroperasi sesuai standar," kata Komandan Lanud (Danlanud) Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian dalam siaran pers resmi TNI.

Dengan dapur yang memenuhi standar kualifikasi BGN, Alfian yakin pihaknya akan mampu memproduksi makan bergizi gratis untuk siswa-siswi yang bersekolah di sekitar Lanud.

Lebih lanjut, dalam peninjauan tersebut tim dari BGN pun melakukan asesmen terkait desain renovasi, kebersihan, pengelolaan bahan makanan, serta kesiapan fasilitas dapur.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapur besar yang disediakan Lanud Husein Sastranegara dapat menjadi ujung tombak penyedia makanan bergizi gratis bagi masyarakat sekitar.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan posko pelayanan makanan bergizi yang dibangun di setiap lanud dapat memproduksi 3.000-4.000 porsi makanan per hari.

"Satu unit pelayanan kita akan mendukung 3.000 sampai 4.000 porsi per hari dan itu syarat-syarat sudah diatur Badan Gizi Nasional (BGN) dan kita sudah koordinasi dengan BGN," kata Tonny saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11).

Menurut Tonny, pihaknya harus menghasilkan 4.000 porsi makan bergizi gratis demi memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah yang ada di sekitar unit pelayanan setiap lanud.

Tonny melanjutkan, saat ini pihaknya sudah menunjuk beberapa lanud yang akan menyediakan pos pelayanan berupa dapur umum penyedia makanan bergizi.

Beberapa lanud yang sudah ditunjuk diantaranya Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Lanud Sulaiman Bandung, Lanud Husein Sastranegara dan Lanud Adi Soemarmo Solo.

Makan-makan yang disiapkan dapur tersebut pun dipastikan Tonny berkualitas karena seluruh proses pembuatannya akan dipantau langsung oleh BGN.

Saat ini, beberapa lanud sudah menggelar uji coba pemberian makan bergizi gratis ke siswa sekolah yang ada di sekitar kawasan lanud.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), di Karawang, Jawa Barat, Senin (2/11/2024).

Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kepala Negara tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin.

Dari atas menara, ia menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini.

Ia menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

Prabowo bersama Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak.

Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Presiden juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

Jakarta -

Alokasi Makan Berguzi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu, hal ini diungkapkan langsung Presiden Prabowo Subianto. Alokasinya mengalami penurunan dari yang awalnya direncanakan Rp 15 ribu per porsi.

Meski alokasinya mengalami penurunan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan anggaran total untuk program Makan Bergizi Gratis tak berkurang, tetap Rp 71 triliun untuk 2025.

"Anggaran Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom, Senin (2/12/2024).

Hasan Nasbi juga menekankan uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi. Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang telah dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa.

Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," jelas Hasan Nasbi.

Nah untuk di luar Jawa, Hasan bilang mungkin nominalnya bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Yang terpenting adalah patokan ketercukupan gizi seperti yang disampaikan sebelumnya bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan. Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis. Per porsi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi, sedikit turun dari awalnya sekitar Rp 15 ribu per porsi.

Awalnya, dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, Prabowo bercerita dirinya baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

(hal/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran Makan Bergizi Gratis dipatok Rp 10 ribu per porsi untuk setiap penerima. Nominal itu sedikit berkurang dari kabar awal yang menyebutkan Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan menjadi Rp 15 ribu per porsi.

Istana buka suara perihal hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengklaim uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom, Senin (2/12/2024).

Nah untuk di luar Jawa, Hasan bilang mungkin nominalnya bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Yang terpenting adalah patokan ketercukupan gizi seperti yang disampaikan sebelumnya bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan. Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Soal menu apa saja yang ada di dalam satu porsi Makan Bergizi Gratis, sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan rinciannya memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi.

Tapi, pihaknya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah dengan memperhatikan komposisi nutrisi yang ditetapkan.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

(hal/rrd)