Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpuasa di sebuah daerah.

Dadan mengatakan, MBG akan dilaksanakan seperti biasa di daerah-daerah yang penduduknya banyak tak berpuasa, tetapi menu MBG akan dibawa pulang di daerah yang penduduknya banyak berpuasa.

"Untuk tahap awal ini mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya (MBG) dibawa untuk buka," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa," ujar dia melanjutkan.

Dadan mengatakan, untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

Ia mencontohkan, menu MBG disesuaikan supaya mengandung makanan yang tahan lama dan akan dibagikan di jam pulang sekolah agar dapat dibawa pulang dan disantap saat waktu berbuka.

Selain itu, sistem tukar kantong juga akan diterapkan guna mengurangi sampah plastik.

“Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi. Sehingga tidak berserakan, tidak buka sampah," ujar dia.

Dadan menambahkan, bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program.

"Di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," kata Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan yang mengatur tugas masing-masing kementerian/lembaga dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, hal tersebut perlu diatur mengingat banyak kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah (pemda) yang terlibat dalam program tersebut.

“Oleh karena itu, perlu satu aturan yang kita sepakati dan akan dirumuskan bersama, entah dalam bentuk Inpres [Instruksi Presiden] atau Perpres [Peraturan Presiden],” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (3/3/2025).

Nantinya melalui aturan tersebut, kementerian/lembaga hingga pemda diharapkan dapat mempercepat realisasi Program Makan Bergizi Gratis, dengan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan Muhri menyebut, telah meminta deputi di lingkungan Kemenko Pangan untuk memastikan aturan yang paling tepat untuk mendukung percepatan Program Makan Bergizi Gratis.

Dia mengharapkan, aturan yang mengatur tugas kementerian/lembaga dalam program tersebut dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.

“Harus segera [diterbitkan],” ujarnya.

Sejak pertama kali berjalan pada Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah diberikan kepada 770.000 anak.

Salam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo memperkirakan jumlah tersebut akan meningkat hingga 1 juta anak pada akhir Februari 2025.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengharapkan hingga akhir Juli 2025 sudah ada minimal 6 juta anak yang turut menikmati program tersebut.

“Akhir Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal,” ujar Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

TULUNGAGUNG – DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia. Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi asupan gizi.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Balai Desa Campurdarat, Tulungangung, pada Selasa, 15 Februari 2025. Sosialisasi yang dimulai pada pukul 13.00 WIB ini dihadiri kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga setempat.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. 

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi IX Heru Tjahjono, dan Tenaga Ahli Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Meida Octarina.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin akses nutrisi bagi pelajar dan kelompok rentan. Di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu lokasi percontohan pelaksanaan MBG sejak 6 Januari 2025.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, mendukung pendidikan karakter, dan menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM. Meski demikian, pelaksanaannya di Tulungagung menghadapi tantangan teknis dan koordinasi yang perlu diatasi,” tutur Anggota DPR RI Komisi IX Heru Tjahjono dalam sosialisasi program MBG.

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa di daerah Tulungangung sekitar 1.386 siswa dan siswi sudah mendapatkan menu sehat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pada tahap awal, MBG di Tulungagung menyasar 1.386 pelajar di Pondok Pesantren Al Azhar, Kedungwaru, dengan menu terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur wortel, buah semangka, dan susu,” ungkapnya.

Program MBG dirancang untuk menjangkau anak usia dini, pendidikan dasar hingga menengah, serta lembaga pendidikan agama seperti pesantren.

“Target jangka pendek adalah melayani 3.470 siswa di 25 sekolah sekitar Al Azhar, namun keterbatasan tenaga juru masak menyebabkan capaian hari pertama hanya 40% dari kuota ideal 3.480 porsi,” ungkapnya.

Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan 15 miliar rupiah dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung program MBG, meski peran pemerintah daerah belum sepenuhnya jelas.

“Tiga dapur umum direncanakan beroperasi di Tulungagung (Al Azhar, Kalidawir, dan Beji), tetapi baru satu dapur di Al Azhar yang aktif dengan kapasitas 3.480 porsi/hari,” ujar Heru.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kolaborasi melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kodim 0807 Tulungagung, dan UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku seperti beras, sayur, dan lauk. Program ini menyerap 47 tenaga kerja di dapur Al Azhar dan melibatkan 28 UMKM sebagai pemasok bahan,” tutup Heru Tjahjono.

Editor : Ali Masduki

Pemerintah tengah merancang aturan baru terkait program makan bergizi gratis (MBG) untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif antar kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan aturan tersebut akan disusun guna mengatur peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program yang berskala besar ini.

