Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan 20 persen dari Rp71 triliun Dana Desa di 2025 akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa tadi saya laporkan 20 persen dari Rp71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan," kata Yandri usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1).

Ia menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemendes khususnya Bumdes akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program makan bergizi gratis.

Nantinya, masing-masing desa akan menjadi pemasok bahan baku sesuai dengan produk pangan yang dihasilkan daerah masing-masing.

"Tadi sudah disampaikan ada desa padi, desa jagung, ada desa ikan nila, desa melon, dan sebagainya," ucapnya.

Pada saat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Prabowo meminta agar seluruh bahan pokok program makan bergizi gratis itu harus berasal dari desa.

Ia menyebut hal itu dilakukan agar menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Pria yang akrab disapa Muni itu pun menyebut ada 1.923 koperasi yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari sebuah tim untuk makan bergizi gratis," kata Muni.

Ia menyatakan keseluruhan koperasi itu terdiri dari berbagai macam produknya masing-masing.

Mulai dari koperasi produsen telur, koperasi sayur-mayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lainnya.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur, desa juga Bumdes juga menyiapkan," ucap dia.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akan dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Agus Nur Hadie mengatakan, pada tahap awal, program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan selama satu bulan dengan lima kali pemberian dalam sepekan.

"Kegiatan pencanangan makan siang bergizi gratis rencananya akan dilaksanakan pada 6 Januari," kata Agus kepada wartawan usai rapat persiapan, Jumat (3/1/2025).

Agus berharap, pencanangan makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi.

Saat ini, di Banyumas telah dibangun dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertempat di Brobahan, Keluarahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Banyumas Luky Ayu Parwatiningsih mengatakan, pihaknya telah siap untuk melaksanakan program tersebut.

"Kami sudah siap 100 persen, dari masalah barang, untuk supplier juga sudah ada, bahan baku, SDM dan distribusi juga sudah siap semua. Intinya kami sudah siap untuk launching di tanggal 6 Januari," kata Luky.

Luky menambahkan, sasaran dapur umum SPPG Brobahan yakni siswa TK Pamardi Siwi Purwokerto, SD Negeri 1 Kranji dan SMK Negeri 2 Purwokerto dengan jumlah sebanyak 2.476 siswa.

Sementara itu, Komandan Kodim 0701/Banyumas Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama yang ikut hadir menyatakan kesiapan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program makan siang bergizi gratis merupakan program pemerintah yang harus kita sukseskan bersama, di mana perlu adanya sinergi dari seluruh instansi baik TNI-Polri dan pemerintah daerah," ujar dia.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (3/1/2025).

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang.

Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Pantauan Kompas.com di lokasi, rapat turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia terlihat keluar mengenakan baju dinas berwarna putih pada pukul 17.39 WIB.

Ada pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Ia menuturkan, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

Makan bergizi menjadi salah satu program khusus yang dibahas Prabowo dengan jajaran.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu," ucapnya.

Budi bilang, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

Kemenkop, misalnya, mendukung dengan melibatkan koperasi.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Itu termasuk koperasi telur, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ujar Budi.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menyebutkan sudah ada tiga dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dijadwalkan berjalan secara serentak pada 6 Januari 2025.

"Di kami sudah ada tiga dapur yang tersebar di beberapa titik, lokasinya di Desa Bojongkoneng Babakanmadang, Kelurahan Sukahati Cibinong, dan Desa Pancawati Caringin," kata Bachril di Cibinong, Jumat.

Tiga dapur tersebut akan melayani sebanyak 8.667 siswa. Jumlah siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis akan bertambah seiring penambahan SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung setiap tahapan yang dilakukan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor.

"Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendukung sepenuhnya untuk program dari Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka ini," ujar Bachril.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nina Nurmasari menjelaskan tiga dapur yang sudah terbangun akan melayani 8.667 siswa dari 39 sekolah di Kabupaten Bogor.

Jika dirinci, dapur di Kelurahan Sukahati melayani 2.916 siswa dari 8 sekolah, kemudian dapur di Desa Bojongkoneng melayani 2.780 siswa dari 16 sekolah, serta dapur di Desa Pancawati melayani 2.971 siswa dari 15 sekolah.

Nina menyebutkan secara keseluruhan terdapat sekitar 500 ribu siswa di Kabupaten Bogor. Mereka akan menerima Program Makan Bergizi Gratis secara bertahap menunggu kesiapan segala infrastruktur pendukung.

"Kami mendampingi sekolah memonitor pelaksanaannya. Tapi, kalau pelaksanaan dan lain-lainnya langsung dari Badan Gizi Nasional," kata Nina.

Jakarta -

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pihaknya ingin dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Dia mengatakan PBNU punya UMKM untuk mengerjakan program itu.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu. Nah, tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ," ujar ujar Gus Yahya di acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

"Kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena hikmah strategis bagi NU," tambahnya.

Gus Yahya mengatakan pesantren-pesantren milik PBNU telah dihubungi oleh pemerintah untuk menjadi lokasi pilot project makan bergizi gratis. Dia mengatakan program itu akan dilaksanakan dengan koordinasi pemerintah bersama NU.

"Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Dijadikan tempat pembangun pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini semuanya nanti akan dijalankan dengan koordinasi dengan NU," ujarnya.

Yahya mengatakan PBNU masih menunggu finalisasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengatakan PBNU siap berkontribusi.

"Nah kami sekarang sudah menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini. Kita sekarang respons itu sesuai dengan apa yang (nanti) sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi," ujarnya.

(haf/haf)

Jakarta -

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan pentingnya peran akar rumput dalam pembangunan ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks program makan bergizi gratis yang dirancang pemerintah, Gus Yahya menyatakan kesiapan NU untuk berkontribusi dan memberdayakan UMKM dalam mendukung program tersebut.

"UMKM adalah salah satu arena khidmah yang sangat strategis bagi NU. Kami telah menginisiasi berbagai upaya untuk memberdayakan UMKM, seperti membangun jaringan ritel yang dimulai dari Jember, serta mengembangkan usaha agribisnis di beberapa wilayah seperti Malang, Jawa Timur, dan Yogyakarta," ujar Gus Yahya dalam jumpa persnya di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Ia menjelaskan NU saat ini sedang menjajaki keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis. NU berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program ini, terutama melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan di akar rumput.

"Kami ingin berkontribusi jika ada ruang untuk itu. Saat ini, kami menunggu konstruksi program yang dirancang pemerintah, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana UMKM dapat dilibatkan secara optimal," katanya.

Gus Yahya juga menyebut beberapa pesantren telah dihubungi untuk menjadi proyek percontohan (pilot project) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pilot project ini diharapkan dapat menjadi model yang terintegrasi dan dikoordinasikan dengan NU untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut.

"Beberapa pesantren telah diidentifikasi sebagai tempat untuk membangun pilot project. Proses ini sudah berjalan cukup cepat dengan pace yang intens. Standar dan instrumen kerja juga tengah disiapkan agar bisa menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah," tambahnya.

Menurut Gus Yahya, NU tidak hanya merespons program pemerintah, tetapi juga berupaya memastikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal. Ia berharap NU dapat memberikan kontribusi signifikan dalam program tersebut, baik melalui jaringan pesantren maupun pelibatan UMKM yang dikelola oleh Nahdliyin.

"Semoga dalam waktu dekat, semua persiapan ini bisa memberikan hasil yang lebih jelas. Kami berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis ini sebagai bagian dari khidmah NU kepada masyarakat, khususnya dalam memberdayakan UMKM dan akar rumput," pungkasnya.

Dengan keterlibatan UMKM dalam program pemerintah, Gus Yahya optimistis sinergi antara NU dan pemerintah akan memperkuat dampak positif program makan bergizi gratis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis komunitas.

(hnh/kri)

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan ingin berkontribusi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis . Program makan bergizi gratis ini akan dimulai serentak pada 6 Januari 2025.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu, nah tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ. Nah kami sekarang sudah menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini," kata Gus Yahya saat konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Gus Yahya mengatakan beberapa langkah awal sudah mulai diinisiasi oleh PBNU, meskipun belum sepenuhnya rampung. Beberapa pesantren telah dihubungi untuk dijadikan proyek percontohan (pilot project) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Program tersebut, lanjutnya, akan dijalankan dengan koordinasi pemerintah bersama NU.



"Beberapa hal sudah mulai diinisiasi tTapi ini sesuatu yang memang belum seluruhnya selesai. Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Dijadikan tempat pembangunan pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini semuanya nanti akan dijalankan dengan koordinasi dengan NU," katanya.

Gus Yahya juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang bekerja keras menyiapkan berbagai instrumen dan standar yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan program tersebut. PBNU, kata dia, akan merespons kebijakan ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini karena kalau kita lihat pace-nya ini memang sangat intense. Sudah dikerjakan dengan cukup cepat. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ini semuanya akan menjadi model yang lebih jelas. Sekarang berbagai macam instrumen, instrumen standarnya sudah dikerjakan bagaimana supaya bisa menjadi partner-partner standarnya ini,? ujar Gus Yahya.

Gus Yahya pun menegaskan bahwa program makan bergizi gratis yang telah ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas. Dia menambahkan dengan keterlibatan NU sebagai salah satu mitra utama, program ini diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

"Kita sekarang respons itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam soal ini," katanya.

Jakarta, Investor.id –PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) diharapkan menjadi megabank karena telah melakukan transformasi dan menunjukan kemajuan yang dinilai luar biasa.

“Saya harap BTN tidak berpuas diri, kalau bisa BTN menjadi megabank, yang bisa memberikan solusi perumahan dan ekosistemnya, saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat, jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada ending-nya,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir dalam siaran pers, Jumat (3/1/2025).

Pernyataan Menteri BUMN dilontarkan saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Di hadapan para peserta Raker yang terdiri atas jajaran Direksi dan Komisaris serta para BTNers, Erick menilai, transformasi yang dilakukan BTN sejak tahun 2019 terlihat banyak mencapai kemajuan.

