JAKARTA, iNewsSurabaya.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal tersebut diwujudkan melalui program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun 2025.

Bentuk dukungan bankjatim terhadap program tersebut yaitu dengan ikut melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah.

Dari pihak bankjatim, PKS tersebut ditandatangani oleh SEVP Consumer Banking bankjatim Hermita dan SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan bankjatim Koerniawan Prijambodo bersama 39 bank penyalur lainnya di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada hari Senin (23/12).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penandatanganan PKS ini. Sebab, hal tersebut dapat saling menguntungkan bagi masing-masing pihak karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Ini merupakan bukti konkret bankjatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan Kepemilikan Rumah dari BJTM," ujarnya.

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut.

Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat dan bankjatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

”Selain PKS, kami juga berkomitmen untuk mensukseskan program 3 juta rumah yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya program ini tentu saja ke depannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau. Untuk itu bankjatim maupun UUS bankjatim hadir dalam menjalankan program tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

”Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock.

"Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75 persen dan perbankan 25 persen. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya.

Editor : Ali Masduki

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menggelar open house untuk merayakan Natal 2024. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut.

Acara tersebut digelar di kediaman Maruarar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024). Sejumlah keluarga hingga kerabat turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam momen itu, Maruarar berpesan, seperti arahan Presiden Prabowo bahwa satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Maruarar menyebut Prabowo merangkul semuanya.

"Seperti arah Presiden Prabowo, satu musuh itu terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Saya belajar begitu. Dan Pak Prabowo, saya membuktikan, merangkul semuanya," kata dia.

Maruarar menyebut, banyak belajar dari Prabowo yang merangkul semua pihak. Hal itu menurutnya, contoh yang baik untuk Indonesia.

"Semualah kita belajar banget dari Pak Presiden Prabowo, yang merangkul semua dengan hati, dan dengan tindakan nyata. Saya pikir itu potret yang baik ya, buat Indonesia ke depan. Buat kita guyub, kita rukun," sebutnya.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir dalam acara ini. AHY mengucapkan selamat Natal bagi masyarakat Indonesia, juga kepada Maruarar.

"Berkhusus kepada sahabatku Pak Menteri Perumahan beserta keluarga besar. Saya senang sekali berbahagia bisa hadir secara langsung dan bisa merasakan kedekatan," kata AHY.

Selain AHY acara tersebut turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

(ial/whn)

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank Mandiri berhasil menjadi salah satu bank penyalur terkemuka dengan capaian prestasi yang membanggakan.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran unit KPR berskema FLPP sebesar 68% secara year on year (YoY) menjadi Rp1,06 triliun. Aquarius mengatakan penyaluran pembiayaan pada sektor properti tersebut tercatat dengan kualitas kredit yang terjaga optimal.

"Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional," ujar Aquarius dalam keterangan resmi pada Selasa (24/12).

Berkat kinerja tersebut, BP TAPERA sebagai koordinator program FLPP dan TAPERA menempatkan Bank Mandiri di peringkat pertama sebagai Bank Penyalur FLPP dengan Pertumbuhan Unit Tertinggi secara YoY sebesar 68%. Bank Mandiri juga menempati posisi puncak sebagai Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik dari 10 Bank penyalur Tertinggi FLPP dengan Skor 96,21%.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam acara penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyaluran FLPP dan TAPERA 2025 di Auditorium Kementerian PU pada Senin (23/12). Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi; dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Dalam kesempatan itu, Bank Mandiri bersama 38 bank penyalur lain dan 22 asosiasi pengembang turut serta menandatangani Komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Komitmen Bersama ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka backlog pasokan rumah serta sebagai bentuk nyata peran Bank Mandiri untuk menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau dan tepat sasaran.

Aquarius menyatakan, Bank Mandiri akan terus melakukan peningkatan penyaluran KPR FLPP dan TAPERA oleh Bank Mandiri 2025. Bank Mandiri akan berfokus pada pembentukan ekosistem perumahan serta pembiayaan secara end to end untuk sisi supply dan demand, sehingga tercipta portfolio KPR Subsidi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

"Selain itu, Bank Mandiri juga akan memperluas demand yang tidak hanya pada segmen Fix Income (Pegawai) namun juga pada segmen Non-Fix Income, yang memiliki potensi masih sangat besar," tutur Aquarius.

Tak hanya itu, Bank Mandiri bersama BP TAPERA berharap penyaluran FLPP pada 2025 dapat tetap berjalan dengan baik dan tercipta penyaluran yang berkelanjutan. Guna mewujudkan komitmen itu, Bank Mandiri terus mengembangkan dan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan KPR.

"Bank Mandiri juga menghadirkan inovasi transaksi yang adaptif dan solutif bagi masyarakat melalui fitur Livin' KPR di Super Apps Livin' by Mandiri," ucap Aquarius.

