Padang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI yang salah satunya membidangi Badan Gizi Nasional Ade Rezki Pratama mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) kuartal kedua (II) akan melibatkan berbagai mitra, di antaranya koperasi, organisasi kemasyarakatan hingga Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau BUMDes.

"Untuk kuartal kesatu tahun 2025 MBG masih dilakukan secara bertahap terutama beberapa tempat yang sudah siap menjalankannya seperti kodim," kata Ade Rezki Pratama di Padang, Minggu.

Nantinya, kata Ade, setelah kuartal I Tahun 2025 selesai maka tahap berikutnya pelaksanaan MBG akan melibatkan berbagai mitra kerja yang berkoordinasi langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebab program unggulan Presiden Prabowo tersebut tergolong baru, Ade mengimbau masyarakat untuk memahami tahap implementasinya mengingat belum semua daerah di tanah air yang bisa langsung melaksanakan MBG.

"MBG ini program dan sejarah baru bagaimana pemerintah berupaya memenuhi gizi anak-anak," ujar dia.

Selain untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak, alumnus Universitas Trisakti tersebut mengatakan MBG merupakan upaya pemerintah dalam rangka kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi, kita sama-sama menunggu bagaimana aktualisasi program MBG ini, dan tentunya masyarakat juga harus mendukung pemerintah," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin optimistis mampu memenuhi berbagai kebutuhan makan bergizi gratis yang diperuntukkan bagi dua juta siswa atau pelajar yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

"Kita sudah lakukan rapat beberapa kali dengan tim Badan Gizi dan kebutuhan di Sumbar itu sekitar 10 persen dari total produksi kita," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Group (KS Group) membagikan paket makanan di sekolah. Hal ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) KS Group dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dasar bagi anak Indonesia.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan turun langsung membagikan Paket Makanan Bergizi sekaligus berinteraksi dengan siswa Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Huda, Cilegon. Dirinya menjelaskan, Krakatau Steel Peduli berbagi makanan bergizi yang perdana dilakukan pihaknya secara khusus mendistribusikan paket makanan kepada Madrasah Ibtidaiyah. Sebanyak 1.450 siswa yang tersebar di enam Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mendapatkan paket makanan bergizi dari Krakatau Steel Peduli.

"KS Group berkomitmen mengambil bagian dalam mendukung program prioritas nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemberian paket makanan ini akan dilaksanakan berkelanjutan dengan misi membentuk generasi muda Cilegon yang lebih sehat dan produktif," jelas Akbar Djohan dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/2/2025).

Sementara itu Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Huda, Ali Imron mengaku bersyukur dan apresiasi terhadap adanya program Krakatau Steel Peduli.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan adanya program ini benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan gizi anak-anak kami di sekolah. Kami berharap ke depan tidak hanya pemberian paket makanan tapi juga bantuan fasilitas pendidikan lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemenuhan gizi yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Dengan tubuh yang sehat dan nutrisi yang tercukupi, siswa dapat lebih fokus, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah.

Dalam penyiapannya, paket makanan sehat bergizi ini memang diupayakan mengusung kearifan lokal baik dari pemilihan menunya, maupun penggunaan bahan baku lokal yang banyak ditemukan di sekitar Kota Cilegon. Program Krakatau Steel Peduli ini ke depan akan terus mengutamakan Madrasah Ibtidaiyah yang belum mendapatkan bantuan paket makanan.

Akbar Djohan turut mengapresiasi dukungan seluruh pihak termasuk pelaku UMKM Kota Cilegon yang telah memenuhi standar kualitas produk yang ditetapkan.

"Program Krakatau Steel Peduli menjamin makanan yang diberikan telah memenuhi standar komposisi nutrisi seimbang dan bersertifikasi halal," tegasnya.

Telkom mendapatkan pekerjaan rumah (PR) untuk mengembangkan aplikasi khusus buat mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

VP Corporate Telecommunication Telkom Andri Sasongko mengatakan perusahaannya diberi tugas oleh pemerintah untuk membantu distribusi MBG, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sudah diberi tugas sebenarnya, nanti melalui Telkomsel, membuat aplikasi yang powerfull tentunya, yang bisa memonitor (distribusi makan bergizi gratis)," ujar Andri di sela Media Gathering Indibiz, Telkom di Jakarta, Jumat (7/2).

Andri menyebut ini bukan pertama kalinya Telkom membantu pemerintah dalam menyediakan aplikasi untuk layanan publik. Sebelumnya, perusahaan plat merah ini juga membantu menggarap aplikasi PeduliLindungi di masa pandemi Covid-19.

