...Saya bangga, kita bahkan kirim makanan bergizi ke ibu hamil sampai ke pulau terluar dan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Biayanya lebih mahal, tapi inilah risiko negara besar seperti kita, kata Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan rangkaian strategi pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82 juta warga Indonesia dalam waktu satu tahun.

Kepala Negara, dalam sesi wawancara bersama tujuh jurnalis media nasional melalui siaran TVRI di Jakarta, Selasa, mengatakan program besar ini, bukan hal baru dan telah terbukti berhasil di negara-negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika Serikat.

“Begitu makan bergizi, angka kemiskinan menurun karena uang beredar di desa. Ini bukan ide baru. Brazil sudah laksanakan 11 tahun, India juga,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan demokratisasi. Dengan mengalirkan dana ke dapur-dapur masyarakat desa, peternak ayam, dan petani, program ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Presiden juga menjelaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Ia menginstruksikan pengawasan berlapis mulai dari kepala sekolah, kepala daerah, hingga aparat kepolisian.

Menurutnya, program ini hanya akan berhasil bila dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab.

“Pengawasan sangat penting. Kita latih manajer, kepala sekolah harus segera lapor kalau makanannya tidak layak. Saya tidak bisa dibohongi. Dari warna minyak goreng, dari jenis telur yang disajikan, saya bisa lihat,” katanya.

Prabowo menyoroti beberapa kendala di lapangan, seperti penggunaan minyak goreng bekas, telur dadar yang bisa dicampur tepung dan tidak menjamin setiap anak mendapatkan satu telur utuh, hingga kasus penyimpangan kecil seperti membawa pulang makanan dari dapur.

Meski menghadapi tantangan, Kepala Negara tetap optimistis program ini dapat berjalan efektif dengan azas organisasi yang kuat dan replikasi sistem yang berhasil.

Ia mencontohkan sistem distribusi makanan untuk ibu hamil di daerah terpencil yang dilakukan melalui penyuluh KB dari BKKBN.

“Saya bangga, kita bahkan kirim makanan bergizi ke ibu hamil sampai ke pulau terluar dan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Biayanya lebih mahal, tapi inilah risiko negara besar seperti kita,” kata Prabowo.

Ia juga menyebut bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesigapan dan ketangguhan tim pelaksana, termasuk Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta otoritas terkait yang disebutnya bekerja tanpa lelah menghadapi berbagai tantangan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat pasokan program makan bergizi gratis atau MBG.

Hal ini diketahui dalam instruksi presiden (Inpres) yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto tentang pembentukan Kopdes Merah Putih.

Inpres itu memiliki Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo tertanggal 27 Maret 2025.

KOMPAS.com/Rahel Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

“Kepala Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis Inpres tersebut.

Selain Kepala BGN, menteri dan kepala lembaga yang diberi tugas khusus antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kemudian, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Lalu diikuti instruksi khusus untuk para gubernur dan bupati/wali kota.

Adapun Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ditunjuk menjadi Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menyampaikan desakan agar Pemerintah Kota Tarakan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat tersebut dinilai memerlukan kolaborasi yang lebih erat dengan Pemkot Tarakan.

Dalam keterangannya, Kepala Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfa menekankan bahwa pelaksanaan program yang langsung menyasar warga daerah seharusnya tidak dilaksanakan secara terpusat tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Program ini menyasar warga Tarakan. Maka sudah semestinya Pemkot Tarakan dilibatkan secara penuh. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas," tegasnya kepada detik.com.

Menurut Maria, Ombudsman Kaltara telah menyampaikan catatan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar seluruh daerah di Indonesia memiliki peran aktif dalam mengelola program yang menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjamin efektivitas program, serta memastikan bahwa penyusunan dan pendistribusian menu makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan lokal.

"Pemda lebih mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari data penerima manfaat, potensi penyedia bahan pangan lokal, hingga kapasitas SDM," tambahnya.

Maria juga menyebut bahwa pelibatan pemerintah daerah dapat meminimalisasi berbagai kendala teknis dan administratif yang berpotensi menghambat keberhasilan program. Dengan pelaksanaan yang sinergis, Maria berharap MBG dapat diperluas dan menjangkau seluruh wilayah di Kota Tarakan secara bertahap dan merata.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Sekolah-sekolah mulai mengeluhkan belum kebagian manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tamrin Toha mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti. Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya. Menurutnya, masih banyak sekolah di wilayah lain yang belum menerima manfaat program ini.

"Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kelaparan di Indonesia. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyatakan akan bekerja keras agar tidak ada satu pun warga negara yang kelaparan.

“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Prabowo menyampaikan, program makan bergizi gratis lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak di berbagai daerah, yang mengalami stunting dan kekurangan gizi.

“Saya kan tanya ke desa-desa, saya lihat ini anak umur 5 tahun? Di jawab enggak, dia 10 tahun. Badannya (ukuran) 5 tahun, kecil. Stunting,” kata Prabowo.

Dia mengaku, tak bisa tinggal diam melihat kondisi tersebut. Menurut Prabowo, intervensi langsung seperti makan bergizi gratis adalah langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah.

“Stunting kita ini sekian puluh persen. What we do? Saya enggak teoritis, ya kan. Saya mau intervensi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menceritakan pengalaman menyentuh saat bertanya pada sejumlah anak penerima manfaat makan bergizi gratis.

Dia menuturkan, ada anak yang memilih tak memakan jatah MBG di sekolah, agar bisa dibawa pulang untuk disantap bersama keluarganya.

“Ini sesuatu yang saya tidak bisa terima di hati saya. Ada anak, dikasih makan, telornya dipotong dibungkus. Ditanya guru, kenapa? Dijawab untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkisan makan bergizi tidak makan. Ditanya Kenapa? Buat Ibu saya di rumah. Di rumah enggak ada nasi,” kata Prabowo.

“Dia bicara dengan tidak sedih, dia bicara begitu. Ini tidak bisa terjadi. Saya enggak terima,” ujarnya lagi sambil memukul meja.

Prabowo pun angkat bicara soal adanya kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dia mempertanyakan alasan di balik penolakan program tersebut.

“Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what’s wrong with that (apa salahnya)?” ujar Prabowo.

Prabowo menilai, mereka yang merasa tidak membutuhkan jatah makan dari MBG bisa memilih untuk tidak mengambilnya, agar jatah tersebut dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

“Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan enggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang (lebih membutuhkan),” kata Prabowo.

Diketahui, program makan bergizi gratis yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau lebih dari tiga juta penerima manfaat, dan ditargetkan menyentuh 100 persen sasaran, yakni 82,9 juta orang pada akhir tahun ini.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto merespons kritik yang masih bermunculan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang meragukan pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintahannya tersebut.

“Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what’s wrong with that (apa salahnya dengan itu)?” ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi nyata anak-anak di berbagai daerah.

Dia lantas mengungkapkan pengalamannya saat turun langsung ke desa dan menjumpai anak berusia 10 tahun dengan tubuh seukuran anak lima tahun akibat stunting.

“Saya kan tanya ke desa-desa, saya lihat ini anak umur 5 tahun? Di jawab enggak, dia 10 tahun. Badannya (ukuran) 5 tahun, kecil. Stunting,” kata Prabowo.

“Stunting kita ini sekian puluh persen. What we do? Saya enggak teoritis, ya kan. Saya mau intervensi,” ujarnya lagi.

Menurut Prabowo, masyarakat yang merasa tak memerlukan MBG atau sudah berkecukupan bisa memilih untuk tidak mengambil jatah makan. Dengan demikian, alokasi jatah makanan bergizi bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

“Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan enggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang (lebih membutuhkan),” kata Prabowo.

Prabowo juga menceritakan pengalaman menyentuh dari sejumlah anak penerima manfaat MBG.

Dia mengatakan, ada anak yang memilih tak memakan jatah makan bergizi gratis di sekolah, agar bisa dibawa pulang untuk disantap bersama keluarganya.

“Ini sesuatu yang saya tidak bisa terima di hati saya. Ada anak, dikasih makan, telornya dipotong dibungkus. Ditanya guru, kenapa? Dijawab untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkisan makan bergizi tidak makan. Ditanya Kenapa? Buat Ibu saya di rumah. Di rumah enggak ada nasi,” ujar Prabowo.

“Dia bicara dengan tidak sedih, dia bicara begitu. Ini tidak bisa terjadi. Saya enggak terima,” kata Prabowo dengan nada tegas sambil memukul meja.

Prabowo menegaskan bahwa perjuangannya untuk memberantas kelaparan adalah bagian dari komitmennya sebagai pemimpin dan patriot.