Sebagai informasi, hingga akhir November 2024, total penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencapai Rp67,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,6% YoY dari periode yang sama pada 2023.

SEMARANG, KOMPAS.com - Kasus lahan amblas di perumahan elite Permata Puri (PP) di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin memanas.

Para korban yang mengalami kerugian akibat amblesnya lahan kini menuntut ganti rugi Rp 5 miliar kepada pihak pengembang.

Dua korban, Ahmad Zubaidi dan Christopher Alun, telah membawa kasus ini ke meja hijau.

Kuasa hukum mereka, Okky Nurindra Wicaksono menyatakan, mediasi antara para korban dan pihak perumahan sebenarnya sudah dijadwalkan.

Namun, hingga saat ini, pihak pengembang belum mengganti kerugian yang dialami kliennya.

"Dari pihak pengembang, sampai saat ini tidak mengambil langkah tanggung jawab untuk mengganti kerugian dari klien kami," kata Okky kepada awak media pada Rabu (25/12/2024).

Okky menambahkan, ada dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan perumahan di atas tanah yang ternyata memiliki aliran sungai di bawahnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi akar permasalahan yang menyebabkan amblesnya rumah dan menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

“Kita ajukan ganti rugi sebesar Rp 5 miliar, jumlah itu wajar karena didasarkan pada penilaian pihak independen," ucap Okky.

Selain tuntutan ganti rugi, Okky juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pengembang ke Kejaksaan Negeri Semarang.

"Dugaan kami, sungai yang merupakan aset negara justru disertifikatkan dan dijual pengembang,” ungkapnya.

Ahmad Zubaidi, salah satu korban, mengungkapkan dampak besar yang dirasakannya sejak rumahnya ambles pada Maret 2024.

Hingga kini, ia terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan merasa tidak mendapatkan empati dari pihak pengembang.

“Sudah hampir setahun berlalu, dan tidak ada langkah nyata dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bahkan tidak bisa berdagang roti lagi dan harus menyelamatkan keluarga,” ucap Ahmad.

Lahan yang ambles sedalam 12 meter di Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang, menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat.

Kasus ini kini menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mencari keadilan bagi para korban.

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, kerjasama ini saling menguntungkan bagi masing-masing pihak karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

?Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan Kepemilikan Rumah dari Bank Jatim," ujarnya, Rabu (25/12/2024).

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut.

Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat dan Bank Jatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat. ?Dengan adanya program ini tentu saja kedepannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau,? ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

?Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock. "Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75% dan perbankan 25%. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menghadiri open house Natal yang digelar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

AHY tiba di lokasi open house Menteri PKP pada pukul 19.37 WIB yang berlokasi di kediaman Menteri PKP yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di acara open house pada pukul 20.05 WIB.

Setelahnya Menko Pangan Zulkifli Hasan tiba di lokasi acara pada pukul 20.12 WIB.

Selain para menteri, turut hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin di lokasi acara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar open house Natal di Jakarta pada Rabu (25/12).

Sebagai informasi, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada umat Kristiani di seluruh wilayah Indonesia, dan dia berharap cinta kasih selalu menyertai semua.

Gibran menyampaikan ucapan Natal itu dalam rekaman video yang disiarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu.

"Kepada saudara-saudara Umat Kristiani di seluruh tanah air, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bersama keluarga serta orang-orang terkasih dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Semoga kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih senantiasa menyertai kita semua," kata Wapres Gibran.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga berpesan kepada masyarakat yang saat ini dalam perjalanan mudik ataupun liburan untuk berhati-hati.

Dia berharap momen kembali ke kampung halaman atau berlibur mereka menjadi momen yang indah bersama orang-orang terdekat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024, libur Natal ditetapkan pada tanggal 25–26 Desember.

Tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai cuti bersama, sehari setelah Hari Natal yang diperingati pada 25 Desember.

Penetapan satu hari cuti bersama itu untuk memberi waktu tambahan bagi umat Kristiani di Indonesia merayakan Natal dengan lebih tenang bersama keluarga, serta memberikan kelonggaran waktu dalam perjalanan arus mudik atau arus balik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku tetap berlaku meski Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa sayembara itu akan terus berlangsung hingga Harun dapat ditangkap.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata Ara saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara merasa heran, Harun yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020 lalu sampai saat ini tak kunjung tertangkap.

"Kan masa negara sebesar ini nangkap Harun Masiku enggak bisa," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini.

Ketika dimintai tanggapan terkait status tersangka Hasto, politikus Partai Gerindra itu pun mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Toh negara ini panglimanya adalah hukum. Saya pikir (itu) yang harus kita kedepankan," kata Ara.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru di sekitar kawasan Stasiun Kereta Cepat Karawang. Adapun stasiun tersebut baru saja diresmikan, Selasa (24/12/2024).

