Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan kembali beroperasi pada Kamis (17/4/2025).

Diketahui, salah satu dapur MBG di Kalibata itu berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025, atau tepat sebelum perayaan Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

“Besok jalan lagi,” kata Dadan kepadaBisnis, Rabu (16/4/2024).

Dadan menjelaskan dapur MBG di Kalibata yang berhenti beroperasi disebabkan oleh masalah internal mitra. Namun, dia mengeklaim permasalahan tersebut sudah menemukan jalan keluar.

“Masalah internal mitra. Sudah dimediasi dan sudah ada solusi,” ungkapnya.

Berkaca dari persoalan tersebut, Dadan mengatakan, BGN akan terus mencermati secara seksama dan detail calon mitra ke depan.

Berdasarkan data BGN, Dadan mengungkap, saat ini terdapat 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya hanya mencapai 190 SPPG pada Januari 2025.

Sebelumnya diberitakan, salah satu dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak yayasan.

Imbasnya, layanan Makan Bergizi Gratis untuk warga sekitar wilayah Kalibata terpaksa dihentikan. Program MBG selama ini dikenal sebagai salah satu inisiatif pemenuhan gizi masyarakat urban yang rentan, terutama di wilayah padat penduduk.

Untuk diketahui, program prioritas MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

Nantinya, 82,9 juta penerima manfaat MBG itu akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, dapur yang dioperasikan Ira Mesra itu, belum dibayar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Padahal, sejak Februari 2025, dapur milik Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi gratis dalam dua tahap pelaksanaan program.

Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah itu, Ira bahkan harus merogoh uang Rp 973.375.000.

Namun, uang yang justru menjadi haknya tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh yayasan MBN.

BGN bakal evaluasi

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan akan mengevaluasi peristiwa ini agar tak terjadi lagi di kemudian hari.

Ia memastikan, BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya.

“Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke SMP Negeri 19 Palembang, Senin (14/4/2025).

Sudah bayar ke yayasan

Di sisi lain, Dadan mengatakan, pihaknya telah membayarkan kewajiban mereka di dalam pelaksanaan MBG ini.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan yayasan MBN, mitra serta Kepala SPPG Pancoran untuk mengevaluasi persoalan ini.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.

Kepercayaan publik taruhannya

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah ini dapat menurun, jika isu ketidakberesan di dalam pengelolaan serta eksekusi program ini berantakan.

“Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Dia menambahkan, kasus ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.

Trubus mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.

“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan masalah internal yang melibatkan pihak pengelola dapur dengan mitranya.

"Bukan akibat kesalahan penyaluran dana oleh BGN. Isu penyelewengan dana MBG ini persoalan internal yayasan dan mitranya dan kami telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dikatakan Dadan, dirinya telah menggelar pertemuan bersama pihak terkait yakni yayasan, Media Berkat Nusantara (MBN), yang menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata beserta mitranya atas nama Ibu Ira.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas beredarnya isu dugaan penyelewengan dana MBG di SPPG Kalibata yang menyeret nama BGN selaku penanggung jawab program MBG.

Dalam pertemuan itu, kata Dadan, mitra MBN menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada permasalahan antara mereka dengan pihak BGN, dan menyebut kesalahpahaman internal sebagai akar persoalan.

Ia menambahkan bahwa BGN selama ini telah menjalankan proses penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku, yakni melalui transfer langsung ke rekening Virtual Account atas nama Yayasan MBN.

Sebagai langkah antisipasi kejadian serupa terulang, Dadan menegaskan komitmen BGN untuk memperketat seleksi mitra kerja serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di seluruh SPPG.

“Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” ujarnya.

BGN juga memastikan bahwa program MBG di lokasi itu akan tetap berjalan sesuai jadwal dan komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Ibu Ira dengan Yayasan MBN dan SPPG Kalibata untuk penyediaan menu MBG sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam perjanjian awal, disepakati harga Rp15 ribu per porsi untuk total 65.025 porsi, namun sebagian harga kemudian diubah menjadi Rp13 ribu meskipun diketahui sebelum kontrak ditandatangani.

Permasalahan muncul ketika pembayaran tahap kedua tidak dibayarkan, sehingga Ibu Ira melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000 ke kepolisian.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat proses seleksi usai adanya kasus mitra program makan bergizi gratis (MBG) yang tak dibayar. Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan proses seleksi ketat ke mitra MBG akan dilakukan terutama ke mitra yang berpartner. Saat ditanya mengenai penyelesaian masalah yayasan tersebut, Dadan menerangkan akan mengambil langkah kerja yang tidak membuat gaduh.