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai makan bergizi gratis. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret akan dilaksanakan. Mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun," ujar dia dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Menurutnya, program MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang karena cakupannya luas dan kebutuhan pangan tiap daerah berbeda-beda.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, serta sektor perdagangan dan logistik. Oleh karena itu, lanjutnya, aturan khusus perlu disusun untuk memastikan kelancaran koordinasi dan implementasi.

"Diharapkan pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) kan enggak bisa sendiri. Perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya, kemudian juga ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya, dan seterusnya," jelasnya.

Aturan tersebut nantinya akan dirumuskan bersama dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Oleh karena itu perlu satu aturan tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng. Apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres nanti, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur," kata Zulhas.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari program ini. Hal itu mengingat besarnya skala distribusi makanan yang akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat.

"Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungan juga tidak terjadi," tutur dia lebih lanjut.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan dirinya berkomitmen menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT meminta agar program MBG dikaji lagi.

"Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh untuk mensukseskan program makan bergizi gratis," kata Melki Laka Lena saat memberi sambutan perdana sebagai gubernur NTT di hadapan jajaran DPRD dan Forkopimda NTT, Senin (3/3/2025).

Menurut Melki, program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi tumbuh kembang yang optimal. Ia menilai program tersebut bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Program MBG, dia berujar, akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal. Ia berharap penggunaan bahan pangan yang berasal dari produk unggulan lokal memberi dampak bagi perekonomian warga NTT.

Anggota DPRD NTT Minta Program MBG Dikaji Lagi

Anggota DPRD NTT Fraksi Hanura, Refafi Gah, meminta program MBG kembali dikaji. Ia menilai masih ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG selama ini.

"Persoalan makan bergizi gratis ini di mana-mana ada problemnya. Menurut saya, makan gizi gratis ini sebaiknya dikaji dulu supaya tepat sasaran," kata Refafi.

Refafi mengungkapkan program MBG merupakan program yang baik. Namun, dia melanjutkan, program itu perlu dijalankan agar tepat sasaran. Misalkan dengan memberikan anggaran makan bergizi itu kepada orang tua siswa yang membutuhkan.

"Sebenarnya program MBG ini program yang sangat bagus, tetapi tidak lewat kajian yang mendasar," imbuhnya.

Anggota DPRD NTT Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, setali tiga uang. Menurut Ana, pelaksanaan program MBG harus tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini.

"Program MBG kami pikir harus bisa diperhatikan dengan baik sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini perlu karena tidak semua anak-anak itu orang tuanya tidak mampu, tetapi (justru) menerima bantuan MBG," pungkas Ana.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan," bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3).

PSN dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

PSN yang ditetapkan Prabowo antara lain program makan bergizi gratis (MBG), food estate, IKN, sea wall, pengembangan Blok Masela, jalan tol, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK)

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen tersebut.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari pemerintahan Jokowi.

Berikut daftar 77 PSN 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Perpres 12/2025:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota5. Penuntasan TBC6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi14. Bioetanol (Berbasis Tebu)15. Biorefinery Sumatera16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, 21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia.25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua28. Pembangunan 3 Juta Rumah29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Jawa Barat (PSN carry over).2. Bendungan Way Apu di Maluku3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah4. Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo6. SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku9. Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi di Jawa Timur10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan.12. RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah13. Biorefinery Cilacap14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana20. Pengembangan Kawasan industri Kalimantan Industrial Park lndonesia (KIPI)21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay22. Kawasan Industri Bantaeng23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS24. Kawasan Industri Tanah Kuning25. Kawasan Industri Pulau Ladi26. Kawasan Industri Fakfak27. Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park28. Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park30. Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park31. Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara35. Kawasan lndustri Futong36. Kawasan lndustri Pulau Penebang37. Kawasan lndustri Kumai Multi Energi38. Kawasan lndustri Alumina Toba39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining40. Kawasan Industri Tabuk41. Kawasan Industri Rimau42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)43. Pembangunan Pelabuhan Patimban44. Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur - Barat45. Jalan Tol Serang - Panimbang46. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban48. Jakarta Sewerage System

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG akan mencapai 6 juta orang pada Agustus 2025.

Target itu disampaikan Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Tadi itu rapat, kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus, kami akan melayani 6 juta,” ujar Dadan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Mulai dari akhir Agustus atau September itu akan melonjak tajam (jumlah penerimanya),” kata Dadan.

Dadan memproyeksikan, penerima manfaat MBG akan mencapai 82,9 juta pada November atau Desember 2025.

“Kalau 82,9 juta sudah tercapai pada November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025.

“Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden. Pada 2025, BGN sudah memiliki Rp 71 triliun untuk program MBG.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan. Sehingga, dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Dadan menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton. "Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.