AHY mengatakan, pembangunan kawasan permukiman ataupun perumahan baru di sekitar Stasiun Karawang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Kita juga perlu mengembangkan kawasan pemukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana," kata AHY, ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta.

Pihaknya juga terus mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko IPK, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kememterian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menyangkut rencana tersebut.

"Saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya rasa semakin baik koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, termasuk juga dengan Kementerian Perumahan," ujar AHY.

Di samping itu, AHY juga menyebut, kehadiran Stasiun Karawang ini diperkirakan dapat menambah jumlah penumpang Whoosh sebanyak 3.000 sampai 5.000 penumpang baru setiap harinya. Jumlahnya proyeksikan akan makin meningkat seiring dengan penyelesaian jalan akses ke stasiun anyar ini.

"Diperkirakan dengan hadirnya stasiun baru ini 3.000 sampai 5.000 penumpang bisa bertambah setiap harinya. Bahkan jika sudah terintegrasi secara utuh akses jalan menuju stasiun Karawang ini termasuk dari stasiun menuju ke pusat kota Karawang bisa bertambah hingga belasan ribu," lanjut AHY.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menjelaskan telah tersedia shuttle bus gratis dari stasiun menuju pusat perbelanjaan Villagio. Ke depan transportasi pengumpan juga akan disediakan menuju pusat kota Karawang.

"Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis menuju ke Grand Outlet, Villagio dan akan ada public transport feeder," kata Dwiyana, dalam sambutannya di acara pembukaan Stasiun Karawang.

(shc/rrd)

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto bisa tersendat karena likuiditas mulai bergerak terbatas. Namun demikian, pihak regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kebijakan yang ada saat ini masih cukup adaptif untuk mendukung program tersebut.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Dia menuturkan, OJK telah memiliki sejumlah kebijakan di sektor perbankan terkait penyaluran kredit ke sektor properti. Kebijakan yang ada saat ini juga cukup memadai untuk perbankan ikut mengambil peran lebih memuluskan program 3 juta rumah.

Pengaturan dari OJK yang dimaksud, antara lain:

Terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank. Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan. Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD. Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank. Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

“Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut,” kata Dian.

Selain itu, dalam sektor pasar modal, industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan. Produk yang dimaksud yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), yaitu surat berharga yang terdiri dari sekumpulan KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi.

EBA-SP menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun.

Kondisi Likuiditas Bank

Sementara itu, likuiditas bank bergerak ke arah pengetatan. OJK melaporkan bahwa loan to deposit ratio (LDR) berada di posisi 87,50% pada Oktober 2024. Angka itu lebih tinggi dari posisi Oktober 2023 sebesar 84,19% maupun dibandingkan bulan September 2024 yang sebesar 86,91%.

LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan bank dengan dana yang dihimpun bank. Melihat tren yang ada, kondisi tersebut menandakan ruang yang semakin sempit untuk bank melakukan ekspansi kredit di masa depan.

Peningkatan LDR sejalan dengan perkembangan kinerja kredit dan dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan. Pada Oktober 2024 misalnya, kredit tumbuh tinggi sebesar 10,92% year on year (yoy), sedangkan DPK hanya mampu tumbuh 6,74% (yoy).

Likuiditas yang kian mengetat juga ditandai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) yang turun secara tahunan dari posisi 117,29% menjadi 113,64%. Meskipun memang angka itu masih lebih tinggi dari threshold sebesar 50%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal terjun langsung ke lapangan untuk mengecek secara langsung pasokan rumah baik subsidi maupun non subsidi yang dibangun pengembang di sejumlah daerah di Indonesia. Dirinya bersama bersama tim Kementerian PKP terjun langsung ke lapangan menjelang akhir tahun.

"Saya dan teman-teman tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja siap mengecek langsung pasokan rumah yang dibangun pengembang. Kami ingin data riil dan berharap pengembang perumahan bisa mempersiapkan lokasi yang akan ditinjau," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Menteri PKP menambahkan dirinya akan mengecek lokasi perumahan di Bandung dan Bogor dalam waktu dekat. Kemudian tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja juga akan ditugaskan ke lapangan.

"Saya ada dua lokasi perumahan. di Bandung dan Bogor yang akan dicek. Jadwalnya sudah disiapkan silakan bagi yang ingin ikut baik media maupun mitra kerja untuk terjun ke lapangan sebagai bentuk kebersamaan untuk Program 3 Juta Rumah," kata dia.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa pengecekan langsung ke lapangan merupakan tindak lanjut dari audiensi asosiasi pengembang yang meminta agar kuota KPR FLPP di tambah karena adanya pasokan rumah. Dari hasil kunjungan lapangan nantinya akan diperoleh data riil berapa jumlah pasti rumah yang siap untuk akad KPR FLPP tahun depan.