"Kami akan makin ketat menyeleksi mitra terutama mitra yang berkongsi/berpartner," kata Dadan kepada detikcom.

Terkait kasus tersebut, Dadan menerangkan hal itu merupakan masalah internal antara yayasan dengan mitra. Dadan menerangkan, dana yang telah disalurkan ke yayasan masih aman dalam rekening.

Menurut Dadan, sistem pencairan dana tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan melalui virtual account. Dana tersebut hanya dapat dicairkan melalui persetujuan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Masalah internal mitra. Dana di virtual account hanya bisa dicairkan melalui approval ke SPPG, dana pasti aman," imbuh Dadan.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), Mitra, dan Kepala SPPG Pancoran untuk melakukan evaluasi.

Hal ini menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana MBG nyaris senilai Rp 1 miliar.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan mengutip keterangan resmi.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas).

“BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ungkapnya.

“Kami akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG,” jelas dia.

Dadan berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

Kronologi

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Melansir Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan masalah internal yang melibatkan pihak pengelola dapur dengan mitranya.

"Bukan akibat kesalahan penyaluran dana oleh BGN. Isu penyelewengan dana MBG ini persoalan internal yayasan dan mitranya dan kami telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dikatakan Dadan, dirinya telah menggelar pertemuan bersama pihak terkait yakni yayasan, Media Berkat Nusantara (MBN), yang menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata beserta mitranya atas nama Ibu Ira.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas beredarnya isu dugaan penyelewengan dana MBG di SPPG Kalibata yang menyeret nama BGN selaku penanggung jawab program MBG.

Dalam pertemuan itu, kata Dadan, mitra MBN menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada permasalahan antara mereka dengan pihak BGN, dan menyebut kesalahpahaman internal sebagai akar persoalan.

Ia menambahkan bahwa BGN selama ini telah menjalankan proses penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku, yakni melalui transfer langsung ke rekening Virtual Account atas nama Yayasan MBN.

Sebagai langkah antisipasi kejadian serupa terulang, Dadan menegaskan komitmen BGN untuk memperketat seleksi mitra kerja serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di seluruh SPPG.

“Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” ujarnya.

BGN juga memastikan bahwa program MBG di lokasi itu akan tetap berjalan sesuai jadwal dan komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Ibu Ira dengan Yayasan MBN dan SPPG Kalibata untuk penyediaan menu MBG sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam perjanjian awal, disepakati harga Rp15 ribu per porsi untuk total 65.025 porsi, namun sebagian harga kemudian diubah menjadi Rp13 ribu meskipun diketahui sebelum kontrak ditandatangani.

Permasalahan muncul ketika pembayaran tahap kedua tidak dibayarkan, sehingga Ibu Ira melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000 ke kepolisian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan masalah internal yang melibatkan pihak pengelola dapur dengan mitranya.

"Bukan akibat kesalahan penyaluran dana oleh BGN. Isu penyelewengan dana MBG ini persoalan internal yayasan dan mitranya dan kami telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dikatakan Dadan, dirinya telah menggelar pertemuan bersama pihak terkait yakni yayasan, Media Berkat Nusantara (MBN), yang menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata beserta mitranya atas nama Ibu Ira.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas beredarnya isu dugaan penyelewengan dana MBG di SPPG Kalibata yang menyeret nama BGN selaku penanggung jawab program MBG.

Dalam pertemuan itu, kata Dadan, mitra MBN menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada permasalahan antara mereka dengan pihak BGN, dan menyebut kesalahpahaman internal sebagai akar persoalan.

Ia menambahkan bahwa BGN selama ini telah menjalankan proses penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku, yakni melalui transfer langsung ke rekening Virtual Account atas nama Yayasan MBN.

Sebagai langkah antisipasi kejadian serupa terulang, Dadan menegaskan komitmen BGN untuk memperketat seleksi mitra kerja serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di seluruh SPPG.

“Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” ujarnya.

BGN juga memastikan bahwa program MBG di lokasi itu akan tetap berjalan sesuai jadwal dan komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Ibu Ira dengan Yayasan MBN dan SPPG Kalibata untuk penyediaan menu MBG sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam perjanjian awal, disepakati harga Rp15 ribu per porsi untuk total 65.025 porsi, namun sebagian harga kemudian diubah menjadi Rp13 ribu meskipun diketahui sebelum kontrak ditandatangani.