“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi, saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” ujar Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo optimistis program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.

“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, alhamdulillah (berjalan),” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, program tersebut sempat diragukan efektivitasnya oleh sejumlah pihak. Namun, sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program itu terus menunjukkan perkembangan signifikan.

“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini, sudah lebih tiga juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dia memperkirakan, cakupan program makan bergizi gratis akan terus meningkat hingga mendekati target penuh dalam beberapa bulan ke depan.

Untuk diketahui, ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis sampai akhir tahun ini.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” ujar Prabowo.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bambang (50), pemilik warung pecel lele di Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah segera mengatasi banjir yang kerap melanda perumahan tersebut.

Harapan itu disampaikan Solihin setelah banjir kembali merendam warung dan rumahnya pada Minggu (6/4/2025), akibat hujan deras.

"Pompanya rusak mulu. Jadi perlu ada tambahan pompa sama harusnya dikeruk kalinya yang paling penting," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Menurut Bambang, pompa air sangat dibutuhkan karena lokasi Perumahan Maharta berada di dataran rendah. Sehingga, air sulit surut jika tidak disedot secara berkala.

Selain pompa air, warga juga mendesak agar kali di sekitar Perumahan Maharta segera dikeruk. Sempitnya saluran air juga dinilai menjadi salah satu penyebab air tidak mengalir lancar ke hilir.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya juga kecil," jelas dia.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60).

Menurutnya, letak Perumahan Maharta yang lebih rendah dan dikelilingi perumahan lain membuat banjir makin sulit surut.

"Saya melihatnya adanya jembatan yang terlampau tinggi, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak kami di sini. Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas Samratuti.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," sambung dia.

Samratuti menilai, belum adanya upaya maksimal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel maupun provinsi untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut, misalnya dengan normalisasi kali.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemerintah lebih memperhatikan warga Perumahan Maharta yang langganan terdampak banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya," kata Samratuti.

"Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergency. Bila ada pompa emergency, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di wilayah ini, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 keluarga terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai pada jagat media sosial Instagram soal video teknologi mesin pencetak 100 rumah di Texas, Amerika Serikat.

Video tersebut diunggah akun Instagram @ali******ma, Sabtu (5/4/2025) lalu.

"Bayangkan ini di Texas, USA, 100 rumah futuristik muncul dari tanah bukan dibangun, tapi dicetak printer raksasa 3D vulkan," ungkap Ali saat membuka video tersebut.

Ternyata, desain rumah kelas dunia tersebut diwujudkan melalui konstruksi robotik.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Minggu (6/4/2025), rumah tersebut dikembangkan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi informasi dan layanan pengembangan perangkat lunak untuk berbagai bisnis, Icon Technologies Inc.

Icon bermitra dengan arsitek terkenal di dunia, seperti Bjarke Ingels Group, untuk merancang rumah-rumah baik di dalam maupun luar negeri.

Tujuannya, Icon ingin menggambarkan kemampuan arsitektur yang dapat mendobrak batasan kemampuan konstruksi tradisional. Sehingga, dapat menginjakkan kakinya ke desain yang mengoptimalkan masa depan manusia.

Dilannsir situs resminya, Icon memiliki tujuan untuk menciptakan rumah berefisiensi energi dan meningkatkan kenyamanan.

Caranya, beton yang ditawarkan mengedepankan massa termal untuk memperlambat perpindahan panas ke dalam dan ke luar rumah.

Sehingga, rumah yang dicetak Icon lebih mampu menahan perubahan suhu seperti cuaca dingin atau gelombang panas, tanpa meningkatkan biaya pendingin udara atau pemanas, serta terkait dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Apabila dipadukan dengan sistem dinding ICON dan metode konstruksi robotik, formula CarbonX ICON mampu membangun sistem bangunan tempat tinggal dengan karbon terendah yang siap digunakan dalam skala besar.

Sementara itu, Icon memiliki produk rumah yang dilengkapi dengan pengontrol rumah pintar terpusat, termostat pintar untuk pengoperasian hemat energi, dan bel pintu video pintar.

Sistem ini memungkinkan pemilik untuk menambahkan perangkat rumah pintar favorit mereka ke pengontrol terpusat untuk memastikannya menjadi milik mereka sendiri.

Adapun beberapa produk yang telah dibangun Icon berada di Marfa, Wimberley, Georgetown di Texas.