"Dari hasil pengecekan tentu akan diperoleh data pasti pasokan rumah dan jadi dasar Kementerian PKP untuk bersurat yang rencananya akan kami kirim 31 Desember 2024 mendatang ke Kementerian Keuangan. Kami ingin berusaha agar kuota KPR FLPP bisa di tambah tahun depan dan akad KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang untuk membangun kawasan permukiman baru di sekitar Stasiun Whoosh Karawang.

AHY menyebut, pembangunan kawasan permukiman baru di sekitar stasiun kereta cepat itu dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di sekitar kawasan stasiun.

“Kita juga perlu mengembangkan kawasan permukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana [Karawang],” kata AHY saat ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Selasa (24/12/2024).

AHY akan terus berkordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait rencana pembangunan permukiman baru tersebut.

“Yang jelas karena saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya rasa semakin baik koordinasi,” ujar AHY.

Adapun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai mengoperasikan Stasiun Whoosh Karawang untuk melayani naik turun penumpang kereta cepat pada Selasa (24/12/2024).

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, pada tahap akan ada 10 perjalanan kereta yang bakal berhenti di Stasiun WHOOSH Karawang.

Lalu, pada tahap selanjutnya atau pada Februari 2025, KCIC bakal menambah pengoperasian kereta yang berhenti di Stasiun Whoosh Karawang menjadi 31 perjalanan kereta.

“Selanjutnya nanti akan ada tahapan kedua, di mana memang frekuensi KA kita rencanakan per 21 Februari [2025] bertambah menjadi 62 KA per hari dan akan ada 31 KA yang berhenti di stasiun Karawang,” ucap Dwiyana.

Lebih lanjut, Dwiyana menuturkan, pihaknya juga menyiapkan shuttle bus yang nantinya dapat membawa penumpang Whoosh dari stasiun ke pusat kota Karawang.

Selain itu, nantinya juga terdapat transportasi publik yang disediakan untuk membawa penumpang ke kota Karawang.

“Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis, menuju ke Grand Outlet,” pungkasnya.

Dwiyana menargetkan pada tahap pertama akan ada 3.000 sampai 5.000 penumpang yang naik Whoosh dari Karawang setiap harinya.

“Sehingga kita harapkan sesuai proyeksi 3.000 sampai 5.000 penumpang dengan kondisi jalan akses saat ini bisa kita jalankan,” tutur Dwiyana.

Jakarta -

Pada pertengahan Mei tahun ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengenaan simpanan wajib untuk pekerja berupa tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Kebijakan baru itu keluar di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini mewajibkan para pekerja baik pegawai negeri sipil, pegawai swasta hingga pekerja mandiri, untuk dipotong gajinya 3% setiap bulannya.

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak. Namun, implementasi kebijakan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Gaji Pekerja Dipotong

Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Dana yang terkumpul melalui Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk mendukung pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk pekerja formal, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Adapun, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.

Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Membayar?

Tidak semua pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari tiga bulan, menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), atau telah memasuki masa pensiun.

Berdasarkan Pasal 23 PP 25 tahun 2020, berikut ini kriteria peserta Tapera yang berakhir atau tak wajib ikut kepesertaan:
A. Telah pensiun bagi pekerja
B. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri
C. peserta meninggal dunia
D. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut

Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Tapera paling lambat tahun 2027. Bagi mereka yang tidak mendaftar atau tidak membayar iuran, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pembekuan kegiatan usaha dapat diberlakukan.

Dalam aturan baru tersebut juga disebutkan bahwa pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Polemik di Kalangan Pekerja dan Pengusaha

Kebijakan Tapera menghadirkan berbagai pandangan di kalangan. Banyak yang merasa keberatan dengan potongan gaji ini, terutama dari kalangan pekerja. Mereka menganggap bahwa potongan ini menambah beban finansial yang sudah berat.

Di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan keberatannya. Mereka menilai kontribusi wajib ini dapat membebani keuangan perusahaan, terutama untuk sektor usaha yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lewat keterangan resminya menyatakan penolakan dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tapera itu.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang 'Tabungan Perumahan Rakyat' APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Tujuan Kebijakan Tapera

Tujuan utama dari Tapera adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Dana yang dikumpulkan akan dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh BP Tapera. Selain itu, dana ini juga diinvestasikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kebutuhan hunian masyarakat.

Transformasi Tapera sebagai Badan Investasi Perumahan

Muncul kabar terbaru dari kebijakan Tapera itu sendiri. Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan transformasi BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dari BP Tapera.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(das/das)