Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai sejak Senin (6/1/2025). Untuk bergabung menjadi mitra program Badan Gizi Nasional (BGN) ini, tidak ada biaya yang dikenakan.

Pendaftaran mitra BGN dibuka di laman resmi Mitra Badan Gizi Nasional. Simak syarat dan cara daftarnya di bawah ini.

Syarat Dokumen Pendaftaran Mitra BGN

• Akta Badan Usaha
• SK Kemenkumham
• NIB
• Rekening koran
• Surat keterangan/referensi bank
• Laporan tahunan
• Foto NPWP
• Bukti laporan SPT
• Dokumen titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

Cara Daftar Mitra BGN

Pembuatan Akun

• Buka https://mitra.bgn.go.id/
• Klik "buat akun baru" yang ada di bawah tulisan "Masuk ke akun Anda"
• Isikan kotak Nama Mitra, email aktif, nomor telepon yang bisa dihubungi
• Klik kotak Tipe Instansi, pilih PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes
• Pada kotak Kata Sandi, buat kata sandi akun
• Pada kotak Konfirmasi Kata Sandi, isikan lagi kata sandi yang ingin dibuat
• Klik ikon mata untuk melihat kata sandi, pastikan sudah sama, dan catat
• Klik Buat Akun

Isi Data Alamat Mitra

• Klik kotak Provinsi, pilih provinsi alamat mitra
• Lengkapi kota, kecamatan, dan desa/kelurahan pada kotak pilihan masing-masing
• Isikan kode pos pada kotak Kode Pos
• Isikan alamat lengkap mitra pada kotak Alamat
• Klik Selanjutnya

Isi Data Perwakilan Mitra

• Isikan nama perwakilan mitra
• Isikan nomor telepon perwakilan mitra
• Klik Selanjutnya

Data Verifikasi

• Pada dashboard Mitra BGN, pastikan data tab Umum sudah benar atau perbaiki data
• Klik tab Dokumen Legal
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik Tambah Akta
• Lengkapi tipe akta, nomor akta, tanggal pembuatan, nama notaris, alamat notaris
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen Akta Badan Usaha
• Klik Kirim
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik Tambah SK
• Isikan nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, nomor akta
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen SK Kemenkumham
• Klik Kirim
• Pada bagian NIB, klik Tambah NIB
• Isikan NIB
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen NIB
• Klik Kirim
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik Tambah Pengurus dan Pemegang Saham
• Isikan nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, dan jabatan
• Isikan jumlah lembar saham dan totalnya dalam rupiah (tidak wajib)
• Klik Kirim
• Klik tab Keuangan
• Lengkapi data dan dokumen seperti tab Dokumen Legal, termasuk:
  Rekening koran
  Modal dasar dan modal disetor
  Bank
  Laporan keuangan tahunan
  Data NPWP
  Laporan SPT
• Cek kembali data pada tiap tab
• Klik tombol cokelat Ajukan Verifikasi untuk mengajukan verifikasi data mitra

Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

• Pada menu Pengajuan Lokasi SPPG, klik Ajukan Titik untuk mengajukan lokasi titik dapur
• Klik Buat untuk menambahkan titik lokasi SPPG pada peta
• Klik Simpan dan Lanjutkan
• Lengkapi data informasi lokasi bangunan SPPG
• Isikan informasi kesiapan titik bangunan SPPG beserta dokumen
• Klik Ajukan
• Tim BGN melakukan verifikasi dan menghubungi pendaftar.

Dapur MBG

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan sebanyak 5.000 dapur ditargetkan berdiri pada 2025 untuk memproduksi menu Makan Bergizi Gratis.

Saat ini, sekitar 1.000 kepala SPPG telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan). Angka ini ditargetkan mencapai 5.000 SPPG pada pertengaha 2025.Setiap kepala SPPG akan memimpin tiap dapur makan bergizi gratis.

"SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG, yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025), dikutip dari detiknews.

Itulah cara daftar mitra BGN dan syarat dokumen yang perlu dipenuhi. Berminat, detikers?

(twu/pal)

Jakarta: Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa, 7 Januari 2025.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa (7/1).

Heru menambahkan, berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 tentang persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sedangkan tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.



“Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” terang Heru.

Diketahuiu, BP Tapera bersama 39 Bank Penyalur yang terdiri dari 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera tahun 2025, serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 Juta Rumah antara BP Tapera dengan 39 Bank Penyalur, 22 Asosiasi Pengembang Perumahan disaksikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (23/12) di Jakarta.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang diberi amanah oleh Kementerian Keuangan tahun 2021, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) s.d Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,37 T atau sekitar Rp450 miliar lebih per tahun.

Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp26,32 triliun. Sedangkan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,57 triliun.

Adapun sejak 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada MBR senilai RpRp151,22 triliun.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan perumahan yang sangat masif memang berdampak pada lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi area perumahan per tahun.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di 2024 diproyeksikan mencapai 10,04 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,2 juta.

Di sisi lain, pemerintah tengah memiliki program 3 juta unit rumah dan juga program ketahanan pangan mencetak 3 juta hektare lahan sawah setiap tahunnya.

Pemerintah tengah mengkaji regulasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (PP RTRW) Nasional tahun 2025 – 2045. Beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Rencananya, beleid tersebut memungkinkan lahan sawah dilindungi di Pulau Jawa yang beralih fungsi program 3 juta rumah dan penghiliran, dapat diganti lahan tersebut di luar pulau Jawa dengan produktivitas sawah yang sama.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan terdapat 2 kategori lahan sawah dilindungi (LSD) yakni pertama sebelum penetapan LSD oleh Kementerian ATR/BPN, lahan tersebut sudah terbit izin baik persetujuan teknis (pertek), izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung (IMB/PBG), dan lainnya. Lalu kategori kedua, penetapan LSD sebelum ada proses perizinan perumahan.

Namun demikian, terkait dengan penggantian lahan sawah dilindungi dengan kategori kedua yang akan digunakan untuk membangun perumahan, perlu memiliki kepastian perizinan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dan petunjuk laksana aturan tersebut.

“Sebaiknya konsolidasi peruntukan lahan harus terkoordinir lebih baik seperti penyusunan RTRW, RDTR antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kementerian Dalam Negeri harus duduk membahas terkait lahan sawah ini. Pasalnya, Kementerian ATR /BPN memiliki tugas mempertahankan ketahanan pangan melalui LSD, sedangkan Kementerian PKP bertugas mewujudkan 3 juta rumah.

“Kementrian Dalam Negeri bertugas bagaimana perijinan sesuai peruntukan contoh ini yang perlu antar lembaga duduk bareng. Artinya kepentingan yang berbeda bisa terkonsolidasi dengan baik sehingga masyarakat dan para pengusaha mendapat kepastian mendapatkan rumah sementara pengusaha dapat jaminan berinvestasi,” katanya.

Di sisi lain, dia berharap pengembang yang akan melakukan pembebasan lahan wajib mengecek peruntukan lahan tersebut.

Terkait penggantian lahan sawah yang digunakan untuk program 3 juta rumah, menurut Junaidi, tidak harus developer yang mengganti. Namun, RTRW secara nasional bisa diberlakukan.

“Ini bagaimana Kementerian ATR/BPN menukar ke daerah lain dengan menambah prosentase di daerah yang masih potensi untuk perluasan lahan sawah produktif sehingga secara nasional lahan sawah tidak berkurang,” tutur Junaidi.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai persyaratan penggunaan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk perumahan dengan mengganti lahan sawah di luar Jawatersebut tidak realistis dan membebani pengembang rumah bersubsidi.

Menurutnya, pengembang yang memanfaatkan lahan LP2B akan kesulitan untuk membayar penggantian lahan sawah dan menimbulkan biaya berlipat ganda.

Dia berharap penetapan LSD dapat dibenahi dan dilakukan sikronitsasi kebijakan RTRW dan RDTR daerah sehingga tidak saling tumpang tindih penetapan kasus laha.

“Selama ini tidak sinkron sehingga banyak lahan perumahan yang sudah terbangun rumah malah ditetapkan sebagai LSD. Masak pengembang diminta ganti sawah di luar Pulau Jawa, biaya double,” ucap Syawali.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menuturkan program prioritas seperti ketahanan pangan membutuhkan dukungan lahan.

Tugas pemerintah memproteksi lahan sawah agar jangan beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri lain. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki program prioritas pembangunan 3 juta rumah per tahun yang juga membutuhkan lahan.

Menurutnya, dalam beleid PP RTRW nantinya akan dirumuskan KP2B nasional dimana lahan di luar pulau Jawa yang masih luas dapat digunakan untuk ketahanan, sedangkan lahan di Pulau Jawa digunakan untuk perumahan dan kepentingan penghiliran.

Jika pengembang yang tidak mematuhi regulasi dan kewajiban pengalihan dan pengganti lahan, maka akan tidak mendapatkan izin pemanfaatan lahan.

