Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berpesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela.

Pesan tersebut disampaikan Ara dalam pertemuannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Pada saat yang sama, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara dalam rapat yang digelar Senin (25/11/2024).

Sejalan dengan hal itu, dirinya mengaku telah menginstruksikan BP Tapera untuk dapat segera menyiapkan strategi dan program kerja yang lebih jelas. Kemudian, menginventarisir aturan yang lebih mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Ara menjelaskan dirinya bakal menagih terobosan inovasi itu pada BP Tapera pada minggu depan. Sekaligus, dirinya juga mewanti-wanti agar praktik pengelolaan tabungan perumahan rakyat nantinya harus bebas dari korupsi.

"Saya minta minggu depan mereka siapkan. Inovasinya bagaimana merebut kepercayaan masyarakat, transparan, tidak ada korupsi, efisien," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara menegaskan BP Tapera bisa bergerak cepat dan berjalan dengan baik, maka pengelolaan investasinya harus benar-benar dikelola dengan aman, menguntungkan dan legalitasnya harus sesuai aturan.

"Jangan sampai ditaruh di tempat yang salah investasinya seperti yang sudah cukup banyak terjadi di Indonesia, kemudian legalitasnya harus betul sesuai aturan dan harus menguntungkan," ujarnya.

Sleman -

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menerjunkan timnya ke lokasi longsor di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean. Hasilnya, pihak kontraktor proyek perumahan yang diduga pemicu longsor diimbau untuk menghentikan aktivitas sementara waktu.

Tim Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman, Pratiwanto, menuturkan pihaknya mendapatkan sejumlah catatan. Pertama tingkat elevasi lahan calon perumahan tergolong tinggi sehingga potensi aliran air maupun longsoran bisa terjadi sewaktu-waktu.

"Catatannya ini kondisi elevasi tinggi, pasti ada air mengalir ke bawah pasti ada. Sementara berhenti dulu, karena ada ini (longsor). Sudah sampaikan ke kontraktor harus tanggung jawab atas dampak yang terjadi atas pembangunan," jelasnya saat ditemui di Dusun Jering VI, Selasa (26/11/2024).

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Dalam catatannya, dia juga meminta kontraktor menghentikan aktivitas sementara waktu. Setidaknya hingga adanya pembangunan talut maupun drainase. Agar luncuran air maupun longsoran material tidak jatuh ke permukiman.

Wanto, sapaannya, juga menyebut material sisi timur dan utara dekat dengan permukiman. Inilah yang akhirnya hanyut terbawa air dan menyebabkan banjir lumpur di rumah tiga warga yakni Suparjan, Sukarman, dan Sugiyanto.

"Dekat perbatasan dengan pemukiman makanya besok mau buat talut biar nanti aliran air tidak ke arah pemukiman tapi langsung turun. Idealnya kan ada talut arah bawah dan nanti airnya di alirkan ke selokan air di bawah itu," katanya.

Selain itu, Wanto juga meminta perangkat pemerintah tingkat padukuhan aktif agar mampu menjembatani keluhan yang muncul dari warga. Terutama atas dampak pembangunan calon perumahan tersebut.

Wanto menuturkan pembangunan calon perumahan berdampak ke tiga rumah warga. Seluruhnya mendapatkan kiriman air lumpur dan batu. Dari ketiganya, rumah Suparjan yang mengalami kerusakan parah.

"Intinya kalau ada dampak lagi akan komunikasi lagi yang jembatani Pak Dukuh. Kami sudah ke kontraktor, dia akan membuat drainase diarahkan agar air mengalir ke bawah. Ini sifatnya imbauan, karena kewenangan kami belum masuk ke sini," ujarnya.

Wanto juga menyebut akan ada koordinasi lintas instansi. Dalam hal ini dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY. Selain itu juga dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Sleman.

Tim Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman saat meninjau lokasi longsor di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, Selasa (26/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Dinas PUP-ESDM DIY berperan dalam pengawasan teknik konstruksi cut and fill. Berupa tindakan yang melibatkan proses penggalian dan penimbunan tanah untuk membuat permukaan tanah menjadi lebih rata. Sementara Dispetaru Sleman terkait tata ruang.

"Cut and fill harus izin ke PU Provinsi, ambil memotong bukit harus ada izin Provinsi. Soal area tata ruang izinnya ke Dispetaru Sleman. Nanti PU Sleman belakangan, setelah semua selesai dan diizinkan pemotongan dan tata ruang baru ajukan izin pembangunan," katanya.