"Dulu kita punya pengalaman bagus waktu Covid-19, yaitu PeduliLindungi, itu di belakangnya Telkom ya," tutur Andri.

Andri belum memberikan rincian apa saja yang akan ada dalam aplikasi tersebut dan sejauh apa cakupannya dalam membantu program MBG. Ia hanya menjelaskan proses pengembangnya aplikasi tersebut tengah dilakukan.

"Kementerian BUMN inginnya Telkom melalui Telkomsel punya aplikasi seperti itu untuk monitoring distribusi makan bergizi gratis. Saat ini sedang berjalan (pembuatan aplikasinya)," tandasnya.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi hingga tersisa Rp 1,6 triliun. Kendati demikian, Kadin Indonesia ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk membantu wujudkan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie meyakini target 3 juta rumah dapat tercapai dengan adanya kolaborasi. Ia menyebut akan ada program unggulan Kadin dengan pengusaha pemula dan menengah untuk mendukung program tersebut.

"Tentu tidak mudah angkanya sangat besar 3 juta, tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas. Tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga," ujar Anin usai forum diskusi di Menara Kadin Indonesia, Kamis (7/2/2025).

Menurutnya, menyediakan akses perumahan untuk masyarakat adalah yang terpenting dari segi korporasi. Hal itu juga akan sangat baik bila dapat dibarengi dengan memperhatikan dari segi environmental, social and governance (ESG).

Anin menambahkan yang paling penting dalam mewujudkan program ini adalah berinovasi dari sisi pendanaan dari sisi pembiayaan dan lahan. Begitu juga dengan mengurangi proses birokrasi.

"Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian PKP Pak Ara supaya kita bisa memberikan masukan, tapi yang paling penting masukan yang bisa diimplementasi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan Program 3 Juta rumah memiliki tantangan dari segi lahan dan pembiayaan. Ia mengungkapkan terdapat banyak lahan tersedia dari lembaga-lembaga pemerintah.

Ara menyebutkan terdapat lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, sekitar Senayan, dan Kalimantan. Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 77 hektare lahan yang bisa digunakan. Lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mempresentasikan potensi tanah.

"Ada dari BUMN, saya akan undang teman-teman dari Kadin, karena menurut saya BUMN juga harus mendorong teman-teman pengusaha dari Kadin untuk berperan serta. Jadi presentasi untuk acara, mempresentasikan potensi-potensi tanah BUMN supaya bisa bekerja dengan swasta," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan klarifikasi setelah menyebut pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, akan menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dia mengatakan, hal yang telah disampaikannya itu hanya sebuah doa. “Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?” kata Menteri Ara di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ara menyematkan jabatan “Bos” Danantara kepada keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Pandu Sjahrir melalui akun instagramnya beberapa hari lalu. Pada foto itu, Ara dan Pandu tampak akrab dan saling melemparkan senyum merekah sambil berjabat tangan.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan di akun @maruararsirait, pada Selasa (4/2/2025).

Selanjutnya kepada awak media, Ara enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Di sisi lain, Ara menyebut BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia. Di tahap awal berdasarkan profil Danantara, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN diantaranya Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai US$ 600 miliar atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah mencapai 93.484 unit rumah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam sambutannya di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

“Datanya dari Tapera, sudah 93.000 [unit rumah] dari 20 Oktober 2024 - 5 Februari 2025,” kata Ara, Kamis (6/2/2025).

Dalam paparan yang disampaikan Ara, total KPR subsidi yang telah terealisasi itu terdiri atas realisasi KPR FLPP sebanyak 37.955 unit dan realisasi akad dari BP Tapera khusus ASN sebanyak 1.384 unit.

Kemudian, sebanyak 32.130 unit dalam proses persetujuan akad kredit, 11.783 unit rumah ready stock atau selesai dibangun tetapi belum akad, dan 10.232 unit dalam proses pembangunan atau konstruksi.

Masih dalam paparannya, sejumlah Bank tercatat menjadi penyalur KPR FLPP. Diantaranya, BTN sebanyak 23.306 unit, BTN Syariah 5.100 unit, BNI 2.172 unit, BRI 1.935 unit, dan bank-bank lainnya sebanyak 10.088 unit.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan siap mendukung pembiayaan penyaluran perumahan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Erick menuturkan, program tersebut memang difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, dirinya bakal menginstruksikan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) untuk dapat berkontribusi secara optimal.