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

3. Buruh (20.000 Unit)

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi disediakan untuk para buruh, khususnya yang bekerja di sektor industri dan manufaktur.

Langkah ini bertujuan mendukung tenaga kerja yang menjadi penggerak roda ekonomi, namun sering kali kesulitan memiliki rumah karena pendapatan terbatas.

4. Tenaga Kerja Migran (20.000 Unit)

Pekerja migran Indonesia (PMI), yang telah menyumbang devisa besar bagi negara, juga tak luput dari perhatian.

Alokasi 20.000 unit rumah subsidi ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras mereka di luar negeri, sekaligus memudahkan kepulangan mereka dengan jaminan hunian.

5. Tenaga Kesehatan (30.000 Unit)

Tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, mendapatkan kuota terbesar yakni 30.000 unit.

Setelah perjuangan mereka selama pandemi dan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan mereka.

6. Guru (20.000 Unit)

Guru, sebagai pendidik generasi bangsa, juga masuk dalam daftar prioritas dengan alokasi 20.000 unit.

Program ini telah mulai direalisasikan, salah satunya di Bogor sejak Maret 2025, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi mereka di bidang pendidikan.

7. Prajurit TNI Angkatan Darat (5.000 Unit)

Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk prajurit TNI AD. Selain itu, rencana perluasan bantuan juga mencakup Angkatan Laut dan Angkatan Udara, meski jumlah pastinya belum dirinci.

8. Personel Kepolisian (14.500 Unit)

Personel Polri mendapatkan kuota 14.500 unit rumah subsidi. Alokasi ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Menurut Ara, alokasi kuota ini bertujuan memberikan kepastian bagi berbagai pihak, termasuk bank penyalur, pengembang, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan konsumen.

“Dari kuota 420.000, kami pastikan setiap profesi strategis mendapat bagian, supaya ada kepastian bagi siapa saja yang berhak,” ujar Ara dalam salah satu pernyataannya pada awal April 2025.

Program ini juga merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan fokus pada MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, program ini menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan dan kualitas bangunan.

Ara menegaskan akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kualitas rumah subsidi, serta memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegasnya.

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

MAROS, iNewsCelebes.id - Tim animal rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengevakuasi seekor ular piton sepanjang lima meter yang ditemukan bersembunyi di parit dekat permukiman warga.

Insiden penemuan ular ini terjadi di Dusun Pandaria, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, pada Sabtu (5/4) sore. Kejadian tersebut dilaporkan oleh warga kepada petugas Damkar Maros.

“Dilakukan evakuasi oleh Tim animal rescue ular sepanjang 5 meter jenis piton reticulatus,” ujar Plt Kepala Dinas Damkar Maros, Eldrin Saleh Nuhung, pada Minggu (6/4/2025).

Eldrin menjelaskan, posisi ular berada di dalam parit yang berdekatan langsung dengan rumah warga. Setelah menerima laporan, tim segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi.

“Kronologisnya itu, anggota kami menerima laporan adanya ular di dalam parit sekitar rumah warga,” katanya.

Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat bantu khusus. Tim menggunakan Grab Stick untuk menangkap ular tersebut agar tetap aman.

“Aksi yang dilakukan dengan menangkap ular menggunakan Grab Stick,” tambah Eldrin.

Sebanyak sembilan personel diterjunkan ke lokasi. Proses penanganan berlangsung selama kurang lebih delapan menit.

“Jumlah personel 9 orang. Selesai melakukan evakuasi pukul 16.35 WITA,” sebutnya.

Editor : Muhammad Nur

Warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) dibuat geger dengan kemunculan ular piton sepanjang 5 meter di parit sekitar permukiman. Petugas Damkar turun ke lokasi mengevakuasi hewan melata tersebut.

"Dilakukan evakuasi oleh tim animal rescue ular sepanjang 5 meter jenis piton reticulatus," ujar Plt Kadis Damkar Maros, Eldrin Saleh Nuhung kepada detikSulsel, Minggu (6/4/2025).

Ular piton tersebut muncul di permukiman warga di Dusun Pandaria, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Maros pada Sabtu (5/4) sore. Warga sekitar langsung melaporkan hal tersebut ke kantor Damkar Maros.

Eldrin mengatakan ular itu dilaporkan tengah bersembunyi di sebuah parit yang berdekatan dengan rumah warga itu. Sebanyak 9 orang personel Damkar kemudian menuju ke lokasi.