“Progress yang luar biasa, saya hargai transformasi yang dilakukan BTN, kalau datang ke bank lain itu biasa, tapi saya percaya BTN akan mencapai kemajuan yang lebih pesat dan akan lebih mudah, karena biasanya yang besar sudah comfort, itu saya apresiasi BTN, transformasi sudah baik, jangan berpuas diri,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Erick juga memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN terkait strategi bisnisnya ke depan, yakni mengenai  membangun kepercayaan, memberikan solusi, dan terakhir mengenai ekosistem.

Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat. 

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial. “Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outlet-nya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick.

Dia memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Menteri BUMN.

Selain dengan BPD, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan dalam Raker 2025, BTN menetapkan visi baru untuk periode 2025-2029 yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”, yang bermakna lebih luas dibandingkan visi jangka panjang sebelumnya yakni “To Become the Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025”. Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani “beyond mortgage” atau tidak hanya KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan mulai Senin (6/1) nanti. Bersamaan dengan itu, BGN) membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjadi mitra program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Program tersebut bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga kurang mampu. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi mitra.bgn.go.idtanpa biaya administrasi.

Agar lebih mudah dipahami, berikut syarat dan cara daftar menjadi mitra program makan bergizi gratis:

Syarat Daftar Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

1. Mempunyai status legal yang jelas

Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.

2. Memiliki komitmen berkelanjutan

Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

3. Memiliki keselarasan visi dengan BGN

Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

4. lokasi dan kelompok sasaran yang terencana

Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Cara Daftar Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

1. Kunjungi website resmi Badan Gizi Nasional dimitra.bgn.go.id

2. Buat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak yang diminta.

3. Lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerja sama yang diinginkan.

4. Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerja sama.

5. Klik tombol kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.

Setelah pendaftaran dilakukan, Badan Gizi Nasional akan segera memproses pengajuan kerja sama mitra. Nantinya BGN akan mengirim email saat pendaftaran sebagai mitra sudah berhasil dilakukan.

"Ingat, pendaftaran ini tidak dipungut biaya administrasi apapun," imbau BGN dalam keterangannya.

Setelah menjadi mitra resmi anda dapat mengajukan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung proses distribusi program MBG.

Cara Mengajukan Titik Satuan Pelayanan Mitra Program Makan Bergizi Gratis

1. Login ke akun mitra yang sudah terdaftar.

2. Masuk ke menu 'Pengajuan Titik'.

3. Klik tombol 'Buat' untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

4. Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta, lalu klik 'Simpan dan Lanjutkan'

5. Lengkapi data terkait informasi lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

6. Checklist kesiapan titik bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai ketentuan

7. Unggah seluruh dokumen yang diminta seperti izin atau foto lokasi

8. Klik tombol 'Ajukan' untuk mengirimkan pengajuan

Setelah proses pengajuan titik satuan pelayanan ini dilakukan, BGN akan melakukan verifikasi dan menghubungi mitra kerja sama jika proses sudah selesai.

Simak Video 'Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Beberapa waktu lalu susu ikan santer terdengar lantaran disebut-sebut bisa menjadi salah satu alternatif susu sapi dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Lantas apakah susu ikan akan masuk ke menu MBG yang akan dimulai pada 6 Januari?

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo mengatakan saat ini produsen susu ikan, Berikan Protein dalam proses registrasi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Susu ikan berasal dari ikan segar yang diolah dengan menggunakan teknologi sehingga menjadi bubuk hidrolisat protein ikan (HPI).

Bubuk HPI ini akan dicampur dengan berbagai macam varian rasa. Saat ini, susu ikan baru mempunyai dua varian rasa, yakni cokelat dan strawberry.

"Saat ini Berikan Protein selaku produsen Susu Ikan sedang proses registrasi untuk menjadi mitra BGN," kata Budi kepada detikcom, ditulis Jumat (3/1/2025).

Budi menerangkan kini sudah ada 44 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terdaftar menjadi mitra BGN dan tengah menunggu proses verifikasi. Pihaknya terus mendorong 1.195 UPI yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) menjadi mitra MBG.

"Untuk UPI-UPI yang sudah mendaftar saat ini masih dalam verifikasi BGN, proses distribusi nya juga menunggu hasil verifikasi dari BGN, dalam program ini KKP sebagai support," terang Budi.

Terkait jenis produk atau menu ikan, Budi menjelaskan sebagian besar adalah ikan beku yang disesuaikan dengan lokasi masing-masing UPI. Dalam pelaksanaan pembinaan mitra, pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebab, program tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025. "Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

(ara/ara)

JAKARTA - Dukung program pembangunan 3 juta rumah, Perum Perumnas terus berperan aktif dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang konsep green living di Kabupaten Bandung.

Konsep itu sudah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Pengembangan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan program bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dikutip Kamis (2/1/2024).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR. Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien. Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Mataram -

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

(iws/gsp)