Wanto mengaku sempat bertemu dengan penanggung jawab lapangan. Hanya saja dia belum mendapatkan jawab detail dari penanggung jawab lapangan tersebut.

"Tadi yang di lapangan belum bisa menyampaikan. Katanya yang mengurusi kantor jadi belum paham detailnya. Hasil ini tetap kami sampaikan ke atasan sebagai laporan tinjauan lapangan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya diduga dampak pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian sekitar satu meter.

(rih/apl)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sependapat dengan opini publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya tidak wajib, melainkan bersifat sukarela.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," ucap pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin (25/11), melansir Antara.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini bisa didukung oleh masyarakat.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa, tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," tuturnya.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan jika harus ada aturan yang perlu diubah. Hal itu guna mendukung program 3 juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya. Satu rumah itu bisa menggerakkan 150-an industri turunan mulai dari pasir, genteng, batu, semen sampai dengan peralatan perumahan, itu panjang rantai pasoknya," ujar Staf Ahli Menteri (SAM) PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, target Presiden RI Prabowo Subianto adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan menyebut angka 8 persen. Salah satu yang menjadi kontributor untuk pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa konstruksi.

"Sektor jasa konstruksi ini memberikan kontribusi 10-12 persen dari pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita berdasarkan data tersebut, berarti kita harus menggerakkan sektor konstruksi ini seoptimal mungkin supaya bahkan bisa lebih dari itu termasuk di dalamnya Tingkat Komponen Dalam Negerinya (TKDN) tinggi, sektor jasa konstruksi ini impornya rendah, jadi kita masih bisa ambil dari sumber daya lokal," kata Staf Ahli V Menteri PU itu.

SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun juga memiliki dalam mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi SKB Tiga Menteri semangatnya di situ. Artinya ada output-nya berbentuk rumah untuk rakyat, tapi juga ada dampak turunannya atau dampak di dalam proses konstruksinya itu masyarakat sudah bisa menerima manfaat selama proses konstruksi. Itulah yang dimaksud dengan semangat dari SKB Tiga Menteri tersebut," kata Endra.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap meningkatkan target Program Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," ujar Ara.

Menteri PKP tersebut juga mengatakan Kementerian PKP di bawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis - habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons pandangan masyarakat mengenai Tabungan Perumahan (tapera). Ara sepakat dengan pendapat bahwa tabungan perumahan harusnya bersifat sukarela, bukan wajib.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2024).

Karena itu, Ara meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya bisa menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

(zlf/das)

Sleman -

Suparjan dan keluarganya yang terdampak longsor diduga imbas proyek perumahan di Jering VI, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, memutuskan mengungsi. Hal itu karena ada bagian rumah mereka yang rusak dan sumur terendam lumpur.

"Kalau air belum ada, keluarga belum kembali ke sini karena kebutuhan air kan krusial. Sementara masih di rumah adik dulu, simbah juga masih di sana," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Selasa (26/11/2024).

Sementara itu, saat ini Suparjan melakukan pembersihan sumur secara manual. Secara perlahan material lumpur dikeluarkan dengan ember kecil.

Suparjan menuturkan pembersihan sumur tergolong sulit karena endapan sumur mencapai ketebalan sekitar satu meter. Ditambah lagi tekstur lumpur yang cenderung liat dan mengeras karena sudah empat hari.

"Hari ini dari pagi menguras sumur, karena tumpukannya belum bersih. Tebal lumpurnya ini 1 meter lebih, jadi tidak butuh waktu lama," ujarnya.

Kondisi kerusakan di rumah Suparjan memang tergolong parah dibanding dua rumah lainnya yang turut terdampak longsor. Selain sisi dalam rumah dibanjiri air, lumpur dan batu, kondisi sumur juga rusak.

"Sumurnya memang tidak pakai bibir buis beton jadi air lumpurnya kemarin langsung masuk ke bawah. Kalau ke dalam sumur ini sekitar empat meter," katanya.

"Dulu ini tuk (sumber mata air) terus akhirnya dijadikan sumur. Makanya tingginya cuma empat meter, kalau sumur lain sekitarnya lebih dalam lagi," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Mirza Anfansury sebut timnya akan melakukan tinjauan hari ini. Baik di lokasi calon perumahan maupun rumah warga terdampak.

Tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan catatan atas kejadian longsoran. Termasuk evaluasi bagi pihak kontraktor calon perumahan. Khususnya sisi lahan yang berhadapan dengan permukiman.