“Kalau ada pengembang yang bangun rumah program 3 juta di lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah, bisa mengganti lahan sawah tersebut di luar Pulau Jawa seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, dengan catatan punya tingkat produktivitas panen yang sama,” terangnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun ternyata hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Untuk itu menurutnya Badan Gizi Nasional tengah meminta penambahan anggaran.

Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran bisa bertambah menjadi Rp 210 triliun. Namun, lagi-lagi anggaran itu tidak cukup juga untuk kebutuhan MBG selama setahun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

Mantan Menteri Perdagangan itu menyebut untuk kebutuhan setahun, belanja makanan untuk MBG bisa tembus Rp 420 triliun. Proyeksi tingginya anggaran tersebut karena kebutuhan pangan meningkat seiring belanja program tersebut.

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Menurut Zulhas jika Indonesia tidak segera meningkatkan produksi pangan, belanja bahan baku akan semakin tinggi. Dengan mencapai swasembada pangan, pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

"Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas," ungkap dia.

Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

Simak juga Video 'Mendikdasmen soal Makan Bergizi Gratis: Bagian dari Pendidikan Karakter':

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

BANYUMAS, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berencana untuk menambah jumlah dapur guna mendukung program makan bergizi gratis.

Saat ini, hanya terdapat satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Brobahan, Purwokerto, yang menyuplai makanan untuk 2.740 siswa di tiga sekolah.

Dandim 0701/Banyumas Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama menjelaskan bahwa rencana pembangunan dapur baru akan dilakukan di masing-masing dari 27 kecamatan di Banyumas.

"Sementara ini masih dalam proses perencanaan. Informasinya, rencana awal per kecamatan ada satu dapur, bertahap," katanya saat ditemui di Kodim 0701/Banyumas, Selasa (7/1/2025).

Namun, Ida Bagus belum dapat memastikan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.

"Tentunya nanti disesuaikan lagi (dengan kebutuhan), akan terus bertambah. Kami belum dapat informasi (realisasi rencana penambahan dapur), yang jelas info yang kami peroleh satu dapur per kecamatan," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa jumlah dapur yang direncanakan bisa bertambah, mengingat banyaknya sasaran penerima program makan bergizi gratis.

"Tentunya jika dilihat dari jumlah siswa harusnya (dapurnya) lebih banyak lagi. Sasarannya juga tidak hanya anak sekolah, tapi juga ibu hamil dan balita," kata dia.

Setiap dapur yang akan dibangun, memiliki kapasitas untuk menyajikan sekitar 3.000 paket makanan per hari.

Saat ini, dapur yang telah beroperasi berdiri di atas lahan milik Kodim 0701/Banyumas di Brobahan, Purwokerto, dengan melibatkan 50 orang yang terdiri dari kepala, ahli gizi, akuntan, dan pekerja.

Program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas sendiri diluncurkan pada Senin (6/1/2025).

Pada tahap awal, program ini menyasar 2.740 siswa di SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi menyebut para peternak layer atau ayam telur tertimpa berkah makan bergizi gratis (MBG).

Dia berkata para peternak diminta memasok telur ayam dua kali seminggu. Pasokan dikirim ke 190 dapur umum yang melayani Makan Bergizi Gratis.

"Buah manisnya harga jual kita terjamin jadinya. Tapi peternak tidak memanfaatkan momentum karena ada serapan naik tinggi, kita naikkan, tidak. Kita sudah bermitra sejajar dengan pemerintah sejak 3-4 tahun lalu," kata Musbar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Dia berkata kebutuhan telur untuk Makan Bergizi Gratis tahun ini sekitar 1.875 ton per minggu. Telur-telur itu dipasok ke 5.000 dapur umum yang dibangun bertahap tahun 2025.

Musbar mengatakan berkah untuk peternak dari Makan Bergizi Gratis sangat besar. Bahkan, lebih besar dari program bansos telur.

"Kalau bansos itu kan kita sebulan sekali. Kalau MBG dua kali seminggu. Bisa dinilai sendiri lebih untung mana," ujarnya.

Musbar berkata para peternak mampu memproduksi 18.200 ton telur ayam per hari. Produksi itu dihasilkan oleh 5.766 peternak. 

Menurutnya, permintaan untuk Makan Bergizi Gratis tak akan mengganggu pasokan atau harga jual telur.

Makan Bergizi Gratis, ujarnya, justru menyediakan pasar yang jelas untuk sebagian peternak. Menurutnya, sebagian warga desa mulai terdorong untuk memulai peternakan ataupun pertanian karena ada pembeli yang jelas, yaitu pemerintah.