"Kronologisnya itu anggota kami menerima laporan adanya ular di dalam parit sekitar rumah warga," katanya.

Personel Damkar yang tiba di lokasi menangkap ular tersebut menggunakan alat bantu grab stick. Proses evakuasi berlangsung hampir satu jam karena ular melakukan perlawanan.

"Aksi yang dilakukan dengan menangkap ular menggunakan Grab Stick. Tiba di lokasi pukul 15.27 Wita dan selesai pukul 16.35 Wita," pungkasnya.

Video: Momen Warga Belah Perut Ular Piton yang Telan Nenek di Sidrap

Video: Momen Warga Belah Perut Ular Piton yang Telan Nenek di Sidrap

Madrid (ANTARA) - Puluhan ribu demonstran memadati jalan-jalan di Madrid, Barcelona, dan lebih dari 40 kota lainnya di seluruh Spanyol pada Sabtu (5/4), untuk memprotes lonjakan harga sewa dan krisis perumahan yang semakin dalam, yang telah melanda negara itu selama lebih dari satu dekade.

Aksi tersebut merupakan demonstrasi nasional terkoordinasi pertama dalam skala besar dan diselenggarakan oleh berbagai asosiasi penyewa.

Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Akhiri bisnis perumahan” dan “Potong sewa 50 persen”, sebagai bentuk kritik terhadap pasar properti yang dinilai tidak berkelanjutan dan penuh spekulasi.

Kelompok penyewa juga mengancam akan melakukan mogok bayar sewa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Juru bicara Asosiasi Penyewa Madrid, Valeria Racu, menyerukan aksi tak terbatas dan mogok nasional untuk melawan harga sewa yang tinggi dan spekulan properti. Ia mendesak 500.000 rumah tangga yang masa sewanya habis pada 2025 agar melawan penggusuran.

Racu menegaskan komitmen mereka terhadap rencana mogok bayar sewa dan menyatakan bahwa jutaan orang telah menunjukkan kekuatannya. Ia memperkirakan, jika aksi ini berjalan, harga sewa dapat turun setidaknya 30 persen.

Ia juga menegaskan bahwa baik para spekulan maupun pemerintah harus bertanggung jawab atas krisis perumahan yang membuat keluarga dan generasi muda tersingkir dari pusat kota ke wilayah pinggiran.

Sementara itu, juru bicara Asosiasi Penyewa di Logrono, Mariola Gutierrez, menyatakan bahwa gerakan itu bertujuan untuk menurunkan harga perumahan dan menghentikan “gelembung sewa” yang kian membesar, dengan menekan spekulan dan pemerintah agar mengambil tindakan nyata.

Menurut laporan Bank Sentral Spanyol, negara itu membutuhkan sekitar 500.000 rumah baru untuk mengatasi krisis perumahan.

Untuk memungkinkan pembangunan perumahan sosial oleh pemerintah, laporan tersebut merekomendasikan reformasi hukum pertanahan, penyederhanaan birokrasi, pengurangan beban pajak perumahan yang saat ini sebesar 25 persen, serta penghentian penyewaan jangka pendek untuk turis di kota-kota besar dan kawasan pesisir.

Meskipun pemerintah koalisi kiri yang berkuasa telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ini, upaya tersebut dinilai masih belum memadai.

Salah satu kebijakan yang baru dihentikan adalah program “visa emas”, yang memberikan izin tinggal permanen kepada investor asing yang membeli properti senilai minimal 500.000 euro. Program ini dihentikan pada 3 April lalu, setelah sejak 2013 memberikan manfaat kepada sekitar 15.000 investor asing.

Harga sewa di Spanyol kini mencapai rekor tertinggi. Dalam setahun terakhir, tarif sewa naik 11,5 persen, dan secara triwulanan naik 3,9 persen. Rata-rata harga sewa per meter persegi kini mencapai 13,5 euro. Di Madrid, harga sewa bahkan melonjak 91 persen dalam satu dekade terakhir, sementara biaya pembangunan rumah baru meningkat rata-rata 7,6 persen.

Di tengah tren urbanisasi dari kota kecil ke kota besar, anak-anak muda di Spanyol kini semakin banyak pindah ke wilayah pinggiran akibat mahalnya harga sewa dan rumah di pusat kota.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025