"Hari ini tim sudah perintahkan agar meninjau lokasi calon perumahan itu. Nanti akan ada sejumlah catatan untuk kontraktor pascatinjauan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya adalah pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian 1 meter.

(rih/rih)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap nasib harga rumah subsidi tahun depan usai pemerintah resmi memangkas pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dia menyebut, dirinya bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan menteri keuangan membahas kemungkinan merevisi harga rumah subsidi.

“Kita kan di Indonesia itu kan punya masing-masing keundangan, makanya kita perlu koordinasi. Nanti saya koordinasi sama menteri keuangan,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (26/11/2024).

Ara menegaskan, koordinasi tersebut penting dilakukan guna memastikan ketersediaan anggaran agar lebih terukur.

Untuk diketahui, saat ini harga rumah subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.60 Tahun 2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Berdasarkan catatan Bisnis, harga rumah subsidi terakhir mengalami kenaikan pada 2023. Kenaikannya mencapai 8% dari semula di kisaran Rp150,5 juta - Rp219 juta menjadi Rp162 juta - Rp234 juta.

Tak sampai di sana, kenaikan harga rumah murah ini juga akan kembali disesuaikan pada 2024 dengan harga dimulai dari Rp166 juta - Rp240 juta sesuai dengan zona wilayah.

Secara terperinci, berikut batas harga jual rumah subsidi 2023 - 2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

Pemerintah bakal memangkas harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp10,5 juta per unit mulai Desember 2024.

Pemangkasan akan dilakukan dengan menghapus dua pungutan retribusi, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun langkah penghapusan ini ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

PBG sendiri adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai teknis bangunan gedung.

PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp5 juta-Rp12 juta.

Sementara BPHTB adalah pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarifnya sendiri mencapai 5 persen dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Untuk menghapus dua pungutan itu, pemerintah bakal menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penghapusan retribusi.

SKB itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTP, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Aturan itu juga berlaku untuk pembelian dan pembangunan rumah luas 36 meter persegi untuk rumah umum dan rumah susun serta rumah luas 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya atau rumah tapai yang dibangun masyarakat.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan.

Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

Pemerintah telah resmi menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah.

Penghapusan kedua retribusi itu ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah itu ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTB, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Selain itu, untuk rumah tapak dan rumah susun, luas maksimal yang diperboleh adalah 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya dapat memiliki luas hingga 48 meter persegi.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan. Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (25/11/2024).

Tito pun menargetkan penetapan Perkada tentang pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, serta percepatan penerbitan PBG, paling lambat bisa selesai dalam satu bulan ke depan atau pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," ucapnya dalam konferensi pers.

Di dalam unggahan akun Instagram-nya yakni @titokarnavian pada Senin (25/11/2024), Ia menjelaskan bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Namun, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR," imbuhnya.

Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian pada Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

"Adapun kriteria MBR tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya," tutup Tito.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Senin, 25 November 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari penyebab banyak lalat di rumah hingga bangun rumah dengan modal Rp50 juta.

Selain itu, ada juga keputusan pemerintah untuk menghapus BPHTB dan PBG. Berikut 3 berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Penyebab Banyak Lalat di Rumah

Rumah yang bersih dan nyaman seharusnya menjadi tempat yang tenang untuk beristirahat dan bersantai. Sayangnya, ia dapat berubah menjadi mimpi buruk ketika lalat mulai berdatangan.

Lalat dapat mengganggu ketenangan kita, membawa kuman, dan bahkan mencemari makanan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab umum yang menarik lalat ke rumah kita.

Baca selengkapnya di sini

2. BPHTB-PBG Dihapus untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Pemerintah telah resmi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, .

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait penghapusan BPHTB dan PBG tersebut untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca selengkapnya di sini

3. Mau Bangun Rumah dengan Modal Rp50 Juta? Begini Caranya

Memiliki rumah pribadi merupakan impian semua orang. Untuk memiliki rumah, kamu bisa melakukannya dengan beberapa cara yaitu membelinya secara langsung, menggunakan pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank, atau membangun sendiri.

Banyak orang yang memilih membangun rumah sendiri dengan alasan kepuasan. Membangun rumah sendiri artinya kamu bisa menyesuaikan desain rumah sesuai dengan impian. Jika kamu berencana membangun rumah sendiri, berapa perkiraan biayanya?

Baca selengkapnya di sini

(KIE)