"Sudah ada jelas pembelinya untuk proyek-proyek pemerintah. MBG ini kelihatannya akan jangka panjang ya," ucap Musbar.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Pemerintah memberikan makan gratis satu kalo sehari kepada anak-anak.

Makanan diberikan saat anak-anak di sekolah. Makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan warga sekitar.

Prabowo menargetkan Makan Bergizi Gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Meski demikian, program ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun ini, pemerintah mengucurkan Rp71 triliun untuk dikelola Badan Gizi Nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra dalam memenuhi pasokan untuk menyuplai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, 30.000 mitra itu bakal bekerja setiap hari untuk mencukupi pasokan makanan bergizi gratis.

"Ini kan program besar, setiap harinya butuh 30.000 (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan penuh," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menuturkan, sejauh ini sudah terdapat kurang lebih 13.000 mitra yang tergabung untuk menyuplai pasokan MBG ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air.

"(Mitra) 13.000 yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13.000 itu sesuai dengan persyaratannya," ujar dia.

Dadan melanjutkan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

SPPI tidak akan mengikuti tes seleksi calon ASN selayaknya rekrutmen PPPK pada umumnya, namun dengan seleksi jalur khusus di BGN.

SPPI akan menjadi kepanjangan tangan BGN dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di daerah-daerah.

"Ya (nanti) akan menjadi PPPK. Dalam proses, masih dalam proses," kata Dadan.

Sebagai informasi, pemerintah melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerja sama yang sedang ditelaah itu mengenai perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan masukkan dari institusi pendidikan maupun pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa ditata. Menurutnya, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak.

Maka dari itu, Fahri juga meminta institusi pendidikan turut berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyarakat terkait program penataan kawasan permukiman. Ia juga mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

"ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/1/2025).

Fahri juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Sebab, dengan tinggal di kawasan kumuh masyarakat berpotensi mudah terjangkit penyakit serta huniannya juga kurang layak.

Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau ilegal.

Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sementara itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.

"Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi," tutur Fahri.

Di sisi lain, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, Aswin Indraprastha, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam pembangunan hunian dan kawasan.

"Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat," kata Haryo.

(abr/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Kabinet Merah Putih (KMP) yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan empat kebijakan di bidang perumahan dalam waktu singkat kurang dari 100 hari kerja setelah kabinet bekerja.

"Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim. Karena kami diminta kerja sama dengan tim. Ada Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri ATR, dan sebagainya semua mendukung," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan kebijakan pertama yang telah ditetapkan ialah terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi 0 persen dari sebelumnya harus dibayarkan masyarakat senilai 5 persen.

Kebijakan itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tidak hanya itu, SKB tersebut juga mengatur terkait penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang juga dikenal masyarakat sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Maruarar menyebutkan dalam waktu kurang dari 100 hari, KMP juga telah membuat kebijakan lain yaitu untuk percepatan pengurusan PBG.

"Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat. Yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," katanya pula.

Terkait percepatan waktu untuk mengurus PBG, Maruarar menambahkan bahwa kini sudah ada kota yang bahkan bisa mempercepatnya menjadi lebih cepat lagi dalam kurun waktu empat jam.

Capaian ini, menurut Maruarar, turut masuk dalam kebijakan yang berhasil dicetak di bidang perumahan dalam waktu singkat sejak KMP dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Kepala Bappenas, itu (PBG) sudah bisa diurus menjadi empat jam, Tapi ini baru terjadi di satu kota, Kota Tangerang dan berharap nanti yang lain mengikuti," kata Maruarar.

Kebijakan terakhir yang sudah dicapai oleh KMP dalam bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

PPN DTP untuk rumah di bawah Rp2 miliar masih akan berjalan selama enam bulan ke depan, dan menurut Maruarar hal itu akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami meyakini tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Badui cukup sejahtera jika musim panen durian.

Lebak (ANTARA) - Wisatawan dari berbagai daerah di tanah air memadati kawasan permukiman masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, untuk memburu buah durian.

"Kami memperkirakan wisatawan pada Natal dan Tahun Baru 2024/2025 mencapai 3.600 orang, dan terjadi antrean kendaraan panjang hingga mengekor sampai 3 kilometer. Itu kali pertama terjadi pada saba budaya Badui," kata Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Medi, saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Selasa.