“Yang pasti kan kita support daripada tarif payment cicilan KPR-nya. Karena pasti kan nyicil. Nah, apalagi kemarin program itu kan fokus di menengah bawah, berarti pasti dan ada hubungan yang kami,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Meski siap mendukung pembiayaan secara penuh, Erick tetap mewanti-wanti agar Himbara tetap memperhatikan profil risiko penyaluran KPR tersebut.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian khusus yakni mengenai profil mitra developer. Hal itu guna menghindari adanya temuan sertifikat bermasalah yang bakal mengganggu laju bisnis Himbara akibat meningkatnya kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal kemungkinan pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Diketahui, jabatan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan di Danantara sempat disampaikan Maruarar dalam akun Instagramnya beberapa hari lalu.

Menurut pria yang karib disapa Ara ini, hal tersebut merupakan bagian dari doanya.

"Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?" kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, Maruarar enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Hanya saja, Pandu terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis ini.

Sama seperti Maruarar, Pandu memilih menjawab tidak tahu perihal kemungkinan dirinya bakal masuk struktur BP Danantara.

"Oh, belum tahu aku," kata Pandu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Pandu menegaskan bahwa kedatangannya ke Istana Negara untuk membahas soal investasi mobil listrik di Indonesia. Pembicaraan itu dilakukan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

"Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja," ujarnya.

Sebagai informasi, BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Pasalnya, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN tersebut, adalah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan pada tahun 2025.

Hal itu meski anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 telah terpangkas dari semula sebesar Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

BSPS dan FLPP menjadi bagian dari program yang dijalankan Kementerian PKP untuk memenuhi target 3 Juta Rumah dalam setahun, baik pembangunan maupun renovasi.

"Tapi kami berpikir ya, misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS. Kami juga sudah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Kami sudah meninjau beberapa titik," ujar Ara, sapaan akrabnya, usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lanjut Ara, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 200.000 unit juga akan tetap dijalankan tahun 2025.

"Dan itu minimal, karena kami sudah berusaha mensimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kami punya titik awal itu minimal 220.000 yang tetap kita bangun," tuturnya.

Strategi Lain Mencapai 3 Juta Rumah

Ara menjelaskan, program pembangunan rumah yang memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan juga akan dimaksimalkan.

Sejauh ini sudah ada pembangunan rumah di Tangerang, Berau, dan Muara Angke, dari CSR tiga perusahaan.

"Kami berharap nanti sebentar lagi akan ada tambah-tambah lagi dari perusahaan-perusahaan lain," ucapnya.

Selain itu, Kementerian PKP juga sedang mempersiapkan pemanfaatan lahan milik Kementerian BUMN agar bisa dibangun rumah bagi rakyat dengan cara dikerjasamakan dengan pihak swasta dan pengembang.

"Supaya bisa dengan prinsip ya sesuai arah Presiden Prabowo, tanahnya tetap milik negara. Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title, bangunannya bisa diperjualbelikan tapi tanahnya milik negara," tuturnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP juga telah diperintahkan untuk mencari sumber pembiayaan kreatif. Salah satunya dari investasi luar negeri. Di mana sejauh ini ada lampu hijau dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Tahapannya masih melihat aset-aset yang ada nanti tentu sesudah MoU-kan kita bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan. Mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi. Kita juga ada lahan dan kita punya market yang besar. Saya pikir kita punya bargaining yang besar," jelasnya.

Di samping itu, Kementerian PKP juga berencana membuat rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan rumah di atas tanah negara untuk dihuni MBR.

"Saya sudah bicara dengan Pak Airlangga, Pak Nusron. Karena PSN itu adanya di tempatnya Menko, Menko Perekonomian (Airlangga), di Program Strategis Nasional," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal kemungkinan pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Diketahui, jabatan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan di Danantara sempat disampaikan Maruarar dalam akun Instagramnya beberapa hari lalu.

Menurut pria yang karib disapa Ara ini, hal tersebut merupakan bagian dari doanya.

"Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?" kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, Maruarar enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Hanya saja, Pandu terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis ini.

Sama seperti Maruarar, Pandu memilih menjawab tidak tahu perihal kemungkinan dirinya bakal masuk struktur BP Danantara.

"Oh, belum tahu aku," kata Pandu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Pandu menegaskan bahwa kedatangannya ke Istana Negara untuk membahas soal investasi mobil listrik di Indonesia. Pembicaraan itu dilakukan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

"Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja," ujarnya.

Sebagai informasi, BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Pasalnya, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN tersebut, adalah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

“Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

“Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

“Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025