Permasalahan muncul ketika pembayaran tahap kedua tidak dibayarkan, sehingga Ibu Ira melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000 ke kepolisian.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra MBN, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan danaMakan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 1 miliar.

BGN mengklaim mereka turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang didiseminasikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (16/4/2025) malam, BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

Uang itu ditransfer ke rekening virtual account Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Pihak mitra MBN pun menyebut tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.

Walhasil, kegiatan penyediaan MBG di kawasan Pancoran akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

Dia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi kinerja masing-masing. “Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," tuturnya.

Sementara itu, kata Dadan, BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

Dengan begitu, program MBG dapat terlaksana secara kredibel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut. "Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan.

Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000. "Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen lebih selektif menentukan mitra pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk merespons kasus penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di SPPG Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN Dadan Hindayana saat menghadiri pertemuan dengan Yayasan MBN dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti kasus penyelewengan tersebut, di Jakarta, Rabu, menegaskan BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

"BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG," katanya.

Pada dialog tersebut, pihak mitra MBN menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitra. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan seperti biasa.

Dia menegaskan BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening akun virtual Yayasan MBN.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," katanya.

Ia menekankan kepada seluruh pihak agar terus mengevaluasi kinerja masing-masing. Ke depan, BGN juga akan menguatkan kembali para mitra dan seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

"Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," katanya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk ke depan dapat melakukan penguatan kembali para mitra serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Kepolisian telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Mitra Berkat Nusantara yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggelapan dana itu tercatat dalam Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4), pukul 14.11 WIB.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kalibata, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan.

Operasional dapur yang seharusnya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat mendadak berhenti, dan hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi serta manajemen dana program pemerintah tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG di Kalibata murni disebabkan oleh persoalan internal mitra pelaksana.

“Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Apa Penyebab Utama Terhentinya Operasional Dapur MBG?

Dadan mengungkapkan bahwa permasalahan terjadi antara dua entitas berbeda yang bekerja sama dalam menjalankan dapur MBG, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan mitra operasional dapur, Ira Mesra.

BGN sendiri, menurut Dadan, baru mengetahui bahwa kedua pihak tersebut bukan satu kesatuan.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan bahwa perjanjian antara yayasan dan pemilik dapur dilakukan secara internal.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” ujarnya.

Benarkah Ada Dugaan Penggelapan Dana?

Persoalan internal ini berkembang menjadi kasus hukum. Mitra MBG, Ira Mesra, melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Yayasan tersebut diduga melakukan penggelapan dana hingga Rp 1 miliar yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur MBG.

Menurut Danna, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan bergizi, namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

“Klien kami sudah produksi puluhan ribu porsi, tapi tak mendapat pembayaran,” ungkapnya.

Diketahui, Yayasan MBN telah menerima dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional, namun dana tersebut diduga tidak diteruskan kepada mitra pelaksana. Akibatnya, kegiatan dapur MBG terpaksa terhenti.

Menanggapi persoalan ini, BGN segera mengadakan pertemuan dengan Yayasan MBN. Dalam siaran pers resminya, BGN menyatakan bahwa pihak yayasan mengakui adanya kesalahpahaman antara mereka dan mitra, namun tidak ada permasalahan secara langsung dengan BGN sebagai lembaga pemerintah.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dapur MBG Kalibata Berhenti Operasi, Kepala BGN: Murni Masalah Internal Mitra".

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) yang berhenti beroperasi di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan murni masalah internal pada mitra.

“Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan juga mengaku baru tahu bahwa mitra BGN memiliki mitra atau partner yang lain.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan. “Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Dadan hanya mengetahui bahwa mitra BGN merupakan satu kesatuan.

Sebagai informasi, mitra MBG, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

KOMPAS.com/Febryan Kevin Situasi dapur MBG Kalibata yang dikabarkan berhenti beroperasi, Rabu (16/4/2025)

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Terbaru, pada hari ini, Rabu, BGN telah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Siaran pers BGN menulis, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional membantu mitra dapur melakukan mediasi dengan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang diduga menggelapkan dana Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Betul, kami memfasilitasi mediasi antara mitra dan yayasan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dadan menegaskan permasalahan itu merupakan masalah internal mitra.

Pihaknya meyakini sudah memahami duduk persoalannya dan dipastikan pengaturan dana diantara mereka diatur secara jelas.

"Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka," katanya.

Kepolisian telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait kasus dugaan penggelapan dana yayasan MBG berinisial MBN yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggelapan dana itu tercatat dalam laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya, Ibu Ira sebagai mitra dapur telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025