Wisatawan saba budaya Badui tentu berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat, sebab sejak natal-tahun baru hingga kini kawasan permukiman Badui ramai dipadati pengunjung.

Para pengunjung ke kawasan permukiman Badui itu, selain wisata alam juga memburu buah durian.

Buah durian lokal petani Badui memiliki keunggulan dengan rasa manis dan beraroma, juga buahnya besar dan harganya murah serta terjangkau wisatawan.

Harga buah durian Badui itu dijual mulai Rp30 ribu hingga Rp150 ribu per buah.

"Sekarang, sekitar dua pekan terakhir memasuki musim panen durian sekitar 10 ribu buah per hari habis terjual. Dari 10 ribu itu jika rata-rata harga Rp50 ribu per buah maka perputaran uang mencapai Rp 500 juta per hari," katanya menjelaskan.

Menurut dia, selama ini, buah durian lokal menjadi andalan pendapatan ekonomi masyarakat Badui.

Hampir semua warga Badui memiliki buah durian yang dikembangkan di lahan kawasan hutan adat masyarakat juga di luar kawasan luar Badui.

Selama ini, panen buah durian membawa berkah bagi masyarakat Badui, karena bisa mendongkrak pengunjung wisata saba budaya Badui.

"Kami meyakini tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Badui cukup sejahtera jika musim panen durian," kata Medi.

Ia mengharapkan, pemerintah daerah agar membangun kondisi jalan menuju arah wisata Badui dibetonisasi, karena dikeluhkan pengunjung.

Ruas jalan menuju kawasan permukiman Badui banyak ditemukan berlubang.

Selain itu, juga kondisi areal parkir hingga kini hanya memiliki dua lokasi, sehingga pemerintah daerah perlu kembali membangun parkir yang bisa menampung ribuan unit kendaraan.

"Kami berharap ruas jalan dan tempat parkir segera dibangun, sehingga kunjungan wisatawan merasa nyaman," katanya menjelaskan.

Selli (25), seorang wisatawan warga Jakarta mengatakan dirinya bersama keluarga mengunjungi kawasan permukiman Badui untuk memburu durian, sekaligus wisata alam.

"Kami menikmati buah durian Badui usai berjalan melintasi alam yang begitu penuh tantangan dan kemudian makan durian. Nikmatnya luar biasa. Kami pulang ke Jakarta membeli durian sampai Rp2 juta," katanya pula.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sempat berbagi pengalaman kepada perwira tinggi dan menengah TNI tentang pengalamannya sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam merealisasi program prioritas di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan mengikuti arahan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia berupaya optimal mewujudkan konsep perumahan yang berkeadilan, namun tetap memaksimalkan anggaran yang ada meski jumlahnya terbatas.

"Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang selalu Pak Prabowo sampaikan, kita mesti punya target dan kita harus kerjakan terobosan-terobosan. Kita lakukan efisiensi, antikorupsi, penghematan," kata Maruarar kepada wartawan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Adapun Maruarar membagikan pengalamannya tersebut di dalam acara Gala Dinner Senior Management Course Universitas Pertahanan pada Senin (6/1) yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di dalam acara itu, Maruarar juga berpesan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan, dirinya bersama anggota Kabinet Merah Putih selalu solid menjalankan kolaborasi.

Ia menceritakan sebagai kementerian baru, Kementerian PKP di 2025 mengalami penurunan anggaran dari yang sebelumnya pada 2024 mendapatkan Rp14 triliun menjadi Rp5 triliun di tahun ini.

Meski demikian, karena menerapkan prinsip kerja kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, anggaran yang terbatas tersebut ternyata tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan program prioritas pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar membagikan salah satu contoh bukti kebijakan yang diambil lewat kolaborasi di bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Kewenangan terkait PPN DTP bidang perumahan tersebut, menurut Maruarar, tidak berada di bawah kementeriannya dan justru berada langsung di Kementerian Keuangan.

Contoh lain kolaborasi berhasil lainnya dapat dilihat dari dukungan percepatan pembangunan 3.000.000 perumahan yang dilakukan Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya PBG lewat dirilisnya SKB.

"Artinya disini kelihatan sekali solid antara kementerian dengan arahan Pak Prabowo. Tidak ada ego-ego sektoral. Itu bisa bekerjasama. Dengan bantuan Menteri PU, Mendagri bisa. Dengan Menteri Keuangan bisa," kata Maruarar.

Materi-materi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama oleh para perwira TNI tersebut terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah yang ingin membentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024) menyebutkan pembentukan batalyon tersebut dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.

Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi itu akan membantu kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025